Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI; AKBP DADANG DK
1. BERDASARKAN SILABUS DAN DESAIN PEMBELAJARAN MATAPELAJARAN
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI (KAPOLSEK)
BAHAN BELAJAR (HANJAR)
Disusun dalam rangka Pelatihan Manajemen Kewilayahan Para Kapolsek
TIM GADIK GEL. III (TIGA)
KA TIM AKBP DADANG DK,SIP,SH,MH.
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
JAMBI
2016
2. 2
MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI
A. Kompetensi Dasar
Para Kapolsekharusmemahami tentang manajemenfungsiteknis Polri. Kemampuan untuk menguasai
manajemen fungsi teknis Polri sangat diperlukan oleh seluruh personil Polri terutama yang bertugas pada
kewilayahan. Permasalahannya adalah keterbatasan jumlah personil pada jajaran polsek, oleh karena itu seluruh
personilpolsekharusmampudanmenguasai seluruhfungsiteknisPolri, mereka harus saling membantu (back up)
seluruh unit operasional yang ada.
B. Indikator Hasil Belajar
Indikator hasilbelajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas rambu-rambu atau parameter yang
telahdilaksanakan,terlihathasilyang dicapai(capaiandalamproses)dalam peristiwa belajarmengajar yang sudah
dilakukandantelahditentukandalam program pendidikandanpelatihan tahun anggaran (prodiklat T.A.) antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis Shabara;
2. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis Binmas ;
3. Mampu memahami dan memjelaskan fungsi teknis Intelkam
4. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis reskrim;
5. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi teknis lantas.
KepolisianNegaraRepublikIndonesiayangselanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.1
Oleh karena itu berkaitan dengan program latihan manajemen kewilayahan dimana para Kapolsek
sebagai sasaran dalam prolat maka sudah barang tentu materi dan pokok bahasannya tidak terlepas dari
keberadaan peran Polreskewilayahan.Sehubungandenganperihal tersebut diatas maka perlu diketahui tentang
apa tugas Polres? Maka dapat dijelaskan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman,danpelayanankepadamasyarakatdanmelaksanakantugas-tugasPolrilainnyadalam daerah hukum
Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo. 2011. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Mabes Polri, Jakarta, 2011, hal 2.
3. 3
Dalam melaksanakantugas sebagaimana dijelaskan diatas, maka Polres menyelenggarakan fungsinya
yaitu memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan
laporan/pengaduan, dengan kata lain pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam
bentukLaporanPolisi(LP), Surat TandaTerimaLaporanPolisi(STTLP),SuratPemberitahuanPerkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian.
Polsek juga memiliki unit intelkam sebagai pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna
terselenggaranyadeteksidini(earlydetection) danperingatandini(earlywarning)di wilayah hukum polsek terutama
tingkat kecamatan.
Polsekjuga mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi
laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui
perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk–bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka
peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta
pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important
Person (VIP); pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan
pelanggarandanpenyidikankecelakaanlalulintassertaregistrasidanidentifikasikendaraanbermotordalamrangka
penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; pelaksanaan
fungsikepolisianperairan,meliputikegiatanpatroliperairan,penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan,
pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka
pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
Dariuraiandan penjelasan diatas maka dapat dijabarkan bahwa tugas pokok dan 5 (lima) fungsi teknis
kepolisian yang mana ruang lingkup dan tugasnya, Polres berkewajiban menjalan fungsi tersebut. Kemudian
peranan jajaran kewilayahan termasuk di dalamnya polsek secara total harus melaksanakan peran tugas dan 5
(lima) fungsi teknis kepolisian itu.
A. Jelaskan tugas pokok dan fungsi teknis Shabara!
1. TugasPokokSabhara
1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal seagala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun
pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
4. 4
3. Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal ( Repawal ) terhadap semua bentuk gangguan
kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
5. Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda)
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas.
2. Fungsi Sabhara
FungsiSabhara merupakansebagianFungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan
keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang
tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
Perumusan dan pengembangan Fungsi Sabhara meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut
segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap
hak PenyampaianPendapatDimukaUmum(PPDU),Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha
jasa pengamanan ( BUJP ), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan GAK PERDA, pengendalian massa (
dalmas ), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat,
pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan
penertiban masyarakat.
B. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Binmas!
1. Tugas Pokok Binmas
Tugas pokok Binmas adalah menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan
teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah / lembaga / organisasi masyarakat, pembinaan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka
memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas
Polri-masyarakat
2. Fungsi Binmas.
Fungsi Binmas antara lain adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pembinaan teknis Polmas
2. Penyenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah / lembaga / organisasi masyarakat
3. Pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
4. Pemberdayaan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan
5. 5
5. Peningkatan hubungan sinergitas Polri – masyarakat
C. Jelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Teknis Intelkam!
1. Tugas Pokok Intelkam adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen,
persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing,
senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap
pelaksanaannya.
b. Membinadanmenyelenggarakankegiatanintelijendalambidang keamanan, termasuk persandian dan
produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen Kepolisian baik sebagai bagian dari
kegiatanSatuanIntelkam maupunsebagai bahanmasukanpenyusunanrencana kegiatan opreasional
dan peringatan dini ( EarlyWarning ).
c. Memberikanpelayananadministrasidanpengawasansenjataapiataubahanpeledak, orang asing dan
kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Satuan
Intelkam.
2. Fungsi Intelkam adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraankegiatanintelijendalam bidangkeamananantaralainpersandian dan produk intelijen
di lingkungan polres.
b. Pelaksanaan kegiatan opreasional intelijen kemanan guna terselenggaranya deteksi dini ( Early
Detection ) dan peringatan dini (Early Warning) melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi
Intelijen.
c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informan organisasi social
masyarakat, politik dan pemerintah.
d. Pengdokumentasiandanpenganalisaanterhadapperkembangan lingkungan strategi serta penyusunan
produk intelijen untuk mendukung kegiatan polres.
e. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang
perlu mendapat perhatian pimpinan.
f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang menyangkut, orang asing, senjata
api dan bahan peledak serta kegiatan sosial atau politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat
yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaan.
6. 6
D. Jelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Teknis Reskrim !
1. Tugas pokok Reskrim
Tugas pokok Reskrim adalah sebagai berikut:Reskrim bertugas membina fungsi dan
menyelengarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi
dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan PPNS sesuai
ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Fungsi Teknis Reskrim
Fungsi Teknis Reskrim menyelengarakan fungsi antara lain adalah sebagai berikut :
Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan
memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam
rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
Penyelenggaraanpembinaanteknisdankoordinasidanpengawasanoperasional danadministrasi penyidik
PPNS.
Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol besetra penanganannya dan mempelajari /
mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim
E. Jelaskan Tugas Pokok Dan Fungsi Teknis Lantas !
1. Tugas Pokok Lantas
Tugas Pokok Lantas melaksanakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli) lalu lintas,
pendidikanmasyarakatlalulintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
pengemudi,penyidikankecelakaanlalulintas (sidiklakalantas) dan penegakan hukum (gakkum) di bidang lalu
lintas.
2. Fungsi Teknis Lantas
Fungsi Teknis Lantas adalah Penyelenggaraan tugas pokok Polri di bidang Lalu Lintas dan merupakan
penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi :
a. Penegakan Hukum Lantas ( Police traffic Law Enforcement )
b. Pendidikan Masyarakat tentang Lantas ( Police Traffic Education )
c. Ketekhnikan Lantas ( Police traffic Engineering )
d. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan ( Driver and Vehicle Identification )
7. 7
FUNGSI TEKNISINTELKAM
I. Dasar
A. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
B. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
C. PP No 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
D. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 448 / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 tentang pedoman produk
Intelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
E. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Baintelkam.
F. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 816 / IX / 2003, TANGGAL 17 September 2003 tentang Naskah
Sementara Juklap Penerbitan SKCK.
II. Tugas Pokok Intelkam
Tugas Pokok Intelkam, dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan deteksi terhadap
segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen,
selanjutnyamangadakanidentifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas; (2) Menyelenggarakan fungsi intelijen
yang diarahkanke dalam tubuhPolrisendiridengansasaranpengamananmaterial, personil dan bahan keterangan
serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkikan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari
dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya; (3) Melakukan
penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi
pelaksanaan tugas poko Polri; (4) Melakukan pengamanan terhadap sasasaran-sasaran tertentu dalam rangka
mencegahkemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memenfaatkan kelemahan-
kelemahandalambidangIpleksosbudHankam,sebagisarana ekploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan
patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.
Sejalan dengan tugas pokok tersebut di atas, Karwita dan Saronto (2001: 126-127) mengemukakan empat peran
yang diembanolehIntelkam yaitu: (1) Melakukandeteksidini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial
yang terjadi dalam masyarakatsertaperkembanganselanjutnya,mengidetifikasikan hakekat ancaman yang tengah
dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi
kabijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri; (2) Melakukan penggalangan terhadap
individu sebagai informal leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahuai sebagai sumber ancaman/
8. 8
gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan
bagipelaksanaantugaspokokPolri; (3) Mengamankansemuakebikjaksanaan yang telah dan atau akan digariskan
pimpinanPolridipusatmaupundidaerah.Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke
depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan
kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.
Secarakhusus,tugas pokok danfungsiIntelkam di lingkunganPolridiaturberdasarkanPeraturanKepalaKepolisian
NegaraRepublikIndonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian
Daerahserta PeraturanKepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesiaNo.23Th.2010 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda terdapat Direktorat
Intelkam (Ditintelkam)sebagaiunsurpelaksanatugaspokokdalam bidangintelijenkeamanan,termasukpersandian
danintelijenteknologi,baiksebagai bagiandarikegiatansatuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan
rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam
negeri.Pada tingkatPolres terdapatSatuan Intelkam (Satintelkam)yangbertugas menyelenggarakandan membina
fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK,
menerimapemberitahuankegiatanmasyarakatataukegiatanpolitik,serta membuatrekomendasi atas permohonan
izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas
menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk
keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta
pelayanan perizinan.
Mendasari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan
OrganisasiDan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Mabes Polri, Jakarta, Paragraf 2
Unitintelkam Pasal108(1)Unitintelkam sebagaimanadimaksudPasal84hurufb merupakanunsur pelaksana tugas
pokok yang berada di bawah Kapolsek. (2) Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang
keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan
peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, serta pelayanan perizinan, (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Unitintelkam menyelenggarakanfungsipembinaankegiatanintelijendalam bidangkeamanandanproduk intelijen di
lingkunganPolsek, pelaksanaankegiatanoperasional intelijenkeamananguna terselenggaranya deteksi dini (early
detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel
pengemban fungsi intelijen, pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal
organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan
penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen, penyusunan intel dasar,
9. 9
prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian
pimpinan, dan pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas
pelaksanaannya. Pasal 109 Unitintelkam dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolsek,
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 110 khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira
Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan,
danmengumpulkan,menyimpan,danmelakukanpemutakhiranbiodatatokohformalatauinformalorganisasi sosial,
masyarakat, politik,dan pemerintahtingkatkecamatan/kelurahan,pendokumentasian dan penganalisisan terhadap
perkembanganlingkungansertapenyusunanprodukintelijenuntukmendukungkegiatanPolsek,danpemberdayaan
personel pengemban fungsi intelijen Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas menyelenggarakan
kegiatanadministrasidanketatausahaan,memberikanpelayanandalambentukizin keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya, surat pemberitahuan kegiatan politik, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan
melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya, dan Sub Unit (Subnit), yang bertugas
melaksanakantugas-tugasoperasional meliputikegiatanoperasional intelijen dasar guna terselenggaranya deteksi
dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan
prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
10. 10
FUNGSI TEKNIS BINMAS
I. Dasar Hukum
Dasar hukum pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa
A. UUD 1945, pasal 30 ayat 1;
B. UU Kepolisian RI No.2 tahun 2002 Pasal 4 dan pasal 14 tentang Pembinaaan Keamanan Swakarsa;
C. PeraturanKepalaKepolisianNegaraRepublik IndonesiaNomor23Tahun2010 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Mabes Polri, Jakarta.
Pembinaaan Keamanan Swakarsa adalah suatu system keamanan dan ketertiban yang mengupayakan
hidupnyaperanandantanggungjawabdalam pembinaandanpengembangankeamanandanketertibanmasyarakat
atas dasar kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri guna mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya
penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan munculnya gangguan Kamtibmas.
Keberadaanunitbinmas,mendasariPeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
Mabes Polri, Jakarta.
II. TugasPokokFungsi Satbinmas
A. Tugas
Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama
denganinstansi pemerintah / lembaga / organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan
masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.
B. Fungsi
Fungsi Satbinmas pada kewilayahan tingkat Polres antara lain adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pembinaan teknis Polmas
2. Penyenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah / lembaga / organisasi masyarakat
3. Pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
4. Pemberdayaan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan
5. Peningkatan hubungan sinergitas Polri – masyarakat
11. 11
C. Kegiatan
1. Urusan Pembinaan Operasi
a. Membantu pelaksanaan tugas administrasi Sat Binmas
b. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi Binmas
c. Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan pengembangan manajemennya
d. Mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Binmas
dilingkungan Polres
e. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas / kegiatan Bhabinkamtibas dan Brigadir Polmas
Kawasan
2. Urusan administrasi dan tata usaha
a. Membuat rengiat
b. Membuat renlat
c. Menyusun rencana anggaran kegiatan
d. Membuat surat perintah tugas
e. Mengagenda surat masuk dan keluar
f. Pengelolaan tata naskah surat masuk dan keluar
g. Melaksakan penataan kearsipan
h. Membuat laporan kegiatan
i. Pendistribusian surat-surat keluar
j. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
3. Unit Binpolmas
a. Melaksanakan sosialisasi perpolisian masyarakat
b. Pembinaan peningkatan kemampuan personil pelaksana Polmas
c. Pemberdayaanpotensimasyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri
dan Masyarakat (FKPM)
d. Pelaksanaan pengawasan dan pebinaan pada keamanan lingkungan
e. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas / kegiatan Bhabinkamtibas dan Brigadir Polmas
Kawasan
f. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan / Perkap / Pembentukan Polmas
12. 12
4. Unit Bintibmas
a. Melaksanakan pembinaan terhadap potensi masyarakat
b. Melaksanakan pembinaan terhadap Relawan
c. Melaksanakan pembinaan terhadap pelajar dan mahasiswa
d. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas perparkiran
e. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat ngambang
f. Melaksanakan pembinaan terhadap saka bhayangkara dan PKS
g. Peningkatan pelatihan kemampuan Senkom Mitra Polri
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
i. Melaksanakan silaturahmi kamtibmas pada Toga, Tomas, Toda, dan Pondok Pesantren
j. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Kepolisian Khusus
5. Unit Binkamsa
a. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan / Perkap / Pam swakarsa
b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas alat-alat kepolisian
khusus dan keamanan swakarsa
c. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kepolisian khusus dalam rangka pelaksanaan tugas
d. Melaksanakan pembinaan alat-alat kepolisian khusus
e. Peningkatan pelatihan kemampuan Satpam
f. Peningkatan pelatihan kemampuan Kaposkamling;
g. Mengadakan pelatihan dasar Satpam.
III.StrukturOrganisasi Fungi TeknisBinmas
Struktur Organisasi Fungi Teknis Binmas sebagaimana yang tertera di dalam Perkap 23 Tahun 2010 Tingkat
Polsek/Polsekta, Sedangkan untuk tingkat Poksek, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 4, Pasal 114-116
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pasal114
1) UnitbinmassebagaimanadimaksuddalamPasal84hurufd merupakan unsurpelaksanatugas
pokokyang beradadibawah Kapolsek.
13. 13
2) Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan
Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
3) Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(2), Unitbinmasmenyelenggarakan
fungsi:
a) pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka
peningkatankesadarandanketaatanmasyarakatterhadaphukum danperaturan perundang-
undangan;
b) pembinaandanpenyuluhandibidangketertibanmasyarakatterhadapkomponenmasyarakat
antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan;
c) pemberdayaanperansertamasyarakatdalam kegiatanPolmasyangmeliputipengembangan
kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah
Pasal115
UnitbinmasdipimpinolehKanitbinmasyangbertanggungjawabkepadaKapolsekdandalam pelaksanaan
tugas sehari-haridibawahkendaliWakapolsek.
14. 14
FUNGSI TEKNISRESKRIM
Fungsi Teknis Reskrim
A. satuanReskrim bertugasmembinafungsidanmenyelenggarakankegiatan-kegiatanpenyelidikandanpenyidikan
tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan
adminitrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku;
B. Dalam menyelengarakan tugas dimaksud Sat Reskrim menyelengarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan
memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam
rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
4. Penyelenggaraanpembinaanteknisdankoordinasidanpengawasanoperasional danadministrasipenyidik
PPNS.
5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari /
mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim;
c. Sat Reskrim di pimpinoleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kapada Kapolres dan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres;
D. Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
II. Aplikasi manajemen operasional reserse; Aplikasi di tingkat Polsek/Ta
1) Kegiatan Rutin dilaksanakan dengan 4(empat) Pola kegiatan;
a) Penetapan Target Operasi
Berupa pelaku (terbatas pada orang perorangan) dan atau benda dan atau situasi dan atau
kasus-kasus tertentu yang walaupun bersifat sederhana tetapi intensitasnya cukup tinggi.
15. 15
Dilaksanakan berdasarkan analisa data.
b) Penentuan cara bertindak
Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
Dalam haltertentu dapatmemintaasistensi,supervisidan back up operation dari Polres/ Ta/
Tabes
c) Pelibatan kekuatan
Dilaksanakan oleh unit Reskrim dengan jumlah personil yang ada
Kapolsek dapat meminta bantuan tenaga dari Polres/ Ta/ Tabes
d) Pengendalian
Pengendalian penyidikan perkara, langsung dilaksanakan oleh Kapolsek
Pengendalianpenyelidikan, penyidikan perkara oleh Kapolsek, dilaksanakan langkah demi
langkah selama proses penyelidikan dan penyidikan
Upaya pengendalian penyidikan dalam wujud administrasi
Manajemen Operasional meliputi
a) Perencanaan;
Menyusun analisa terhadap informasi dan data kriminalitas;
Menyusun Rengiat bidang Reskrim berdasarkan hasil analisa info datakrim
b) Pengorganisasian
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan adalah oleh unit Reskrim.
Jumlah personil dibagi berdasarkan Tim/ UKL dengan jumlah setiap Tim 3 orang.
Ditunjuk petugas khusus untuk administrasi penyidikan.
c) Pelaksanaan
Dilaksanakan sepanjang tahun terhadap setiap tindak pidana yang terjadi.
Menggerakkan kekuatan untuk menangani sasaran yang telah ditetapkan.
Melaksanakn latihan/ Drill dalam rangka peningkatan kemampuan.
Menyiapkan sarana administrasi (terutama aspek administrasi penyidikan).
Sesuai prosedur berkas hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum.
16. 16
d) Pengendalian
Dilaksanakan oleh Ka Polsek dan Ka Unit Reskrim.
Dapat dilaksanakan Gelar Perkara secara terbatas.
Dapat meminta asistensi dan supervisi dari Polres/ Ta/ Tabes.
Penyusunan berbagai laporan analisa terhadap rencana kegiatan.
2) Kegiatan Operasi Kepolisian
Tidak dijurnalkan mengingat keterlibatan Polsek/ Ta dalam Operasi Kepolisian hanya bersifat
membantu Polres/ Ta/ Tabes.
III.StrukturOrganisasi Fungi Teknis Reskrim
Struktur Organisasi Fungi Teknis Reskrim sebagaimana yang tertera di dalam Perkap 23 Tahun
2010,Tingkat Polsek/Polsekta, Paragraf 3 Unitreskrim Pasal 111 (1) Unitreskrim sebagaimana dimaksud Pasal 84
huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. (2) Unitreskrim bertugas
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindakpidana, termasuk fungsi identifikasi. (3) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Unitreskrim menyelenggarakan fungsi, pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikantindakpidana,pelayanandanperlindungankhususkepadaremaja,anak,danwanita baiksebagaipelaku
maupunkorbansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;danpengidentifikasianuntukkepentingan
penyidikan. Pasal112Unitreskrim dipimpinolehKanitreskrimyangbertanggungjawabkepadaKapolsekdandalam
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal113 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikantindak pidana, menganalisis kasus beserta penanganannya, Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang
bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan dan ketatausahaan, Sub Unit Identifikasi (Subnitident),
yang bertugas melakukan identifikasi untuk kepentingan penyidikan, dan Sub Unit, yang bertugas melakukan
penyelidikan danpenyidikantindakpidana di daerah hukum Polsek, dan memberikan pelayanan dan perlindungan
khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
17. 17
FUNGSI TEKNIS SABHARA
I. Dasar
A. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30.
B. . UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 8 Januari 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
II.Fungsi dan, peranan Sabhara tingkat polres dan tingkat polsek
B. FungsiSabharamerupakansebagianFungsiKepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian
danketerampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung
dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan
pengembangan Fungsi Sabhara meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya
pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak
Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha
jasapengamanan(BUJP), SAR terbatas, TPTKP,TIPIRING dan penegakkan Perda,pengendalianmassa
( dalmas ), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat,
pemberianbantuan satwauntukkepentinganperlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan
penertiban masyarakat;
C. Peranan Sabhara antara lain adalah sebagai berikut
Peranan Sabhara Tingkat Polres
A. Memberikan pembinaan teknis kepada Fungsi Sabhara di satuan kewilayahan/ Polsek.
B. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Sabhara antar Polres dan Polsek.
C. memberikan back up operasional kewilayahan Polsek.
D. Peranan Sabhara pada tingkat Polsek
Menyelenggarakan dan melaksanakn operasional Fungsi Sabhara di tingkat Polsek sampai Pos Pol / Desa
dengan dititik beratkan kepada fungsi patroli.
III. Pelaksanaan Tugas Fungsi Teknis Sabhara
Pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Sabhara adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
(Turjawali), dan penjabarannya antara lain adalah sebagai berikut:
Pengaturan adalahkegiatan yangdilakukanolehpetugasuntukmengaturgiatmasyarakat, lokasi/tempat
supaya aman dan tertib contoh Pengaturan pintu keluar masuk pentas pertunjukkan hiburan masyarakat,
pengaturan gudang barang berbahaya, pengaturan lantas dan
Penjagaan, adalah kegiatan statis yang dilaksanakan oleh petugas untuk mencegah dan memelihara
terjadinya kasus yang mengancam jiwa dan harta benda dalam rangka pelindung, pengayom dan pelayan
18. 18
masyarakat. bentuk penjagaan Markas, tahanan, PH (di jalan, pemukiman, obvit, tempat keramaian umum (mall,
pasar, café, tempat hiburan).
Pengawalan adalahkegiatan yangdilakukanolehpetugasuntukmenjagakeamanan,keselamatan di
jalanatas jiwadanharta bendadarisatu tempat ke tempatlaindenganjalankaki,ranmor. Pengawalan tahanan,
orang, vip (very important person), harta benda, barang berharga, barang berbahaya
Patroli adalahkegiatanyang bergerak/dinamisdarisuatutempatketempat tertentu yang dilakukan oleh
Petugas gunamencegahterjadinyasuatutindakkriminal,memberikanrasaaman,pelindungdanpengayom kepada
masyarakat yang bersifat Multifungsi.
Pengendalian Massa
Dasar pengendalian masa tertera di dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengendalian Massa.
Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sat Polri dalam rangka hadapi massa pengunjuk rasa.
Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi Alat-alat perlengkapan khusus kepolisian,
digerakkan dalam hadapi kondisi massa tertib dan teratur (situasi hijau).
DalmasLanjutadalah yangdilengkapialat–alat perlengkapankhususkepolisian, yang digerakkan dalam
menghadapi kondisi massa yang sudah tidak tertib (dalam situasi kuning)
Lapis Ganti adalah kegiatan alih kendali dari Satuan Dalmas awal ke dalmas lanjut.
Negosiator adalah anggotaPolri yang tugas melaksanakan danmemiliki kemampuan sebagai negosiator
guna melakukan negosiasi atau perundingan melalui proses tawar – menawar dengan massa pengunjuk
rasa untuk didapatkan kesepakatan bersama, sehingga tercipta situasi yang kondusif dan terkendali
PHH adalah Rangkaian kegiatan /proses/cara dalam antisipasi/menghadapi terjadinya kerusuhan
massa/huru–hara guna melindungi warga masyarakat dari situasi yang tidak terkendali guna mencegah
akibat dari yang ditimbulkan.
Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapolsek/kota, kapolres/kota, kapolwil/tabes, kapolda untuk
mengatursegalatindakandilapanganpadalokasiunras/arealtertentudalam rangkamencapaisatu tujuan.
Alih Kendali adalah Peralihankendalidari kapolsek/kota kepada kapolres/kota, dari kapolres/kota kepada
kapolwil/tabes/kapolda.
19. 19
Kendali Taktis adalah Pengendalian oleh kapolsek/kota, kapolres/kota, kappolwil/tabes, kapolda yang
berwenang atur segala tindakan pelaksanaan di lapangan pada lokasi unjuk rasa.
Kendali Teknisadalah Pengendalianolehpejabatpembinaanfungsi/pimpinanpelaksanadan atau perwira
lapangan di sat masing-masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota
yang menjadi tanggung jawabnya.
Kendali Umum adalah PengendalianolehKapoldauntukaturseluruhkekuatandantindakanpelaksanaan
di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan
melawanhukum dalambentukancaman, curas, rusak, bakar, teror, intimidasi, sandera dll (situasi merah).
Keberadaanunitsabhara,mendasariPeraturanKepalaKepolisianNegaraRepublik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
Mabes Polri, Jakarta., pada Paragraf 5 Unitsabhara Pasal 117 (1) Unitsabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84
huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. (2) Unitsabhara bertugas
melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP,
penangananTipiring,danpengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
serta pengamanan markas. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitsabhara
menyelenggarakanfungsi pelaksanaantugasTurjawali, penyiapanpersoneldanperalatanuntukkepentingan tugas
patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan
hukum TipiringdanpengamananTPTKP,danpenjagaandanpengamananmarkas.Pasal118Unitsabharadipimpin
oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolsek.
Pasal 119 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan
hukum Tipiring, TPTKP dan pengamanan markas, Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas
merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
Unitsabhara, Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan
hukum Tipiringdan TPTKP, dan Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas melaksanakan
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan
markas
Keberadaan Ditsabhara tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
22 Tahun2010 tentang SusunanOrganisasi DanTataKerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) . Mabes Polri,
Jakarta., Bagian Ketujuh, Ditsabhara, Paragraf 1, Polda Tipe “A” dan Tipe “B”, Pasal 166
20. 20
(1) Ditsabhara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang
berada di bawah Kapolda.
(2) Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan
pengendalian massa.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi:
a. pengembangansistem dan metodesertapenyusunanperaturanteknis pelaksanaan tugas Ditsabhara;
b. pemantauan,supervisistaf, pemberianarahandalam rangkasosialisasi,danasistensigunamenjamin
terlaksananya penyelenggaraan tugas Ditsabhara;
c. pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
Ditsabhara;
d. perencanaan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan pendistribusiannya,
perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau
pembinaan karir personel Ditsabhara;
e. penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk
rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR.
f. pembinaanteknispemeliharaanketertibanumumberupapenegakkanhukumtindakpidanaringandan
TPTKP;
g. pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
h. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan program
Ditsabhara.
21. 21
FUNGSI TEKNIS LANTAS
I. Dasar Hukum
Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan Unsur pelaksana
tugas Pokok ditingkat Polres. Selanjutnyalebihditegaskanpadapasal59Peraturan KapolriNo. 23 Tahun 2010,
dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa:
A. satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres;
B. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas),
pelayanan registrasidanidentifikasikendaraanbermotordanpengemudi,penyidikankecelakaan lalu lintas
dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
C. . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat lantas menyelenggarakan fungsi:
1. pembinaan lalu lintas kepolisian;
2..pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian
masalah di bidang lalu lintas;
3.pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas
(Kamseltibcarlantas);
4.pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta
pengemudi;
5.pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan
kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin
Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6.pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan
Fungsi Lantas
FungsiLantasadalahPenyelenggaraantugaspokok Polri bidangLaluLintas dan merupakan penjabaran
kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi :
1. Penegakan Hukum Lantas ( Police traffic Law Enforcement )
2. Pendidikan Masyarakat tentang Lantas ( Police Traffic Education )
3. Ketekhnikan Lantas ( Police traffic Engineering )
4. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan ( Driver and Vehicle Identification )
Peran Lantas
Dalam rangkapenyelenggaraanfungsiLantas,Polriberperansebagai:
22. 22
1. Aparat PenegakHukum,TerutamaPerundang-UndanganLaluLintasdanPeraturanPelaksanaannya.
2. Aparat Penyidik KecelakaanLaluLintas.
3. Aparat yang mempunyaikewenanganKepolisianUmum.
4. Aparat pendidikanlalulintaskepadaMasyarakat.
5. PenyelenggaraRegistrasi/Identifikasipengemudi/kendaraanbermotor.
6. PengumpuldanPengolahDataLaluLintas
7. Unsur bantuankomunikasidanteknis,melaluiUnitPJR ( PatroliJalanRaya ).
Penyelenggaraan Fungsi Lantas
FungsiLantasdiselenggarakanmelalui:
1. PenegakanHukum lantas( Traffic LawEnforcement)
Preventif, meliputi:
PengaturanLantas( Traffic Direction).
Penjagaan/PengawasanLantas9Traffic Observation).
PengawalanLantas(Traffic Escort).
PatroliLantas ( Traffic Patrol).
Represif,meliputi:
PenyidikanKecelakaanlantas(Traffic AccidentInvestigation).
PenindakanterhadapPelanggaranLantas(Traffic LawViolation).
2. PendidikanMasyarakattentanglantas ( Traffic Education)
PendidikandanPembinaanmasyarakatdalam rangkakeamananLantas,dengankegiatan-kegiatanyangdiarahkan
terhadap:
Masyarakat yang terorganisir,meliputi:
PKS ( PatroliKeamananSekolah).
PramukaLantas( Saka Bhayangkara ).
Kamra/Banpol.
Masyarakat yang tidak terorganisir( Masyarakatpemakaijalan,yang ditujukanuntukmenciptakanTraffic Mindness,
meliputi:
Penerangan,Penyuluhan,MassMedia,Film,Brosur.
Pekanlantas, PameranLantasserta TamanLantas.
