Dokumen tersebut merupakan bahan pelatihan manajemen kewilayahan untuk para kapolsek yang disusun oleh Sekolah Polisi Negara Polda Jambi. Dokumen ini membahas tentang tugas pokok, fungsi, dan peran kapolsek beserta jajarannya, manajemen operasional polsek, kepemimpinan, manajemen fungsi teknis Polri, karakteristik wilayah tugas, dan terampil melaksanakan tugas kapolsek. Dokumen ini bertuju
Hanjar Latihan Manajemen Kewilayahan untuk Para Kapolsek
1. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 1
LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN
(KAPOLSEK)
BAHAN BELAJAR (HANJAR)
Disusun dalam rangka Pelatihan Manajemen Kewilayahan Para Kapolsek
AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,SIP,SH,MH.
GADIK MADYA CANDIDAT DOKTORAL ILMU PENDIDIKAN
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
JAMBI
2016
2. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.,
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun materi
bahan belajar (hanjar) pelatihan manajemen kewilayahan bagi para kapolsek
yang berjudul “Pelatihan Manajemen Kewilayahan ( Kapolsek) ”.
Penulisan materi Hanjar ini bertujuan untuk memenuhi atau sebagai
prosedur, syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh tenaga pendidik
(Gadik) SPN Polda Jambi, sebelum menyampaikan program latihan
pembelajaran kepada siswa latihan para Kapolsek pada waktu yang telah
ditentukan. Perlu diketahui bersama bahwa materi ini adalah materi hanjar
perdana, artinya baru pertama kali diselenggarakan kegiatan pelatihan dan
pembelajaran manajemen kewilayahan bagi para Kapolsek, dan sebagai dasar
ataupun rujukan materi belum ada serta belum dibuat. Oleh karena itu sebagai
wujud rasa tanggung jawab dan pengabdian pada dunia pendidikan terutama
pendidikan Polri, maka penulis / penyusun memberanikan diri untuk tampil
mempersembahkan naskah bahan belajar (Hanjar) ini
Tersusunnya bahan belajar (hanjar) ini tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih
kepada:
1. Kepala Sekolah Polisi Negara (KA SPN) Polda Jambi, AKBP TJUK
WINARKO,SH,MH. selalu motivator yang secara tulus dan ikhlas
memberikan bimbingan dan arahan dalam dalam penyelesaian penulisan
bahan belajar (Hanjar) ini;
3. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 3
2. Rekan para tenaga pendidik (Gadik) SPN Polda Jambi, yang turut
memberikan saran masukan untuk lebih berbobotnya bahan belajar ini;
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
kedua orang tua saya yaitu; Ayahanda Soedjati Djoko Santoso dan Ibunda
Karwati Tugiyarti (Alm) serta kedua mertua saya yaitu; Ayahanda Tri
Soewandono dan Ibunda Setyowati Wardani, yang telah memberikan semangat
dan motivasi yang diiringi doa tulus-ikhlas, sehingga kegiatan pendidikan Penulis
berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas
pengertiannya, buat yang tercinta istri saya; Woro Handayani, yang dengan
kesabaran dan ketulusannya selalu memberikan semangat agar segera
menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Di samping itu buat buah hati yang
tersayang anak-anakku yaitu; Arumingtyas Khoni Dahlia, Wiradyo Adi Nugroho
dan Laksamana Widagdo, yang dengan keingintahuannya dan keluguannya
selalu menggoda dengan menanyakan kapan ayah menyelesaikan hanjar ini.
Dengan semua dorongan semangat dan doanya sehingga kegiatan
pembelajaran, pengajaran dan pelatihan yang Penulis selenggarakan berjalan
sesuai dengan rencana. Akhirnya materi bahan belajar (hanjar) pelatihan
manajemen kewilayahan bagi para kapolsek yang berjudul “Pelatihan
Manajemen Kewilayahan ( Kapolsek)” ini Penulis persembahkan kepada semua
pihak / rekan Gadik SPN Polda Jambi yang berkenan untuk menggunakan hanjar
ini.
Penulis berusaha berbuat nyata untuk dunia pendidikan Polri, dengan
semboyan “ Berbuat, dan berbuatdaripada berdiam diri, lebih baik menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat daripada merenungkan diri dan tidak bergerak alias
tidak menghasilkan sesuatu apapun”, “Tidak ada gading yang tak retak”, artinya
penulis merasa jauh dari kesempurnaan dan itulah apa adanya saya berusaha
4. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 4
untuk mempersembahkan karya Hanjar ini. Semoga amal dan partisipasi semua
pihak, baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dapat mendapatkan
keridhoan dari Allah SWT.
Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
para pembaca walaupun hanya berupa pemikiran-pemikiran yang sederhana,
namun paling tidak dapat menambah cakrawala pemikiran, pandangan dalam
penyempurnaan materi bahan belajar (hanjar) pelatihan manajemen kewilayahan
bagi para kapolsek yang berjudul “Pelatihan Manajemen Kewilayahan (
Kapolsek) Amin.
Jambi, April 2016
Penulis
AKBP Dadang Djoko Karyanto
5. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 5
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL...................................................................................................................1
KATA PENGANTAR…....…........…….......……….....…….....………...............2
DAFTAR ISI……………………………………….………..................................3
BAB I TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN-PERAN KAPOLSEK DAN
PARA PEJABATNYA PADA LEVEL POLSEK/TA
A. Kompetensi Dasar ...........................................................................11
B. Indikator Hasil Belajar ......................................................................11
C. Apa Tugas Pokok Kapolsek/Ta?......................................................12
D. Apa fungsi Kapolsek?.....................................................................12
E. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta?...........13
BAB II PENJABARAN PEMAHAMAN KAPOLSEK TENTANG MANAJEMEN
OPERASIONAL POLSEK
A. Kompetensi Dasar...........................................................................19
B. Indikator Hasil Belajar.....................................................................19
C. Jelaskan bagian-bagian apa saja yang menunjukkan Manajemen
Operasional Polsek tugas pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari
Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja(SOTK) : .................................................................................20
D. Apakah itu manajemen, Jelaskan fungsi dasar Menejemen (POAC)
menurut teori dan konsep George R Terry? .................................34
6. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 6
E. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan fungsi dasar Menejemen
(POAC) George R Terry terkait manajemen operasional polsek?..35
1. Planning (Perencanaan)...............................................................36
2. Organizing (Pengorganisasian)....................................................37
3. Actuating (Penggerakan)..............................................................39
4. Controlling (Pengendalian/ Pengawasan)....................................39
F. Jelaskan manajemen operasional Polri (MOP) mendasari Perkap
No.9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian; ...............42
BAB III KEPEMIMPINAN
A. Kompetensi Dasar.............................................................................78
B. Indikator Hasil Belajar.......................................................................78
C. Jelaskan teori, dan prinsip kepemimpinan .......................................79
1. Teori-teori kepemimpinan.............................................................79
2. Prinsip Kepemimpinan..................................................................81
E. Pendekatan Kepemimpinan................................................................82
F. Jelaskan tentang arti pemimpin dan kepemimpinan...........................83
1. Faktor-faktor penting....................................................................87
2. Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan.............................88
J. Jelaskan tugas, dan peranan pemimpin..............................................90
1. Tugas pemimpin.........................................................................90
2. Peranan Pemimpin.....................................................................91
BAB IV MANAJEMEN FUNGSI TEKNIS POLRI
A. Kompetensi Dasar..............................................................................61
B. Indikator Hasil Belajar.........................................................................61
C. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Intelkam............................64
7. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 7
D. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Reskrim..........................65
E. Jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Teknis Lantas...................66
BAB V KARAKTERISTIK WILAYAH TUGAS
B. Kompetensi Dasar............................................................................101
B. Indikator Hasil Belajar.......................................................................101
C. Jelaskan Profil dan Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi, Letak
Wilayah dan Topografi, Klimatologi, Penggunaan Lahan, Potensi
Wilayah, Demografi Penduduk........................................................102
1. Profil dan Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi................102
2. Letak Wilayah dan Topografi................................................103
3. Klimatologi...........................................................................105
4. Penggunaan Lahan..............................................................106
5. Potensi Wilayah....................................................................107
6. Demografi Penduduk............................................................108
D. Mengapa Polisi perlu mengetahui Adat Istiadat suatu daerah/tempat109
1. Pengertian Adat Istiadat........................................................110
2. Polisi perlu ( harus ) mengetahui Adat Istiadat suatu daerah /
setempat................................................................................110
3. Latar Belakang Hukum AdatJambi........................................110
4. Tujuan Hukum Adat Jambi.....................................................112
5. Dasar-dasar Hukum Adat Jambi............................................113
6. Hukum Tanah Adat................................................................116
7. Tanah Margo.........................................................................117
8. Semboyan masing-masing daerah dalam wilayah Provinsi Jambi
...............................................................................................119
8. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 8
BAB VI TERAMPIL MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KAPOLSEK
A. Kompetensi Dasar............................................................................120
B. Indikator Hasil Belajar.......................................................................121
C. Jelaskan apa itu Polsek dan mengapa perlu adanya komunikasi sosial
serta manajemen kesan..................................................................122
D. Polsek menerapkan Sistem manajemen bagi pelayanan umum.........126
E. Penerapan Analisa SWOTdalam Menganalisa Permasalahan127
1. Strenghts (kekuatan)..........................................................128
2. Weaknesses (Kelemahan).................................................128
3. Opportunity (kesempatan)..................................................129
4. Threat (ancaman)..............................................................129
5. SWOT untuk organisasi.....................................................130
F. Perihal Terampil dalam melaksanakan tupoksi Kapolsek....................131
1. Kapolsek.........................................................................................131
2. Kanit Intel Polsek............................................................................132
3. Kanit Binmas (Babinkamtibmas)....................................................132
4. Kanit Sabhara (Turjawali)...............................................................132
5. Kanit Reskrim (Upaya Pengalihan Hukum)..................................132
G. Studi kasus sebagai bahan diskusi......................................................133
1. Sengketa Lahan.............................................................................133
2. Sengketa Agama...........................................................................134
3. Sengketa Adat...............................................................................134
4. Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya
Dengan Desa Kota Raja Kecamatan PelepatIlir, Bungo..............135
5. Konflik Agama Kehadiran Tarekat Naqsabandiah........................136
9. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 9
BAB V P E N U T U P
A. Kesimpulan..............................................................................137
B. Saran.......................................................................................137
DAFTAR PUSTAKA
10. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 10
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK)
Umum
Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek, kesatuan Polri tingkat Polsek/Ta
sebagai kesatuan tingkat kewilayahan menyelenggarakan tugas pokok Polri
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta
tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terkait peran strategis Polsek/Ta sebagai salah satu unsur pelaksana
tugas tingkat Kewilayahan yang berada di bawah Kapolres/Ta, yang bertugas
menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain
dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka tugas Polsek saat ini dan kedepan dihadapkan kepada
tantangan tugas yang tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin multi
kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polres/Ta kedepan,
antara lain menyangkut peran Polsek/Ta sebagai pelaksana tugas pokok Polri
ditingkat kewilayahan.
11. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 11
Dalam rangka kesamaan visi persepsi dan pola tindak yang sama
terhadap implementasi penyelenggaraan dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain
dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dipandang perlu membuat/ menyusun naskah Latihan
Manajemen Kewilayahan (Kapolsek), artinya bagaimana tentang tata cara
menerapkan strategi manajemen dalam pengelolaan Polsek, bagaimana cara
bertindaknya Kapolsek,bagaimana personil seksi/fungsi polsek/ta, selain itu juga
membahas bagaimana cara mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi
kegiatan harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu,
tertib dan terkoordinasi setiap seksi dan fungsi/unit Polsek.
Dengan penyusunan membuat/ menyusun naskah Latihan Manajemen
Kewilayahan (Kapolsek), terkait manajemen operasional polsek (MOP)”
dimaksud adalah terkandung sebagai media pembelajaran dan pedoman dasar
manajemen untuk mengatur polsek/Ta , kemudian sebagai acuan / kerangka
kerja bagi unsur pelaksanaan dilapangan maupun staf pada tingkat Polsek
dalam melaksanakan berbagai kegiatan harkamtibmas dan pelayanan terhadap
masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang mempedomani kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta terintegrasi.
Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur pelaksana tugas
tingkat Kewilayahan Polsek/ Ta dalam pelaksanaan manajemen operasional
(MOP) dan tata cara bertindak bagi personil seksi/fungsi pada tingkat Polsek,
sehingga lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat umum di wilayah hukum Polsek/ta pada Polres/ta jajaran
Polda Jambi.
12. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 12
Selain itu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari Manajemen
Operasional Polsek (MOP) ini agar dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh
personil Polsek/ Ta.
Dengan diberikannya materi Pelatihan Manajemen Operasional Polsek
(MOP) diharapkan mampu menerapkan dasar manajemen untuk mengatur
polsek/Ta , kemudian sebagai acuan / kerangka kerja bagi unsur pelaksanaan
dilapangan maupun staf pada tingkat Polsek dalam melaksanakan berbagai
kegiatan harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menjamin pemahaman tentang
Manajemen Operasional Polsek (MOP) hubungan tata cara kerja dan bertindak
personil Seksi/Fungsi Polsek/ Ta, sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan
tindakan. Untuk memastikan penerapan Prinsip dasar Manajemen Operasional
Polsek (MOP) guna terwujudnya persamaaan Visi, Persepsi, Kesatuan Tindak
dan Keseragaman dalam tindakan dilapangan pada pelaksanaan Tata Cara
Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek/ Ta.
Sebagai Pedoman atau kerangka kerja Polsek /Ta pada Polres/Ta
jajaran Polda Jambi agar selalu mendasari prinsip-prinsip yang terkandung di
dalam Naskah Latihan Manajemen Kewilayahan (Kapolsek) mendasari pedoman
manajemen operasional polsek (mop) dan hubungan tata cara kerja dan
bertindak personil Seksi/FungsiPolsek/Ta ” dalam setiap kegiatan, tugas pokok,
fungsi dan perannya. Untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan harkamtibmas
dan pelayanan yang diberikan oleh Polsek/ Ta yang sudah sesuai dengan
keinginan masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang
kondusif dan mendapatkan pelayanan yang prima.
Harapannya semoga dengan dibuatnya Bahan Ajar Latihan Manajemen
Kewilayahan (Kapolsek), ini dapat menghasilkan personel yang memiliki
13. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 13
kemampuan mengendalikan, menata, menjalankan manajemen operasional
polsek secara tertib dan profesional.
Standar Kompetensi
Standar kompetensi untuk lulusannya yang diharapkan adalah :
1. Memahami tugas pokok dan fungsi para Kapolsek.
2. Memahami dan mampu melaksanakan Manajemen Operasional Polri
(MOP), baik dalam kegiatan Kepolisian dan operasional Kepolisian;
3. Memahami teori dan prinsip kepemimpinan.
4. Memahami manajemen fungsi teknis Polri.
5. Memahami karakteristik wilayah tugas.
6. Terampil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kapolsek.
14. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 14
BAB I
TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN-PERAN KAPOLSEK DAN PARA
PEJABATNYA PADA LEVEL POLSEK/TA
A. Kompetensi Dasar
Memahami tentang memahami tugas pokok dan fungsi para
Kapolsek/Ta, artinya para Kapolsek harus mengetahui tupoksinya dan memiliki
kemampuan dasar Manajemen Operasional Polsek bagi para Kapolsek dalam
mengendalikan peran dan tugas personilnya serta harkamtibmas pada wilayah
hukumnya di tingkatan kewilayahan.
B. Indikator Hasil Belajar
Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain :
1. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan, apa tugas pokok
Kapolsek/ Ta?
2. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan, apa fungsi Kapolsek?
3. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan, apa saja kegiatan
yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta?
4. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan apa Tugas Pokok
Polsek/ Ta jajaran Polres/Ta diwilayah hukum Polda Jambi?
5. Mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan masing-masing Seksi
dan Unit?
15. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 15
Polsek adalah lini institusi Polri terdepan pada satuan kewilayahan,
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berkewajiban untuk
memberikan pelayanan terdepan setiap ada kejadian pelanggaran masyarakat,
kasus kriminal, permasalahan konflik sosial, sengketa lahan dan pertanahan,
termasuk segala aktifitas undangan dan perijinan yang menyangkut urusan
dinamika kegiatan masyarakat.
Polsek adalah institusi Polri yang berada pada tingkat kecamatan yang
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,
dan melalui perangkat Babinkamtibmas berperan untuk menampung segala
permasalahan dan memberikan solusinya sehingga situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat terjaga.
C. Apa Tugas Pokok Kapolsek/ Ta?
Tugas pokok Kapolsek/Ta adalah bertugas memimpin, membina,
mengatur dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur
pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan
markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.1
D. Apa fungsi Kapolsek?
Fungsi Kapolsek adalah Pengawasan, pengendalian, pemimpin dan
pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana
kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian
Sektor, Mabes Polri, Jakarta.
16. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 16
Kemudian memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.
E. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta?
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang pembinaan
maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu
pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur
pelaksana tugas kewilayahan.
2. Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu
pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan
unsur pelaksana tugas kewilayahan.
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di
bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur
pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas
kewilayahan.
4. Pimpinan Gelar Tingkat Polsek : Kapolsek/Waka/Kaunit(disesuaikan dengan
kebutuhan dan kepentingan gelar perkara).
F. Tugas Pokok Polsek/Ta jajaran Polres/Ta jajaran diwilayah hukum Polda
Jambi.
Tugas pokok Polsek/Ta adalah bertugas menyelenggarakan tugas
pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
17. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 17
kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2
Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polsek/ Ta
Polres/Ta diwilayah hukum Polda Jambi tersebut diatas, diselenggarakan secara
terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek
/Ta dengan perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit.
Pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek /Ta dengan
perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit sebagai berikut :3
1. Unit Provos memiliki peran dan fungsi antara lain adalah:
a. Berfungsi sebagai unsur pelayanan pengaduan masyarakat
tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
b. Berfungsi sebagai unsur penegakan disiplin dan ketertiban
personel Polsek.
c. Berfungsi sebagai unsur pengamanan internal, dalam rangka
penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
d. Berfungsi sebagai unsur pelaksanaan pengawasan dan penilaian
terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan
hukuman disiplin dan kode etik profesi.
e. pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah
melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan
penilaian yang dilakukan
2. Seksi Umum memiliki fungsi antara lain adalah:
2 Ibid, hal 32.
3 Ibid, hal 36.
18. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 18
a. perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta
ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan
kearsipan di lingkungan Polsek.
b. pelayanan administrasi personel dan sarpras.
c. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat,
protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di
lingkungan Polsek.
d. perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
3.Seksi Humas memiliki fungsi antara lain adalah: :
a. pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan
dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
Polsek.
b. pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi
kegiatan Polsek.
6. Seksi Hukum :
a. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan
personel Polsek beserta keluarganya.
b. pemberian pendapat dan saran hukum.
c. penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat
serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.
5. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) :
a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara
lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima
Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor
Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian
19. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 19
(SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat
Izin Keramaian.
b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan,
antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
(TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan
instansi pemerintah.
c. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara
lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
d. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian
laporan harian kepada Kapolsek.
6. Unit Intelkam :
a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan
produk intelijen di lingkungan Polsek.
b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan
dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui
pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh
formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan
pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan
lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
20. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 20
e. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan
menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu
mendapat perhatian pimpinan.
f. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada
masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan
dan pengamanan atas pelaksanaannya.
7. Unit Reskrim :
a. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan
wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
8. Unit Binmas :
a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan.
b. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat
terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda,
wanita, dan anak.
c. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas
yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara
Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
9. Unit Sabhara :
21. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 21
a. pelaksanaan tugas Turjawali;
b. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas
patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
c. pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum
Tipiring dan pengamanan TPTKP.
d. penjagaan dan pengamanan markas.
10. Unit Lantas :
a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui
kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas.
b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka
Kamseltibcarlantas
c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan
kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
11. Unitpolair :
a. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi
patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan
masyarakat pantai dan perairan lainnya.
b. Unitpolair menyelenggarakan fungsi pelaksanaan patroli,
pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan
pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek, dan
pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan. Unitpolair
dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolsek.
22. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 22
BAB II
PENJABARAN PEMAHAMAN KAPOLSEK TENTANG MANAJEMEN
OPERASIONAL POLSEK
A. Kompetensi Dasar
Para Kapolsek harus memahami dan mampu melaksanakan
Manajemen Operasional Polri (MOP), baik dalam kegiatan Kepolisian dan
operasional Kepolisian. Artinya para Kapolsek wajib memahami dan memiliki
kemampuan dasar Manajemen Operasional Polri serta mampu melaksanakan
dalam mengendalikan peran dan tugas personilnya serta harkamtibmas pada
wilayah hukumnya di tingkatan kewilayahan baik dalam kegiatan Kepolisian dan
operasional Kepolisian.
B. Indikator Hasil Belajar.
Indikator hasil belajar, merupakan penunjukkan pada batasan atas
rambu-rambu atau parameter yang telah dilaksanakan, terlihat hasil yang dicapai
(capaian dalam proses) dalam peristiwa belajar mengajar yang sudah dilakukan
dan telah ditentukan dalam program pendidikan dan pelatihan tahun anggaran
(prodiklat T.A.) antara lain :
1. Mampu menjelaskan bagian-bagian yang menunjukkan Manajemen
Operasional Polsek, tugas pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari Perkap
No. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK)?
2. Mampu menjelaskan fungsi dasar Manajemen (POAC) George R Terry,
terkait manajemen operasional polsek(MOP);
3. Mampu menjelaskan manajemen operasional Kepolisian (MOK) mendasari
Perkap No.9 tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian;
23. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 23
Polsek merupakan lini institusi Polri terdepan pada satuan
kewilayahan, yang bertugas bersentuhan langsung dengan masyarakat,
berkewajiban untuk memberikan pelayanan terdepan setiap ada kejadian
pelanggaran masyarakat, kasus kriminal, permasalahan konflik sosial, sengketa
lahan dan pertanahan, termasuk segala aktifitas undangan dan perijinan yang
menyangkut urusan dinamika kegiatan masyarakat. Sehubungan perihal diatas
maka Polsek sengaja dibentuk dan patut berada di tengah kehidupan masyarakat
pada tingkatan kecamatan, maka Polsek tersebut memiliki perangkat organisasi.
Karena Polsek adalah sebuah organisasi pada tataran kewilayahan
tingkat kecamatan, maka Polsek harus diisi dengan personil yang memiliki
kualifikasi kemampuan komunikasi sosial (komsos).
Polsek merupakan institusi Polri yang berada pada tingkat kecamatan
yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman kepada
masyarakat, dan melalui perangkat Babinkamtibmas berperan untuk
menampung segala permasalahan dan memberikan solusinya sehingga situasi
keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan bahasan tersebut
diatas, maka keberadaan organisasi Polsek juga memiliki dasar yang tertera di
dalam Peraturan Kaplri Nomor. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja(SOTK) tingkat Polres.
C. Jelaskan bagian-bagian apa saja yang menunjukkan Manajemen
Operasional Polsek tugas pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari Perkap
No. 23 Tahun 2010,tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja(SOTK) :
Bagian yang menunjukkan Manajemen Operasional Polsek tugas
pokok dan fungsi Polsek/ta mendasari Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) adalah sebagai berikut Manajemen
Operasional Polsek/ta tertera di dalam Bagian Kedua, tentang Susunan
24. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 24
Organisasi pada pasal 80, susunan organisasi Polsek terdiri dari, unsur
pimpinan, unsur pengawas, unsur pelayanan dan pembantu pimpinan, unsur
pelaksana tugas pokok, dan unsur pelaksana tugas Kewilayahan.
Pada pasal 81, unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a,
terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).
Pasal 82 unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, yaitu
Unit Provos.
Pasal 83, unsur pelayanan dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 huruf c, terdiri dari, Seksi Umum (Sium), Seksi Hukum (Sikum),
dan Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas).
Pasal 84 unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
huruf d, terdiri dari SPKT, Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam), Unit Reserse
Kriminal (Unitreskrim), Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas), Unit Samapta
Bhayangkara (Unitsabhara), Unit Lalu Lintas (Unitlantas), dan Unit Polisi Perairan
(Unitpolair).
Pasal 85 unsur pelaksana tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 huruf e yaitu Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).
Bagian ketiga unsur pimpinan paragraf 1 Kapolsek pasal 87(1) Kapolsek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan pimpinan Polsek
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. (2) Kapolsek
bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan
satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam
jajarannya termasuk kegiatan pengamanan
markas, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya.
25. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 25
Paragraf 2 Wakapolsek pasal 88 (1) Wakapolsek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 huruf b merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kapolsek. (2) Wakapolsek bertugas membantu
Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur,
mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi
Polsek, dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek
berhalangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal
pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
Pasal 89 menyebutkan tipe polsek antara lain Polsek Tipe Metropolitan, Polsek
Tipe Urban, dan Polsek Tipe Rural, Kapolsek
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.
Bagian Keempat adalah unsur pengawas yaitu Unit Provos pasal 90 (1) Unit
Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan unsur pengawas
yang berada di bawah Kapolsek. (2) Unit Provos bertugas melaksanakan
pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal,
dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan
pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel
Polri, (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit
Provos menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaduan masyarakat tentang
penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan
ketertiban personel Polsek, pengamanan internal, dalam rangka penegakan
disiplin dan kode etik profesi Polri, pelaksanaan pengawasan dan penilaian
terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin
dan kode etik profesi, dan pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah
melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang
dilakukan.
26. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 26
Pasal 91Unit Provos dipimpin oleh KanitProvos yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 93 Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira, Unit
Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan
internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri,
pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman
berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian, dan Unit Provos, yang bertugas
melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku
dan tindakan personel Polri, penegakan
disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan
penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan
hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri. Pasal 94 Unit Paminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, hanya terdapat pada Polsek
Tipe Metropolitan.
Bagian Kelima unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan Paragraf 1 Sium Pasal
95 (1) Sium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan unsur
staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. (2)
Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum,
ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan
tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. (3) Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sium
menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum
serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan
di lingkungan Polsek, pelayanan administrasi personel dan sarpras, pelayanan
markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara,
27. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 27
dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan perawatan tahanan
dan pengelolaan barang bukti. Pasal 96 Sium dipimpin oleh Kasium yang
bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di
bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 97 Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Urusan Perencanaan
Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan
perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras, Urusan Tata
Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum,
ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas di
lingkungan Polsek. Kemudian Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang
bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
Paragraf 2 Sikum Pasal 98 (1) Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
huruf b merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di
bawah Kapolsek. (2) Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum,
pendapat dan
saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sikum
menyelenggarakan fungsi pemberian pelayanan bantuan hukum kepada
kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya, pemberian pendapat dan
saran hukum, dan penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat
serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek. Pasal 99 Sikum dipimpin oleh
Kasikum yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 100 Sikum dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Seksi Bantuan
Hukum (Subsibankum), yang bertugas memberikan
28. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 28
pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta
keluarganya, dan Sub Seksi Penerapan Hukum (Subsirapkum), yang bertugas
memberikan pendapat dan saran hukum, pembinaan serta penyuluhan hukum.
Pasal 101 Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, hanya terdapat
pada Polsek Tipe Metropolitan dan Polsek Tipe Urban.
Paragraf 3 Sihumas Pasal 102 (1) Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 huruf c merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di
bawah Kapolsek. (2) Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan
menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sihumas
menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan
dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek;
dan pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan
Polsek.
Pasal 103 Sihumas dipimpin oleh Kasihumas yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 104 Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Seksi
Dokumentasi dan Peliputan (Subsidokliput), yang bertugas mendokumentasikan
dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek, dan Sub Seksi
Publikasi (Subsipublikasi), yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi
dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian
berita di lingkungan Polsek. Pasal 105 Sihumas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 huruf c, hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan, Polsek Tipe
Urban dan Polsek Tipe Rural.
29. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 29
Bagian Keenam unsur Pelaksana Tugas Pokok Paragraf 1 SPKT Pasal 106 (1)
SPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. (2) SPKT bertugas
memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan
masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan
informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
SPKT menyelenggarakan fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakatsecara
terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima
Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan
Surat Izin Keramaian, pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta
pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP),
Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, c.
pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon,
pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet), pelayanan informasi yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan
penyampaian laporan harian kepada Kapolsek. Pasal 107 SPKT dipimpin oleh Ka
SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Paragraf 2 Unitintelkam Pasal 108 (1) Unitintelkam sebagaimana dimaksud Pasal
84 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang
keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka
30. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 30
pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta
pelayanan perizinan, (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Unitintelkam menyelenggarakan fungsi pembinaan kegiatan
intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek,
pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan
jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen,
pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap
perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen, penyusunan intel
dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap
perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan, dan pemberian
pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan
pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya. Pasal 109 Unitintelkam
dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 110 khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, dan
mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal
atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan, pendokumentasian dan penganalisisan terhadap
perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung
kegiatan Polsek, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen Perwira
31. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 31
Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan
administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin
keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat pemberitahuan
kegiatan politik, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan
melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya, dan Sub Unit
(Subnit), yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan
operasional intelijen dasar guna terselenggaranya deteksi dini (early detection)
dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan
penyusunan prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap
perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
Paragraf 3 Unitreskrim Pasal 111 (1) Unitreskrim sebagaimana dimaksud Pasal
84 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
tindakpidana, termasuk fungsi identifikasi. (3) Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitreskrim menyelenggarakan fungsi,
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelayanan dan
perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku
maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan. Pasal 112 Unitreskrim dipimpin
oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Pasal 113 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana, menganalisis kasus beserta penanganannya, Perwira Unit Administrasi
32. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 32
(Panitmin), yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan dan
ketatausahaan, Sub Unit Identifikasi (Subnitident), yang bertugas melakukan
identifikasi untuk kepentingan penyidikan, dan Sub Unit, yang bertugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polsek,
dan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan
wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 4 Unitbinmas Pasal 114 (1) Unitbinmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat
meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan
koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja
sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (3) Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitbinmas
menyelenggarakan fungsi a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pembinaan
dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat
antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak, dan pemberdayaan peran serta
masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan
kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
Pasal 115 Unitbinmas dipimpin oleh Kanitbinmas yang bertanggung jawab
kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
33. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 33
Pasal 116 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitbinmas dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan
operasional pembinaan Masyarakat, Sub Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat
(Subnitbinpolmas), yang bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan
kegiatan Polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara
Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta
organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sub Unit Pembinaan Ketertiban
Masyarakat (Subnitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang
ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja,
pemuda, wanita, dan anak; dan Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa
(Subnitbinkamsa), yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 Unitsabhara Pasal 117 (1) Unitsabhara sebagaimana dimaksud Pasal
84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan
Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. (3) Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitsabhara menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan tugas Turjawali, penyiapan personel dan peralatan untuk
kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa,
pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan
34. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 34
pengamanan TPTKP, dan penjagaan dan pengamanan markas. Pasal 118
Unitsabhara dipimpin oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 119 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP
dan pengamanan markas, Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas
merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan Unitsabhara, Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang
bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan
TPTKP, dan Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas
melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta
melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.
Paragraf 6 Unitlantas Pasal 120 (1) Unitlantas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. (2) Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas,
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unitlantas
menyelenggarakan fungsi, pembinaan partisipasi masyarakatdi bidang lalu lintas
melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas, pelaksanaan Turjawali lalu
lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas, dan pelaksanaan penindakan
pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum. Pasal 121 Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang bertanggung jawab
35. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 35
kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Pasal 122 Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitlantas dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh, Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang
bertugas melaksanakan dan mengendalikan Dikmaslantas dan kerja sama di
bidang lalu lintas, Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas
merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan Unitlantas, Sub Unit Kecelakaan (Subnitlaka),
yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum, dan Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli
(Subnitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan
penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
dan Kamseltibcarlantas.
Paragraf 7 Unitpolair Pasal 123 Unitpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. Unitpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang
meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat
pantai dan perairan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Unitpolair menyelenggarakan fungsi pelaksanaan patroli,
pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat
pantai di daerah hukum Polsek, dan pelaksanaan transportasi kepolisian di
perairan. Pasal 124 Unitpolair dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab
kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolsek.
Bagian Ketujuh unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Pasal 125
36. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 36
Polsubsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 merupakan unsur
pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolsek. Pasal 126
Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-
tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pasal 127 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126, Polsubsektor berfungsi penyelenggaraan patroli dan
pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum Tipiring, pemberian pelayanan
kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan
laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan
kegiatan masyarakat, pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas
dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna
terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap
Polri, dan penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan. Pasal 128
Polsubsektor dipimpin oleh Kapolsubsektor yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek.
Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126,
Polsubsektor dibantu oleh Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas
menyelenggarakan administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan
Polsubsektor. UnitPatroli, yang bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan
kegiatan masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan, dan Unit
Pelayanan Masyarakat (Unityanmas), yang bertugas memberikan pelayanan
kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan
laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan
kegiatan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat
37. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 37
melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan
masyarakat terhadap Polri.
D. Apakah itu manajemen, Jelaskan fungsi dasar Menejemen (POAC)
menurut teori dan konsep George R Terry?
Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan
untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah
ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber – sumber lainnya secara
efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak fungsi
manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen, seperti : Planning
(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Commanding (Pemberian
Komando), Coordinating (Pengkoordinasian), Controlling (Pengawasan) oleh
Henry Fayol; Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing
(Penyusunan Pegawai), Directing (Pembinaan Kerja), Coordinating
(Pengkoordinasian), Reporting (Pelaporan), Budgeting (Anggaran) oleh Luther
Gullick; Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing
(Penyusunan Pegawai),Directing (Pembinaan Kerja), Controlling (Pengawasan)
oleh Harold Koontz dan Cyril O’Donnel; dan beberapa ahli manajemen lagi.
38. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 38
Namun dalam materi ini akan memuat fungsi manajemen yang lebih sederhana
dan bersifat menyeluruh oleh George R. Terry, yakni POAC (Planning,
Organizing, Actuating & Controlling). Mengapa POAC ? Karena POAC
merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan
proses manajerial. Banyak para ahli yang menambah banyak pengertian dari
fungsi-fungsi manajemen, namun diantara banyak tambahan tersebut,
didalamnya sudah termasuk keempat fungsi yang diperkenalkan oleh George R
Terry, yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerak dan Pengawasan.
Menejemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang
diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan
bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Dengan kata lain menejemen
tidak lain daripada usaha meleksanakan hal-hal tertentu melalui manusia.4
Kapolsek harus berperan menjalankan manajemen dibidang
pengorganisasian antara lain berkewajiban menyatukan berbagai tipikal
pemikiran manusia dalam hal ini adalah anggota dan staf polsek yang
dipimpinnya, Kapolsek harus mampu menumbuhkan pemikiran loyalitas bawahan
terhadap pekerjaannya, institusi dimana mereka bekerja (polsek), tumbuhnya
loyalitas anggota /staf kepada atasan/ Kapolsek, kemudian Kapolsek harus
mampu membuat situasi harmoni dalam kehidupan organisasi polsek.
E. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan fungsi dasar Menejemen (POAC)
George R Terry terkait manajemen operasional polsek?
Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Polsek/ Ta
Polres/Ta diwilayah hukum Polda Jambi tersebut diatas, diselenggarakan secara
4 George R.Terry alih bahasa DR.Winardi,SE. by Richard D Irwin, Asas-Asas
Menejemen, Edisi Kedelapan, Penerbit Alumni/1986/Bandung Kota Pos 272.Bandung,
1977,hal.4
39. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 39
terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek
/Ta dengan perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit.
Pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek /Ta dengan
perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit sebagai berikut :
1. PLANNING (PERENCANAAN)
Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik
dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah
tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-
sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna
mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah
awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas
organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi polsek
difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.
Seksi Umum memiliki fungsi antara lain adalah: perencanaan kegiatan,
artinya Sium berupaya membantu Kapolsek/ Wakapolsek didalam menyusun
rencana kebutuhan dan kegiatan dan sebagai bahan laporan masukan tentang
berbagai rencana kebutuhan tingkat polsek ke Kapolres terutama kepada Kabag
perencanaan (Bagren Polres yang memiliki peran sebagai subbagian Program
dan Anggaran (Subbagprogar) membantu menyusun rencana jangka sedang dan
jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan
membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-
KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB. Subbagian
Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), berperan membantu dalam membuat
administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan menyusun LRA dan membuat
40. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 40
laporan akuntabilitas kinerja Satker). Sium dipimpin oleh Kasium yang
bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di
bawah kendali Wakapolsek
2. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)
Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas
pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi
SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini
merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya
sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi,
serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian
tujuan program dan tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, tugas
pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda,
mempertemukan macam-macam kepentingan dan
memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu.
Artinya seorang pemimpin dalam hal ini adalah Kapolsek harus
mampu mengorganisir dan mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan
anggota, staf Polsek, baik yang sejalan/ kooperatif ataupun personil yang
berseberangan dengan kebijakan Kapolsek, memberdayakan segenap
kemampuan, mengatur mekanisme kerjanya, sehingga seluruh komponen
menjadi guyup, selaras, teratur, bersedia diperintah dan harmonis.
Tugas Kapolsek/Ta adalah memimpin, membina, mengatur dan
mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan
kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas. Artinya
Kapolsek menjalankan peran pengorganisasian (Organizing), hal ini dapat dilihat
secara rinci berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta antara lain
adalah sebagai berikut:
41. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 41
1. Mempedomani dan melaksanakan Perkap No. 23 Tahun 2010,tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) adalah sebagai berikut
Manajemen Operasional Polsek/ta tertera di dalam bagian Kedua, tentang
Susunan Organisasi pada pasal 80, susunan organisasi Polsek terdiri dari,
unsur pimpinan, unsur pengawas, unsur pelayanan dan pembantu
pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pelaksana tugas
Kewilayahan. Aplikasi dan wujud nyata dalam pelaksanaan tugas
kesehariannya mendasari SOTK Perkap No. 23 tahun 2010 yang merupakan
cerminan pelaksanaan struktur organisasi polsek yang terpajang di dinding
Mapolsek/Ta;
Pada pasal 81, unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
huruf a, terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek
(Wakapolsek);
2. Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang pembinaan
maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu
pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur
pelaksana tugas kewilayahan.
3. Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu
pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan
unsur pelaksana tugas kewilayahan.
4. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di
bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur
pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas
kewilayahan.
5. Pimpinan Gelar Tingkat Polsek : Kapolsek/Waka/Kaunit (disesuaikan
dengan kebutuhan dan kepentingan gelar perkara).
42. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 42
3. ACTUATING (PENGGERAKAN)
Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak
diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu
maka semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk
mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus
sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus
bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-
masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah
ditetapkan. Inti dari Actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok
untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi.
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kapolsek/Ta yang sejalan dengan
fungsi actuating (penggerak) antara lain adalah Memberikan perintah/tugas
kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana
tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
Kapolsek menggerakkan unit-unit opsnal dalam menciptakan situasi yang
kondusif di wilayah hukum polsek tersebut.
4. CONTROLLING (PENGENDALIAN/ PENGAWASAN)
Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan
program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila
diperlukan dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan
staff dapat diarahkan kejalan yang tepatdengan maksud pencapaian tujuan yang
telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan
agar sesuai dengan rencana.
Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan program
kerja maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi
hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi
43. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 43
yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan
maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera
dilakukan antisipasi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan
situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar organisasi.
Proses pengawasan sebagai bagian dari pengendalian akan mencatat
perkembangan organisasi kearah tujuan yang diharapkan dan memungkinkan
pemimpin mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya
untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang
efektif, terhadap aktivitas organisasi, maka upaya pengendalian mutu dapat
dilaksanakan dengan lebih baik.
Polsek/Ta adalah sebuah organisasi, tugas Kapolsek adalah
mengakomodir fungsi pengawasan/ pengendalian (controlling) antara lain adalah
Kapolsek menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan
maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan,
unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas
kewilayahan. Melalui fungsi Unit Provos, Kapolsek melaksanakan peran dan
tugasnya antara lain adalah:
1. Berfungsi sebagai unsur pelayanan pengaduan masyarakat tentang
penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
2. Berfungsi sebagai unsur penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
3. Berfungsi sebagai unsur pengamanan internal, dalam rangka penegakan
disiplin dan kode etik profesi Polri.
4. Berfungsi sebagai unsur pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap
personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan
kode etik profesi.
44. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 44
5. pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman
berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan
Melalui tugas dan fungsi Unit Intelkam, Kapolsek berperan :
1. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di
lingkungan Polsek.
2. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early
warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel
pengemban fungsi intelijen.
3. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan.
4. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan
serta penyusunan produk intelijen.
5. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil
analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
6. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang
memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas
pelaksanaannya.
Petunjuk bagi suksesnya menejerial terkait 4 (empat) macam saran
sederhana antara lain adalah sebagai berikut: 1. Ketahuilah tujuan-tujuan
institusi/organisasi, 2.pilihlah bawahan yang efektif, 3. Lakukan tindakan delegasi
dengan jalan menyuruh para bawahan mengambil keputusan-keputusan dalam
bidang pekerjaan mereka masing-masing dan, 4. Lakukanlah penelitian untuk
memastikan bahwa hasil-hasil yang dicapai, memuaskan.
45. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 45
Daftar lain meliputi tindakan-tindakan antara lain adalah sebagai
berikut:1. Pilihlah anggota-anggota kelompok saudara dengan cermat ,
2.memotivasikan mereka,3.kembangkanlah komunikasi yang baik, 4.
Usahakanlah untuk mencapai hubungan antar perorangan yang efektif antar
mereka, 5. Usahakanlah agar konflik-konflik antara para anggota kelompok
seminimal mungkin.5
Kapolsek juga berperan menggerakkan unit-unit opsnal yang dimiliki oleh Polsek
dalam melakukan kegiatan pengawasan/ pengendalian (controlling) kegiatan
masyarakat, artinya pengawasan/ pengendalian (controlling) yang dilakukan oleh
Kapolsek dan perangkat unit-unit Polsek adalah dalam rangka cipta kondisi
kamtibmas yang kondusif.
F. Jelaskan manajemen operasional Polri (MOP) mendasari Perkap No.9
tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian;
Perkap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian
(Mok), Bab I (satu) Ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 2-16), dalam peraturan ini
yang dimaksud dengan:
2. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses penyusunan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam
rangka melaksanakan operasi kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat Renops adalah suatu produk
perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan operasi
kepolisian yang berisi situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian,
administrasi, personel, sarana prasarana dan anggaran.
5 Ibid, hal.10
46. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 46
Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka
pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang
diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB),
pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa
fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).
4. Sasaran Operasi Kepolisian adalah bentuk potensi gangguan, ambang
gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan operasi
kepolisian.
5. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi
yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang
berkorelasi erat terhadap timbulnya AG atau gangguan Kamtibmas.
6. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu
situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian,
dikhawatirkan akan menimbulkan GN.
7. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa
kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan
kerugian harta benda, jiwa-raga maupun kehormatan.
8. Target Operasi yang selanjutnya disingkat TO adalah sasaran yang
dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani,
dicapai dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
10. Kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak
dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan
Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.
11. Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam operasi kepolisian berbentuk
pertolongan dan penyelamatan.
47. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 47
12. Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam operasi kepolisian
untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi keamanan
dan ketertiban seperti keadaan semula.
13. Direktif adalah persetujuan, petunjuk dan arahan dari penanggung jawab
kebijakan operasi mengenai bentuk operasi, sandi operasi, waktu operasi
dan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan
operasi kepolisian.
14. Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen
administrasi operasi kepolisian yang berisikan jenis, sandi dan waktu
dimulainya operasi kepolisian.
15. Surat perintah pelaksanaan operasi yang selanjutnya disingkatSprinlakops
adalah perintah kepada para petugas yang dilibatkan dalam operasi
kepolisian untuk melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi, waktu
dan rincian tugas tertentu.
16. Latihan Praoperasi yang selanjutnya disingkat Latpraops adalah pelatihan
yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum
pelaksanaan operasi kepolisian.
Tujuan peraturan MOK tertera di Pasal 2, Dapat kita lihat Tujuan peraturan MOK
antara lain adalah sebagai berikut:
a. sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi
kepolisian;
b. agar operasi kepolisian dapatterselenggara secara efektif dan efisien; dan
c. agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.
Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian tertera di dalam Pasal 3.
Prinsip-prinsip dalam Manajemen Operasi Kepolisian, meliputi:
48. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 48
a. integratif, yaitu melibatkan beberapa fungsi kepolisian dan unsur-unsur di
luar Polri yang dilandasi sikap saling memahami peran dan tugas masing-
masing;
b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan harus
seimbang dengan tugas, sasaran dan target dalam operasi kepolisian;
c. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus
dapat dipertanggungjawabkan;
d. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang
akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang
digunakan;
e. proaktif, yaitu pelaksanaan tugas operasi kepolisian dilakukan secara lebih
aktif untuk menuntaskan TO yang telah ditentukan; dan
f. non diskriminatif, yaitu setiap anggota Polri wajib menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada
setiap orang yang dilayani.
Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, tertera didalam Bab 2
Manajemen Operasi Kepolisian, Bagian Kesatu tentang , Pedoman Dasar , Pasal
4. Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, meliputi:
a. penetapan sasaran;
b. waktu operasi;
c. penentuan CB;
d. pelibatan kekuatan;
e. dukungan anggaran; dan
f. pengawasan dan pengendalian.
Di dalam Pasal 5, ayat 1-4 antara lain adalah sebagai berikut:
49. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 49
(1) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus
(Kirsus) intelijen, selanjutnya ditetapkan sasaran atau objek yang akan
dihadapi.
(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan melalui analisis
bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya,
selanjutnya dipertajam dalam TO.
(3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. orang;
b. benda atau barang;
c. lokasi atau tempat;
d. kegiatan;
e. perkara; dan
(4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. perkiraan keadaan khusus intelijen;
b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung;dan
c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.
Pasal 6, menjelaskan tentang waktu operasi, dan penetapan lama waktu operasi
kepolisian, antara lain tertera di dalam ayat :
(1) Waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan
jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
(2) Penetapan lama waktu operasi kepolisian disesuaikan dengan bentuk,
sasaran, TO dan anggaran yang tersedia.
50. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 50
Di dalam Pasal 7 membahas tentang penentuan CB, CB digolongkan dalam
bentuk CB tehnis, CB taktis antara lain adalah sebagai berikut:
(1) Penentuan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan
urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan
memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.
(2) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. preemtif;
b. preventif;
c. represif;
d. kuratif; dan/atau
e. rehabilitasi.
(3) Cara Bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan
dalam bentuk :
a. Cara Bertindak tehnis; dan
b. Cara Bertindak taktis.
(4) CB tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan CB
yang telah diatur dalam masing-masing Peraturan Fungsi Kepolisian.
(5) CB taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan CB dari
Satgas yang bersifat taktis kepolisian terhadap TO yang ditangani dan
penerapannya disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Di dalam Pasal 8 menyatakan bahwa, Pelibatan kekuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diorganisir dalam setiap operasi kepolisian,
harus memperhatikan:
a. Sasaran atau TO;
b. Cara Bertindak (CB);
c. kemampuan personel;
d. sarana dan prasarana; dan
51. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 51
e. anggaran.
Di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:
(1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,
merupakan anggaran yang mendukung kebutuhan operasi kepolisian.
(2) Anggaran penyelenggaraan operasi kepolisian sudah tersedia sebelum
operasi dilaksanakan (cash on hand).
Didalam Pasal 10 menyebutkan bahwa : Pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan bagian dari kegiatan
manajemen operasi agar dinamika operasi kepolisian dapatterselenggara sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua, adalah Jenis, pada Pasal 11, menyatakan bahwa Jenis operasi
kepolisian, terdiri dari:
a. operasi kepolisian terpusat; dan
b. operasi kepolisian kewilayahan.
Didalam Pasal 12 menjelaskan bahwa
(1) Operasi Kepolisian Terpusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
a merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya
diselenggarakan oleh Mabes Polri.
(2) Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
a. Mabes Polri secara mandiri;
b. Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil);
dan
c. Mabes Polri dan Satwil.
52. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 52
(3) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa
melibatkan Satwil.
(4) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes
Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas.
(5) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil,
yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan
waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri.
Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b dilaksanakan pada tingkat:
a. Polda; dan
b. Polres.
(2) Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang
manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.
(3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
a. Polda secara mandiri;
b. Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan personel
Polres; dan
c. Polda dan Polres.
(4) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh
Polda.
53. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 53
(5) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh
Polda dengan back up dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel
Polres sebagai anggota Satgas.
(6) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya
diselenggarakan oleh Polda dan Polres.
Pasal 14 menyebutkan bahwa :
(1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf b meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
a. Polres secara mandiri; dan
b. Polres yang diback up Polda.
(2) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh
Polres.
(3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh
Polres dengan back up dari Polda sebagai anggota Satgas.
Sifat, Pasal 15, artinya pada pasal tersebut menyatakan “Sifat operasi
kepolisian”:
a. terbuka; atau
b. tertutup.
Didalam Pasal 16 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi Kepolisian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
a merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan dan
mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.
54. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 54
(2) Operasi Kepolisian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b merupakan operasi kepolisian yang dapatdipublikasikan secara terbatas
dengan mengedepankan tindakan intelijen dan/atau represif.
Bagian Keempat, ,Bentuk, Pasal 17 menyebutkan bahwa:
(1) Bentuk operasi kepolisian, meliputi:
a. operasi intelijen;
b. operasi pengamanan kegiatan;
c. operasi pemeliharaan keamanan;
d. operasi penegakan hukum;
e. operasi pemulihan keamanan; dan
f. operasi kontinjensi.
(2) Operasi intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tersendiri.
Didalam Pasal 18, menyebutkan bahwa :
(1) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh
Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat
mengganggu/menghambat perekonomian dan/atau sistem pemerintahan.
(2) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan
mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG,
penentuan TO secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan CB preventif.
55. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 55
Didalam Pasal 19 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi pemeliharaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf c merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya
mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui kegiatan
pembinaan masyarakat, simpatik, dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan partisipasi masyarakat.
(2) Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang
bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan
pada sasaran PG, AG, dan TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB
preemtif, preventif, represif dan represif non yustisial (persuasif edukatif).
Didalam Pasal 20 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf d merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan berkaitan
dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan
konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta
kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.
(2) Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat
tertutup dengan mengedepankan polisi tidak berseragam, diarahkan pada
sasaran GN, TO kuantitatif, dengan CB represif (penegakan hukum).
Didalam Pasal 21 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi pemulihan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf e merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk
pemulihan situasi Kamtibmas yang terganggu akibat konflik sosial yang
meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu
stabilitas Kamtibmas.
56. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 56
(2) Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang
bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan
pada sasaran AG dan GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB
preventif dan represif (penegakan hukum).
Didalam Pasal 22 menyebutkan bahwa:
(1) Operasi kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f
merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menangani
kejadian/ peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara
cepat dan meluas sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam
negeri.
(2) Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka
dan/atau tertutup, diarahkan pada sasaran AG, GN, TO kualitatif dan/atau
kuantitatif dengan CB preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.
Pada Bagian Kelima, terdapat Fungsi Manajemen Operasi, Pasal 23
menyebutkan bahwa: “Fungsi Manajemen Operasi Kepolisian diselenggarakan
melalui tahap (Renorlakdal)”:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian.
Pada Bab III Operasi Kepolisian Terpusat Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 24
yang menyebutkan bahwa:
57. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 57
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang
dilaksanakan oleh Mabes Polri secara mandiri, dilakukan dengan tahapan
kegiatan sebagai berikut:
a. penyusunan direktif Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi
kepolisian;
b. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Baintelkam Polri;
c. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
d. penyusunan rencana Teknologi Informasi (TI) dibuat oleh Divisi TI Polri;
e. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
f. penyusunan surat perintah pelaksanaan operasi (Sprinlakops);
g. penyusunan rencana latihan (Renlat) dan penyelenggaraan latihan
praoperasi (Latpraops);
h. penyusunan dan pengiriman PO;
i. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
j. penyusunan hubungan dan tata cara kerja (HTCK) operasi kepolisian;
k. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
l. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
m. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi
kepolisian sesuai kebutuhan; dan
n. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan
panel data dalam bentuk digital.
Didalam Pasal 25 menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang
dilaksanakan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel kewilayahan,
dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
58. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 58
b. memerintahkan Kapolda untuk menyiapkan kebutuhan personel, sarana
dan prasarana yang akan dilibatkan dalam operasi;
c. menerima penyerahan personel kewilayahan yang dilibatkan dalam operasi
kepolisian dari Kapolda; dan
d. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian terpusat
dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Asops Kapolri.
Didalam Pasal 26 menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat yang
dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satwil, dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. Mabes Polri melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24;
b. Satwil melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Dit Intelkam Polda dan/atau
Satintelkam Polres;
2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi
terkait;
3. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bid TI Polda dan TI Polres;
4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
5. penyusunan Sprinlakops;
6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
7. penyusunan dan pengiriman PO;
8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang
diperlukan;
9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
59. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 59
10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang
berlaku;
12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana
operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti
keras dan panel data dalam bentuk digital.
Didalam Pasal 27 menyebutkan bahwa :
Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian terpusat tercantum
dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Kedua, adalah Pengorganisasian Pasal 28 menyebutkan
bahwa:
Pengorganisasian penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat meliputi:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
c. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops);
d. Kepala Operasi (Kaops);
e. Wakil Kepala Operasi (Wakaops);
f. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops);
g. Kepala Pusat Data Operasi (Kapusdataops); dan
h. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
Didalam Pasal 29 menyebutkan bahwa:
Pejabat yang mengawaki operasi terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri
secara mandiri dan/atau melibatkan personel kewilayahan, sebagai berikut:
60. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 60
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolri;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolri;
c. Karendalops dijabat oleh Asops Kapolri;
d. Kaops dijabat oleh fungsi yang dikedepankan pada tingkat Mabes Polri;
dan
e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat
fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.
Didalam Pasal 30 menyebutkan bahwa:
(1) Sebutan pejabat operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh
Mabes Polri dan Satwil, untuk membedakannya di belakang nama jabatan
dalam struktur organisasi operasi ditambahkan pusat (pus), daerah (da),
atau Polres (res).
(2) Pejabat operasi tingkat Mabes Polri dan Satwil pada operasi kepolisian
terpusat sebagai berikut:
a. tingkat Mabes Polri:
1. Penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh Kapolri;
2. Wakil penanggung jawab kebijakan operasi dijabat oleh
Wakapolri;
3. Karendalopspus dijabat oleh Asops Kapolri;
4. Kaopspus dijabatoleh pejabatfungsi yang dikedepankan; dan
5. Wakaopspus, Kasetopspus, Kapusdataopspus dan
Kasatgaspus dijabat oleh pejabat fungsi yang dikedepankan
atau perwira Polri yang ditunjuk.
b. tingkat Polda:
1. Kaopsda dijabat oleh Kapolda;
2. Wakaopsda dijabat oleh Wakapolda;
3. Karendalopsda dijabat oleh Karoops Polda; dan
61. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 61
4. Kasetopsda, Kapusdataopsda dan Kasatgasda dijabat oleh
pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang
ditunjuk.
c. tingkat Polres:
1. Kaopsres dijabat oleh Kapolres;
2. Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres;
3. Karendalopsres dijabat oleh Kabagopsres; dan
4. Kasetopsres, Kapusdataopsres dan Kasatgasres dijabat oleh
pejabat fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang
ditunjuk.
Pada Pasal 31 menyatakan:
Struktur organisasi operasi kepolisian terpusat tercantum dalam lampiran ”B”
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pada Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 32, menyebutkan bahwa
Pelaksanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan
dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. gelar pasukan untuk operasi kepolisian yang bersifat terbuka;
b. membuat rencana kegiatan (Rengiat) Satgas operasi kepolisian;
c. menggerakkan Satgas operasi kepolisian untuk menangani TO yang telah
ditetapkan;
d. memonitor, memetakan, dan ploting kegiatan operasi kepolisian;
e. menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;
f. membuat perkiraan cepat (Kirpat) apabila terjadi perubahan TO, yang
diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan bila diperlukan;
g. membuat analisa dan evaluasi (Anev) harian atau mingguan; dan
62. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 62
h. melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada
penanggung jawab kebijakan operasi kepolisian melalui Karendalops.
Pada Bagian Keempat, Pengendalian, Pasal 33 menyebutkan bahwa:
Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian terpusat dilaksanakan
dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
b. pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice
data video (teleconfrence);
c. supervisi dan/atau asistensi;
d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
e. penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasi kepolisian;
dan
f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab operasi
melalui Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah operasi berakhir, dengan memuat:
1. pendahuluan;
2. pelaksanaan;
3. hasil yang dicapai; dan
4. penutup.
Pada Bab IV, Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda, Bagian Kesatu,
Perencanaan, Pasal 34 menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut:
63. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 63
a. melaporkan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi
kepolisian;
b. penyusunan dan pengiriman direktif Kapolda kepada Kasatwil dan/atau
Kasatker yang akan dilibatkan dalam operasi kepolisian;
c. penyusunan Kirsus intelijen dibuat oleh Ditintelkam Polda;
d. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi terkait;
e. penyusunan rencana TI dibuat oleh Bidang TI Polda
f. penyusunan Renops atau Renops kontinjensi;
g. penyusunan Sprinlakops;
h. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
i. penyusunan dan pengiriman PO;
j. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
k. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
l. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
m. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
n. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana operasi
kepolisian sesuai kebutuhan; dan
o. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan
panel data dalam bentuk digital.
Pada Pasal 35, menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda yang diback up Mabes Polri dan/atau melibatkan
personel Polres, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda yang diback
up Mabes Polri:
64. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 64
1. Kapolda mengajukan permohonan bantuan kekuatan kepada
Kapolri, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Asops Kapolri;
2. permohonan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh
Kapolda;
3. dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, segera
ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis;
4. menerima penyerahan personel Mabes Polri yang dilibatkan dalam
operasi kepolisian dari Asops Kapolri; dan
5. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian
dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.
b. operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda dengan
melibatkan personel Polres:
1. Kapolda memerintahkan Kapolres untuk menyiapkan sarana
prasarana dan personel yang akan dilibatkan;
2. menerima penyerahan personel Polres yang dilibatkan dalam
operasi kepolisian dari Kapolres; dan
3. menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian
dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolda.
Pada Pasal 36, menyebutkan bahwa:
Perencanaan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda dan Polres dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. Polda melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
b. Polres melaksanakan kegiatan:
1. penyusunan Kirsus intelijen oleh Satintelkam Polres;
2. rapat koordinasi dengan fungsi-fungsi yang dilibatkan atau instansi
terkait;
65. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 65
3. penyusunan rencana TI oleh Seksi Teknologi Informasi Kepolisian
(SITIPOL);
4. penyusunan Renops atau Renops Kontinjensi;
5. penyusunan Sprinlakops;
6. penyusunan Renlat dan penyelenggaraan Latpraops;
7. penyusunan dan pengiriman PO;
8. penyiapan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang
diperlukan;
9. penyusunan HTCK operasi kepolisian;
10. penyiapan tanda pengenal operasi kepolisian, bila diperlukan;
11. penyaluran anggaran kepada yang berhak sesuai ketentuan yang
berlaku;
12. pengecekan akhir dan pembagian dukungan sarana prasarana
operasi kepolisian sesuai kebutuhan; dan
13. penyiapan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti
keras dan panel data dalam bentuk digital.
Pasal 37
Format-format mengenai administrasi operasi kepolisian kewilayahan tingkat
Polda tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan ini.
Pada Bagian Kedua, Pengorganisasian, Pasal 38 menyebutkan bahwa:
Pengorganisasian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan
meliputi:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
b. Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
66. SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAMBI
MANAJEMEN KE WILAYAHAN (KAPOLSEK) 66
c. Karendalops;
d. Kaops;
e. Wakaops;
f. Kasetops;
g. Kapusdataops; dan
h. Kasatgas.
Pada Pasal 39 menyebutkan bahwa:
Pejabat operasi tingkat Polda pada operasi kepolisian kewilayahan yang
dilaksanakan oleh Polda secara mandiri dan Polda yang diback up Mabes Polri
dan/atau melibatkan personel Polres sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;
b. Wakil penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Wakapolda;
c. Karendalops dijabat oleh Karoops Polda;
d. Kaops dijabatoleh pejabat fungsi yang dikedepankan pada tingkat Polda;
dan
e. Wakaops, Kasetops, Kapusdataops, dan Kasatgas dijabat oleh pejabat
fungsi yang dikedepankan atau perwira Polri yang ditunjuk.
Pada Pasal 40, menyebutkan bahwa :
(1) Sebutan pejabat operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh
Polda dan Polres, untuk membedakannya di belakang nama jabatan dalam
struktur organisasi operasi ditambahkan daerah (da) atau Polres (res).
(2) Pejabat operasi tingkat Polda dan Polres pada operasi kepolisian
kewilayahan sebagai berikut:
a. tingkat Polda, meliputi:
1. Penanggung Jawab Kebijakan Operasi dijabat oleh Kapolda;