Dokumen tersebut membahas strategi penanggulangan bencana oleh Polri di Jambi, mencakup pengerahan satuan-satuan seperti preventif, penegakan hukum, logistik, SAR, medis, dan bantuan di berbagai tahap sebelum, saat dan sesudah bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai ancaman dan jenis bencana serta upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya.

1. PAPARAN PS KABAG DALOPS ROOPS
KOMPOL DADANG DJOKO K,S.H
TTG BENCANA SOSIAL 2012

2. a) ANCAMAN (hazard) : suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana atau mempunyai
potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian
harta benda dan lingkungan.
b) BENCANA (hazard) adalah ingkat bencana yang
terjadi adalah kerugian yang timbul (kematian,
luka-luka, kehilangan harta benda, dsb) karena
suatu ancaman di suatu wilayah dan pada suatu
kurun tertentu
BENCANA

3. a. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung
meletus, tsunami biasanya disusul dengan
kebakaran.
b. Bencana non alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh ulah manusia, insiden dan gagal
tehnologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran
hutan dan lahan perkebunan, kebakaran pada
pemukiman padat penduduk dan sarana umum
lainnya.
c. Bencana sosial seperti kerusuhan, konflik,
demonstrasi, dan teroris
BENCANA

4. a. Bencana adalah urusan bersama bencana tidak
dapat di urus secara sendiri-sendiri tetapi
merupakan urusan bersama yang diurus
Pemerintah pada tingkat nasional, tingkat provinsi
dan tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme
penanggulangan bencana seperti bencana alam,
bencana non alam dan bencana sosial.
b. Upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi
yang tegas, Indonesia termasuk salah satu diantara
Negara di dunia yang rawan terhadap bencana
BENCANA

5. a) KONFLIK ANTAR DESA DAN DUSUN YANG
SERING TERJADI DI DAERAH KAB BUNGO,
TEBO DAN SAROLANGUN (PERKELAHIAN
ANTAR DUSUN).
b) KONFLIK LAHAN YANG SERING TERJADI DI
KAB BATANG HARI, MUARO JAMBI, TANJAB
BARAT, TANJAB TIMUR, BUNGO, TEBO,
MERANGIN, SAROLANGUN.
PERMASALAHAN

6. a. MEMBENTUK DEKS PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL POLDA JAMBI YG
DIAWAKI 28 PERS
b. PERAN SERTA & PARTISIPASI KPD
PEMDA DLM PENYELESAIAN
KONFLIK SOSIAL (FGD, TURUT
SERTA DLM RAKOR KONFLIK
LAHAN)
UPAYA POLDA JAMBI

7. No Kesatuan
Jumlah
Kekuatan
Polri
Jumlah Pers yang dilibatkan
operasi kontijensi bencana
(2/3 dari jumlah kekuatan Polri)
1. Polda Jambi 1882 1254
2. Polresta Jambi 1096 730
3. Polres Batanghari 403 269
4. Polres Ma Jambi 448 299
5. Polres Tanjab Barat 308 205
6. Polres Tanjab Timur 319 213
7. Polres Bungo 446 297
8. Polres Tebo 358 239
9. Polres Merangin 392 261
10. Polres Sarolangun 350 233
11. Polres Kerinci 414 276
Jumlah 6416 4276
KEKUATAN POLRI

8. a. Pra bencana
1) melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang
terkait dengan bencana;
2) melakukan pemetaan daerah rawan bencana bekerja sama
dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
3) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemda;
4) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait
dalam rangka pemasangan Early Warning System (EWS);
5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Reaksi
Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) /TRC-BPBD di tingkat
daerah, menempatkan tanda bahaya, melarang melakukan
aktivitas di daerah rawan dan mengadakan latihan terpadu
antara Polri dan Instansi terkait;
6) mempersiapkan sarana, prasarana dan peralatan SAR dalam
rangka mengantisipasi terjadinya bencana di seluruh satuan
wilayah;
STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

9. b. Saat tanggap darurat
1) pengerahan kekuatan ke lokasi bencana dengan berpedoman pada standar operation didahului
koordinasi dengan SRC-PB BPBD;
2) mendukung Satwil dengan personel dan sarpras yang ada di Polda Jambi seperti mobil patroli, truk, Tim SAR
dan perlengkapan lainnya;
3) membantu dalam pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
4) membantu pelayanan kesehatan, DVI dan lain-lain;
5) memberikan bantuan jaringan telekomunikasi dan informasi;
6) pengamanan dan pengawalan korban bencana bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait;
7) pengamanan dan pengawalan dukungan logistik dan obat-obatan serta bantuan lainnya bagi korban bencana;
8) pengamanan objek vital, lokasi bencana dan tempat pengungsian;
9) pendistribusian logistik dan obat-obatan serta bantuan lainnya ke daerah yang tidak terjangkau dan
membahayakan;
10) melakukan penegakkan hukum bila terjadi penyimpangan pendistribusian logistik maupun kejahatan lainnya;
c. Pasca bencana
1) membantu pelayanan kesehatan, pendataan korban, kegiatan identifikasi terhadap korban meninggal dunia
(Disaster Victim Identification) dan membantu perbaikan sarpras yang rusak;
2) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi kejiwaan
korban bencana melalui Trauma Centre;
3) melaksanakan penegakan hukum apabila terjadi penyimpangan distribusi logistik/ bantuan
maupun kejahatan lainnya;
4) tindakan lain pada tanggap darurat yang masih dianggap perlu untuk dilanjutkan.
STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

10. a. Satgas Preventif:
1) melakukan koordinasi dengan BPBD untuk antisipasi daerah-daerah yang mengalami bencana
untuk dikosongkan sehingga masyarakat tidak menempati lagi;
2) mendirikan pos-pos pengamanan di daerah lokasi yang ditinggalkan masyarakat karena
mengalami bencana;
3) mengawasi distribusi pembagian logistik untuk para korban bencana;
4) melaksanakan kegiatan patroli di lokasi daerah yang ditinggalkan oleh masyarakat karena
mengungsi;
5) melaksanakan penjagaan di lokasi obyek vital yang rekena dampak dari bencana alam untuk
menghindari terjadinya penjarahan;
6) mengamankan lokasi bencana, lokasi pengungsian dan penampungan;
b. Satgas Gakkum:
1) melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pendistribusian bahan logistik korban
bencana alam;
2) melaksanakan penegakkan hukum kasus kriminal yang memanfaatkan situasi bencana alam;
3) melaksanakan oleh TKP terhadap kaus-kasus bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan
atau kelalaian manusia;
4) melaksanakan kordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Satwil setempat dalam rangka
penegakan hukum terhadap pelaku, untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku;
5) mengawasi jalur distribusi logistik bantuan bencana untuk menghindari penyalahgunaan yang
merugikan masyarakat yang tertimpa bencana;
c. Satgas Rolakir
1) menginventalisir jalan-jalan yang rawan bencana, yang mengalami kerusakan, pengaturan jalur
alternatif pendistribusian sembako yang menuju ke lokasi bencana;
2) melaksanakan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas, koordinasi dengan pemerintah
daerah bagi para pengungsi yang akan menuju wilayah yang aman;
3) melaksanakan pengawalan bantuan logistik dari lokasi penimbunan menuju lokasi bencana;
4) melaksanakan penjagaan di jalur daerah bencana agar masyarakat pengguna kendaraan
bermotor tidak memasuki lokasi bencana;
5) mempersiapkan jalur rute/evakuasi;
6) melalui kegiatan patroli simpatik dengan memanfaatkan public addres agar masyarakat tidak
memasuki daerah lokasi bencana alam;
PENGERAHAN SATUAN

11. d. Satgas SAR
1) melaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi/ Kab/ Kota dan instansi terkait untuk menentukan
titik-titik lokasi daerah bencana yang memerlukan segera kegiatan SAR;
2) melaksanakan bantuan SAR darat dititik lokasi bencana yang membutuhkan segera kegiatan SAR;
3) melaksanakan kegiatan evakuasi terhadap korban dengan menggunakan peralatan yang
disesuaikan dari situasi bencana;
4) melaksanakan bantuan SAR darat khususnya korban yang tertimbun reruntuhan, bencana tanah
longsor dengan menggunakan Satwa anjing;
e) Satgas Medis & DVI
1) mengirimkan tim reaksi cepat bidang kesehatan untuk penentuan kebijakan;
2) koordinasi dengan BPBD dan instansi Kesehatan lain di daerah bencana;
3) memberikan arahan pimpinan kepada personel dokkes yang menjadi tim medis dan DVI tentang
tugas yang harus dilaksanakan;
4) menyiapkan sarana dan prasarana Dokkes yang akan dimobilisasi ke daerah bencana;
5) menyiapkan administrasi yang diperlukan;
6) koordinasi dengan pejabat Polri setempat;
7) menentukan tempat mendirikan Posko kesehatan dan posko DVI serta penentuan tempat pendirian
temporary mortuary chamber;
8) bersama-sama Tim SAR lainnya memberikan pertolongan dan penyelamatan kepada korban
masyarakat ataupun anggota Polri yang menjadi korban;
9) bersama dengan instansi kesehatan lainnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
korban bencana;
10) memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota polri serta keluarganya yang menjadi korban `
pada saat terjadinya bencana;
11) identifikasi korban meninggal dengan menggunakan prosedur Interpol;
12) mencatat dan melaporkan kegiatan harian secara berjenjang;
PENGERAHAN SATUAN

12. f. Satgas Bantuan
1) melaksanakan pergeseran personel dititik lokasi bencana yang terisolir dan membutuhkan
bantuan segera;
2) Birosarpras, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan personel Polri yang akan
melaksankan tugas membantu korban bencana alam, serta berkoordinasi dengan BPBD
Provinsi Jambi untuk melengkapi bantuan logistik yang akan didistribusikan kepada korban
bencana;
3) Bidhumas, memberikan klarifikasi dan counter opinion tentang pemberitaan yang tidak benar di
media masa, serta memberikan informasi kepada masyarakat melalui media masa (elektronik dan
cetak) tentang setiap aktivitas kegiatan penanggulangan bencana;
4) Bidtipol, memerikan bantuan sarana komunikasi bagi petugas Polri di lapangan yang
melaksanakan penanggulangan bencana,serta menggeser sarana Komob di daerah yang terisolir
sehingga dapat diketahui kondisi daerah bencana alam secara jelas dan pasti;
PENGERAHAN SATUAN