Dokumen tersebut merangkum kronologi keputusan Mendikbud tentang penghentian Kurikulum 2013 dan indikasi permasalahan yang dihadapi, mulai dari ketidaksiapan pelaksanaan, ketidaksesuaian regulasi, sampai persoalan konseptual. Dokumen ini mengidentifikasi bahwa terdapat masalah fundamental dalam konsep dan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang perlu dievaluasi secara mendalam sebelum diberlakukan secara luas.
1. SEPUTAR
KEPUTUSAN
MENDIKBUD
TENTANG
PENGHENTIAN
KURIKULUM
2013
KRONOLOGI
KURIKULUM
2013
§ Januari
2013
Pembentukan
tim
penyusun
Kurikulum
2013
berdasar
Surat
Keputusan
Mendikbud
No.
015/P/2013
§ April
2013
Inspektur
Jenderal
Kemdikbud
berkirim
surat
kepada
Mendikbud
memperingatkan
bahwa
apabila
persiapan
belum
diyakini
maka
pelaksanaan
kurikulum
baru
perlu
ditunda
mengingat
waktu
yang
semakin
sempit.
§ Juli
2013
Penerapan
Kurikulum
2013
di
6.221
sekolah
sasaran.
Persiapan
guru
inti
dan
sasaran
dengan
menerapkan
pelatihan
berjenjang
selama
lima
hari
dan
bersamaan
dengan
waktu
dimulainya
Tahun
Pelajaran
2013/2014.
Buku
Kurikulum
2013
belum
siap,
kecuali
tiga
buku
yang
sudah
selesai
ditulis
untuk
mata
pelajaran
Bahasa
Indonesia,
Matematika
dan
Sejarah.
§ September
2013
Survei
persepsi
terhadap
kepala
sekolah,
guru,
orangtua
dan
siswa
di
sekolah
sasaran,
dua
bulan
sesudah
Kurikulum
2013
diterapkan.
Tidak
ada
lagi
survei/evaluasi
menyeluruh
terhadap
pelaksanaan
Kurikulum
2013
sampai
akhir
Tahun
Pelajaran
2013/2014
selesai.
§ Juli
2014
Penerapan
Kurikulum
2013
di
seluruh
sekolah.
§ Agustus
2014
Buku
semester
1
belum
terdistribusi
di
lebih
dari
60.000
sekolah.
§ Oktober
2014
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
No.
159
Tahun
2014
untuk
mengevaluasi
Kurikulum
2013
secara
menyeluruh
baru
dikeluarkan
pada
tanggal
14
Oktober
2014,
sesudah
penerapan
Kurikulum
2013
di
seluruh
sekolah
dilakukan.
§ November
2014
Per
tanggal
25
November
2014,
buku
semester
1
Kurikulum
2013
belum
diterima
di
19%
kabupaten/kota
untuk
tingkat
SD,
32%
kabupaten/kota
untuk
tingkat
SMP,
dan
22%
kabupaten/kota
untuk
tingkat
SMA
dan
SMK.
INDIKASI
PERMASALAHAN
KURIKULUM
2013
§ Tidak
ada
kajian
terhadap
penerapan
Kurikulum
2006
yang
berujung
pada
kesimpulan
urgensi
perpindahan
kepada
Kurikulum
2013.
§ Tidak
ada
evaluasi
menyeluruh
terhadap
uji
coba
penerapan
Kurikulum
2013
setelah
setahun
penerapan
di
sekolah-‐‑sekolah
yang
ditunjuk.
§ Kurikulum
sudah
diterapkan
di
seluruh
sekolah
di
bulan
Juli
2014,
sementara
instruksi
untuk
melakukan
evaluasi
baru
dibuat
14
Oktober
2014,
yaitu
6
hari
sebelum
pelantikan
presiden
baru.
(Peraturan
Menteri
no
159)
Pada
Pasal
2
ayat
2
dalam
Peraturan
Menteri
nomor
159
Tahun
2014
itu
menyebutkan
bahwa
Evaluasi
Kurikulum
untuk
mendapatkan
informasi
mengenai:
1. Kesesuaian
antara
Ide
Kurikulum
dan
Desain
Kurikulum;
2. Kesesuaian
antara
Desain
Kurikulum
dan
Dokumen
Kurikulum;
3. Kesesuaian
antara
Dokumen
Kurikulum
dan
Implementasi
Kurikulum;
dan
4. Kesesuaian
antara
Ide
Kurikulum,
Hasil
Kurikulum,
dan
Dampak
Kurikulum.
Kurikulum
2013
diterapkan
di
seluruh
sekolah
sebelum
dievaluasi
kesesuaian
antara
ide,
desain,
dokumen
hingga
dampak
kurikulum.
§ Penyeragaman
tema
di
seluruh
kelas,
sampai
metode,
isi
pembelajaran
dan
buku
yang
bersifat
wajib
sehingga
terindikasi
bertentangan
dengan
UU
Sisdiknas.
§ Penyusunan
konten
Kompetensi
Inti
dan
Kompetensi
Dasar
yang
tidak
seksama
sehingga
menyebabkan
ketidakselarasan.
§ Kompetensi
Spiritual
dan
Sikap
terlalu
dipaksakan
sehingga
menganggu
substansi
keilmuan
dan
menimbulkan
kebingungan
dan
beban
administratif
berlebihan
bagi
para
guru.
§ Metode
penilaian
sangat
kompleks
dan
menyita
waktu
sehingga
membingungkan
guru
dan
mengalihkan
fokus
dari
memberi
perhatian
sepenuhnya
pada
siswa.
2. § Ketidaksiapan
guru
menerapkan
metode
pembelajaran
pada
Kurikulum
2013
yang
menyebabkan
beban
juga
tertumpuk
pada
siswa
sehingga
menghabiskan
waktu
siswa
di
sekolah
dan
di
luar
sekolah.
§ Ketergesa-‐‑gesaan
penerapan
menyebabkan
ketidaksiapan
penulisan,
pencetakan
dan
peredaran
buku
sehingga
menyebabkan
berbagai
permasalahan
di
ribuan
sekolah
akibat
keterlambatan
atau
ketiadaan
buku.
§ Berganti-‐‑gantinya
regulasi
kementerian
akibat
revisi
yang
berulang.
KAJIAN
YURIDIS
KURIKULUM
2013
Kajian
UU
Sisdiknas
No
.20
Tahun
2003
Pasal
38
Ayat
1
Kerangka
dasar
dan
struktur
kurikulum
pendidikan
dasar
dan
menengah
ditetapkan
oleh
Pemerintah.
Kurikulum
pendidikan
dasar
dan
menengah
dikembangkan
sesuai
dengan
relevansinya
oleh
setiap
kelompok
atau
satuan
pendidikan
dan
komite
sekolah/madrasah
di
bawah
koordinasi
dan
supervisi
dinas
pendidikan
atau
kantor
departemen
agama
kabupaten/kota
untuk
pendidikan
dasar
dan
provinsi
untuk
pendidikan
menengah.
UU
Sisdiknas
dan
PP
SNP
hanya
memberi
kewenangan
kepada
Pemerintah
hanya
untuk
mengatur
kerangka
dasar
dan
struktur
kurikulum
pendidikan
dasar
dan
menengah.
Faktanya
pengaturan
sampai
detail,
termasuk
silabus
dan
buku
teks
terpusat
dan
seragam.
UU
Sisdiknas
dan
PP
SNP
memberi
ruang
bagi
Sekolah/Komite
Sekolah
atau
madrasah/Komite
Madrasah
untuk
mengembangkan
kurikulum
yang
relevan.
Faktanya,
terjadi
penyeragaman
kurikulum.
Kajian
Permendikbud
No
81A
Tahun
2013
Pasal
1
Implementasi
Kurikulum
2013
pada
sekolah
dasar/
madrasah
ibtidayiyah
(SD/MI),
sekolah
menengah
pertama/madrasah
tsanawiyah
(SMP/MTs),
dan
sekolah
menengah
kejuruan/madrasah
aliyah
kejuruan
(SMK/MAK)
secara
bertahap
mulai
tahun
pelajaran
2013/2014.
Faktanya,
sejak
2
Juli
2014
pemberlakukan
dan
pelaksanaan
Kurikulum
2013
dilakukan
secara
serentak,
pada
tingkat
SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/MA
dan
SMK/MAK
di
seluruh
Indonesia,
setelah
penerapan
hanya
di
6.221
sekolah
–
tak
lagi
bertahap.
PERMASALAHAN
KONSEPTUAL
KURIKULUM
2013
Catatan
oleh
Majelis
Guru
Besar
ITB
pada
Sidang
Pleno
MGB
ITB,
April
2013:
Beberapa
persoalan
mendasar
pada
rancangan
kurikulum
ini
antara
lain
sebagai
berikut:
§ Rancangan
Kurikulum
2013
tidak
disertai
naskah
akademik,
yang
berisi
pemikiran,
konsep,
tujuan,
serta
grand
design
(rancangan
besar)
pendidikan
nasional,
sebagai
landasan.
Rancangan
Kurikulum
2013
memang
telah
mencantumkan
sikap
dan
nilai-‐‑nilai
luhur
kemanusiaan,
tetapi
dalam
beberapa
hal
kurang
memperhatikan
hakikat
STEAM
(Science-‐‑
Technology-‐‑Engineering-‐‑Art-‐‑Mathematics),
yaitu,
ciri
budaya
ilmiah
di
balik
kemajuan
ilmu
pengetahuan
yang
diserasikan
dengan
pembangunan
karakter
bangsa
guna
menghadapi
tantangan
ke
depan.
Trend
(kecenderungan)
dewasa
ini
menunjukkan
bahwa
posisi
peradaban
bangsa-‐‑bangsa
yang
akan
datang
sangat
dipengaruhi
oleh
kemajuan
ilmu
pengetahuan
serta
teknologi
(teknologi
informasi,
teknologi
bio,
teknologi
nano,
teknologi
neuro)
yang
terus
berkembang,
yang
telah
terbukti
berpengaruh
pada
kemajuan
budaya,
perkembangan
cara
berfikir,
serta
daya
kreativitas
manusia
dewasa
ini
dan
ke
depan
dalam
menghadapai
tantangannya.
§ Rancangan
Kurikulum
2013
belum
menunjukkan
keterkaitan
yang
jelas
antara
basis
filosofi
yang
digunakan
dengan
perwujudannya
pada
tataran
teknis
yang
dirancang
untuk
diimplementasikan.
Misalnya,
pendekatan
interdisiplin
dan
metode
eklektik
yang
dipilih
tidak
terwujud
dalam
model
pembelajaran
tematik-‐‑integratif
yang
direpresentasikan
melalui
Kompetensi
Inti
dan/atau
Kompetensi
Dasar.
Dalam
model
ini,
yang
tampak
bukanlah
interdisiplin,
melainkan
multidisiplin:
beberapa
disiplin
dimasukkan,
bahkan
cenderung
dipaksakan,
dalam
sebuah
mata
pelajaran
tanpa
basis
ontologi
dan
epistemologi
yang
mengikatnya.
§ Rancangan
Kurikulum
2013
mengambil
konsep
integratif-‐‑tematik
yang
menunjukkan
terdapatnya
perubahan
mendasar
pada
struktur
kurikulum
hingga
pola
penugasan
guru,
setidaknya,
sejumlah
mata
pelajaran
akan
diintegrasikan
menjadi
satu
mata
pelajaran.
Konsep
ini
membutuhan
guru
yang
menguasai
sejumlah
mata
pelajaran
(yang
digabungkan)
serta
mumpuni
dalam
mengajar
berbasiskan
3. pada
tematik
(yang
telah
ditentukan),
yang
merujuk
pada
lingkungan
sekolah.
Untuk
terlaksananya
konsep
ini,
pengetahuan
dan
kapasitas
guru
yang
ada
pada
saat
ini
cukup
jauh
dari
memenuhi
kebutuhannya.
Sementara
itu,
akan
terdapat
permasalahan
pada
tidak
sedikit
jumlah
guru
dengan
“kompetensi”
mata
pelajaran
yang
dikeluarkan
dari
dalam
struktur
Kurikulum
2013.
Berdasarkan
hal
tersebut,
sebelum
Rancangan
Kurikulum
2013
diberlakukan,
MGB
ITB
menyampaikan
rekomendasi
sebagai
berikut:
§ Amat
perlu
dilakukan
perbaikan
atas
Rancangan
Kurikulum
2013
semaksimal
mungkin
melalui
kajian
yang
mendalam
dan
cermat.
Untuk
ini
diperlukan
naskah
akademik
yang
mengemukakan
sosok
bangsa
Indonesia
untuk
memasuki
peluang
Emas,
yang
memuat
kajian
filosofis
mengenai
tujuan
pendidikan
nasional.
Kajian
tersebut
seyogianya
mengemukakan
pemikiran
serta
konsep
dasar,
termasuk
di
dalamnya
perhatian
pada
pendidikan
STEAM,
yang
kelak
menjadi
rujukan
dalam
menyusun
Rancangan
Kurikulum
2013
beserta
implementasinya.
§ Dokumen
Kurikulum
2013
adalah
Dokumen
Negara
dan
Dokumen
Budaya
bangsa
yang
akan
menjadi
panduan
dalam
meletakkan
dasar-‐‑
dasar
proses
pendidkan
ke
depan.
Untuk
itu
amat
perlu
dilakukan
pembenahan
atas
struktur
dan
tatabahasa
di
dalam
draf
dokumen
Kurikulum
2013
yang
ada
sehingga
mudah
dipahami,
terutama
oleh
kalangan
pelaku
pendidikan
di
lapangan,
dalam
dimensi
ruang
maupun
waktu.
§ Sebelum
diimplementasikan,
rancangan
sebuah
kurikulum
perlu
diuji
dan
disosialisasikan
secara
terbuka
di
forum
akademik,
yang
juga
melibatkan
pihak-‐‑pihak
lain
yang
memiliki
kompetensi
serta
kapasitas
menilai,
termasuk
di
dalamnya
adalah
kelompok
masyarakat
pelaku
pendidikan.
Forum
terbuka
adalah
amat
penting,
yang
mempunyai
tujuan
selain
guna
menampung
pemikiran
yang
komprehensif
juga
untuk
membangun
pemahaman
bersama
hingga
mengundang
komitmen
semua
komponen
masyarakat,
khususnya
yang
akan
terlibat
langsung
di
dalam
implementasi.
§ Kurikulum
adalah
bagian
amat
penting
dari
kebijakan
nasional
yang
menyangkut
hajat
hidup
mendasar
bagi
orang
banyak,
yang
meletakkan
dasar-‐‑dasar
upaya
pembangunan
budaya
serta
martabat
bangsa.
Oleh
sebab
itu,
dalam
pelaksanaannya
kelak,
proses
serta
prosedurnya
harus
memperhatikan
kepentingan
orang
banyak
itu
sendiri
sebagai
masyarakat
madani
(civil
society).
Dalam
hal
ini
Pemerintah
perlu
mengawalinya
dengan
membangun
komunikasi
cerdas
dengan
masayarakat
yang
amat
luas,
di
seluruh
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
§ Langkah
perlu
yang
harus
dilakukan
untuk
melaksanakan
sebuah
kurikulum
adalah
menyiapkan
guru,
sarana
dan
prasarana
serta
infrastruktur
pendidikan
yang
tepat.
Menyiapkan
guru
dalam
hal
ini
bukan
sekedar
menyiapkan
ketrampilan
dalam
pengetahuan,
namun
lebih
penting
adalah
menyiapkan
sosok
guru
yang
mumpuni,
mempunyai
sikap
(attitude),
mempunyai
pengetahuan
(knowledge),
serta
mempunyai
ketrampilan
(skill),
yang
layaknya
dimiliki
seorang
panutan.
Ketiga
hal
tersebut
diperlukan
guna
membangun
karakter
peserta
didik
yang
berujung
pada
tumbuhnya
nilai-‐‑nilai
generasi
yang
dapat
menjadi
pelaku
budaya
serta
peradaban
bangsa
Indonesia
2045.
Untuk
ini
Pemerintah
mutlak
perlu
bekerjasama
dengan
perguruan
tinggi
serta
unsur-‐‑unsur
masyarakat
pelaku
pendidikan
yang
lainnya
yang
mumpuni
dalam
merancang
hingga
merealisasikan
Kurikulum
Pendidikan
Nasional.
§ Penundaan
pemberlakukan
Kurikulum
2013
menjadi
keniscayaan
jika
hal-‐‑hal
di
atas
belum
bisa
dilaksanakan.
Menunda
guna
melakukan
dengan
segera
persiapan
yang
lebih
baik
adalah
jauh
lebih
berarti
ketimbang
kehilangan
kesempatan
merebut
peluang
Emassebagai
akibat
menerapkan
langkah-‐‑langkah
pendidikan
yang
belum
dipersiapkan
dengan
amat
baik.
Catatan
oleh
Prof.
Dr.
H.
Soedijarto,
MA,
April
2013:
Prof.
Soedijarto
adalah
guru
besar
UNJ,
ketua
dewan
direktur
CINAPS,
ketua
dewan
pakar
PPA
GMNI,
ketua
dewan
pembina
ISPI,
anggota
dewan
pembina
PGRI
dan
wakil
ketua
Yayasan
Indonesia-‐‑Jerman.
1. Tidak
jelas
dasar
hukum
dan
hasil
evaluasi
yang
dijadikan
landasan
untuk
merancang
Kurikulum
2013.
Kurkulum
2006
strukturnya
didasarkan
atas
UU
Sisdiknas
No.
20
Tahun
2003.
Perubahan
struktur
kurikulum
yang
mengubah
jam
pelajaran
per
minggu,
atau
ditiadakannya
mata
pelajaran
IPA
dan
IPS
pada
kelas
1
s/d
3
SD,
perlu
jelas
latar
belakang
teorinya
dan
tujuan
yang
hendak
dicapai.
2. Mendikbud
Prof.
Dr.
Soemantri
Brodjonegoro
pada
tahun
1972
menyadarkan
kepada
jajaran
P&K
agar
berhati-‐‑hati
menerapkan
sesuatu
gagasan
baru
dalam
pendidikan
karena
dampaknya
akan
berjangka
panjang
pada
kehidupan
bermasyarakat.
Berangkat
dari
cara
berpikir
ini
bila
akan
menerapkan
kurikulum
yang
baru
perlu
terlebih
dahulu
diujicobakan
4. dan
dinilai
secara
komprehensif
sebelum
ditetapkan
sebagai
suatu
sistem
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
Dengan
demikian
seyogyanya
sebelum
diterapkan
Kurikulum
2013
perlu
terlebih
dahulu
diujicobakan.
3. Kurikulum
adalah
suatu
sistem
yang
meliputi
tujuan
yang
secara
operasional
harus
dicapai,
materi
pendidian
yang
telah
dipilih
sebagai
objek
belajar,
model
pembelajaran
yang
relevan,
sistem
evaluasi
yang
akan
diterapkan,
serta
sarana
dan
prasarana
yang
harus
disiapkan.
Bila
kurikulum
2013
akan
diterapkan,
pertanyaannya:
sudahkah
kelima
elemen
dari
sistem
kurikulum
benar-‐‑benar
telah
dirancang
dan
dikembangkan?
Selama
ini
setiap
perubahan
kurikulum
tidak
berdampak
pada
peningkatan
mutu
pendidikan
karena
perubahan
yang
dilakukan
hanya
sampai
pada
penetapan
struktur
program
dan
materi
pelajaran,
selanjutnya
model
pembelajaran,
sistem
evaluasi
dan
sarana
prasarana
tidak
diperhatikan.
Yang
paling
memprihatinkan
adalah
bahwa
yang
diutamakan
adalah
Ujian
Nasional
sebagai
alat
yang
menentukan
kelulusan
peserta
didik
dan
berdampak
pada
sulit
tercapainya
tujuan
Pendidikan
Nasional
seperti
yang
tertulis
dalam
Pasal
3
UU
Sisdiknas
No.
20
Tahun
2003.
4. Pembaharuan
pendidikan
tidak
berdampak
pada
pebaikan
pendidikan
apabila
guru
tidak
terpengaruh
oleh
pembaharuan
yang
dilakukan.
Atas
dasar
itu
suatu
perubahan
kurikulum
tidak
akan
bermakna
bagi
peningkatan
mutu
pendidikan
bila
tenaga
pendidiknya
secara
profesional
tidak
siap
dan
mampu
berkomitmen
menerapkan
kurikulum
yang
baru.
Karena
itu
untuk
menrapkan
kurikulum
baru
perlu
dipastikan
komitmen
dan
kesiapan
guru
secara
profesional.
5. Ketersediaan
sarana
dan
prasarana
akan
menentukan
mutu
pendidikan.
Bila
selama
ini
berbagai
pembaharuan
kurikulum
tidak
berdampak
pada
peningkatan
mutu
pendidikan,
tidak
lain
adalah
karena
sarana-‐‑prasarana
diabaikan,
khususnya
buku.
Untuk
melaksanakan
kurikulum
yang
menerapkan
empat
pilar
(learning
to
know,
learning
to
do,
learning
to
live
together
dan
learning
to
be),
diperlukan
berbagai
buku
sebagai
sumber
belajar.
Tidak
hanya
buku
teks,
tetapi
juga
buku
bacaan,
buku
rujukan
dan
buku
sumber.
Karena
itu
pelaksanaan
kurikulum
baru
tidak
dapat
hanya
diandalkan
kepada
buku
teks.
Yang
cukup
mengagetkan
adalah
bahwa
buku
teks
akan
disiapkan
bersamaan
dengan
penyiapan
kurikulum.
Kajian
oleh
Akademi
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia:
Latar
belakang
dan
temuan:
1. AIPI
menghargai
niat
baik
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
menyusun
Kurikulum
2013
sebagai
respon
terhadap
berbagai
tantangan
bangsa,
dan
juga
menghargai
beberapa
gagasan
baru
di
Kurikulum
2013,
antara
lain
melalui
mata
pelajaran
peminatan
yang
memungkinkan
siswa
memperluas
wawasannya.
2. AIPI
memperhatikan
banyaknya
keluhan
dan
kritik
mengenai
kesulitan
dalam
penerapan
kurikulum
2013,
keluhan
datang
dari
para
guru,
murid,
orang
tua;
sedangkan
kritik
datang
dari
kalangan
pendidik
dan
ahli
pendidikan.
3. AIPI
menyimak
Permendikbud
Nomor
67
sampai
dengan
Nomor
71
tahun
2013
tentang
Kurikulum
2013
dan
Buku
Ajar.
4. AIPI
sesuai
dengan
Undang-‐‑Undang
No.8
1990
mempunyai
tugas
untuk
memberikan
masukan/pemikiran/rekomendasi
terhadap
hal-‐‑hal
yang
sangat
penting
dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan.
5. Ditemukan
ketidakjelasan
konsep
yang
digunakan
dalam
kurikulum,
tergambar
dalam
kerancuan
bahasa,
rumusan
tidak
operasional/logis,
serta
tidak
menggunakan
Bahasa
Indonesia
yang
baik
dan
benar
dalam
naskah
kurikulum
tingkat
SD,
SMP
maupun
SMA.
Kesimpulan
terhadap
temuan-‐‑temuan:
1. Kurikulum
2013
tidak
mendorong
terwujudnya
tujuan
bernegara
yaitu
“mencerdaskan
kehidupan
bangsa”
yang
berdasarkan
Pancasila.
2. Kurikulum
2013
tidak
mendorong
terbentuknya
budaya
ilmiah.
3. Kurikulum
2013
tidak
dibangun
atas
prinsip
ilmu
pengetahuan
yang
mengedepankan
nalar
kritis,
melalui
penggunaan
kata
“mengagumi”
yang
mendominasi
isi
kurikulum.
4. Kurikulum
2013
tidak
mencerminkan
terbentuknya
kompetensi
berdasarkan
asas
spesifik,
terukur,
dapat
dicapai,
realistis,
dan
mempunyai
batasan
waktu
(specific,
measurable,
attainable,
relevant,
time-‐‑bound).
5. 5. Wacana
Kurikulum
2013
tidak
menggunakan
prinsip
kesetaraan
gender,
prinsip
keberagaman
dan
kebhinnekaan
Indonesia.
Rekomendasi
tindak
lanjut:
1. Menyusun
kajian
filosofis
dan
pedagogis
yang
mendalam
terhadap
arah
penyusunan
kurikulum
dengan
memperhatikan
kesimpulan
dalam
temuan-‐‑temuan.
2. Mengubah
Kurikulum
2013
sesuai
dengan
hasil
kajian
filosofis
dan
pedagogis
tersebut.
3. Mendorong
Pemerintah
untuk
secara
terus
menerus
melakukan
perbaikan
Kurikulum
dengan
melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan.
CATATAN
KRITIS
OLEH
PIHAK
KETIGA
OMBUDSMAN
REPUBLIK
INDONESIA
3
April
2013
–
ORI
merekomendasikan
kepada
Kemdikbud
untuk
mengevaluasi
dan
mempertimbangkan
kembali
rencana
penerapan
Kurikulum
2013,
dengan
dasar
pertimbangan
sebagai
berikut:
§ Banyak
guru
yang
berada
di
lapangan
mengindikasikan
ketidaksiapan
dan
kebingungan
mereka
dalam
menerapkan
kurikulum
anyar
tersebut.
§ Sosialisasi
pelaksanaan
Kurikulum
2013
yang
terbatas
pada
struktur
kurikulum
mengenai
jumlah
pelajaran
dan
jam
pelajaran
tentu
masih
jauh
dari
komprehensif
untuk
sebuah
penerapan
kurikulum
yang
baru.
Penjabarannya
belum
detail
sampai
pada
tahap
implementasi
teknisnya.
§ Perlu
diingat
guru
yang
harus
dilatih
sangat
besar
jumlahnya
sementara
waktu
yang
tersedia
sangat
terbatas,
maka
efektifitas
pelatihan
yang
sangat
mepet
dengan
penerapan
Kurikulum
2013
tersebut
sangat
diragukan
akan
berhasil
dengan
optimal.
29
November
2014
–
ORI
kembali
merekomendasikan
kepada
Kemdikbud
untuk
menghentikan
penerapan
Kurikulum
2013,
dengan
dasar
pertimbangan
sebagai
berikut:
§ ORI
menerima
laporan
dari
banyak
daerah
mengenai
buruknya
pelaksanaan
kurikulum
2013.
Laporan
dari
semua
daerah
rata-‐‑rata
seragam
yakni
mengenai
buku
yang
tidak
tersedia,
guru
sulit
menerapkan
penilaian
dan
susah
memenuhi
target
mengajar
24
jam
sepekan
untuk
syarat
sertifikasi
dan
banyak
pengaduan
lain.
§ Semestinya
pelaksanaan
kurikulum
2013
tidak
dilaksanakan
secara
serentak
pada
tahun
2014
karena
belum
dilakukan
evaluasi
dan
pengecekan
terhadap
hasil.
INDONESIA
CORRUPTION
WATCH
15
Februari
2013
–
ICW
menyatakan
terdapat
delapan
kejanggalan
dalam
proses
penyusunan
Kurikulum
2013,
yaitu:
1. Pemerintah
menggunakan
logika
terbalik
dalam
perubahan
kurikulum
pendidikan,
yaitu
perubahan
standar
isi
dan
standar
kompetensi
lulusan
yang
dilakukan
sesudah
perubahan
kurikulum
nasional.
2. Pemerintah
tidak
konsisten
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN),
Perpres
Nomor
5
Tahun
2010.
3. Anggaran
perubahan
Kurikulum
2013
tidak
terencana
dengan
baik.
4. Tidak
ada
evaluasi
komprehensif
terhadap
Kurikulum
2006
(KTSP).
5. Panduan
Kurikulum
2013
mengukung
kreativitas
dan
inovasi
guru
serta
penyeragaman
konteks
lokal.
6. Target
pelatihan
instruktur
nasional,
guru
inti
dan
guru
sasaran
terlalu
ambisius.
7. Bahan
perubahan
kurikulum
yang
disampaikan
pemerintah
berbeda-‐‑beda.
8. Buku-‐‑buku
yang
disiapkan
untuk
siswa
dan
guru
kurang
dari
50%
yang
sudah
selesai.
30
Agustus
2014
–
ICW
kembali
mendesak
pemerintah
untuk
menghentikan
penerapan
Kurikulum
2013
dengan
berdasar
pertimbangan
sebagai
berikut:
§ Kurikulum
2013
dinilai
tidak
berdasarkan
konsep
yang
jelas
dan
matang.
§ Terjadi
kekacauan
penerapan
Kurikulum
2013
di
mana
sampai
tahun
ajaran
baru
dimulai
buku
belum
dibagikan
sehingga
membuat
orangtua
dan
siswa
harus
mengeluarkan
biaya
sendiri
untuk
fotokopi,
membeli
di
toko
buku
atau
mengunduh
dari
Internet.
§ Banyak
guru
yang
belum
mendapatkan
pelatihan,
pelatihan
guru
terlalu
singkat
dan
guru
terbebani
oleh
metode
penilaian
siswa
yang
mewijabkan
guru
membuat
penilaian
otentik
bagi
setiap
siswa
berupa
narasi.
6. PERSATUAN
GURU
REPUBLIK
INDONESIA
17
Januari
2013
–
PGRI
menilai
persiapan
Kurikulum
2013
belum
matang
dan
meminta
pelaksanaan
ditunda.
Ada
beberapa
hal
yang
perlu
diperhatikan
oleh
pemerintah
sebelum
kurikulum
diterapkan,
antara
lain
rancangan
pendekatan
tematik
terpadu
yang
harus
jelas
antar
tingkatan,
pengkajian
ulang
penggantian
penjurusan
menjadi
peminatan
pada
tingkat
SMA,
penerbitan
landasan
hukum
Kurikulum
2013,
serta
persiapan
yang
lebih
matang
dengan
mempertimbangkan
heterogenitas
wilayah
Indonesia,
kesiapan
guru
dan
sinkronisasi
yang
baik
antar
pemegang
kepentingan.
11
September
2014
–
PGRI
menyangkan
distribusi
buku
Kurikulum
2013
semester
1
yang
belum
tuntas
menjangkau
semua
kabupaten/kota,
serta
pelatihan
implementasi
Kurikulum
2013
yang
belum
menjangkau
semua
guru.
KEPUTUSAN
MENDIKBUD
TENTANG
KEBERLANJUTAN
KURIKULUM
2013
Berdasarkan
segala
masukan
dari
tim
evaluasi
dan
para
pemegang
kepentingan,
Mendikbud
memutuskan
untuk:
1. Menghentikan
pelaksanaan
Kurikulum
2013
di
sekolah-‐‑sekolah
yang
baru
menerapkan
satu
semester,
yaitu
sejak
Tahun
Pelajaran
2014/2015.
Sekolah-‐‑sekolah
ini
akan
kembali
menggunakan
Kurikulum
2006,
maka
bagi
para
kepala
sekolah
dan
guru
di
sekolah-‐‑sekolah
tersebut
diminta
mempersiapkan
diri
untuk
kembali
menggunakan
Kurikulum
2006
mulai
semester
genap
Tahun
Pelajaran
2014/2015.
2. Tetap
melanjutkan
penerapan
Kurikulum
2013
di
sekolah-‐‑sekolah
yang
telah
tiga
semester
menerapkan,
yaitu
sejak
Tahun
Pelajaran
2013/2014,
serta
menjadikan
sekolah-‐‑sekolah
tersebut
sebagai
sekolah
pengembangan
dan
percontohan
penerapan
Kurikulum
2013.
Pada
saat
Kurikulum
2013
telah
diperbaiki
dan
dimatangkan
lalu
sekolah-‐‑sekolah
ini
(dan
sekolah-‐‑sekolah
lain
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah)
maka
dimulai
proses
penyebaran
penerapan
Kurikulum
2013
ke
sekolah
lain
di
sekitarnya.
Bagi
sekolah
yang
keberatan
menjadi
sekolah
pengembangan
dan
percontohan
Kurikulum
2013,
dengan
alasan
ketidaksiapan
dan
demi
kepentingan
siswa,
dapat
mengajukan
diri
kepada
Kemdikbud
untuk
dikecualikan.
3. Mengembalikan
tugas
pengembangan
Kurikulum
2013
kepada
Pusat
Kurikulum
dan
Perbukuan,
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
RI.
Pengembangan
Kurikulum
tidak
lagi
ditangani
oleh
tim
ad
hoc
yang
bekerja
jangka
pendek.
Kemdikbud
akan
melakukan
perbaikan
mendasar
terhadap
Kurikulum
2013
agar
dapat
dijalankan
dengan
baik
oleh
gur
di
dalam
kelas,
serta
mampu
menjadikan
proses
belajar
di
sekolah
sebagai
proses
yang
menyenangkan
bagi
siswa.
*****