SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SALINAN 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 141 TAHUN 2014 
TENTANG 
PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA SAMA GURU BANTU 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang 
: 
a. 
bahwa pengangkatan Guru Bantu pada tahun 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan guru; 
b. 
bahwa berdasarkan data surat perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional, guru bantu yang diangkat pada satuan pendidikan tempat guru tersebut diangkat sebagian besar telah berpindah ke satuan pendidikan lain; 
c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu; 
Mengingat 
: 
1. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
3. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
4. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
5. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2 
6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 
7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
8. 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013; 
9. 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 
10. 
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2014; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA SAMA GURU BANTU. 
Pasal 1 
(1) Perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional dihentikan dan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. (2) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), honorarium guru bantu dihentikan. Pasal 2 (1) Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan dapat mengoptimalkan peran guru bantu. (2) Berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi peran guru bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengangkatan guru bantu sebagai calon pegawai negeri sipil atau sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (3) Pelaksanaan optimalisasi peran guru bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran yayasan penyelenggara pendidikan. Pasal 3 Dengan berlakunya Peraturan Meteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
3 
Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Oktober 2014 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
TTD. 
MOHAMMAD NUH 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
TTD. 
AMIR SYAMSUDIN 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1672 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
TTD. 
Ani Nurdiani Azizah 
NIP 195812011985032001

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi LulusanPermendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusanalvinnoor
 
Permen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahan
Permen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahanPermen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahan
Permen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahanWincibal Wincibalnov
 
Perpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjanganPerpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjanganIswandi Iswandi
 
Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16
Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16
Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16putu micana
 
Pma nomor 56 tahun 2015
Pma nomor 56 tahun 2015Pma nomor 56 tahun 2015
Pma nomor 56 tahun 2015fskd jatim
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015Joko Mls
 
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipilPeraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipilNandang Sukmara
 
SKB 5 Menteri guru pns
SKB 5 Menteri guru pnsSKB 5 Menteri guru pns
SKB 5 Menteri guru pnsGuru Online
 

Was ist angesagt? (9)

Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi LulusanPermendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 
Permen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahan
Permen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahanPermen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahan
Permen tahun2014 nomor033 organisasi lpmp perubahan
 
Perpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjanganPerpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjangan
 
Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16
Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16
Permen diknas no 14 tahun 2010 no 16
 
Pma nomor 56 tahun 2015
Pma nomor 56 tahun 2015Pma nomor 56 tahun 2015
Pma nomor 56 tahun 2015
 
Permen tahun2014 nomor008
Permen tahun2014 nomor008Permen tahun2014 nomor008
Permen tahun2014 nomor008
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
 
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipilPeraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
 
SKB 5 Menteri guru pns
SKB 5 Menteri guru pnsSKB 5 Menteri guru pns
SKB 5 Menteri guru pns
 

Ähnlich wie Permendikbud tahun2014 nomor 141_penghentian kerjasama guru bantu

Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013jeeroloo
 
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipilPeraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipilNandang Sukmara
 
Sk permen-5 mentri
Sk permen-5 mentriSk permen-5 mentri
Sk permen-5 mentriAde Djoeanda
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Guss No
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013Guss No
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaPeraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
 
Permendiknas nomor 38 tahun 2010
Permendiknas nomor 38 tahun 2010Permendiknas nomor 38 tahun 2010
Permendiknas nomor 38 tahun 2010ata bik
 
Ready -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa barat
Ready -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa baratReady -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa barat
Ready -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa baratMeilaniTriRahayu
 
Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...
Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...
Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...Winarto Winartoap
 
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarPermendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarYanti Sriyulianti
 
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nya
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaPermennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nya
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaata bik
 
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdf
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdfPermendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdf
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdfmisbahulmunir424054
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...Yani Pieter Pitoy
 
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Hadi Wuryanto
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianIrma Muthiara Sari
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianPakdhe Yox
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianSofyan Nardi Saputra
 

Ähnlich wie Permendikbud tahun2014 nomor 141_penghentian kerjasama guru bantu (20)

Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
 
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipilPeraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Peraturan bersama 5 menteri, penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
 
Sk permen-5 mentri
Sk permen-5 mentriSk permen-5 mentri
Sk permen-5 mentri
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SMA-SMK) - Permendikbud No 8 Tahun 2013
 
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013
Juknis DAK Tahun 2013 (SD-SMP) - Permendikbud No 12 Tahun 2013
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaPeraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nya
 
Permendiknas nomor 38 tahun 2010
Permendiknas nomor 38 tahun 2010Permendiknas nomor 38 tahun 2010
Permendiknas nomor 38 tahun 2010
 
Bn709 2010
Bn709 2010Bn709 2010
Bn709 2010
 
Ready -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa barat
Ready -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa baratReady -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa barat
Ready -sk honorarium tenaga non pns 2020 jawa barat
 
Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...
Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...
Permen tahun2014 nomor038 teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah ...
 
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarPermendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
 
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nya
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nyaPermennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nya
Permennegpan rb no.16 tahun 2009 jabfung guru dan ak nya
 
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdf
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdfPermendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdf
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.pdf
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
 
Spk mi sudah di edit
Spk mi sudah di editSpk mi sudah di edit
Spk mi sudah di edit
 
Pb tahun2014 viii_nomor004
Pb tahun2014 viii_nomor004Pb tahun2014 viii_nomor004
Pb tahun2014 viii_nomor004
 
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 

Mehr von Winarto Winartoap

Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Winarto Winartoap
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Winarto Winartoap
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniWinarto Winartoap
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriWinarto Winartoap
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipWinarto Winartoap
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanWinarto Winartoap
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Winarto Winartoap
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Winarto Winartoap
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoranWinarto Winartoap
 

Mehr von Winarto Winartoap (20)

Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
 
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
 
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
 
Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015
 
Pos us sd 2015
Pos us sd 2015Pos us sd 2015
Pos us sd 2015
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
 
6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
 
6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran
 
6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan
 

Permendikbud tahun2014 nomor 141_penghentian kerjasama guru bantu

  • 1. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA SAMA GURU BANTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengangkatan Guru Bantu pada tahun 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan guru; b. bahwa berdasarkan data surat perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional, guru bantu yang diangkat pada satuan pendidikan tempat guru tersebut diangkat sebagian besar telah berpindah ke satuan pendidikan lain; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • 2. 2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA SAMA GURU BANTU. Pasal 1 (1) Perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional dihentikan dan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. (2) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), honorarium guru bantu dihentikan. Pasal 2 (1) Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan dapat mengoptimalkan peran guru bantu. (2) Berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi peran guru bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengangkatan guru bantu sebagai calon pegawai negeri sipil atau sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (3) Pelaksanaan optimalisasi peran guru bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran yayasan penyelenggara pendidikan. Pasal 3 Dengan berlakunya Peraturan Meteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
  • 3. 3 Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1672 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001