20140311 paparan deputi bidang sdm aparaturok
•
0 gefällt mir•568 views
Dokumen tersebut membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang jenis, status, hak, dan kewajiban pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta manajemen sumber daya manusia aparatur."
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Andere mochten auch (10)
Mehr von Winarto Winartoap
Mehr von Winarto Winartoap (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
20140311 paparan deputi bidang sdm aparaturok
- 4. 3/11/2014 4 7 25 21 38 38 54 56 64 79 81 83 94 4 12 22 44 44 58 47 61 75 80 89 100 0 20 40 60 80 100 2002 2012 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) Government Effectiveness The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. “…lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat” “…pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi” IN MEMORIAM THEE KIAN WIE
- 6. 3/11/2014 6 EFFICIENCY DRIVEN TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711 4,257 9,706 16,578 POPULASI (JUTA JIWA) 237 PERSIAPAN AKSELERASI KEBERLANJUTAN 6,793 2,416 1,335 12,989 286 319 353 302 269 253 336 PDB Nominal per capita Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011‐2045 FACTOR DRIVEN EFFICIENCY DRIVEN INDONESIA menjadi negara High Income BIROKRASI EKSISTING UU No. 39 Tahun 2008 KEMENTERIAN NEGARA UU No 25 Tahun 2009 PELAYANAN PUBLIK UU No 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah RUU Adminsitrasi Pemerintahan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
- 7. 3/11/2014 7 POKOK‐POKOK PIKIRAN 2 PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
- 8. 3/11/2014 8 TUJUAN UTAMA UU ASN a. Independensi dan Netralitas b. Kompetensi c. Kinerja/ Produktivitas Kerja d. Integritas setkab.go.id e. Kesejahteraan f. Kualitas Pelayanan Publik g. Pengawasan dan Akuntabilitas PRINSIP DASAR UU ASN • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena‐mena. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:
- 9. 3/11/2014 9 UNDANG‐UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN BAB V JABATAN ASN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN BAB VII KELEMBAGAAN BAB VIII MANAGEMEN ASN BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA BAB XI ORGANISASI BAB XII SISTEM INFORMASI ASN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
- 12. 3/11/2014 12 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang‐undangan. MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. KETENTUAN UMUM a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: http://sinyo19.blogspot.com
- 13. 3/11/2014 13 JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 STATUS 1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan. 1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan. KEDUDUKAN • Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik Fungsi: 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
- 14. 3/11/2014 14 HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 HAK 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. perlindungan; dan 5. pengembangan kompetensi. 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. perlindungan; dan 4. pengembangan kompetensi. • setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang‐undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI KEWAJIBAN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan • Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN DIISI TNI DAN POLRI Jabatan ASN tertentu JABATAN ASN
- 15. 3/11/2014 15 KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN PRESIDEN KEMENPAN‐RB LAN BKN NON‐STRUKTURAL INDEPENDEN KASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: ⇒ KemPAN merumuskan kebijakan ⇒ LAN melaksanakan diklat dan kajian ⇒ BKN mengelola pegawai ASN ⇒ KASN menjamin perwujudan sistem merit KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Unsur pemerintah dan/atau non‐ pemerintah, yang terdiri: 1 orang Ketua merangkap anggota. 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota 5 orang anggota Mewujudkan: Sistem Merit ASN yg profesional Pemerintahan yg efektif, efisien, terbuka, & bebas KKN; ASN yg netral; Profesi ASN yg dihormati; ASN dinamis & berbudaya. Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Fungsi: mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit Mengawasi proses pengisian JPT; Penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)
- 16. 3/11/2014 16 HASIL PENGAWASAN KASN ADA PELANGGARAN TIDAK ADA PELANGGARAN Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN TIDAK DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang‐undangan SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan; dan e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan. TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: – Menteri di kementerian; – Pimpinan lembaga di LPNK; – sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; – gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) MANAJEMEN ASN Pejabat yang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 17. 3/11/2014 17 Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. Penilaian kinerja i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. pensiun dan tabungan hari tua; dan n. perlindungan. MANAJEMEN ASN Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan. REKRUITMEN 1 PENGEMBANGAN PEGAWAI 2 PROMOSI 3 KESEJAHTERAAN 4 MANAJEMEN KINERJA 5 DISIPLIN & ETIKA 6 PENSIUN 7 MANAJEMEN PEGAWAI ASN KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI PEGAWAI ASN MENGGUNAKAN CAT SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET SHG PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR, KURSUS, PEMAGANGAN & PERTUKARAN PNS‐SWASTA) BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP PEGAWAI ASN YG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN YG DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA ADANYA SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED
- 20. 3/11/2014 20 a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau d. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. TIDAK DENGAN HORMAT PEMBERHENTIAN PNS Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan bagi Pejabat Fungsional. BATAS USIA PENSIUN
- 23. 3/11/2014 23 Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
- 24. 3/11/2014 24 POLA KARIR JPT a. Diduduki maksimal 5 (lima) tahun. b. dilarang diganti selama 2 (dua) tahun. c. harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan. d. Bila tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. e. Bila tidak menunjukan perbaikan, harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Hasilnya bisa dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. PIMP K/L /PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT MEMASTIKAN SISTEM MERIT 1 5 6 7 3 2 PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT KASN 8 MENYAMPAIKAN 3 CALON 4 KOORDINASI
- 25. 3/11/2014 25 PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN MEMASTIKAN SISTEM MERIT 1 5 MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT KASN 6 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 4 3 KOORDINASI PyB MEMILIH & MENETAPKAN 8 KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. FUNGSI : a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN; b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; d. Menyelenggarakan usaha‐usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang‐undangan ORGANISASI ASN
- 26. 3/11/2014 26 SISTEM INFORMASI ASN 1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN. 2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi. 3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala. 4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. 5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan. Sengketa Pegawai ASN Administratif Keberatan Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum diajukan kepada badan pertimbangan ASN PENYELESAIAN SENGKETA
- 27. 3/11/2014 27 UNDANG‐UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Jabatan Pimpinan Tinggi Utama UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah non kementerian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II Jabatan Administrator Jabatan eselon III Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN • Peraturan pelaksanaan Undang‐Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang‐Undang ini diundangkan. • Ketentuan peraturan perundang‐ undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang‐Undang ini. • Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. KETENTUAN PENUTUP