Dokumen tersebut membahas kondisi kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia, termasuk masalah penegakan etika, profesionalisme jurnalis, dan peluang perbaikan. Disebutkan meski sudah lebih baik dari era Orde Baru, masih ada tantangan seperti konglomerasi media, impunitas kejahatan terhadap jurnalis, serta regulasi yang membatasi ekspresi.
2. Gambaran umum situasi kebebasan pers dan
kebebasan berekspresi
Masalah dalam penegakan etika pers
Masalah dalam pengembangan profesionalisme
jurnalis
Peluang untuk perbaikan di masa depan
Penutup
3. Secara umum, kondisi kebebasan pers dan
kebebasan berekspresi di Indonesia dianggap
sudah jauh lebih baik dibandingkan era Soeharto
di Orde Baru.
Dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia
Tenggara, posisi kebebasan pers Indonesia juga
dinilai lebih baik.
Benarkah demikian?
5. Konglomerasi Media
Impunitas dalam kasus kekerasan dan
pembunuhan terhadap jurnalis
Regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi
Ancaman pidana/kriminalisasi terhadap
pendapat : pasal pencemaran nama baik di KUHP
6. 1 Global Mediacomm milik Hary Tanoesoedibjo
2 Jawa Pos Group milik Dahlan Iskan, Azrul Ananda
3 Kelompok Kompas Gramedia milik Jacob Oetama
4 Mahaka Media milik Abdul Gani, Erick Thohir
5 Elang Mahkota Teknologi milik Sariatmaadja Family
6 CT Corp milik Chairul Tanjung
7 Visi Media Asia milik Bakrie & Brothers
8 Media Group milik Adiguna Soetowo & Soetikno Soedarjo
10 Femina milikPia Alisjahbana
11 Tempo Inti Media milik Yayasan Tempo
12 Beritasatu Media milik Lippo Group
7. Intervensi ke ruang redaksi
Pemberangusan Serikat Pekerja Media
Komersialisasi Media untuk kepentingan profit
Penguasaan frekuensi penyiaran untuk korporasi
8. Dari ratusan kasus pemukulan dan pembunuhan
terhadap wartawan, hanya kasus pembunuhan
jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa yang bisa dibawa
ke pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman.
Kasus lain dipetieskan: kematian Adriansyah Matrais
di Merauke, Ridwan Salamun di Tual, Alfred
Mirulewa di Maluku
Polisi dan jurnalis lebih sering menyelesaikan kasus
kekerasan secara kekeluargaan.
10. Dua peraturan yang jadi pegangan pokok kerja-
kerja jurnalis di Indonesia adalah UU Pers dan UU
Penyiaran.
UU Pers menghasilkan Dewan Pers yang
berwenang menyelesaikan sengketa pers dan UU
Penyiaran melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia
sebagai regulator dunia penyiaran
UU yang dinilai bermasalah adalah UU ITE, UU
Rahasia Negara, UU Anti Pornografi
11. Pencemaran nama baik masih dikriminalisasi:
kasus Prita Mulyasari.
Pers masih bisa dikriminalisasi jika melanggar UU
ITE dan UU Pornografi misalnya: kasus Iwan
Piliang
Sistem televisi berjaringan belum diterapkan,
terjadi pemusatan kepemilikan frekuensi
penyiaran yang seharusnya dibatasi.
12. Idealisme jurnalis adalah melaksanakan tugasnya
sesuai kode etik jurnalistik. Prinsip dasarnya ada
3: menyampaikan kebenaran, bersikap
independen, dan meminimalisir dampak buruk dari
sebuah pemberitaan.
Jurnalis yang profesional adalah jurnalis yang
menjalankan tugasnya sesuai prinsip jurnalistik
yang benar: fakta diverifikasi, berimbang, check
and recheck dan seterusnya.
13. Kasus Luviana di Metro TV (2012)
Kasus Rusdi Mathari di Koran Jakarta (2011)
Kasus Serikat Pekerja Indonesian Financial Today
(2012)
Kasus Gde Anugerah Arka di Reuters (2010)
14. Belum ada cukup ruang demokrasi di redaksi
media. Patronisme dan senioritas masih kuat
berlaku, dan bukan atas dasar meritokrasi.
Serikat pekerja media masih dianggap sebagai
momok yang merongrong kerja media.
Konglomerasi media mendorong komersialisasi,
yang menghambat spesialisasi dan
investigasi/peliputan mendalam.
17. Setiap orang adalah penyampai informasi
Social Media menjadi media baru, yang bisa
mempengaruhi opini dan wacana publik.
Kebebasan berekspresi lebih luas dan
jangkauannya makin merata di seluruh Indonesia.
Makin banyak situs dan media sosial yang fokus
menjadi mobilisator dan pendorong gerakan
sosial: change.org, avaaz.org dll
18.
19. Keberadaan AJI dan Federasi Serikat Pekerja
Media Independen sebenarnya efektif untuk
mendorong pemilik media lebih menghormati hak
jurnalis berserikat dan berorganisasi.
Sayangnya banyak jurnalis yang masih enggan
berserikat dan masuk ke organisasi profesi.
Organisasi profesi bisa jadi pintu masuk untuk
penegakan etika pers dan penguatan kompetensi
jurnalis.