Dalam presentasi ini dijelaskan persyaratan karantina tumbuhan untuk impor benih tanaman dari luar negeri ke Indonesia (Plant Quarantine requirements for importation of plant seeds into Indonesia are reviewed in the presentation)

1. PERSYARATAN KARANTINA UNTUK PEMASUKAN/IMPOR BENIH TUMBUHAN
Wahono Diphayana

2. Dasar Hukum
•Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
•Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

3. Dasar Hukum
•Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian.
•Berbagai Peraturan Menteri Pertanian
•Berbagai Peraturan Lainnya

4. Persyaratan Umum Impor Benih Tumbuhan Ke Dalam Wilayah RI
1.Dilengkapi Surat Kesehatan Tumbuhan (phytosanitary certificate) dari negara asal dan negara transit.

5. Persyaratan Umum Impor Benih Tumbuhan Ke Dalam Wilayah RI
2. Disertai Surat Izin Pemasukan (SIP), dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya (dalam hal ini Direktur Jenderal terkait).

7. Persyaratan Umum Impor Benih Tumbuhan Ke Dalam Wilayah RI
3. Melalui tempat- tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

8. Persyaratan Umum Impor Benih Tumbuhan Ke Dalam Wilayah RI
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat- tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina

9. Persyaratan Umum Impor Benih Tumbuhan Ke Dalam Wilayah RI
5. Dalam hal tertentu Menteri Pertanian dapat menetapkan kewajiban tambahan

10. Persyaratan Tambahan
1. Persyaratan tambahan dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan Analisis Risiko OPT (AROPT) atau Pest Risk Analysis(PRA), benih tumbuhan yang diimpor dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran OPT.

11. Persyaratan Tambahan
AROPT terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah RI dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan. Berdasarkan hasil AROPT ditentukan manajemen risiko untuk mencegah masuknya OPT dan atau OPT Penting (OPTP) ke dalam wilayah negara RI.

12. Persyaratan Tambahan
2. Persyaratan tambahan terdiri dari persyaratan teknis atau persyaratan kelengkapan dokumen.

13. Persyaratan Tambahan
3. Untuk memastikan benih tumbuhan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara RI bebas dari OPTK dapat dilakukan verifikasi di negara asal. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran keterangan status keberadaan OPTK dan atau OPTP serta pelaksanaan manajemen risiko OPTK.

14. Persyaratan Tambahan
4. Persyaratan teknis, meliputi antara lain persyaratan sebagai berikut :
a. Benih tumbuhan harus berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari investasi OPT tertentu, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (additional declaration) pada Surat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman

15. Persyaratan Tambahan
b. Benih tumbuhan yang berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari investasi OPTK harus diberi perlakuan tertentu di negara asal sebelum dikirim atau dimasukkan ke dalam wilayah negara RI, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (treatment) pada Surat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman.

16. Persyaratan Tambahan
c. Benih tumbuhan harus dikenakan tindakan karantina tumbuhan di negara ke tiga, yang dinyatakan dengan Surat Kesehatan Tumbuhan untuk re-ekspor

17. Persyaratan Tambahan
d. Benih tumbuhan harus dikemas dengan menggunakan jenis kemasan tertentu, yang dinyatakan antara lain dengan marka/label.

18. Persyaratan Tambahan
e. Benih tumbuhan harus dikenakan pengemasan ulang di negara ke tiga, yang dinyatakan dengan Surat Kesehatan Tumbuhan untuk re-ekspor.

19. Persyaratan Tambahan
g. Benih tumbuhan dilarang turun dari alat angkut di negara tertentu apabila alat angkut yang membawanya transit di negara tersebut, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (additional declaration) pada Surat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman.

20. Persyaratan Tambahan
5. Persyaratan kelengkapan dokumen, antara lain berupa dokumen sebagai berikut :
–Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan dari Menteri Pertanian.
–Sertifikat Perlakuan yang menyertai Surat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal.
–Surat keterangan negara asal (certificate of origin).
–Rencana Kedatangan Alat Angkut.
–Daftar Muatan Kapal (Inward Manifest).
–Cargo manifest.
–Bill of Lading(B/L).
–Airway Bill(AWB).
–Packing List.
–Passenger Declaration.

21. Tempat Pemasukan Benih Tumbuhan
Impor benih tumbuhan hanya diizinkan melalui tempat-tempat pemasukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

22. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
1. Yang dimaksud benih tanaman hutan dalam ketentuan ini adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.

23. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
Sedangkan bibit tanaman hutan adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan/atau pengembangbiakan secara generatif (biji) maupun vegetatif.

24. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
2. Pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS), KementerianKehutanan, dalam hal izin pemasukan untuk pembangunan hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan; dan

25. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
–Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, KementerianKehutanan, dalam hal izin pemasukan untuk penelitian dan pengembangan hutan introduksi, dan pemberian souvenir kenegaraan;
dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan negara asal.

26. Ketentuan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)
CITES merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies langka, baik flora maupun fauna.
Untuk pemasukan jenis tumbuhan liar dan langka dan masuk dalam daftar CITES diharuskan mempunyai izin impor dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, KementerianKehutanan.

27. Terima Kasih