Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
3. HUKUM PERBURUHAN MENURUT
PROF.IMAM SUPOMO ADALAH :
• Suatu himpunan peraturan, baik
tertulis maupun tidak, yang
berkenaan dengan suatu kejadian di
mana seseorang bekerja pada orang
lain dengan meneripa upah.
4. UNSUR DARI HUKUM
PERBURUHAN ADALAH :
• Serangkaian peraturan,
• Peraturan mengenai suatu kejadian,
• Adanya orang yang bekerja pada
orang lain,
• Adanya balas jasa yang berupa upah.
5. UPAH
• Hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha/pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dengan perjanjian kerja.
6. HUBUNGAN KERJA
• Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja antara majikan dengan pekerja/buruhnya.
• Perjanjian tersebut tertulis.
• Dasar perjanjian kerja :
1. Kesepakatan,
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum,
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan,
4. Pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan
dengan UU, ketertiban umum &
kesusilaan.
( Hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 1320 BW )
7. PERJANJIAN KERJA MEMUAT
• Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha,
• Identitas pekerja,
• Jabatan dan jenis pekerjaan,
• Tempat pekerjaan,
• Besarnya upah,
• Hak & kewajiban Pengusaha & Pekerja,
• Jangka waktu berlakunya perjanjian
tersebut,
• Waktu & tempat perjanjian dibuat,
• Tanda tangan para pihak.
8. PERJANJIAN KERJA UNTUK
WAKTU TERTENTU
• Perjanjian tersebut harus tertulis,
• Tidak disyaratkan adanya masa
percobaaan,
• Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu/musiman
• Jangka waktunya paling lama 2 (tiga)
tahun, dan dapat diperpanjang 1(satu)
kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. PERJANJIAN KERJA
BERAKHIR
• Pekerja meninggal dunia,
• Berakhir jangka waktu perjanjian,
• Adanya putusan Pengadilan/putusan
lembaga penyelesaian perselisihan
perburuhan,
• Adanya keadaan atau kejadian
tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja.
10. PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
• Pengusaha dilarang mempekerjakan
anak,
• Pengecualian bagi anak yang berumur 13
th s.d 15 th melakukan pekerjaan ringan
dengan syarat : paling lama 3 jam, izin
dari orang tua, dilakukan siang hari
tidak mengganggu waktu sekolah,
menerima upah, keselamatan dan
kesehatan kerja, ada hubungan kerja.
11. BURUH PEREMPUAN
• Pengusaha dilarang mempekerjakan
pekerja/buruh perempuan hamil yang
menurut keterangan dokter
berbahaya bagi kesehatan dan
keselamatan kandungannya maupun
dirinya apabila bekerja antara pukul
23.00 s.d 07.00.
12. WAKTU KERJA
• Pengusaha wajib melakukan ketentuan
waktu kerja yaitu :
• 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu,
apabila 6 hari kerja dalam 1 minggu,
• 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu,
apabila 5 hari kerja dalam 1 minggu,
13. KELEBIHAN JAM KERJA
• Adanya persetujuan pekerja/buruh,
• Paling lama 3 jam dalam 1 hari dan 14
jam dalam 1 minggu,
• Kelebihan jam kerja/lembur,
Pengusaha wajib membayar upah
lembur.
• Besarnya upah lembur ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
14. CUTI
• Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti
kepada Pekerja/Buruh,
• Waktu Istirahat antara jam kerja selama minimal ½
jam setelah bekerja 4 jam berturut2,
• Istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja
dalam 1 minggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1
minggu,
• Cuti tahunan : minimal 12 hari, setelah Pekerja/Buruh
bekerja selama 12 bulan berturut2,
• Istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilakukan pada
tahun ke tujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan
bagi Pekerja/Buruh yang telah bekerja selama 6
tahun berturut-turut.
15. CUTI LAIN
• Pengusaha wajib memberikan kesempatan
kepada Pekerja yang melaksanakan ibadah
yang diwajibkan oleh agamanya,
• Pekerja/Buruh perempuan diberikan cuti
haid pada hari pertama dan kedua,
• Cuti Hamil di berikan kepada Pekerja/Buruh
perempuan 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan
1 ½ bulan sesudah melahirkan,
• Cuti Keguguran kandungan diberikan selama 1
½ bulan atau sesuai dengan surat keterangan
dokter.
16. PERLINDUNGAN BAGI
PEKERJA
• Keselamatan dan kesehatan kerja,
• Moral dan kesusilaan,
• Perlakukan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama.
17. PENGUPAHAN
• Upah adalah hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha
sesuai dengan perjanjian kerja.
• Pekerja/buruh memperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan,
• Upah yang diberikan kepada Pekerja
harus sesuai dengan upah minimum,
18. • Upah tidak dibayarkan apabila
pekerja tidak melakukan pekerjaan,
kecuali :
a. Pekerja sakit,
b. Pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan
kedua masa haid,
c. Pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan,
membaptikan anak dll,
d. Pekerja mejalankan tugas negara,
e. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama,
f. Pekerja melaksanakan hak istirahat,
g. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja,
h. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan
19. Upah dibayarkan kepada
Pekerja Yang sakit adalah :
a. 4 bln pertama, dibayar 100% dari
upah,
b. 4 bln kedua, dibayar 75% dari upah,
c. 4 bln ketiga, dibayar 50% dari upah,
d. Untuk bulan selanjutnya dibayar
25% dari upah sebelum PHK.
20. HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam
proses produksi barang dan/atau
jasa yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja, dan pemerintah
yang didasarkan pada Pancasila dan
UUD’45.
21. PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Adalah :
Perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara
Pengusaha/ gabungan pengusaha
dengan Pekerja atau Serikat Pekerja
karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan dan
perselisihan phk serta perselisihan
antara serikat pekerja hanya dalam
satu perusahaan.
22. Dalam Hubungan Industrial
• Fungsi Pemerintah adalah :
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan,
melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap pelanggaran,
• Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja adalah :
menjalankan kewajiban, menjaga ketertiban
demi kelancaran produksi, menyalurkan
aspirasi, mengembangkan ketrampilan serta
ikut memajukan perusahaan,
• Fungsi Pengusaha dan organisasi pengusaha
adalah menciptakan kemitraan mengembangkan
usaha, memperluas lapangan kerja dan
memberikan kesejahteraan pekerja
23. Hubungan Industrial dilaksanakan
melalui sarana :
• Serikat Pekerja,
• Organisasi Pengusaha,
• Lembaga Kerjasama Bipartit,
• Lembaga Kerjasama Tripartit,
• Peraturan Perusahaan,
• Perjanjian Kerja Bersama,
• Peraturan Perundang-undangan
Ketenaga Kerjaan,
• Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
24. PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA
Adalah :
Pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja dan Pengusaha.
Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,
maka Pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon, penghargaan masa kerja
serta uang penggantian hak. ( sesuai dg
pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 )
25. Pengusaha dapat memutuskan hubungan
kerja dengan alasan sbb :
• Melakukan penipuan/penggelapan barang/ uang
milik perusahaan,
• Memberikan keterangan palsu,
• Mabuk, menggunkan/mengdarkan narkoba atau
lainnya,
• Melakukan perbuatan asusila/perjudian,
• Menyerang, mengancam, menganiaya
teman/pengusaha,
• Mempengaruhi teman/pengusaha untuk melakukan
hal yang bertentangan dengan UU,
• Merusak barang dalam keadaan bahaya,
• Membocorkan rahasia perusahaan,
• Melakukan tindakan lain yang membahayakan
perusahaan.
26. Hukum Perburuhan
Adalah seperangkat aturan dan norma baik
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola
hubungan Industrial antara Pengusaha, disatu
sisi, dan Pekerja atau buruh disisi yang lain. Tidak
ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di
Indonesia. Buku-buku hukum Perburuhan di
dominasi oleh karya-karya Prof. Imam Soepomo.
Guru besar hukum perburuhan di Universitas
Indonesia. karyanya antara lain : Pengantar
Hukum Perburuhan; Hukum Perburuhan Bidang
Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan,
Undang-undang dan Peraturan-peraturan.
27. Sejarah Hukum Perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan memang
mengalami perubahan luar biasa radikal. baik
secara regulatif, politik, ideologis bahkan ekonomi
Global. proses industrialisasi sebagai bagian dari
gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam
perkembanganya mulai menuai momentumnya.
hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam
konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha
sekaligus.
28. Hukum Perburuhan era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus
demokrasi. Secara regulatif, dan Gradual hukum
perburuhan kemudian menemukan momentumnya.
hal tersebut terepresentasi dalam tiga paket Undang-
Undang perburuhan antara lain: Undang-undang No.
21 tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Undang-
undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No.2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI).