GEOPOLITIK INDONESIA
•Als PPTX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•644 views
Dokumen tersebut membahas tentang geopolitik Indonesia dan otonomi daerah, mencakup pengertian geopolitik, teori-teori geopolitik, latar belakang wawasan nusantara dan otonomi daerah, serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie GEOPOLITIK INDONESIA
Ähnlich wie GEOPOLITIK INDONESIA (20)
Mehr von Uwes Chaeruman
Mehr von Uwes Chaeruman (20)
GEOPOLITIK INDONESIA
- 1. Semester 01 Modul I Pendidikan Kewarganegaraan Kegiatan Belajar I Geopolitik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013
- 3. Frederich Retzel Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- 4. Frederich Retzel Negara identik dengan suatu wang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan
- 5. Frederich Retzel Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam.
- 6. Frederich Retzel Pemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme.
- 7. Ajaran Rudolf Kjellen Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik
- 8. Ajaran Rudolf Kjellen Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar
- 9. Ajaran Karl Haushofer Geopolitik digunakan oleh Haushofer sebagai senjata ideologi untuk pengabdikan kepada aspirasi NAZI Jerman.
- 10. Ajaran Karl Haushofer Geopolitik oleh Haushofer dan NAZI Jerman dijadikan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam peijuangan mendapalkan wang hidup.
- 11. Ajaran Karl Haushofer Titik berat pandangannya, yaltu perluasan ruang hidup dengan memberi penekanan kepada masalah ekonomi dan social yang rasial, menghamskan pembagian baru kekayaan alam dunia.
- 13. Latar Belakang Wawasan Nusantara Dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya
- 14. Latar Belakang Wawasan Nusantara Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjalin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa
- 15. Pengertian Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonsia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
- 16. Tujuan Wawasan Nusantara mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa Indonesia, pun juga ikut serta mewujudkan kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.
- 17. Unsur Wawasan Nusantara Wadah (Contour) Isi (Content) Tata laku (Conduct)
- 18. Peranan Wawasan Nusantara Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional. 1
- 19. Peranan Wawasan Nusantara Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan geografi/ruang hidupnya 2
- 20. Peranan Wawasan Nusantara Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. 3
- 21. Peranan Wawasan Nusantara Merentang hubungan Internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian. 4
- 22. Wilayah NKRI Bahwa Ada tiga pendapat tentang wilayah NKRI, yaitu : 1) Bekas Hindia Belanda (usul Wurjaningrat); 2) Bekas Hindia plus Kalimantan Utara, Timor Portugis, Papua, Tanah Melayu; dan 3) Seperti pendapat kedua minus tanah Melayu
- 23. Wilayah NKRI Dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia sejak permulaan abad XX ternyata tidak desentralisasi penuh, melainkan kearah dekonsentasi, yaitu kepala daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 24. Otonomi Daerah
- 25. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya
- 26. Latar Belakang Otonomi Daerah Kebijakan otonomi daerah bukan tanpa alasan. Dilihat dari landasan yuridis adalah telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perirnbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 27. Latar Belakang Otonomi Daerah Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (sekarang telah digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004.
- 28. Tujuan Otonomi Daerah Dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi 1
- 29. Tujuan Otonomi Daerah Dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 2
- 30. Tujuan Otonomi Daerah Dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah 3
- 31. Tujuan Otonomi Daerah Dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonorni di daerah masing-masing 4
- 32. Prinsip Otonomi daerah dilaksanakan dengan Daerah Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, 1
- 33. Prinsip Otonomidilaksanakan pada otonomi luas, Daerah Pelaksanaan otonomi daerah nyata dan bertanggungjawab 2
- 34. Prinsip Otonomi harus sesuai dengan konstitusi Daerah Pelaksanaan otonomi Daerah negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 4
- 35. Prinsip Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah otonom dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi, 5
- 36. Prinsip Otonomiharus lebih meningkatkan peranan Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6
- 37. Prinsip Otonomi Daerah Provinsi Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 7
- 38. Prinsip Otonomi Daerah tidak hanya Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dan Pemerintah dan Daerah kepada Desa 8
- 39. Pembagian Urusan Pemerintah Menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi ke dalam urusan pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota
- 40. Permasalahan Otonomi Daeraharti pentingnya (1) Masyarakat kurang mengerti dan memahami otonomi daerah; (2) Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah; (3) Masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah; (4) Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah keberadaannya perlu ditingkatkan sehingga menjadi tenaga berkualitas;
- 41. Permasalahan Otonomi Daerah diberantas (5) Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa secara menyeluruh; (6) Masih rendahnya sikap jujur dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan; (7) Masih kurangnya keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap rakyat; (8) Masih rendahnya etos kerja aparatur pemerintah daerah.
Hinweis der Redaktion
- Geopolitikberasaldari kata “geo” ataubumidan “poIitik yang berartikekuatan yang didasarkanpadapertimbanganganpertimbangandasardalammenentukanaltematifkebijakannasionaluntukmewujudkantujuannasional. untukmemaharninyalebihmendalamtentanggeopolitik, berikutbeberapapendapatdaripakargeopolitik, sebagaiberikut :
- Padaabad ke-19, FrededchRatzelmerumuskanuntukpertamakalinyailmubumipolitiksebagaihasilpenelitiannya yang ilmiahdan universal. Pokok-pokokajarannyasebagaiberikut :Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- Negara identik dengan suatu wang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan
- Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumberdaya alam.
- Pemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme.
- KjellenmelanjutkanajaranRatzeltentangteoriorganisme. Kjellenmenegaskanbahwanegaraadalahsuatuorganisme yang dianggapsebagal “prinsipdasar”. EsensiajaranKjellenadalahsebagaiberikut :Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik
- Negara tidakharusbergantungpadasumberpembekalanluar. Iaharusmampuberswasembadasertamemanfaatkankemajuankebudayaandanteknologiuntukmeningkatkankekuatannasionalnya: kedalam,untukmencapaipersatuandankesatuan yang harmonis dan ke luar, untukmemperolehbatas-batasnegara yang lebihbaik.
- Ajaraninijugadikembangkan di JepangdalamajaranHakoIchiu yangdilandasisemangatmiliterismedanfasisme. Pokok-pokokteori Haushofer inipadadasarnyamenganutteori /ajaranKjellen, yaitu:
- Geopolitik oleh Haushofer dan NAZI Jerman dijadikan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam peijuangan mendapalkan wang hidup.
- Titik berat pandangannya, yaltu perluasan ruang hidup dengan memberi penekanan kepada masalah ekonomi dan social yang rasial, menghamskan pembagian baru kekayaan alam dunia.
- Dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya
- Pemerintahdanrakyatmemerlukansuatukonsepsiberupawawasannasionaluntukmenyelenggarakankehidupannya. Wawasaninidimaksudkanuntukmenjarninkelangsunganhidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.
- Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonsia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
- mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa Indonesia, pun juga ikut serta mewujudkan kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.
- Konsepsiwawasannusantaraterdiridantigaunsurdasar: Wadah (contour), Isi (content), dan Tata laku (conduct).
- Dalamkehidupannasional, wawasannusantarasebagaiwawasannasionalbangsa Indonesia dikembangkanperannyauntuk:mewujudkansertamemeliharapersatuandankesatuan yang serasidanselaras, segenapaspekkehidupannasional.
- 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan geografi/ruang hidupnya
- 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa.
- 4. Merentang hubungan Internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian.
- Di dalammenentukan Wilayah Negara Republik Indonesia timbulpolemikterutamapadasidangsidang BPUPKI. Bahwa Ada tiga pendapat tentang wilayah NKRI, yaitu : 1) Bekas Hindia Belanda (usul Wurjaningrat); 2) Bekas Hindia plus Kalimantan Utara, Timor Portugis, Papua, Tanah Melayu; dan 3) Seperti pendapat kedua minus tanah Melayu
- Namundalamperjalanansejarahpemerintahan di Indonesia sejakpermulaanabad XX ternyatatidakdesentralisasipenuh, melainkankearahdekonsentasi, yaitukepaladaerahsebagaiwakilPemerintahPusat.
- Otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya
- Kebijakan otonomi daerah bukan tanpa alasan. Dilihat dari landasan yuridis adalah telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perirnbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (sekarang telah digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004.
- Tujuanpelaksanaanotonomidaerahdapat pula diperhatikandaribeberapahal:Dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi
- 2. Dari segipemerintahan, penyelenggaraanotonomidaerahuntukmencapaipemerintahan yang efisien.
- 3. Pelaksanaanotonornidaerah yang luasdanutuhdiletakanpada Daerah Kabupatendan Daerah Kota, sedangOtonomi Daerah Provinsimerupakanotonomi yang terbatas,
- 4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonorni di daerah masing-masing
- AdapunprinsippenyelenggaraanPemerintah Daerah adalahsebagaiberikut:1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah,
- 2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab
- 4. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah
- 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah otonom dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi,
- 6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
- 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dan Pemerintah dan Daerah kepada Desa
- Menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentangOtonomi Daerah, urusanpemerintahandapatdibagikedalamurusanpemerintahpusat, pemerintahandaerahprovinsi, danpemerintahandaerahkabupatenkota.
- Masalahmasalah yang munculberkenaandenganpelaksanaanotonomidaerahdisebabkan, antara lain :(1) Masyarakat kurang mengerti dan memahami arti pentingnya otonomi daerah; (2) Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah; (3) Masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah; (4) Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah keberadaannya perlu ditingkatkan sehingga menjadi tenaga berkualitas;
- (5) Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa diberantas secara menyeluruh; (6) Masih rendahnya sikap jujur dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan; (7) Masih kurangnya keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap rakyat; (8) Masih rendahnya etos kerja aparatur pemerintah daerah.