Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup kegiatan jaminan mutu layanan kesehatan yang mencakup membangun kesadaran mutu, pembentukan tim jaminan mutu, pembuatan alur kerja dan standar pelayanan, penilaian kepatuhan terhadap standar, penyampaian hasil kegiatan, survei pelanggan, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan supervisi, serta evaluasi.
1. Semester 02
Prodi Kebidanan
Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan Modul 4
Kegiatan Belajar 2
Ruang Lingkup Kegiatan Jaminan Mutu
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
2. Membangun
Kesadaran Mutu
Merupakan upaya penggeseran cara pandang peran dan fungsi organisasi pelayanan
kesehatan dari “memberi obat” ke “melayani pasien”, dari “pemeriksaan cepat” ke
“pemeriksaan sesuai standar”, dari “pekerjaan saya” ke “pekerjaan kita” dan dari
“pelayanan yang tidak ramah” menjadi “pelayanan yang ramah dan penuh senyum”.
3. Pembentukan
Tim Jaminan Mutu
didasarkan pada Surat Keputusan kepala organisasi pelayanan kesehatan dan mendapat
dukungan dari kepala organisasi tersebut dan petugas lainnya. Tim Jaminan Mutu dapat
terdiri dari sub-tim yang mempunyai fungsi tertentu: sub-tim pembuatan standar, sub-tim
pelaksanaan dan sub-tim penilaian kepatuhan terhadap standar dan evaluasi.Tim Jaminan
Mutu harus mendapatkan pelatihan tentang jaminan mutu. Jumlah anggota tim atau subtim dapat berkisar 4-5 orang.
4. Pembuatan
Alur Kerja dan Standar Pelayanan
b) Alur kerja meliputi: loket, alur keja pelayanan, laboratorium, apotik, dan lain
sebagainya yang dibuat dalam bentuk skema, dibingkai dan ditempel di
masing-masing ruang pelayanan terkait serta terlihat oleh petugas.
Pembuatan alur kerja ini sekaligus dapat diikuti dengan identifikasi berbagai
hambatan/kendala yang membuat alur kerja ini tidak jalan atau
membutuhkan waktu yang lama.
c) Standar pelayanan medik yang penting dibuat dalam bentuk
algoritme medik, misalnya standar penatalaksanaan diare, penatalaksanaan
“
“
a) Alur pelayanan ditempel di dinding agar mudah diketahui dan sebagai
penunjuk jalan bagi pasien maupun pengunjung unit pelayanan kesehatan.
demam pada anak, penatalaksanaan anak dengan batuk dan kesulitan
bernafas, penatalaksanaan pasien TB paru, dan lain-lain.
5. Penilaian
Kepatuhan Terhadap Standar
Untuk menilai tingkat kepatuhan, digunakan daftar tilik penilaian yang telah disiapkan
terlebih dahulu. Penilaian tingkat kepatuhan dilakukan oleh rekan kerja dari unit
pelayanan kesehatan lain (peer review) atau sejawat dari unit pelayanan yang sama
tetapi harus dijaga kerahasiaan rekan yang ditunjuk sebagai penilai ataupun supervisor
dari Dinas Kesehatan Kabupaten.
6. Penyampaian
Hasil Kegiatan
Data temuan yang terkumpul diolah dan dianalisa untuk kemudian disajikan dalam
Lokakarya Mini oraganisasi/unit pelayanan. Jika nilai tingkat lkepatuhan di bawah 80%
maka keadaan ini perlu diperbaiki dengan melakukan intervensi terhadap penyebab
rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar.
7. Survei
Pelanggan
Dilakukan secara sederhana dengan membuat kuesioner kemudian dibagikan kepada
pasien/klien sambil diminta untuk diisi dan segera mengembalikannya pada kotak yang
tersedia di Puskesmas. Jika ditemukan lebih dari 5% pasien/klien tidak puas, perlu
dilakukan tindakan segera untuk mengetahui sebab-sebab ketidakpuasan pasien
8. Penyusunan
Rencana Kegiatan
Sebelumnya tim jaminan mutu secara bersama-sama melakukan analisis permasalahan
melalui siklus pemecahan masalah
1. Identifikasi masalah
2. Penentuan prioritas masalah
3. Mencari penyebab masalah
4. Mencari alternatif pemecahan masalah
5. Menetapkan pemecahan masalah
6. Menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah.
9. Plan of Action (PoA) antara
lain berisi:
“
a. Penanggungjawab pelaksana kegiatan: membuat alat bantu kerja,
b. Pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan,
c. Melengkapi sarana yang kurang: realokasi atau pengaturan,
“
d. Cara pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
10. Pemantauan
dan Supervisi
Keberhasilan kegiatan pemantauan dan supervisi sangat tergantung pada konsistensi
kegiatan (teratur, taat azas serta berkesinambungan), kapasitas (pengetahuan dan
ketrampilan) penyelia untuk memberikan bantuan teknis, daftar tilik pemantauan, data
status kegiatan dan adanya dukungan kepala unit organisasi dan Kepala Dinas
Kesehatan kabupaten/kota untuk mengatasi masalah/hambatan yang muncul.
11. Evaluasi
dilakukan pada akhir siklus kerja tim jaminan mutu (3-6 bulan). Pada akhir tahun, Tim
Jaminan Mutu Puskesmas melakukan Penilaian Kinerja Jaminan Mutu yang telah
dilakukan bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Bahan presentasi
mencakup pencapaian program terhadap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan
dan penyampaian identifikasi proses pembelajaran atas pelaksanaan kegiatan selama
ini serta rekomendasi/saran tindaklanjut.