Slide ini berisi tentang Konsep, penerapan E-Government, dan hal lain yang berhubungan dengan E-Government, E-governance

1. E-GOVERNMENT
Kelompok 3
• ASTRI
• AHMAD FADHIL
• GARCIA FHALMA
• M. IMAM SUTRIA
• MONICA SILVIA
• UTARI RAHMADIANI

2. Seberapa
Penting E-
Government?
Berdasarkan Inpres No.3 tahun 2003:
Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya
serta terjangkau oleh masyarakat luas.
Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat
dan pemerintah daerah secara holistik.
Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan
industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan
peningkatan e-literacy masyarakat.
Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan
yang realistis dan terukur.

3. Tantangan E-
Government
• Sumber Daya Manusia
Faktor yang menghambat adalah belum tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang
memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan.
• Infrastruktur
Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi e-government di Indonesia adalah
penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi
belum merata hingga daerah - daerah, sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya juga
masih kurang memadai.
• Aplikasi
Dalam pembangunan sebuah e-Government, pemerintah sebagai salah satu stakeholder
harusnya tahu apa permasalahan yang ada, apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengatasi
permasalahan yang ada.
• Kepemerintahan/Regulasi
Komunikasi organisasi aliran komunikasi dalam hal pengelolaan egovernment masih
terbentur jalur birokrasi menjadi salah satu factor penghambat dalam pengembangan e-
Government

4. Bagaimana e-Government di
front office
Dalam wujudnya maka front office e-government merupakan situs web penyedia layanan publik yang
disajikan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga terkait.
Lembaga penyelenggara layanan publik secara elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan
pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui portal pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7
hari dalam 1 minggu tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.
• Fungsi dari front office adalah sebagai berikut :
• penyediaan serta layanan data dan informasi;
• perijinan;
• pendataan/inventarisasi;
• pengolahan data;
• manajemen data;
• analisis data;
• pelaporan;
• pengambilan keputusan.
Aspek ‘Pelayanan Masyarakat’ adalah front-office dalam konsep e-Government pada saat penyajian
data/informasi tersebut dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada pihak luar, misalnya
masyarakat umum.

5. Bagaimana E-
Government
di Back Office
BACK-OFFICE IMPLEMENTATION ISSUES:
1) Organizational change (perubahan organisasi)
2) Leadership and coordination (kepemimpinan dan
koordinasi)
3) Inter-agency collaboration (kolaborasi antar
Lembaga)
4) E-government skills (keterampilan e-government)
5) Private-public partnership (kemitraan swasta-public)

6. Contoh

7. Konsep Pengembangan E-
Government

8. Penjelasan E-Government
Konsep e-Government secara teoritik dipahami sebagai
upaya untuk membangun hubungan yang baik antara
pemerintah, masyarakat dan swasta hingga dapat menjadi
lebih efisien, efektif dan transparan yang kesemuanya itu
dapat dicapai dengan reformasi birokrasi baik itu
pembenahan kelembagaan, sumberdaya manusia dan
sistem.

9. Ruang Lingkup E-Government
G2C (Government to Citizen) Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Misi dari e–
Government adalah menyediakan dukungan untuk masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan melakukan layanan online
seperti melakukan layanan pencari kerja secara online, mencari detail dari departemen atau memungkinkan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses membuat keputusan, seperti pemilu.
G2B (Government to Business) Fokus utamanya adalah seluruh transaksi elektronik antara pemerintah dan organisasi bisnis.
Bisnis sama seperti masyarakat melakukan transaksi dengan pemerintah, seperti membayar pajak iklan, reklame, air atau
admnistrasi.
G2G (Government to Government) Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara pemerintah itu sendiri (internal
organisasi), atau antara emerintah, agensi pemerintah atau fasilitas komunikasi antara kantor pemerintah yang berbeda lokasi
G2E (Government to Employee) Fokus utama dari kategori ini adalah produktivitas dari pemerintah dan para pegawainya
agar mampu menyusun interaksi yang lebih efektif kedepannya. Layanan G2E termasuk informasi dalam aturan pemerintah,
kebijakan dan hak sipil.

10. Manfaat Penerapan Konsep E-Government
• penghematan biaya melayani masyarakat yang timbul antara lain akibat penghematan dalam pemakaian
kertas (paperless transaction),
• sumber daya manusia (office automation) dan waktu,
• meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data (information
sharing).
Dari sisi lembaga (organisasi)
• pelayanan dan pemberian informasi yang lebih cepat,
• akses yang cepat terhadap dokumen dan formulir elektronik,
• pelayanan masyarakat yang terus-menerus (24 jam sehari),
• meningkatnya kemampuan melayani diri sendiri (self service),
• meningkatnya kemampuan untuk mencari informasi,
• meluasnya akses terhadap informasi.
Dari sisi masyarakat (konsumen)

11. Penerapan E-demokrasi (E-campaign) di
Indonesia dan Dunia
WEBSITE PARTAI BLOG ONLINE SITUS PENGGALANGAN
DANA
SIARAN DEBAT AKUN MEDIA SOSIAL
KANDIDAT
IKLAN DIGITAL

12. Tiga Model e-Campaign
Coleman (2001)
Model e-Marketing.
Model ini mengadaptasi
metode yang digunakan e-
commerce ke dalam ranah
politik. Aktifitas e-campaign
berusaha untuk "menjual"
kandidat, partai, dan kebijakan.
1
Model Pemberdayaan Pemilih
Model ini menyediakan
kesempatan bagi pemilih untuk
berperan aktif sebagaimana
media tradisional tidak dapat
melakukan hal ini.
2
Model e-Demokrasi
Model ini mengangkat konsep
nyata demokrasi ke dalam
lingkungan virtual dengan
mengadopsi TIK
3

13. Perkembangan
e-governance
(tata kelola IT di
Indonesia)
Dekade 1950-an dan 1960-an pada negara
berkembang khususnya Indonesia, pemerintah
sebagai pemeran utama dalam pembuatan
kebijakan (Santosa,2008:16)
Tahun 1990-an terjadi pergeseran wewenang
yang disebut dengan pergeseran paradigma era
‘government’ (pemerintah) menjadi era
‘governance’(kepemerintahan). Pergeseran yang
dimaksud adalah transfer wewenang dari
pemerintah kepada sektor non-pemerintah
seperti sektor privat, lembaga swadaya
masyarakat maupun masyarakat secara individual
sehingga sektor non-pemerintah semakin
meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses
pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
(Yamamoto,2007,Antiroiko,Pierre,2000).

14. Masalah Penerapan e-government khususnya
kesenjangan digital
• Kesenjangan digital mengacu pada fakta bahwa beberapa kelompok orang dapat menikmati akses dan
menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi modern secara teratur, sementara yang lain tidak dapat
melakukannya.
• Menurut Inpres No.3 Tahun 2003, disebutkan bahwa digital divide adalah keterisolasian dari perkembangan global
karena tidak mampu memanfaatkan informasi.
• Di Indonesia masih banyak dijumpai permasalahan kesenjangan digital ini di lingkup pemerintahan, khususnya
pada saat implementasi e-government, sehingga hal tersebut secara tidak langsung menghambat pencapaian tujuan
dari penerapan e-government di Indonesia.
• Ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital
dengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan (Kumorotomo,
2009).
• Pada Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
menyebutkan bahwa tuntutan perubahan merupakan motivasi e-government. E-government sendiri merupakan
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) yang akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

15. Penerapan E-
Democracy (E-
Voting)
• E-voting bertujuan meningkatkan partisipasi,
menurunkan biaya pemilu dan meningkatkan
akurasi hasil (Qadah dan Taha, 2007). Sistem e-
voting memungkinkan terselenggaranya pemilu
yang lebih sederhana dan mengurangi total biaya
pemilu secara signifikan (Dwumfuo dan Paatey,
2011). Melalui sistem e-voting, penggunaan
kertas dapat ditekan sesedikit mungkin. Sistem e-
voting dapat dilihat sebagai “proses bisnis” dari
rangkaian proses pemilihan umum, dan
diharapkan dapat menekan penggunaan kertas
dalam pemungutan suara.

17. Penerapan E-
Democracy (E-
Consulting)
• Merupakan tahapan kedua pada model e-
demokrasi.
• Tahapan yang bersifat hubungan dua arah, yang
mana warga negara memberikan feedback
kepada lembaga-lembaga pemerintah dan partai
politik terkait dengan masalah-masalah politik,
perumusan dan keputusan kebijakan yang
bersifat publik. Tujuan tahapan ini adalah
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
proses demokrasi.

18. Tantangan Penerapan E-Voting
Sistem keamanan yang kuat
Kemampuan suatu negara khususnya Indonesia untuk dapat mendistribusikan
perangkat-perangkat untuk mekanisme e-voting serentak.
alat e-voting butuh dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan
internet.

19. Relasi E-governance dengan E-government
Dalam penerapannya E-Government dan E-Governance memiliki keterikatan atau relasi antara satu
dengan yang lainnya, yaitu :
1) E-Governance merupakan bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan
hubungan antara pemeritah, masyarakat, dan swasta berbasis teknologi informasi.
2) E-government adalah salah satu komponen dari e-governance karena government merupakan salah satu
sektor dalam proses governance
3) E-governance muncul sebagai wujud dari adanya e-goverment.
4) E-governance merupakan bentuk tatakelola terhadap implementasi e-goverment.
5) E-governance terdapat 3 buah hal yang ditekankan untuk hukum, peraturan, dan regulasi untuk mendukung
jalannya e-goverment dan pengetahuan masyarakat akan manfaat e-goverment.

20. Local E-Government adalah pemakaian atau penggunaan teknologi informasi yang
meningkatkan hubungan antara pemerintah pada level lokal dalam hal ini
pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain baik di dalam maupun luar lingkupnya.
Inisiatif e-government sebenamya sudah diperkenalkan sejak 2001 melalui Inpres
No. 6/2001 yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan TIK
untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun,
implementasi e-government di lndonesia ternyata masih dalam tahap awal.
Pengembangan e-government di lndonesia dilaksanakan melalui (empat) tingkatan
yaitu: tingkat persiapan, tingkat pematangan, tingkat pemantapan, dan tingkat
pemanfaata
Pemerintah Daerah (PEMDA) di Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan perkembangan
teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e-
Government. Di Indonesia Local E-Government diterapkan di kabupaten dan desa.

21. Smart city merupakan konsep pemanfaatan teknologi komunikasi dan
informasi untuk semua sektor yang lebih luas dari sekedar e-government.
Dengan kata lain smart city adalah salah satu konsep pengembangan kota
berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan
bersama secara efeketif dan efisien. Dalam penerapan konsep smart
city, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya
adalah Smart Government yang merupakan bagian dari E-Government.
Konsep smart government ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan
dalam penerapan konsep smart city, yaitu :
- Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan
masyarakat
- Mengembangkan operasional agar lebih efisien
- Meningkatkan managemen organisasi, sumberdaya manusia, dan
infrastruktur
- Membuat system database yang dapat diakses secara umum
- Mengolah informasi data yang up-to-date (real time)
- Menggunakan teknologi yang mutakhir
- Adanya koordinasi antara stakeholders
Hubungan
E-Government
dan Smart City