Makalah ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan beberapa poin utama seperti pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asasnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan hubungannya dengan hukum nasional.

1. Makalah PKN Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
Makalah PKN Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
KATA PENGANTAR
Alhamdulilahirabbilalamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan
karunia-Nya, kami Kelompok 5 XI IA 2 SMAN 1 Darangdan dapat menyelesaikan tugas penyusunan
makalah PKn yang berjudul “SISTEM HUKUM dan PERADILAN INTERNASIONAL”.
Sesuai dengan judul yang telah disebutkan diatas, dalam makalah ini kami memaparkan
mengenai sistem hukum internasional, peradilan internasional, pengertian hukum internasional,
asas-asas hukum internasional, serta materi-materi lain yang berkaitan dengan topik tersebut.
Tujuan dari penyusunan makalah ini, selain untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran
PKn, juga kami susun sebagai bahan pembelajaran diskusi kami bersama kelompok lain.
Namun di samping itu, kami menyadari betul bahwa dalam makalah ini masih terdapat
banyak kekurangan. Dan untuk itu kami mengharapakan kritik dan saran yang sekiranya
membangun dari para pembaca sekalian agar kekurangan dalam makalah ini dapat diperbaiki dan
menjadi lebih sempurna untuk proses penambahan wawasan kita semua.
Darangdan, Maret 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................................... i
Daftar Isi.................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................... ..................................1
B. Tujuan .................................................................................... ............................... .1
C. Perumusan Masalah ...................................................................................... .......... 1
BAB II PEMBAHASAN
A. Sistem Hukum Internasional ........................................................................ 2
B. Pengertian Hukum Internasional ................................................................ 2
C. Asal Mula Hukum Internasional .......................................... ....................... 2
D. Hukum Internasional Dalam Arti Modern ............................... ................. . 3

2. E. Asas-asas Hukum Internasional ........................................... ................. ..... 3
F. Sumber Hukum Internasional ................................................................ .... 4
G. Subjek Hukum Internasional ................................................ ...................... 5
H. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional ......................... 6
I. Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional ............. 6
J. Peradilan Internasional .................................................... ............................ 8
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................................... 10
B. Saran ................................................................................................................ 10
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan dunia global dalam masyarakat internasional pada zaman sekarang sudah
banyak yang melintasi batas-batas wilayah teritorial suatu negara. Dan hal ini sudah tentu
memerlukan suatu aturan atau tata tertib hukum yang jelas dan tegas. Yang bertujuan untuk
menciptakan suatu kerukunan dalam menjalin kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.
Dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan
sebagainya memilki peran penting dalam mengatur masalah-masalah bersama yang dihadapi
subyek-subyek hukum internasional.
B. Tujuan
Makalah ini kami susun selain untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, juga kami memiliki tujuan agar dapat membantu menambah referensi mengenai
sistem hukum internasional.
C. Metode Penulisan
Metode yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini adalah metode daftar pustaka.
Dimana metode ini kami pilih untuk bahan sumber serta pedoman untuk kami dalam menyusun
makalah ini.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem Hukum Internasional
Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh
seluruh komunitas internasional. Artinya hukum internasional harus dipatuhi oleh setiap negara.
Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh
negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara.
B. Pengertian Hukum Internasional
Pengertian hukum internasional secara umum merupakan bagian hukum yang mengatur aktifitas
entitas dalan skala internasional. Awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan
hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin
kompleks pengertian ini mulai meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan
perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Namun disamping itu, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai hukum
internasional. Diantaranya adalah :
1. J.G Starke
Hukun internasional adalah sekumpulan hukum-hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri
dari asa-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.
2. Wirjono Prodjodikoro
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagi bangsa di
berbagai negara.
3. Mochtar Kusumaatmaja
4. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :
· Negara dengan negara
· Negara dan subyek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain
C. Asal Mula Hukum Internasional
Hukum internasional sudah dikenal oleh bangsa romawi sejak tahun 89 sebelum masehi. Mereka
mengenal adengan nama ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar bangsa). Ius civile
merupakan hukum nasional yang berlaku yang berlaku bagi warga romawi dimanapun mereka

4. berada. Ius gentium yang kemudian berkembang menjadi ius inter gentium ialah hukum yang
merupakan bagian dari hukum romawi yang diterapkan bagi orang asing yang bukan orang romawi,
yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.
Kemudian hukum ini berkembang menjadi volkernrecht (bahasa Jerman), droit des gens (bahasa
Prancis), dan law of nations atau international law (bahasa Inggris). Pengertian volkernrecht dan ius
gentium sebenarnya tidak sama karena dalam hukum Romawi, istilah ius gentium memiliki
pengertian :
a. Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dan orang asing.
b. Hukum ynag diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu
hukum alam yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke-15
sampai dengan abad ke-19.
Seiring dengan perkembangan yang ada, pemahaman mengenai hukum internasional dapat
dibedakan dalam 2 hal, yaitu :
a. Hukum Perdata Internasional. Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum hukum antar
warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain.
b. Hukum publik internasional, yaitu hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang
lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata
Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang
melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata. Sedangkan Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas
negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).
D. Hukum Internasional Dalam Arti Modern
Hukum internasional yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari diadakannya konfernsi Wina
tahun 1969 yang diikuti oleh para pakar hukum dunia. Hasil konferensi tersebut menyepakati sebuah
naskah hukum internasional, baik yang menyangkut hukum perdata maupun hukum publik
E. Asas-asas Hukum Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh setiap
negara.
a. Asas Teritorial
Didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Intinya, negara melaksanakan hukum bagi
semua orang dan semua barang yang ada di wilayah negaranya.
b. Asas Kebangsaan

5. Didasarkan atas kekuasaan negara untuk warga negaranya. Intinya, setiap warga negara dimanapun
dia berada tetap mnedapatka perlakuan hukum dari negaranya sendiri meskipun seddang berada di
negara asing.
c. Asas kepentingan umum
Didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan
masyarakat. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
Ketiga asas ini sangat penting untuk diperhatikan, apabila tidak diperhatikan dengan baik maka akan
timbul ketidak-sesuaian hukum dalam menjalankan hubungan internasional.
F. Sumber Hukum Internasional
Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam buku “Hukum Internasional Humaniter”, sumber hukum
internasional dapat dibedakan mennjadi sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum
dalam arti formal.
a. Dalam Arti Material
Hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Pada dasarnya masyarakat
negara-negara atau masyarakat bangsa-bangsa yang anggotanya didasarkan pada kesukarelaaan dan
kesadaran, sedangkan kekuasaan tertinggi tetap berada di negara masing-masing.
Meski demikian, ada sebagian besar negara anggota masyarakat yang mentaati kaidah-kaidah
hukum internasional. Mengenai hal ini ada dua aliran yang memiliki pendapat berbeda.
· Aliran naturalis
Bersandar pada hak asasi dan hak alamiah. Menurut teori ini, hukum internasional adalah hukum
alam sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional. Pencetus teori ini
adalah Grotius (Hugo De Groot) dan kemudian disempurnakan oleh Emmerich Vattel, ahli hukum
dan diplomat Swiss.
· Aliran positivisme
Mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara
ditambah dengan asas pacta sunt servanda yang dianut oleh mazhab Wina dengan pelopornya yaitu
Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar pasal 26 Konvensi
Wina tentang Hukum Perjanjian (Viena Convention of The Law of treatis) tahun 1969.
b. Dalam Arti Formal
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling
utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah
Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Pasal 38 Piagam Mahkamah
Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 dapat dipakai oleh Mahkamah Internasional
untuk menyelesaikan persoalan Internasional.

6. Sumber-sumber hukum internasional sesuai dengan yang tercantum di dalam Piagam Mahkamah
Internasional pasal 38 adalah sebagai berikut :
· Perjanjian Internasional (Traktat=Teraty)
· Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai
hukum
· Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
· Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai
negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan
· Pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkemuka
G. Subjek Hukum Internasional
Pihak-pihak yang dapat disebut sebagai subyek hukun internasional adalah sebagi berikut :
a. Negara
Merupakan subyek hukum internasional dalam arti klasik, artinya bahwa lahirnya hukum
internasional negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional.
b. Takhta Suci
Subyek hukum yang merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika paus bukan hanya
merupakan kepala gereja Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi.
c. Palang Merah Internasional
Merupakan salah satu subyek hukum internasional dan hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian,
kemudian diperkuat oleh beberapa konvensi Palang Merah (konvensi Jenewa) tentang perlindungan
korban perang.
d. Organisasi Internasional
Merupakan subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam
konvensi-konvensi internasional.
e. Orang Perseorangan
Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.
f. Pemberontakan dan Pihak dalam Sengketa
Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang
bersengketa dalam beberapa hal tertentu.
H. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

7. Adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional ternyata menarik para ahli
hukum untuk menganalisis lebih jauh. Terdapat 2 aliran yang coba memberikan gambaran
bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kedua aliran itu adalah :
a. Aliran monisme
Tokoh nya ialah Hanz kelsen dan george scelle. Menurut aliran ini hukum nasional dan internasional
merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan :
1. Walaupun kedua sistem hukum tersebut mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek
hukumnya tetap sama, yaitu individu yang terdapat dalam suatu negara.
2. Sama-sama meiliki kekuatan hukum yang mengikat
b. Aliran Dualisme
Tokohnya adalah Triepel dan anzilotti aliran ini beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum
nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda satu sama lain. Menurut aliran ini perbedaan
kedua hukum tersebut disebabakan oleh :
1. Perbedaan sumber hukum
2. Perbedaan mengenai subjek
3. Perbedaan mengenai kekuatan hukum
I. Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional
1. Proses ratifikasi hukum internasional menurut UU no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat
internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian
internasional;
b. Bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang
"Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman
untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat
reformasi;
d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum

8. internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada
bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian
internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan
instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, c dan d perlu
dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.
Pasal 5 :
1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di
tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional,
terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional,
terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam
suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-
hal sebagai berikut :
a) latar belakang permasalahan;
b) analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat
mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
c) posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik
Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup
kewenangan masing-masing.
2. Proses ratifikasi perjanjian internasional menurut pasal 11 UUD 1945
a) Pengertian Ratifikasi
Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan hukum (perjanjian)
internasional. Hal ini menunbuhkan keyakinan pada lembaga-lambaga perwakilan-perwakilan rakyat
bahwa wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan kepentingan umum.
b) Proses Ratifikasi
Ratifikasi merupakan proses pengesahan.
Berikut adalah contoh proses ratifikasi hukum (perjanjian internasional) menjadi hukum nasional :
· Persetujuan Indonesia-Belanda mengenai penyerahan Irian Barat yang ditandatangani di New
York (15
· Januari 1962) disebut Agreement.

9. · Perjanjian Indonesia-Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua
Guinea yang ditandatangani di Jakarta 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement.
· Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia-Singapura 25 Mei 1973
3. Proses ratifikasi menurut UUD 1945
Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Untuk menjamin
kelancaran pelaksanaan kerja sama antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan
Rakyat), harus diperhatikan hal-hal berikut :
1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang dapat menimbulkan akibat luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang
J. Peradilan Internasional
Peradilan Internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu
organ perlengkapan PBB yang berkedudukan di Denhaag (Belanda).
Para angota nya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara
berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatan mereka 9 tahun, sedangkan tugasnya
antara lain selain memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada majelis umum dan dewan
keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang
diserahkan kepada mahkamah internasional.
Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian
internasional ( traktat-traktat dan kebiasaan- kebiasaan internasional ) sebagai sumber-sumber
hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta
banding. Disamping pengadilan mahkamah internasional, terdapat juga pengadilan arbitrase
internasionl. Arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet
tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.
Dalam hukum internasional dikenal juga istilah adjudikation, yaitu suatu tehnik hukum untuk
meyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan keputusan kepada peradilan.
Adjudikasi berbeda dengan arbitrase karena adjudikasi mencangkup proses kelembagaan. Yang
dilakukan oleh lembaga peradialan tetap semntara arbitrase dilakukan melalui prosedur ade hoc.
Lembaga peradilan internasional pertama yang berkaitan dengan adjudikasi adalah permanent court
of internasional justice ( PCJI ) yang berfungsi sebagai bagian dari sistem LBB mulai tahun 1920
hingga 1946. PCJI dilanjutkan dengan kehadiran internasional court of justice (ICJ), suatu organ
pokok PBB.

10. BAB III
PENUTUP
1) Kesimpulan
Jadi, hubungan internasional merupakan aturan-aturan yang telah di ciptakan bersama negara-
negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Peradilan Internasional dilaksanakan oleh
Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ perlengkapan PBB. Sumber Hukum
Internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam
memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan
menjadi sumber hukum dalam arti materil dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum
internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sedangkan sumber hukum
formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan
hukum internasional. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum dan peradilan
internasional itu sangat diperlukan oleh suatu negara untuk tetap mempertahankan eksistensi dan
kemakmuran suatu negara.
2) Saran
Seharusnya kita dapat menghargai dan ikut mengerti tentang masalah sengketa internasional
dengan cara memenuhi dan mematuhi kewajiban perjanjian internasional.
sumber ->http://charming29bawell.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-
x.html
NB : silahkan temen² edit sendiri .. :)
Posted by Maf Tuhi on - Rati