Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan administrasi publik dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain pentingnya reformasi struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan sumber daya manusia aparatur negara guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

1. Pembangunan Administrasi Publik
Dalam Mendukung Reformasi
Birokrasi dan Mewujudkan Good
Governance
KEDEPUTIAN
Bidang Kajian Manajemen
Kebijakan dan Pelayanan (KMKP),
Lembaga Administrasi Negara RI

2. Interdisciplinary Interface
of Public Administration
Sumber: Ginandjar Kartasasmita, 2012

3.  Waldo, 1955: 1) the organization and management of men and
materials to achieve the purposes of government; 2) the art and
science of management as applied to affairs of state.
 Martini, 1998: 1) the administration or management of matters
which have principally to do with the society, polity, and its
subparts which are not essentially private, familial, commercial,
or individualistic; 2) disciplined study of such matters. In its
simplest meaning, public administration has to do with managing
the realm of governmental and other public activities.
 Bailey, 1968: 3 main concerns of public administration:
organizational behavior and the behavior of people in public
organizations; 2) the technology of management and the
institutions of policy implementation; 3) the public interest as it
relates to individual ethical choice and public affairs.
(Ginandjar Kartasasmita, 2012)

4. (Ginandjar Kartasasmita, 2012)

5. • Public administrative culture is changing to be more
flexible, innovative, problem solving, entrepreneurial, and
enterprising as opposed to rule-bound, process-oriented,
and focused on inputs rather than results.
• The current public administration debate places a new
emphasis on ‘what matters is not what we do, but how
people feel about what we do’ and that ‘processes matter’
or put differently, ‘the ends do not justify the means’.
• The most fundamental principle of the contemporary
managerialist approaches is “let the managers manage.”
The assumption is that if government can recruit or retain
high quality managers, and if those managers are given the
trust and responsibility to direct operations within their
sphere of responsibility free form political constrains and
traditional bureaucratic administration then the public
sector will perform better.
(Ginandjar Kartasasmita, 2012)

6. 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. LH dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar &
Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologi

7.  RB dan GG (Tata Kelola) adalah prioritas tertinggi dalam
RPJM Nasional (2010-2014).
 Untuk mewujudkan target-target RB dan GG, maka
pembenahan Administrasi Publik menjadi keniscayaan.
3 dimensi reformasi administrasi publik:
 Kelembagaan: struktur organisasi yg fit.
 Ketatalaksanaan: business process, peraturan
perundangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan
publik, mindset dan culture-set.
 SDM Aparatur: profesional, bersih & melayani.

8. 1. Struktur / Kelembagaan
 Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan.
Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan instansi
pemerintah paguyuban PAN.
 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi
Kelembagaan Polhukam. Sasaran: Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemerintah bidang Polhukam.
 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi
Kelembagaan Perekonomian. Sasaran: Terlaksananya
penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang
Perekonomian.
 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi
Kelembagaan Kesra. Sasaran: Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemerintah bidang Kesra.

9. 1. Struktur / Kelembagaan (continued …)
 Penyusunan & pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
Sasaran: meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan &
pelaksanaan RB.
 Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan
penataan organisasi KKP. Sasaran: Terselenggaranya
pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi
dan tata laksana

10. 2. Otonomi Daerah
 Pembatasan Pemekaran Wilayah. Sasaran: Terlaksananya
seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan
daerah sesuai dengan PP No 78/2007, dalam rangka
penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan
daerah otonom baru.
 Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan. Sasaran: Peningkatan
efektifitas pemanfaatan DAK dan terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan.
 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah. Sasaran:
Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD serta
Penetapan APBD tepat waktu.

11. 2. Otonomi Daerah (continued …)
 Pembinaan & Fasilitasi Pertanggungjawaban & Pengawasan
Keuangan Daerah. Sasaran: Daerah memiliki Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP, serta
penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara tepat waktu.
 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan
Transfer ke Daerah. Sasaran: Peningkatan Efektifitas dan
Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer, serta Terciptanya Tata
Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan,
Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan
Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah.
 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan KDH. Sasaran:
Tersusunnya UU tentang PEMILU KDH dan Wakil KDH dan
terselenggaranya Pilkada yang efisien.

12. 3. Sumber Daya Manusia
 Penyusunan Kebijakan Perencanaan SDM Aparatur.
Sasaran: Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Sistem
Pengadaan /Rekruitmen dan Seleksi PNS, dan PP tentang
Kebutuhan Pegawai (Formasi).
 Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan
SDM aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang
Manajemen Kepegawaian (UU SDM Aparatur Negara), Pola
Dasar Karir, Penilaian Kinerja Pegawai (SKP), Diklat Jabatan,
dan Pengangkatan dalam Jabatan.
 Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur.
Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang remunerasi dan
tunjangan kinerja, sistem pensiun PNS, serta pengelolaan
dana pensiun.

13. 4. Regulasi
 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
Departemen. Sasaran: Percepatan harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat
dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam
implementasi pembangunan.
 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Sasaran:
Meningkatnya pemerin-tahan provinsi, kab/kota yang di
petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem
informasi peraturan daerah.
 Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan
evaluasi di bidang PDRD. Sasaran: Optimalisasi pajak dan
retribusi daerah, serta terwujudnya kebijakan PDRD yg
mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

14. 5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah
 Penetapan IKU Pelayanan Publik yang selaras antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sasaran:
Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan
sampai dengan akhir tahun 2009.
 Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah.
Sasaran: Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan
Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
 Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan
publik. Sasaran: Tersusunnya peraturan pelaksanaan UU No.
25/2009 tentang Pelayanan Publik.

15. 5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah (continued …)
 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang
kesejahteraan sosial. Sasaran: Terlaksananya penilaian,
monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta tersusunnya
Inpres percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di
bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan.
Sasaran: Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan
publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah.

16. 6. Penegakan Hukum
 Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan.
Sasaran: Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat
masyarakat.
 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat MA
dan badan peradilan di bawahnya. Sasaran: Meningkatnya
kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan
publik kepada lembaga peradilan.
 Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan
Negara dan barang Rampasan Negara. Sasaran: Pengelolaan
benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.
 Pembinaan Kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban.
Sasaran: Lapas rutan memenuhi standar hunian dan keamanan,
penangan-an kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat /
tahanan.

17. 6. Penegakan Hukum (continued …)
 Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan
pembinaan narapidana. Sasaran: Tahanan dan narapidana yang
teregristasi dan terklasifikasi serta terserap di kegiatan kerja secara
tepat dan akuntabel.
 Pembinaan Kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan dan
anak. Sasaran: Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan
dan anak yang berkualitas.
 Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan manajemen, Diklat
teknis dan fungsional, serta Pendidikan Kedinasan. Sasaran:
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian
Kemenkumham. Sasaran: Peningkatan kualitas SDM Kemkumham.
 Pengawasan Inspektorat Khusus. Sasaran: Tersedianya mekanisme
pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja lembaga
peradilan.

18. 6. Penegakan Hukum (continued …)
 Diklat aparatur Kejaksaan. Sasaran: Meningkatnya kemampuan
profesional, integritas kepribadian dan disiplin.
 Penyelidikan, Penyidikan, serta Penuntutan dan Eksekusi Tindak
Pidana Korupsi. Sasaran: penyelidikan, penyidikan, serta
penuntutan dan eksekusi TPK.
 Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK. Sasaran:
korsup penindakan.
 Pengelolaan LHKPN dan Gratifikasi. Sasaran: penanganan LHKPN
dan Gratifikasi.
 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti
Korupsi. Sasaran: Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye.
 Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama Antara
Lembaga/Instansi. Sasaran: kerjasama antar lembaga/instansi.

19. 6. Penegakan Hukum (continued …)
 Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan Korupsi.
Sasaran: teknologi informasi.
 Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sasaran: penanganan
dumas.
 Seleksi Hakim Agung dan pemberian penghargaan Hakim.
Sasaran: Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk
diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para
hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan PTUN.
 Pelayanan Pengawasan perilaku Hakim dan Peningkatan
Kompetensi Hakim. Sasaran: Penyelesaian laporan pengaduan
hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku
hakim serta meningkatnya kemampuan profesionlisme hakim

20. 7. Data Kependudukan
 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu. Sasaran: Terlaksananya tertib administrasi
kependudukan dengan tersedianya data dan informasi
penduduk yang akurat dan terpadu.

21. • Largely & mostly by Policy Intervention:
o Allocation of values and norms through
regulation;
o Distribution & redistribution of resources;
o Provision of subsidies, incentives & disincentives;
o Delivering services.
• Reforming and innovating its own system.