Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.

1. (Public Policy Analysis) Analisis Kebijakan Publik Oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Program Magister Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2009

2. KEBIJAKAN PUBLIK ( Public Policy )

4. EULAU DAN PREWITT A standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it. (keputusan tetap yg dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yg membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. MIRIAM BUDIARJO Kegiatan dalam negara yg menyangkut proses menentukan suatu tujuan, dan melaksanakan tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum ( public policy ) yg menyangkut pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). POLICY POLITICS

9. Operasionalisasi Kebijakan Publik

11. DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE & REGULATORY POLICIES

12. MATERIAL POLICY Kebijakan yg mengatur tentang pengalokasian / penyediaan sumber material yg nyata bagi penerimanya. Contoh: penyediaan rumah sederhana.

15. Urusan pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakar-an, pemasyara-katan residivis, regulasi, dsb. Peranan pemerintah sangat dominan , dan penyelenggaraan urusan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah. Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama ( non-excludable ) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi ( non-divisible ), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. 4 Collective / Public Goods Kekayaan laut, udara, subsidi, dsb. s.d.a Barang yang dikonsumsi secara individual ( excludable ) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi ( non-divisible ), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. 3 Common Pool Goods Telepon umum, pipa air minum, kabel dan satelit TV, dsb. Peran pemerintah cukup besar , namun jika kemampuan masy. sudah memadai, maka perlu dilakukan transfer of power . Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama ( non-excludable ), penggunaannya dapat dibagi-bagi ( divisible ), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya. 2 Toll Goods Makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan, dsb. Peran pemerintah sangat kecil , & penyelenggaraan sebagian besar urusan diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar Barang yang dikonsumsi secara individual ( excludable ), penggunaannya dapat dibagi-bagi ( divisible ), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya. 1 Private Goods Contoh Tingkat Intervensi Pemerintah Definisi Kuadran / Jenis Barang

16. 4 COLLECTIVE GOODS (Murni Barang Publik) 3 TOLL GOODS (Barang Campuran) 2 COMMON POOL GOODS (Barang Campuran) 1 PRIVAT GOODS (Murni Barang Privat) KONSUMSI Exclusivitas Kolektif Individual Besar Kecil

21. 1. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK Keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen, yaitu masalah kebijakan, pembuatan kebijakan, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran. (Bintoro T. & Mustopadidjaja, 1988) INPUT – PROCESS – OUTPUT SISTEM, PROSES & SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

22. INPUT Timbul karena faktor lingkungan kebijakan yakni keadaan yang melatarbelakangi suatu peristiwa yg menyebabkan timbulnya “masalah kebijakan” tersebut, yg berupa tuntutan masyarakat atau tantangan & peluang, yg diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena adanya suatu kebijakan tertentu Masalah Kebijakan

35. dari PROBLEM ke DECISION

36. Bersifat politis, dimana terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan. Dalam proses ini terlibat berbagai macam policy stakeholders , yaitu mereka-mereka yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Policy stakeholders bisa pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, maupun dari lingkungan publik (bukan pemerintah) misalnya partai politik, kelompok kepentingan, pengusaha dan sebagainya. PEMBUATAN KEBIJAKAN PROSES

37. OUTPUT KEBIJAKAN PUBLIK Berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. IMPACT DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT Kondisi yang diharapkan terhadap target groups (kelompok sasaran) yakni orang-orang, kelompok atau organisasi yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.

40. 4. EVALUASI KEBIJAKAN Bertujuan untuk menilai apakah ada perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diberlakukan.

41. Adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh / dilakukan untuk dapat memecahkan berbagai masalah publik . SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

42. Model Proses / Siklus Kebijakan Publik (Clay & Schaffer) Policy Goal Declared Technical/Economic Analysis Array of Policy Alternatives Best Policy Chosen Best Policy Implemented Outcomes of Policy Chosen Evaluation of Policy Chosen Lessons of Policy Chosen Start Analysis Next Policy Chosen P O L I C Y F O R M U L A T I O N P O L I C Y I M P L E M E N T A T I O N

43. Model Hirarkhi Perumusan Kebijakan Publik (Bromley) Policy Level Institutional Arrangements Organizational Level Institutional Arrangements Operational Level Patterns of Interaction Outcomes Assessment

44. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ( Public Policy Analysis )

45. Analisis kebijakan, sebagai usaha untuk mengadakan informasi dalam pembuatan kebijakan , sebenarnya sudah ada semenjak manusia mengenal organisasi dan mengetahui tentang pembuatan keputusan, mulai dari penggunaan cara yang paling sederhana dan tradisional (berdasarkan mistik) sampai pada penggunaan cara-cara ilmiah, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Namun sebagai disiplin ilmu tersendiri , kegiatan ilmu kebijakan dimulai setelah Perang Dunia II, yakni dengan diterbitkannya buku karya Harold D. Lasswell dan Daniel Larner yang berjudul The Policy Science : Recent Development in Scope and Methods pada tahun 1951. Dalam perkembangan selanjutnya, para penulis masa kini lebih menyukai untuk menggunakan istilah “Analisis Kebijakan” dari pada menggunakan istilah “Ilmu Kebijakan”. SEJARAH

47. William N. Dunn Suatu disiplin ilmu sosial terapan yg menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan & mentransformasikan informasi yg relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. E.S. Quade Suatu bentuk penelitian terapan yg dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yg lebih baik. Stuart S. Nagel Penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan kebijakan; manakah diantara berbagai alternatif kebijakan, keputusan atau cara-cara lainnya, yg terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu. Pengertian ...

50. FAKTOR STRATEGIS YG BERPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FAKTOR ADMINISTRATIF/ ORGANISATORIS Perlu dipertimbangkan apakah dalam pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh kemampuan administratif yg memadai, atau apakah sudah ada organisasi yg akan melaksanakan kebijakan itu. FAKTOR TEKNOLOGI Perlu mempertimbangkan apakah teknologi yang ada dapat mendukung, apabila kebijakan tersebut akan diimplementasikan. FAKTOR SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA Perlu dipertimbangkan apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan benturan sosial, budaya dan agama atau yg sering disebut masalah SARA. FAKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Perlu dipertimbangkan apakah kebijakan yg akan dikeluarkan ini tidak akan menggangu stabilitas keamanan negara.

51. Faktor 2 diatas akan menjadi kriteria dalam menentukan Feasibilitas (kelayakan) dari alternatif kebijakan yg akan dipilih

61. Ke-3 model diatas tergolong model yang BERSIFAT PRESKRIPTIF (Cara Meningkatkan Mutu Kebijakan; Hasil / Akibat Kebijakan) Ke-4 model dibawah tergolong model yang BERSIFAT DESKRIPTIF (Menggambarkan Bagaimana Kebijakan Dibuat)

68. Penting untuk menghindari kegagalan implementasi yg disebut implementation gap , yaitu keadaan dimana terdapat perbedaan antara yg diharapkan dengan yg senyatanya dicapai. Besar kecilnya perbedaan / kesenjangan tersebut antara lain ditentukan oleh implementation capacity dari organisasi / pihak yg diberi tugas melaksanakan kebijakan. Kegagalan kebijakan ( policy failure ) sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan ( non implemented ) & implementasi yg tidak sempurna ( unsuccesful implementation ). Implementasi Kebijakan

70. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Sumber Kebijakan Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Lingkungan : Ekonomi, Sosial dan Politik Ciri Badan Pelaksana Sikap Para Pelaksana PRESTASI KERJA

77. Teknik Analisis Pemecahan Masalah & Pengambilan Keputusan

89. Anda sedang terapung-apung di dalam sebuah perahu pesiar di Lautan Pasific Selatan. Sebagai akibat kebakaran yang tak diketahui asalnya, hampir seluruh bagian perahu itu terbakar habis serta rusak segala isinya. Karena itu perahu Anda sekarang sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Lokasi Anda kurang jelas dimana saat itu berada, karena rusaknya alat navigasi yg sungguh penting, dan karena Anda beserta rekan-rekan Anda sedang sibuk sekali berusaha memadamkan api. Hanya saja, menurut perkiraan yg cukup teliti, Anda saat itu sedang berada kurang lebih berjarak 1000 mil arah barat daya dari sebuah pulau terdekat. Dibawah ini ada sebuah daftar barang yg kebetulan terlindung dan selamat setelah api mengamuk. Tambahan pula, Anda beruntung mendapatkan sebuah sekoci karet yang masih dapat digunakan lengkap dengan dayungnya. Sekoci itu cukup untuk dapat mengangkut Anda beserta rekan-rekan Anda dan semua barang yg terdaftar di bawah. Dari saku-saku baju dan celana semua orang yg selamat terdapat sebungkus rokok, 3 kotak korek api, dan 5 lembar uang kertas ribuan. Tugas Anda sekarang adalah menyusun nilai pentingnya ke-15 barang tadi, atas dasar keperluannya untuk dapat mempertahankan hidup. Anda harus membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan rekan-rekan Anda. Berikan nomor satu pada jenis barang yang Anda anggap paling penting, dan nomor dua pada barang yang Anda anggap prioritas kedua, begitu seterusnya sampai nomor limabelas, sebagai barang yang sangat kurang penting. Tulis catatan nomor-nomor Anda pada ruang tanda “Pilihan Sendiri”. Setelah ini, tugas berikutnya adalah membentuk kelompok dan melakukan hal yg sama.

90. Daftar 15 Barang 1 Kerat (24 Botol) Jamaica Rum Murni Alat-alat Pancing 2 Kotak Batang Permen Coklat 15 Kaki Tali Nilon 20 Kaki Persegi Plastik Racun Ikan Hiu Radio Transistor Kecil 2 galon campuran oli dan bensin Bantalan Penyelamat (alat apung yg disetujui pemerintah) Peta Laut Pasific 1 Kotak Perbekalan Tentara Kelas C Kelambu 5 Galon Air Cermin Cukur Janggut Sekstan Prioritas Nama Barang

97. Perbedaan Decision Making dengan Public Policy Making Nigro & Nigro : No absolute distinction can be made between policy making and decision making, because every policy determination is a decision Pemilihan Alternatif yg Terus-menerus & Tidak Pernah Selesai. Pemilihan Alternatif yg Sekali Dilakukan Langsung Selesai Meliputi Banyak Pengambilan Keputusan Penentuan Pilihan dari Berbagai Alternatif, Mengenai Sesuatu Hal dan Selesai. A Course of Action A Single Choice PUBLIC POLICY MAKING DECISION MAKING

103. 5 Tahap PMPK (FEMA, 2005)

114. ANALISIS SWOT

116. LINGKUNGAN ORGANISASI & SIFATNYA Threat (Ancaman) Weakness / Limitation (Kelemahan) Negatif Opportunity (Peluang) Strength (Kekuatan) Positif Eksternal Internal + / -

117. MATRIKS SWOT PELUANG (+) (-) ANCAMAN KELEMAHAN (-) (+) KEKUATAN +/- +/+ -/- -/+ MENUNJANG STRATEGI YANG BERSIFAT AGRESIF MENUNJANG STRATEGI UNTUK MELAKUKAN DIVERSIFIKASI MENUNJANG STRATEGI YANG BERSIFAT KONSERVATIF MENUNJANG STRATEGI YANG BERSIFAT BERTAHAN

119. PENDEKATAN DAYA DORONG Analisis Pembandingan Berpasangan

124. PRO'S n CON'S For n Against; Advantages n Disadvantages

125. 1 decision option: should I buy a new car? total 5 con's, total score 16 total 6 pro's, total score 20 it'll be a load off my mind (2) big decisions like this scare & upset me (4) better reliability (5) disposal or sale of old car (2) better for family use (3) time and hassle to choose and buy it (2) lower servicing costs (4) higher insurance (3) lower fuel costs (3) cost outlay will mean making sacrifices (5) better comfort (3) con's pro's decision : buy a new car !!

126. DEBATE ON SPECIAL AUTONOM Proponent Opponent 2 decision option: Does Yogya need Special Autonomy? Unitary State  Enriching Cultural Diversity  Avoid Regional Disparity  Distributive Equity  Effective Dev’t & Management  Promoting Democracy 

127. COMPARATIVE ANALYSIS ACEH YOGYA decision option: Does Yogya need Special Autonomy? Not Enacted Yet  Enacted as Special Autonomous  Legal & Sociological Paths  People’s Political Pressure  Independent State in The Past  Part of RI from Beginning 