Dokumen tersebut membahas inovasi dalam pelaksanaan diklat aparatur berdasarkan UU ASN. Secara garis besar membahas tiga hal yaitu hubungan antara jabatan, kompetensi dan diklat; pendekatan baru dalam merancang diklat teknis; serta tujuan strategis yang ingin dicapai melalui reformasi diklat.

1. Inovasi Diklat Aparatur
Dalam Rangka Pelaksanaan
UU ASN
DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan padapadapadapada KonsinyasiKonsinyasiKonsinyasiKonsinyasi PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan DesainDesainDesainDesain
DiklatDiklatDiklatDiklat TeknisTeknisTeknisTeknis PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan,,,,
BadanBadanBadanBadan LitbangLitbangLitbangLitbang dandandandan DiklatDiklatDiklatDiklat KementerianKementerianKementerianKementerian Agama,Agama,Agama,Agama,
Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16 AgustusAgustusAgustusAgustus 2014201420142014
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN

2. DaftarDaftarDaftarDaftar PenyajianPenyajianPenyajianPenyajian
1. Inovasi Kebijakan ASN
2. Hubungan 3 Variabel Utama:
Jabatan, Kompetensi, dan Diklat
3. Pendekatan Dalam Merumuskan
Desain Baru Diklat (Teknis)

3. BagianBagianBagianBagian 1111
Inovasi Kebijakan ASN

4. Sumber: UU No. 5/2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
ASN = Civil Service Reform
Pemerintah Kelas Dunia:

5. Birokrasi
Kelas
Dunia
UU
ASN
ASN & World-class Bureaucracy
Kompetensi
Diklat & Program Pengembangan
Kapasitas Lainnya

6. ASN sbg Inovasi Sektor Publik
Meniadakan Eselonisasi, diganti dengan Job-Grading.
Pasal 1: mengubah PNS dari Pekerjaan menjadi Profesi.
Pasal 6: memperkenalkan jenis jabatan baru, yakni PPPK (bukan
honor atau outsourcing).
Pasal 70: pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam
waktu paling lama 1 tahun.
Pasal 71: pola karir terintegrasi nasional.
Pasal 79: perubahan sistem penggajian dari yg berbasis pangkat/
golongan & masa kerja menuju sistem yg berbasis harga jabatan.
Pasal 108: pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif pada
tingkat nasional untuk JPT 1 dan 2, serta pada tingkat PNS untuk JPT
3.

7. ASN butuh Inovasi Manajemen
Diklatpim (pola baru)
Diklat Massal & Jarak Jauh (bukan kelas jauh)
Pengembangan Kompetensi Non-Diklat

8. Tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi kompetensi jabatan,
namun juga menciptakan Pemimpin Perubahan.
Wi tidak lagi sbg pengajar, namun fasilitator sepenuhnya. Sumber
ilmu bukan lagi Wi, namun sesama peserta (experiential learning).
Metode on-off, kombinasi pembelajaran di ruang diklat dengan
aktualisasi di laboratorium diklat.
Media pembelajaran makin beragam (film pendek, kasus, visitasi,
dll).
Peran Mentor tanggung jawab keberhasilan Diklat &
implementasi hasil Diklat tidak hanya pada LD, tapi juga instansi
asal peserta.
Output pembelajaran peserta menjadi bagian dari proses
perubahan yang terukur di instansinya.
Diklatpim (Pola Baru)

9. Titik kritis ASN berupa besarnya jumlah pegawai yg harus dididik,
waktu (jam/hari diklat) yg dibutuhkan, serta biaya yg terbatas.
Perlu sistem dan mekanisme baru yg tidak bersifat face to face,
namun bisa diikuti secara simultan oleh sebanyak mungkin
pegawai meski berasal dari wilayah yang berjauhan dan zona
waktu yg berbeda pula.
Mengoptimalkan media online (website), televisi/radio, mobile
phone, perpustakaan keliling, dan teleconference sebagai sumber
pembelajaran.
Materi pembelajaran disusun atas modul-modul yg bersifat
optional, setiap calon peserta dapat memilih sesuai kebutuhan
kompetensinya.
Diklat Massal & Jarak Jauh

10. Pengembangan Kompetensi Non-Diklat
Magang (internship) – Pasal 70 UU ASN;
Coaching & Mentoring;
Strategic Exchange (pertukaran kompetensi);
Open Career System (antar daerah/tingkatan pemerintahan/sektor);
Penugasan khusus (special envoy);
Forum diskusi (seminar, lokakarya, konferensi, kongres, dll);
Self-learning.
Mengajar:
o Diklat tidak harus dimaknakan sebagai pengiriman peserta, namun juga
penugasan sebagai pengajar.
o Setiap pegawai adalah resource person yg memiliki explicit (terutama
implicit) knowledge.
o Pembelajaran secara timbal balik dalam lingkaran kecil di unit terkecil
adalah model pengembangan kapasitas terbaik.
o Mengajar = mengikuti Diklat, bahkan lebih. Teaching is the best way of
learning.

11. BagianBagianBagianBagian 2222
Hubungan 3 Variabel Utama:
Jabatan, Kompetensi, dan Diklat

12. Pimpinan
Tinggi
• Utama
• Madya
• Pratama
Administrasi
• Administrator
• Pengawas
• Pelaksana
Fungsional
Keahlian
• Ahli Utama
• Ahli Madya
• Ahli Muda
• Ahli Pertama
Fungsional
Keterampilan
• Penyelia
• Mahir
• Terampil
• Pemula
Sumber: Pasal 13, 14, 18, 19 UU No.
5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Jenis dan Jenjang Jabatan ASN

13. Teknis
Manajerial
Sosio-
Kultural
Sumber: Pasal 69 UU ASN
Jenis Kompetensi ASN & Jenis Diklat
Teknis
PIM
Fungsi-
onal

14. Jenis & Rincian Kompetensi
JenjangJabatan
Jenjang Jabatan & Kompetensi ASN

15. UU ASN
Kompetensi Diklat
Jabatan
Konvergensi
3 Variabel

16. Teknis
• Analisis kebijakan;
• Pengembangan
inovasi;
• Komunikasi efektif,
kolaborasi & pengem-
bangan kerjasama;
• Jaminan kualitas;
• Mengelola konflik;
• Penguasaan & peman-
faatan teknologi
informasi.
Manajerial
• Kepemimpinan;
• Berpikir strategis &
visioner;
• Pelayanan prima;
• Pengambilan keputusan;
• Memimpin & mengelola
perubahan;
• Manajemen kinerja;
• Pemberdayaan staf/
masyarakat;
• Pengembangan
organisasi.
Sosio-
Kultural
• Sistem integritas &
manajemen diri;
• Keteladanan dan
kepeloporan;
• Membangun budaya
organisasi;
• Membangun
karakter, kepribadian
& nasionalisme
pelayan publik.
Mendefinisikan Kompetensi ASN

17. Level Kompetensi Teknis utk JPT & JA
Kompetensi Teknis
Jenjang JPT Jenjang JA
JPT
Utama
JPT
Madya
JPT
Pratama Administrasi Pengawas Pelaksana
Analisis kebijakan
Pengembangan inovasi
Komunikasi efektif,
kolaborasi & pengem-
bangan kerjasama
Jaminan kualitas
Mengelola konflik
Penguasaan &
pemanfaatan teknologi
informasi

18. Level Kompetensi Manajerial JPT & JA
Kompetensi Manajerial
Jenjang JPT Jenjang JA
JPT
Utama
JPT
Madya
JPT
Pratama Administrasi Pengawas Pelaksana
Kepemimpinan
Berpikir strategis &
visioner
Pelayanan prima
Pengambilan keputusan
Memimpin & mengelola
perubahan
Manajemen kinerja
Pemberdayaan staf/
masyarakat
Pengembangan
organisasi

19. Level Kompetensi Sosio-Kultual JPT & JA
Kompetensi Sosio-
Kultural
Jenjang JPT Jenjang JA
JPT
Utama
JPT
Madya
JPT
Pratama Administrasi Pengawas Pelaksana
Sistem integritas &
manajemen diri
Keteladanan dan
kepeloporan
Membangun budaya
organisasi
Membangun karakter,
kepribadian &
nasionalisme pelayan
publik

20. Bobot / Durasi Diklat untuk @ Kompetensi
Kompetensi Teknis Durasi
Analisis kebijakan;
Pengembangan inovasi
Komunikasi efektif,
kolaborasi & pengem-
bangan kerjasama
Jaminan kualitas
Mengelola konflik.
Penguasaan &
pemanfaatan teknologi
informasi.
Kompetensi Manajerial Durasi
Kepemimpinan
Berpikir strategis &
visioner
Pelayanan prima
Pengambilan keputusan
Memimpin & mengelola
perubahan
Manajemen kinerja
Pemberdayaan staf/
masyarakat
Pengembangan
organisasi
Kompetensi Sosio-
Kultural Durasi
Sistem integritas &
manajemen diri;
Keteladanan dan
kepeloporan
Membangun budaya
organisasi
Membangun karakter,
kepribadian &
nasionalisme pelayan
publik.

21. BagianBagianBagianBagian 3333
Pendekatan Dalam Merumuskan
Desain Baru Diklat (Teknis)

22. 1. Masalah yg Dihadapi / Ingin Dipecahkan
Masalah
• Pelayanan
berbelit, high-cost,
tidak responsif.
Kebutuhan
Kompetensi
• Analisis tatalaksana
pelayanan;
• Spesialisasi pengelola
pengaduan;
• Evaluator SOP, SP, dan
SPM.

23. 1. Masalah yg Dihadapi / Ingin Dipecahkan
• Ketahanan
pangan lemah,
ketergantungan
komoditi dari LN
masih tinggi, dll.
• Analisis kebijakan
pertanian;
• Sistem penyelia
pendamping petani;
• Pengawasan logistik.
• Daya saing
bangsa yg
rendah.
• Analisis investasi;
• Quality guarantor
produk lokal;
• Sistem penyelia
pendamping UKM.

24. 1. Masalah yg Dihadapi / Ingin Dipecahkan
• Korupsi,
penyalahgunaan
wewenang, dan
pelanggaran
hukum tinggi.
• Analis kontrak/
perjanjian kerja;
• Spesialis ajudikasi/
resolusi konflik;
• Penyuluh hukum
administrasi.
• Kerusakan &
degradasi
lingkungan hidup.
• Analis tata ruang;
• Inspektur AMDAL;
• Penyelia mutu
lingkungan;

25. 2. Tujuan Strategis yg Ingin Dicapai

26. Penutup
Instansi Teknis perlu segera menentukan kebijakan
untuk mereformasi diklat teknis terkait Tusinya
masing-masing.
Jenis Diklat Teknis, Durasi, Metode, Materi, dan
Sasaran Kompetensi dari model Diklat Teknis yang
baru sangat mungkin jauh berbeda dari model lama.
Model reformasi Diklat Kepemimpinan bisa diadopsi
dalam hal prinsip-prinsipnya.
Inovasi Diklat juga bisa dilakukan para level mikro
seperti waktu & tempat diklat, dll.

27. DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan padapadapadapada KonsinyasiKonsinyasiKonsinyasiKonsinyasi PengembanganPengembanganPengembanganPengembangan DesainDesainDesainDesain
DiklatDiklatDiklatDiklat TeknisTeknisTeknisTeknis PendidikanPendidikanPendidikanPendidikan,,,,
BadanBadanBadanBadan LitbangLitbangLitbangLitbang dandandandan DiklatDiklatDiklatDiklat KementerianKementerianKementerianKementerian Agama,Agama,Agama,Agama,
Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16Bogor, 16 AgustusAgustusAgustusAgustus 2014201420142014