Materi Ceramah Diklat Kepemimpinan Tingkat III Makassar, 2 Juli 2012

1. Materi Ceramah Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Makassar, 2 Juli 2012

2. • Mengapa Etika & Integritas?;
• Etika dalam Kerangka RUU Etika
Penyelenggara Negara;
• Pembangunan Integritas Aparatur.

3. Mengapa Etika & Integritas?

5. • Corruption Perception Index: 2007 (2,3), 2008
(2,6), 2009 (2,8), 2010 (2,8) dan 2011 (3,0);
• Integritas Sektor Publik: 2007 (5,53); 2008 (6,84); 2009
(6,50); 2010 (5,42); 2011 (6,31);
• PERC – 2011 (9,27)  menempatkan Indonesia di
peringkat I sbg negara terkorup dari 16 negara Asia
Pasifik yg menjadi tujuan investasi;
• Human Development Index: 2008 (0,588); 2009 (0,593);
2010 (0,600); dan 2011 (0,617);
• Doing Business (pengukuran kemudahan berusaha) 
Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara.

8. Peringkat Nasional Integritas
Sektor Publik 2010 (KPK, 2011)

10. Etika Dalam Kerangka RUU
Etika Penyelenggara Negara

11. Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral &
prinsip-prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah
peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu
aksi personal dalam situasi khusus
(http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-
kebijakan-dan-hukum-media).
Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara
tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan
keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana
manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh
bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai
dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa
yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi
profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar
atau salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus
dihindari (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-
dalam-etika-profesi).

12. Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual
morality and society's norm of what is "good or bad", "right or
wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right
or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to
which an individual or enterprise adheres, and the
responsibilities and restrictions that are to be observed. A code
of practice is a set of guidelines issued by a professional or
service organization, to which the members agree to comply.
(http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethi
cs_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).
A code of ethics expresses fundamental principles that provide
guidance in cases where no specific rule is in place or where
matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct
will be consistent with the primary code of ethics, however, it
will provide much more specific guidance
(http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and-
code-conduct).

13. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary: 1) a set of moral
principles or values; 2) the principle of conduct governing an
individual or a group; 3) a guiding philosophy; 4) a
consciousness of moral importance.
Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1) Ilmu tentang apa yg baik dan
apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; 2)
Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai
mengenai benar & salah yg dianut suatu golongan/masyarakat.
Bertens (dalam Keban, 2004): 1) Nilai dan norma moral sebagai
pedoman tingkah laku seseorang atau kelompok atau disebut
sebagai sistem nilai; 2) Kumpulan asas atau nilai moral yg
disebut sebagai kode etik; 3) Ilmu tentang yg baik atau buruk
atau dikenal sebagai filsafat moral.
Cooper (dalam Frederickson, 1997: 160): values are the soul of
public administration (nilai-nilai etika adalah jiwa atau nyawa
dari administrasi negara).

14. (Salomon R.C, 1984)
1. Prinsip Keindahan (Beauty);
2. Prinsip Persamaan (Equality);
3. Prinsip Kebaikan (Goodness);
4. Prinsip Keadilan (Justice);
5. Prinsip Kebebasan (Liberty);
6. Prinsip Kebenaran (Truth).

15. Tingkatan Budaya Aturan
Hukum Khusus
Fisik (Rechts) (Wet/Rules)
Norma
Sosi (Norms)
al
Nilai In Concreto
(Values
)
Idiil
In Abstracto

16. Government ethics, when properly enforced:
• can be a valuable means for protecting against
government waste and ensuring effective public
administration;
• can prohibit many of the activities that lead to
waste, including theft by public officials and use of
government property for private gain;
• can also address issues such as bribery and conflicts
of interest; activities that can lead public officials to
sacrifice the public interest in the administration of
programs and services for private gain and benefit.
http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

17. 1. Theft & Fraud by Public Officials;
(pencurian dan penipuan oleh pejabat publik)
2. Improper Use of Government Property;
(penggunaan barang milik pemerintah yg tidak semestinya)
3. Bribery & Influence Peddling;
(penyuapan dan “menjual” pengaruh)
4. Conflict of Interest & Self-dealing;
(benturan kepentingan dan traksaksi diluar sistem)
5. Divulging Confidential Information;
(membocorkan informasi rahasia)
6. Improper Conduct Post-Employment;
(perilaku yang tidak pantas/tidak semestinya pasca jabatan)
7. Immoral Conduct by Public Officials.
(perilaku tidak bermoral/asusila oleh pejabat publik)
http://www.mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates

18. Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, UN.

19. 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi
di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di
bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana
dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan
tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan .
2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber
etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga
melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran
hukum, dan pelanggaran HAM  Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk
merumuskan etika kehidupan berbangsa.
3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa:
etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut
menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.

20. 4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN  Membentuk
Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu
percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan
korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!
Judul RUU yang benar apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU
Etika Pemerintahan?
Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup
eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical
conduct for the executive branch; Ensures transparency in government
through financial disclosure; Educates executive branch employees;
Promotes good governance. http://www.oge.gov/
Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkan
disusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.

21. (Tap MPR No. VI/2001)
1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber
dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam
kehidupan berbangsa.
2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan
kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos
kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung
jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga
bangsa.
3. Dimensi Etika:
 Etika Sosial dan Budaya
 Etika Politik dan Pemerintahan
 Etika Ekonomi dan Bisnis
 Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
 Etika Keilmuan
 Etika Lingkungan

22. • Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan
negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan
pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin
negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
• Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek
pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan
menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan
budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti
yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan
intelektual, kematangan emosional dan spritual, serta amal
kebijakan.
• Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan
keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai
etika dan akhlak mulia, baik pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

23. • Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut
menggunakan pendekatan agama dan budaya.
• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan
melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak
melalui cara indoktrinasi.
• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan
berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi
etika kehidupan berbangsa.
• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi
hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan
profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan
berbangsa.
• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan
berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada
Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

24. Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004
Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara
Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi
Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat
Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri
Etika Keilmuan Etika Sesama PNS
Etika Lingkungan
Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib
bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri
sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Bgmn hubungan Tap VI/2001, PP 42/2004 & RUU EPN?

25. Integritas & Pembangunan
Integritas Aparatur

26. • Understand what character and Integrity are. The
definitions of these words are often stretched or
misrepresented. Learn what they truly mean.
– Character is the sum of qualities show up in a person or
group, moral or ethical strength, and the description of a
person's attributes, traits and abilities. Character is who you
are. It defines you and guides your actions, hopefully in a
positive way.
– Integrity is steadfast adherence to a strict moral or ethical
code, being unimpaired, sound, whole and undivided;
completeness.
– Integrity can be summed up simply as doing the right thing
for the right reason even when no one is watching.
http://www.wikihow.com/Build-Character-Through-Integrity

27. • Choose a set of rules, morals, or principles that you believe will
lead to a happy, satisfying, and righteous life, as well as a better
world. You can subscribe to the ethics of a particular religion, or
you can develop your own, based on your experiences.
• Look at the choices you've made in your past, and observe how
much you have or haven't lived by those principles. Don't waste
time feeling regretful or guilty. Remember that "...until a person
can say deeply and honestly, I am what I am today because of
the choices I made yesterday, that person cannot say, I choose
otherwise." -Stephen R. Covey.
• Decide what you must change in your behavior to align your life
more closely to what you believe.
• Be conscious every day of the decisions you make, however big
or small, and how close they bring you to being the person you
really want to become.

28. 1. Identify aspects of your behavior that require change. Reflect on your
interactions with others in the workplace, at home and in social situations to
determine specific areas in need of improvement. For example, if you are late
for work every day and feel guilty about creating excuses for this behavior, this
may be an opportunity to develop greater personal integrity.
2. Determine your reasons for not behaving with greater personal integrity. For
example, you may be pushing unpleasant work tasks on to other employees
instead of being honest with your boss about your inability to do the tasks. You
may be afraid to admit to yourself or to your boss that you do not possess the
right skills or that the job is not the right fit for you.
3. Face the obstacles that cause you to lie or violate your moral code. This might
involve finding a more suitable job, facing your fears about how others may
perceive you and/or seeking out counseling to address emotional challenges
and insecurities.
4. Practice truthfulness. Consider all of the relationships at home and work that
will benefit from greater truthfulness. For example, if managing a team of
employees, be honest and direct with each individual about your expectations
and employee performance. Avoid backbiting or gossiping.
http://www.wikihow.com/Develop-Personal-Integrity

29. 5. Make a list of tasks and behaviors in which you will become more trustworthy.
The list might range from basic tasks, such as taking out the trash as promised
to repaying large sums of money in a timely manner.
6. Respect the property of others. Consider any complaints you may have
received in the past about using another person's belongings, parking in
someone else's parking spot or littering on another person's property. Make a
concerted effort to respect other people's belongings.
7. Listen to and respect the opinions and decisions of others. Part of possessing
personal integrity is acknowledging the human rights of others. Respecting
diverse thoughts and decisions is a sign of open-mindedness and integrity.
8. Help others in need. If you are in a position to contribute to the development of
others or help them to do something they cannot accomplish on their
own, make an effort to assist.
9. Assess your progress. Developing personal integrity is a trial and error process
that requires persistent effort. Ask yourself on a daily or weekly basis if you are
making progress.
10. Enlist the help of others. Colleagues, relatives and friends who know you well
and have your best interest at heart can assist your progress by providing
objective feedback on a daily basis about the personal changes you are making.

31. • Zona Integritas (ZI) adalah sebutan/predikat yg
diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yg
pimpinannya & jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yg bersih
dan melayani;
• Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah
sebutan/predikat yg diberikan kepada suatu unit
kerja pada ZI yg memenuhi syarat indikator mutlak
dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional
di antara 80 dan 90;
• Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
adalah sebutan/predikat yg diberikan kepada suatu
unit kerja pada ZI yg memenuhi syarat indikator
mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator
operasional 90 atau lebih.

33. • Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda adalah Opini
Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat
pengajuan calon WBK .
• Indikator Mutlak pada tingkat Unit/Satuan Kerja:
– nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
– nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian
Kementerian PAN dan RB;
– jumlah maksimum kerugian negara (KN) yg belum diselesaikan (%)
berdasarkan penilaian BPK;
– jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;
– persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahangunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian;
– persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yg tidak diselesaikan
berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
– persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman karena tindak
pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

34. • Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
• LHKPN;
• Akuntabilitas Kinerja;
• Laporan Keuangan;
• Kode Etik;
• Sistem Perlindungan Pelapor (whistle blower system);
• Pprogram Pengendalian Gratifikasi;
• Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (conflict of
interest);
• Program Inisiatif Anti Korupsi;
• Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (post employment
policy);
• Pelaporan Transaksi Keuangan yg Tidak Wajar oleh
PPATK.

35. • Promosi Jabatan Secara Terbuka;
• Rekruitment Secara Terbuka;
• Mekanisme Pengaduan Masyarakat
• E-procurement;
• Pengukuran Kinerja Individu;
• Keterbukaan Informasi Publik.

36. • Terhadap Unit Kerja (untuk
mempersempit kesempatan)
– perbaikan sistem & prosedur;
– perbaikan sarana;
– penghargaan berupa percepatan
kenaikan
pangkat, renumerasi, dsb.
Unit Kerja
• Terhadap Pegawai (untuk
meluruskan niat) berpredikat
– pelatihan Anti Korupsi dengan WBK
tujuan membangun Integritas PNS
dengan metode yg efektif.
 Pemantau independen (ditunjuk
oleh Panitia Seleksi – KemenPAN
dan RB)
 Masyarakat.