Dokumen ini membahas tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang dirancang untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan ikan di Indonesia. SLIN dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan, memperluas konektivitas antara sentra produksi dan pemasaran, serta meningkatkan efisiensi rantai pasokan ikan. Dokumen ini menganalisis komponen, strategi, aktor, dan isu-isu terkait

1. Sistem Logistik Ikan Nasional
Togar M. Simatupang
Sekolah Bisnis dan Manajemen
Institut Teknologi Bandung
24 Maret 2016
Materi dipersiapkan untuk diskusi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

2. Kilasan
• Pengantar
• Sistem Logistik Ikan Nasional
• Analisis Sistem
• Analisis Kesenjangan
• Rekomendasi
2

3. Pengantar
• Pengembangan sektor kelautan dan perikanan mencakup
rantai aliran ikan mulai dari sumber sampai kepada tangan
pembeli.
• Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan
pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
• Sistem Logistik Ikan Nasional menjawab kebutuhan akan
sistem pendukung aliran ikan dari sumber sampai daerah
tujuan.
• Perlu suatu analisis sistem terhadap SLIN yang telah
dicanangkan oleh Pemerintah.
• Paparan ini mencoba menghadirkan suatu analisis sistem
terhadap SLIN dan menyampaikan beberapa rekomendasi.
3

4. Sistem Logistik Ikan Nasional
4

5. Pertimbangan
Perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan
ketahanan pangan nasional perlu adanya
jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan
keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi
ikan dan industri pengolahan ikan.
Pemenuhan konsumsi ikan dan industri
pengolahan ikan perlu adanya jaminan
terhadap pengadaan, penyimpanan,
transportasi, dan distribusi ikan dan produk
perikanan, serta bahan dan alat produksi
melalui Sistem Logistik Ikan Nasional.
5

6. Susunan Permen KP No. 5/PERMEN-KP/2014
tentang Sistem Logistik Ikan Nasional
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
KOMPONEN DAN
PENDEKATAN
BAB III STRATEGI
BAB IV
PELAKSANAAN
BAB V
PENGELOLAAN
BAB VI
PEMBINAAN
BAB VII
PENGAWASAN
BAB VIII
KETENTUAN
LAIN-LAIN
BAB IX
KETENTUAN
PENUTUP
6

7. Pengertian
• Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya
disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai
pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan
alat produksi, serta informasi mulai dari
pengadaan, penyimpanan, sampai dengan
distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan
untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi
sistem produksi perikanan hulu-hilir,
pengendalian disparitas harga, serta untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
7

8. Tujuan SLIN
Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi
dan pemasaran perikanan nasional.
Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra
produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara
efisien.
Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan,
bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai
dengan hilir.
1. Peningkatan kapasitas
dan stabilitasi
2. Perluasan kovektivitas
3. Peningkatan efisiensi
8

9. Komponen SLIN
Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi
9

10. Pendekatan SLIN
Komoditas
unggulan
Wilayah/kawasan
Konektivitas
10

11. Strategi SLIN
Pengelolaan produksi dan pemasaran
Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM
Pemanfaatan dan pengembangan TIK
Pengembangan jasa logistik
Pengembangan kelembagaan
11

12. Peran Kementerian
a. Strategi pengelolaan produksi dan pemasaran
b. Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
c. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi, pemasaran dan logistik perikanan; dan
b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang produksi, pemasaran, dan logistik di bidang perikanan
d. Strategi pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
a. penyediaan dan desiminasi informasi produksi dan pemasaran, berupa antara lain jumlah, jenis, harga, waktu
ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara waktu
nyata; dan
b. pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional yang terpadu dan handal.
e. Strategi pengembangan jasa logistik
f. Strategi pengembangan kelembagaan
a. pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan SLIN di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan dan
pusat distribusi;
b. percepatan pembentukan kelembagaan SLIN oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
c. mendorong penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa logistik perikanan swasta.
12

13. Peran Provinsi
a. Mengoordinasikan ketersediaan ikan di pusat produksi dan/atau pusat pengumpulan atau pusat
distribusi;
b. Mengoordinasikan pasokan dan permintaan yang disesuaikan dengan karakteristik produksi hasil
perikanan;
c. Memberikan insentif bagi pelaku usaha perikanan dan penyedia jasa logistik di bidang perikanan;
d. Melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
e. Mempromosikan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif;
f. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran;
g. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan logistik di bidang perikanan;
h. Mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional dengan kegiatan yang
meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan
informasi produksi dan pemasaran, antara lain berupa jumlah, jenis, harga, waktu ketersediaan
dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi secara
waktu nyata;
i. Membentuk kelembagaan SLIN; dan
j. Melakukan sosialisasi tentang SLIN.
13

14. Peran Kabupaten/Kota
a. Mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha
pengolahan;
b. Menyediakan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran;
c. Melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
d. Mendorong peningkatan ketersediaan ikan di daerah penyangga pusat produksi dan/atau
pusat pengumpulan;
e. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
f. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan logistik di bidang perikanan;
g. Mengembangkan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional dengan kegiatan yang
meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan
menyebarkan informasi produksi dan pemasaran, antara lain berupa jumlah, jenis, harga,
waktu ketersediaan dan permintaan, jasa pengangkutan ikan dan produk perikanan, bahan
dan alat produksi secara waktu nyata;
h. Mengembangkan jaringan layanan penyedia jasa logistik di bidang perikanan;
i. Memberikan insentif bagi pelaku usaha dan penyedia jasa logistik di bidang perikanan;
j. Membentuk kelembagaan SLIN; dan
k. Melakukan sosialisasi tentang SLIN.
14

15. Peran Pelaku Usaha
a. Penyediaan dan penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang
lebih efisien dan efektif;
b. Penyediaan ikan dan produk perikanan untuk kebutuhan konsumsi
maupun industri pengolahan secara berkelanjutan
c. Penyediaan bahan dan alat produksi, serta bahan dan alat pemasaran
secara berkelanjutan;
d. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
e. Pengoperasian sarana dan prasarana penyimpanan, transportasi, serta
distribusi;
f. Penyelenggaraan jasa pengangkutan secara reguler dan efisien;
g. Stabilisasi harga ikan dan produk perikanan;
h. Stabilisasi harga alat dan bahan produksi di bidang perikanan.
15

16. Operasionalisasi pengelolaan SLIN
Pusat
Produksi
Pusat
Pengumpulan
Pusat
Distribusi
Lokasi Pengelolaan SLIN:
Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran
Fungsi Operator Utama:
Operator Pendukung:
Nelayan; Pembudidaya Ikan; Pedagang Pengumpul; dan
Penyedia jasa logistik
Distributor; Pengolah Ikan;
Perusahaan Pengolahan Ikan; Pemasar/Pengecer;
Penyedia Jasa Logistik
16

17. Kelompok Kerja Pengeloaan SLIN
• Perumusan pedoman, pengoordinasian, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan SLIN pada tingkat pusat dilakukan
oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri.
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN di tingkat
provinsi dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh
gubernur.
• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN di tingkat
kabupaten/kota dilakukan oleh kelompok kerja yang
dibentuk oleh bupati/wali kota.
• Gubernur dan bupati/wali kota melaporkan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SLIN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri secara berkala
setiap akhir bulan Juni dan Desember.
17

18. Analisis Sistem
18

19. Kerangka Analisis SistemInput
• Kebijakan
SLIN
• Dinamika
Aktor
TataKelola
• Proses
Interaksi
• Integrasi
Keluaran
• Indikator
• Evaluasi
Sistem adalah himpunan para aktor yang saling berinteraksi berdasarkan tata kelola untuk merancang
dan melaksanakan SLIN dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19

20. Hirarki Rancangan SLIN
Strategi Utama
Pengelolaan Produksi
dan Pemasaran
Pengembangansarana
dan prasarana
Pengembanganiptek
dan SDM
Pemanfaatan dan
pengembangan TIK
Pengembanganjasa
logistik
Pengembangan
kelembagaan
Pendekatan SLIN
Komoditas Unggulan Wilayah/Kawasan Konektivitas
Tujuan SLIN
Kapasitas dan Stabilisasi Sistem Produksi dan
Pemasaran
Integrasi antara Sentra Produksi Hulu, Produksi
Hilir, dan Pemasaran
Efisiensi Manajemen Rantai Pasokan Ikan, Bahan
dan Alat Produksi, serta Informasi
Inisiatif Strategis: Jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan
Pemenuhan Konsumsi Ikan Pemenuhan Industri Pengolahan Ikan
20

21. Konfigurasi SLIN
Keberhasilan SLIN tergantung pada komitmen
pemangku kepentingan (terutama Pemerintah), tata
kelola (governansi), dan kompetensi para aktor.
Govenansi menjadi kunci dalam berfungsinya SLIN
melalui fasilitasi para aktor dalam merancang dan
menjalankan sistem rantai pasok ikan sehingga dapat
menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan
keberlanjutan pangan ikan.
Status Sistem
Logistik
Aktor dan
Interaksi
Tujuan dan
Kebijakan
Pengembangan
Sumberdaya
(invetasi dan
pelatihan)
Governansi
Pembiayaan
Jaminan
ketersediaan,
keterjangkauan, dan
keberlanjutan
Pemenuhan
konsumsi ikan dan
industri pengolahan
ikan
1. Peningkatan kapasitas
dan stabilitasi
2. Perluasan konektivitas
3. Peningkatan efisiensi
Pembagian Keuntungan
yang Berkeadilan
Pembelajaran dengan
perbaikan terus menerus
Input Fungsi Hasil
SLIN dirancang untuk memenuhi
maksudnya, tujuan para aktor,
dan tujuan pangan nasional.
21

22. Tata Kelola SLIN
Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi
Komponen SLIN
Aktor SLIN
Strategi SLIN
Pengelolaan
produksi dan
pemasaran
Pengembangan
sarana dan
prasarana
Pengembanganiptek
dan SDM
Pemanfaatandan
pengembangan TIK
Pengembanganjasa
logistik
Pengembangan
kelembagaan
Kementerian KP
Provinsi
Kabupaten/Kota
Pelaku
(pedoman, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi)
22

23. Isu-Isu SLIN
Ciri SLIN Isu-isu
Kesejahteraan aktor Kebanyakan nelayan bekerja sebagai buruh, belum banyak
penyerapan tenaga kerja pada pengolahan, pengepakan, dan
pengeceran
Pola rantai pasok Panjang dengan banyak pedagang antara
Ketersediaan ikan Tidak ada stok yang stabil, ikan mentah sering belum diawetkan,
diolah, atau diberikan merek, serta kurang memperhatikan
kandungan gizi
Kelembagaan Lemahnya modal sosial untuk bekerjasama dalam membangun
sistem, partisipasi biasanya dari atas ke bawah, lemahnya
akuntabilitas, belum jelas kewenangan kementerian dan
pemerintah daerah
Gonjangan Cuaca atau musiman, harga jual, biaya saprodi dan pakan, dan
hambatan perdagangan
Lingkungan hidup Kerusakan ekosistem, penangkapan berlebih, berkurangnya
keanekaragaman biota
Keamanan ikan Belum adanya penjaminan keamanan
23

24. Intervensi berupa program
• Program adalah tindakan melakukan perbaikan tergantung pada
kebutuhan atau target yang memerlukan perubahan.
• Perhatian pada isu-isu kerentanan ketidakstabilan ketersediaan dan harga
• Benturan kepentingan dan pandangan terjadi antar aktor tentang
manfaat, tanggung jawab, keadilan, aturan perdagangan, dan kekuasaan.
• Pertanyaan:
– Siapa yang memutuskan sasaran yang hendak dicapai? Apakah perlu
persetujuan bersama? Mana yang diarahkan oleh Pemerintah dan mana yang
datang dari inisiatif akar rumput?
– Siapa yang perlu terlibat dan bertekad dalam mencapai tujuan SLIN?
– Bagaimana dengan isu governansi?
• Kewenangan
• Tanggung jawab
• Transparansi
• Akuntabilitas
24

25. Status Rantai Pasok (1)
• Pengembangan SLIN tergantung pada status rantai pasok yang menunjukkan sejauh mana para aktor bekerjasama dalam
menjalankan suatu sistem rantai pasok dalam mengantarkan ikan ke masyarakat maupun industri.
• Status rantai pasok diukur melalui:
– Tingkat keterhubungan fungsi logistik: terpecah (fragmented)atau terkoneksi (connected)
– Tingkat kerjasama di antara para aktor: rendah atau tinggi
• Tingkat kerjasama antar aktor dan keterhubungan rantai pasok membentuk status tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk
melakukan intervensi program.
• Ada dua jenis intervensi:
– Program penguatan logistik (logistics improvement program) adalah intervensi dengan target yang jelas pada segmen tertentu
sepanjang rantai pasok ikan untuk menghilanganhambatan atau sumbatan (debottlenecking). Program penguatan ini dilaksanakan
oleh salah satu aktor atau pihak ketiga yang diarahkan dan diawasi oleh Pemerintah.
– Program keterpaduan logistics (logistics integration program) adalah intervensi yang menyeluruh mulai dari hulu ke hilir dalam
memenuhi kebutuhan pasar. Program keterpaduan ini merupakan proses menghubungkan fungsi logistik di dalam dan antar aktor
(organisasi) untuk memecahkan masalah bersama, membangun komitmen membentuk visi bersama, dan menggunakan
sumberdaya dan inovasi untuk mencapai tujuan SLIN.
• Gambar berikut ini adalah representasi program penguatan dan program keterpaduan.
Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran
PENGUATAN
KETERPADUAN RANTAI PASOK TERPADU: Pencocokan Permintaan dan Pasokan
Program A? Program B? Program C? Program D?
FUNGSI
25

26. Status Rantai Pasok (2)TingkatKerjasamaAntarAktor
Tingkat Keterhubungan Fungsi Logistik
Tinggi
Rendah
Terpecah Terkoneksi
Program
Penguatan
Program
Penguatan dan
Keterpaduan
Program
Penguatan dan
Keterpaduan
Program
Keterpaduan
26

27. Perubahan melalui program
• Membutuhkan persiapan dan tahapan transisi yang terkait dengan
jendela kesempatan
• Persiapan memerlukan: pengetahuan, jejaring, dan kepemimoinan
• Menjalankan transisi memerlukan keluwesan dan interaksi antar
tim
• Tidak bisa mengandaikan bahwa program selalu mencapai
sasarannya
– Misalnya produktivitas meningkat tetapi dengan berkurangnya
sumberdaya kelautan dan perikanan
– Ketersediaan ikan meningkat membuat harga turun
• Program dapat bersifat atas bawah (unggulan) atau akar rumput
(andalan):
– Target dengan jumlah x program unggulan pada tahun 2017
– Target dengan jumlah y program andalan pada tahun 2017
27

28. Hirarki Program
Tingkat
Kewenangan
Kementerian
Provinsi
Implementasi
Lokal
Kabupaten
atau Kota
SLIN
Produksi dan
Pemasaran Sarana dan
PrasaranaIptek dan SDM
Pemanfaatan
TIK
Jasa Logistik
Pengembangan
Kelembagaan
Agen Pemerintah, Industri, LSM,
Komunitas
Umpan BalikPenyelarasan
Prioritas
nasional,
pengarahan,
solialisasi,
pedoman,
pemantauan
dan evaluasi
Partisipasi,
proposal,
pelaporan,
dan data
28

29. Program Unggulan:
Prakarsa pemerintah
• Rantai pasok terpadu dari hulu ke hilir
– Signifikan meningkatkan ketersediaan ikan
– Pembangunan berbasis kawasan
• Akses pasar dan jaminan penyerapan pasar
• Pengurangan ketidakpastian harga
• Pemahaman yang jelas tentang manfaat dan
ongkos inovasi
• Kemitraan swasta dan pemerintah untuk
memperbaiki efektivitas dan efisiensi SLIN
29

30. Program Unggulan
30

31. Program Andalan:
Kesempatan Berpartisipasi Dari Akar Rumput
• Prioritas pada kedaulatan ikan
• Mekanisme bekerjasama dengan kerelaan bukan paksaan
– Proposal program dan analisis kelayakan
• Potensi manfaat
• Kebutuhan biaya dan pilihan pengembalian biaya (cost recovery) dan insentif
lainnya
• Alih teknologi
• Pengembangan kapasitas
– Rembug dan konsultasi
– Rencana tindak
– Kontrak kinerja
– Implementasi, pemantauan, dan evaluasi
• Proposal program melibatkan pokja, tim pakar, dan pemerintah.
31

32. Analisis Kesenjangan
32

33. Sasaran Pokok RPJM 2015-2019
Sasaran Pokok/Indikator Garis dasar 2014 Sasaran 2019
EKONOMI MAKRO
• Pertumbuhan ekonomi 5,5% 6-8%
• Penurunan kemiskinan 11,25% Maret 2014 5-6%
KETAHANAN PANGAN
• Produksi ikan (di luar
rumput laut)
12,4 juta ton 18,7 juta ton
PEMBANGUNAN KELAUTAN
• Peningkatan kesejahteraan
masyarakat di pulau-pulau
kecil terluar
5 pulau 31 pulau
• Peningkatan dan
pengembangan jumlah
kapal perintis
15 unit 75 unit
• Luas kawasan konservasi
laut
15,7 juta ha 20 juta ha
33

34. Sistem Logistik Ikan
Sistem Ikan
Internasional
(subsidi, standar, harga)
Sistem Ikan
Nasional
(harga, standar, pasokan)
Sistem Ikan Provinsi
(permintaan, pasokan)
Sistem Ikan
Kabupaten/Kota
(permintaan, pasokan)
Sistem Ikan
Komunitas
(permintaan, pasar)
Sasaran produksi ikan nasional
2019 = 18,7 juta ton?
34

35. Rekomendasi
35

36. Manajemen Rantai Pasok Ikan
Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran
Konservasi
Keanekaragaman
Lisensi Penangkapan
Bertanggungjawab Peraturan
Perdagangan
Standar Produk Ikan
Laut Pelabelan Eko
Rantai Dingin Simpan
dan Angkut
Kemampulacakan
36

37. Sasaran dan Portofolio Program
SASARAN
Stabilitasi
Pasokan dan
Harga
Pemenuhan
Kapasitas
Angkut
Kelancaran,
Akurasi, dan
Efisiensi
2. Perluasan
konektivitas
antara sentra
produksi dan
pemasaran
TUJUAN
1. Peningkatan
kapasitas dan
stabilitasi
pasokan dan
harga
3. Peningkatan efisiensi
manajemen rantai
pasok ikan
PROGRAM Penguatan
(improvement program)
PROGRAM Keterpaduan
(integration program)
Kecepatan,
daya saing,
dan efisiensi
• Pengembangan pasar dan
informasi pasar
• Penambahan kapal
• Penambahan pelabuhan
• Gudang berpendingin
• Transportasi terpadu antar
moda
• Sistem penciptaan nilai antara
produsen dan pasar
• Kemitraan Swasta dan
Pemerintah untuk pembiayaan
infrastruktur
• Rantai dingin terpadu
• Sistem Stok nasional
• Sistem informasi pasar dan
produksi
• Penambahan rute perintis
• Penambahan pelabuhan kargo
• Modernisasi dan revitalisasi
pelabuhan dan terminal
• Penambahan jalan darat
• Sertifikasi
• Lisensi bertanggungjawab
• Konservasi keanekaragaman
• Permodalan Usaha
• Kemampulacakan
• Kewirausahaan Rantai Pasok
• Perbaikan sistem logistik ikan
segar
37

38. Terima Kasih
38