Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Andere mochten auch (7)
Ähnlich wie INOVASI PEMERINTAHAN
Ähnlich wie INOVASI PEMERINTAHAN (20)
INOVASI PEMERINTAHAN
- 1. Model Transformasional Inovasi Kepemerintahan Dalam Pelayanan Publik mel NEW MANAGEMENT PUBLIC POST NEW MANAGEMENT PUBLIC MELALU PENDEKATAN Thomas Bustomi Fisip UNPAS, Mei 2013
- 2. Pusat Propinsi Kab/Kota Sebelum UU Baru > Perubahan Kewenangan dan tanggungjawab Sesudah
- 3. Sebelumnya Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Klien Kebijakan pelaksana Sesudah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Klien Kebijakan Umum Kebijakan lokal dan pelaksana
- 4. Sebagai satu kesatuan otonomi, daerah: Menyelesaikan siklus manajemen secara penuh Mengelola tugas pemerintahan lebih otonom daripada sebelumnya Hasilnya • Lebih memikirkan diri sendiri • Proteksi kepentingan sendiri • Euphoria otonomi
- 5. Kondisi Ketiga Area perkotaan lebih kecil dari daerah administratif Kab. A Kab. C Kota B Kab. A Kab. C Kab. A Kab. C Kota B Area Perkotaan Sama dengan Daerah administratif Area Perkotaan Lebih besar dari Daerah administratif Kondisi awal Kondisi Kedua Kota B
- 6. Kondisi Ketiga Kab. A Kab. C Kota B Kab. A Kab. C Kab. A Kab C Kota B Lokasi internal prasarana dan sarana perkotaan Lokasi perbatasan Prasarana dan sarana perkotaan Kondisi Awal Kondisi Kedua Kota B
- 7. Kondisi Ketiga Kab. A Kab. C Kota B Meskipun prasarana dan sarana perkotaan berada di wilayah perbatasan, sangat baik jika dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi
- 8. Sesudah Kab. A Kab. C Kota B sebelum Kab. A Kab. C Kota B Daerah Perbatasan Prasarana dan Sarana Perkotaan Tidak ada masalah serius Semuanya bisa dikelola dengan kewenangan pemerintah pusat dan propinsi, karena pemerintah daerah “lemah” Masa awal desentralisasi yang baru, pemerintah daerah beorientasi pada: •Diri sendiri •Proteksi yang berlebihan •Euphoria otonomi
- 9. 9 Sulit untuk mengukur output maupun kualitas pelayanannya Seburuk apapun kinerja pelayanan, pemerintah tidak akan bangkrut Sulit mencegah nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum/ masyarakat yang seharusnya dilayani KELEMAHAN PELAYANAN PUBLIK
- 10. 10 HAMBATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH 1. Role Conflict 2. Role Ambiguity 3. Poor Employee Job Fit 4. Poor Technology Job Fit 5. Inappropriate Suvervisory Control System 6. Lack of Percieved Control 7. Lack of Team Work
- 11. 11 Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi Dapat mengembangkan fungsi instrumental Berwawasan futuristik dan sistemik Berkemampuan dalam mengoptimalkan sumber daya. Pada Level Birokrat/Aparatur, sosok yang hendak diwujudkan guna mendukung Pelayanan Prima adalah :
- 12. 12 1. Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan penerima layanan 2. Perbaikan kualitas pelayanan yang berkesinambungan 3. Manajemen berdasarkan fakta 4. Melibatkan dan memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh 5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia 6. Kepemimpinan yang digerakkan oleh obsesi mutu pelayanan prima 7. Budaya organisasi dengan standar etika dan moral yang tinggi PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN PELAYANAN PRIMA
- 13. 13 1. Pembaharuan pola pikir aparatur tentang manajemen pelayanan prima bagi masyarakat 2. Pengembangan visi dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat 3. Strategi dan pengembangan mutu standar pelayanan prima bagi masyarakat 4. Pengembangan manajemen mutu terpadu dalam pelayanan prima bagi masyarakat 5. Perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan prima 6. Pemahaman tentang identifikasi kebutuhan pelayanan umum dan masyarakat 7. Masalah-masalah yang dihadapi pelayanan prima PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA, berarti memikirkan :
- 14. 14 1. Restrukturisasi organisasi dengan berdasarkan visi peningkatan Pelayanan Publik, 2. Peningkatan kemampuan manjerial, 3. Peningkatan kualitas SDM sesuai tuntutan perwujudan Visi kualitas aparat, 4. Peningkatan sarana dan prasarana. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
- 15. “Prinsip Batang – Cabang – Ranting” PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN WIL. B WIL. C WIL. A PROV KAB/KOTA KEC Nat Port Local Port
- 16. POST NEW MANAGEMENT PUBLIC TRANSFORMATIONAL MODEL GOVERNANCE INNOVATION
- 17. INOVASI Metcalfe (1995) MENGHIMPUN INSTITUSI-INSTITUSI BERBEDA YANG BERKONTRIBUSI, SECARA BERSAMA MAUPUN INDIVIDU PENGEMBANGAN TEKNOLOGI- TEKNOLOGI BARU DAN MENYEDIAKAN KERANGKA KERJA (FRAMEWORK) INOVASI PEMERINTAH MEMBENTUK & MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN PROSES SISTEM INOVASI MERUPAKAN SUATU SISTEM DARI LEMBAGA-LEMBAGA YANG SALING BERKAITAN UNTUK MENCIPTAKAN, MENYIMPAN, DAN MENGALIHKAN (MENTRANSFER) PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YANG MENENTUKAN TEKNOLOGI BARU.
- 18. INOVASI Lundvall (1992) SISTEM INOVASI MERUPAKAN ELEMEN DAN HUBUNGAN-HUBUNGAN YANG BERINTERAKSI DALAM MENGHASILKAN DAN MENGGUNAKAN PENGETAHUAN YANG BARU DAN BERMANFAAT SECARA EKONOMI. SISTEM SOSIAL pembelajaran (learning) pencarian (searching) penggalian/ eksplorasi (exploring) ANTARA ORANG/MASYARAKAT DAN REPRODUKSI DARI PENGETAHUAN INDIVIDUAL ATAUPUN KOLEKTIF MELALUI PENGINGATAN (REMEMBERING). INTERAKSI
- 19. ….Inovasi … bahwa pengertian inovasi dalam pemerintahan adalah kemampuan pemimpin daerah untuk membuat sebuah terobosan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Termasuk di antaranya kemampuan marketing dan promosi bagi daerah.
- 22. FAKTOR KRITIS DALAM PENGEMBANGAN INOVASI (Senge, !995) PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN INOVASI PENGEMBANGAN BUDAYA INOVASI PENGEMBANGAN SDM PENGEMBANGAN TIM KERJA & KEMITRAAN PENGEMBANGAN KINERJA INOVASI
- 23. KEUNGGULAN KOMPETISI BERBASIS INOVASI • SHARED • VISION • MENTAL MODEL • TEAM • LEARNING • PERSONAL • MASTERY SYSTEMS THINKING SYSTEMS THINKING SYSTEMS THINKING SYSTEMS THINKING
- 24. • JEJARING POTENSI REINVENTION • SDM • BUDAYA REENGENEERING • PRIVATISASI • PRODUKTIVITAS POST NEW PUBLIC MANAGEMENT INISIATIF BARU KONSEP DAN MODEL GOOD PRATISE SMART PRACTISE BEST PRACTISE WORSE PRACTISE
- 25. INOVASI KONTEMPORER • KEBIJAKAN • ORGANISASI INOVASI KONTEMPORER • MANAJEMEN • STRUKTUR INOVASI KONTEMPORER • BUDAYA ORGANISASI • PERILAKU ORGANISASI Inovasi kontemporer
- 27. GOVERNANCE INNOVATION MODEL MANAGEMENT PUBLIC NEW MANAGEMENT PUBLIC POST NEW MANAGEMENT PUBLIC
- 29. DETERMINANTS OF MODELS OF INNOVATION HIGH INTERNAL AUTONOMY HIGH EXTERNAL AUTONOMY INNOVATION BY INTERNAL IMPOSITION DEVELOPMENT COUNTRIES : MOST COMMON
- 30. DETERMINANTS OF MODELS OF INNOVATION HIGH INTERNAL AUTONOMY LOW EXTERNAL AUTONOMY INNOVATION BY EXTERNAL IMPOSITION DEVELOPMENT COUNTRIES : LESS FREQUENT
- 31. DETERMINANTS OF MODEL INNOVATION LOW INTERNAL AUTONOMY HIGH EXTERNAL AUTONOMY INNOVATION BY TRANSFORMATION DEVELOPMENT COUNTRIES : RARE
- 32. PARADIGMS OF INNOVATION IN DEVELOPING NATIONS PRECOLONIA • INTERNAL IMPOSITION COLONIAL INNOVATION • EXTERNAL IMPOSITION POST COLONIAL DEVELOPMENTAL • MODERNIZATION
- 33. PARADIGMS OF INNOVATION IN DEVELOPING NATIONS CURRENT NEW MANAGEMENT PUBLIC • EXTERNAL IMPOSITION, CROSS- NATIONAL, ADAPTATION POST NEW MANAGEMENT PUBLIC • NETWORKED GOVERNANCE, PARTNERSHIP- IMPOSITION INNOVATION TRANSFORMATIONAL
- 34. …..SAMPAI JUMPA DI LAIN WAKTU SEKIAN TERIMA KASIH