1. LATAR BELAKANG DISUSUNNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008
Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis,
dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu
perkembangan yang terjadi adalah perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya. Dunia
maya juga telah mengubah kebiasaan banyak orang yang
menggunakan internet untuk melakukan berbagai
kegiatan dan juga membuka peluang terjadinya kejahatan
.

2. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu
aturan yang dapat memberikan
kepastian hukum dunia maya di
Indonesia. Maka diterbitkanlah
undang-undang No. 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi
elektronik yang lazim dikenal dengan
istilah ―Undang-Undang ITE‖.

3. MANFAAT KEHADIRAN UNDANG-UNDANG ITE
1. Menjamin kepastian
2. Mendorong
hukum bagi masyarakat
pertumbuhan ekonomi
yang melakukan transaksi
Indonesia;
secara elektronik;
Kehadiran UU No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE)
akan memberikan manfaat,
beberapa diantaranya
3. Sebagai salah satu upaya 4. Melindungi masyarakat
untuk mencegah terjadinya pengguna jasa dengan
kejahatan berbasis memanfaatkan teknologi
teknologi informasi; informasi.

4. KRONOLOGIS UNDANG-UNDANG ITE
UU ITE mulai dirancang yang disusun Ditjen Pos
sejak Maret 2003 oleh dan Telekomunikasi -
Kementerian Negara Departemen Perhubungan
Komunikasi dan Informasi serta Departemen
(Kominfo) dengan nama Perindustrian dan
Rancangan Undang Perdagangan, bekerja
Undang Informasi sama dengan Tim dari
Elektronikdan Transaksi Fakultas Hukum
Elektronik (RUU-IETE). Universitas Padjadjaran
Semula UU ini dinamakan (Unpad) dan Tim
Rancangan Asistensi dari ITB, serta
UndangUndang Informasi Lembaga Kajian Hukum
Komunikasi dan Transaksi dan Teknologi Universitas
Elektronik (RUU IKTE) Indonesia (UI).

5. Pada 5 September, ―Tim Antar
Presiden Susilo Departemen Dalam
Bambang Yudhoyono rangka Pembahasan
melalui surat RUU Antara
Pemerintah dan DPR
No.R./70/Pres/9/200 RI‖ dengan Keputusan
5 menyampaikan Menteri Komunikasi
naskah RUU ini dan Informatika
secara resmi kepada No.83/KEP/M.KOMIN
DPR RI. FO/10/2005 tanggal 24
Bersamaan dengan Oktober 2005 yang
itu, pemerintah kemudian
disempurnakan dengan
melalui Departemen Keputusan Menteri No.:
Komunikasi dan 10/KEP/M.Kominfo/01
Informatika /2007 tanggal 23
membentuk Januari 2007.

6. Tujuan Undang-Undang ITE
Mengembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia.
Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan aktifitas dan efisiensi pelayanan publik
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang
untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang
penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab.
Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

7. Gambaran Umum Undang-Undang ITE
• Yang menjelaskan istilah–istilah
Bab 1 – tentang ketentuan teknologi informasi menurut undang-
umum undang informasi dan transaksi
elektronik.
• Yang menjelaskan tentang landasan
Bab 2 – tentang asas dan pikiran dan tujuan pemanfaatan
tujuan teknologi informasi dan transaksi
elektronik
• Yang menjelaskan sahnya secara
Bab 3 – tentang informasi, hukum penggunaan dokumen dan
dokumen, dan tanda
tanda tangan elektronik sebagai mana
tangan elektronik dokument atau surat berharga.

8. • Menjelaskan tentang individu atau
Bab 4 – tentang lembaga yang berhak mengeluarkan
penyelenggaraa seritfikasi sertifikasi elektronik dan mengatur
elektronik dan sistem ketentuan yang harus di lakukan bagi
elektronik penyelenggara sistem elektronik
• Berisi tentang tata cara
penyelenggaraan transaksi elektronik
Bab 5 - tengtang transaksi
elektronik
• Menjelaskan tentang tata cara
Bab 6 – Tentang nama kepemilikan dan penggunaan nama
domain, hak kekayaan domain
intelektual, dan
perlindungAN HAK pribadi

9. • Menjelaskan tentang pendistribusian
Bab – 7 tentang dan mentransmisikan informasi
perbuatan yang elektronik secara sengaja atau tanpa
hak yang didalamnya memiliki
dilarang muatan yang dilarang oleh hukum
• Menjelaskan tentang pengajuan
Bab – 8 tentang gugatan terhadap pihak pengguna
penyelesaian teknologi informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
sengketa
Bab 9 – tentang • Menjelaskan tentang peran serta
pemerintah dan masyarakat dalam
peran pemerintah melindungi dan memanfaatkan
dan peran teknologi informasi dan transaksi
elektronik
masyarakat

10. • Bab ini mengatur tata cara penyidikan tindak
Bab 10 – tentang pidana yang melanggar undang-undang ite
sekaligus menentukan pihak-pihak yang berhak
penyidikan melakukan penyidikan
• Berisi sanksi-sanksi bagi pelanggar
Bab 11 - tentang undang-undag ITE
ketentuan pidana
• Menginformasi bahwa segala peraturan
Bab – 12 tentang lainnya dinyatakan berlaku selama tidak
bertentangan dengan undang-undang ITE
ketentuan peralihan
• Berisi tentang pemberlakuan undang—
Bab 13 – tentang undang ini sejak ditanda tanganipresiden.
ketentuan penutup

11. Pembobolan Situs KPU
Pada hari Sabtu, 17 April 2004, Dani Firmansyah (25
th), konsultan Teknologi Informasi (TI) PT
Danareksa di Jakarta berhasil membobol situs milik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di
http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama
partai di dalamnya menjadi nama-nama unik seperti
Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu,
dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL
Injection (pada dasarnya teknik tersebut adalah
dengan cara mengetikkan string atau perintah
tertentu di address bar browser) untuk menjebol
situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada hari
Kamis, 22 April 2004.

12. Kasus Melinda Dee, Pembobolan Dana
Nasabah Citibank
Malinda melakukan manipulasi data serta
mengalihkan dana milik nasabah ke rekening dia
sendiri. Kasus ini muncul ke permukaan setelah
nasabah melaporkan hal ini ke kantor polisi
karena merasa dana yang dia simpan di bank
berkurang.
Terjerat dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) dan
Pasal 32 ayat (2), kemudian KUHP Pasal 263 ayat
(1) dan (2).