1. ILMU NEGARA - TEORI – TEORI ASAL MULA NEGARA
a. Jaman Yunani Kuno
1. Socrates
Pencetus ajaran demokratis. Meurutnya Negara bukanlah suatu keharusan yang bersifat obyektif,
yang asal mulanya dari pekerti manusia. Tugas Negara adalah menciptakan hukum yang dilakukan
oleh para pemimpin atau penguasa yang dipilih oleh rakyat. Maka tersimpul pemikiran yang
demokratis.
2. Plato ( 429 SM – 347 SM)
Pencetus ajaran idealisme. Menurutnya tujuan Negara adalah mengetahui, mencapai atau mengenal
ide yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai ide adalah ahli filsafat saja.
Maka pemerintahan seaiknya dipegang oleh ahli filsafat.
3. Aristoteles (348 SM – 322 SM)
Pencetus ajaran realisme. Menurutnya Negara merupakan suatu kesatuan yang tujuannya mencapai
kebaikan yang tertinggi.
4. Epicurus (342 SM – 271 SM)
Pencetus ajaran individualisme. Menurutnya Negara adalah hasil daipada perbuatan manusia yang
diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan angota – angotanya.
5. Zeno
Pencetus ajaran universalisme.
a. Jaman Romawi Kuno
1. Polybius
Penemu ajaran cyclus theory (perubahan bentuk – bentuk Negara) menurutnya bentuk negara ada
enam bentuk, yaitu : monarki, tyranny, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan okhlorasi
2. Cicero
Menurutnya Negara adalah suatu keharusan dan harus di dasarkan atas rasio manusia. Menrutnya
hukum yang baik adalah huku ang di dasarkan atas rasio yang murni dank arena itu hukum positif
harus berdasarkan dalil – dalil hukum alam kodrat.
3. Seneca
Pernah menjadi guru kasisar Nero. Cara berpikirnya mengenai Negara dan hukum dipengaruhi kaum
Stoa.
b. Jaman Abad Pertengahan

2. 1. Augustinus (354 M – 430 M)
Ajarannya bersifat theokratis, menurutnya kedudukan gereja yang dipimpin paus lebih tinggi
daripada kedudukan Negara yang dipimpin oleh seorang raja.
2. Thomas Aquinas (1225 M – 1274 M)
Filsafatnya bersifat finalistis, artinya bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukakan terlebih
dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai.
3. Marsilius Van Padua (1270 M – 1340 M)
Filsafatnya bersifat nominalis. Menurutnya Negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti
oleh Negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas hubungan dari
suatu kekuasaan yang lebih tinggi, seperti gereja.
c. Jaman Renaissance
1. Niccolo Machiavelli (1469 M – 1527 M)
Menurutnya tujuan Negara adalah mengusahakan terselengaranya ketertiban, keamanan dan
ketrentaman. Ajarannya kebanyakan berupa ilmu kenegaraan praktis (hukum tatanegara) daripada
teori tentang Negara dan hukum ( ilmu Negara)
2. Thomas Morus (1478 M – 1535 M)
Pengarang buku De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia tentang susunan
pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal. Yang tidak lain adalah kritikan
yang tajan terhadap ketidakadilan di Inggris pada waktu itu.
3. Jean Bodin (1530 M – 1596 M)
Menurutnya Negara adalah keseluruhan dari keluarga – keluarga dengan segala miliknya, yang
dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat.
d. Kaum Monarkomaken
1. Hotman
Menerbitkan buku karangan bernama Pranco Gallia pada tahun 1573. Dasar yang digunakan adalah
untuk menentang absolutism bukanlah dasar – dasar ajaran agama melainkan dasar – dasar ajaran
sejarah.
2. Brutus
Pengarang buku Vindiciae contra Tyrannos (alat – alat hukum melawan tyrani) merupakan salah satu
tinjauan yang prinsipiel tentang perlawan terhadap raja – raja yang mempunyai kekuasaan absolute.
3. Buchaman
Pengarang buku De Jure regni apud Scotos (tentang kekuasaan raja bangsa Scot)

3. 4. Mariana
Pengarang buku De Rege ac Regis Institutione (tentang hal raja dan kedudukannya) yang ditujukan
untuk raja Philip III di Spanyol
5. Bellarmin
Pengarang buku Disputationes yang mengajarkan bahwa Paus tidak mempunyai kekuasaan di
lapangan keduniawian. Dan Tractuatus de Potestate Summi Pontivicius in Rebus Temporalibus
tentang kekuasaan Paus dalam lapangan keduniawian.
6. Suarez
Pengarang buku Tractacus de Ligibus ac Deo Legislatore (uraian tentang undang – undah dan Tuhan,
pembentuk undang – undang). Berpendapat bahwa suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa
mengadakan hubungan dengan Negara lain.
7. Milton
Seorang penyair termasyhur. Ketika hidupnya ia mengalami masa pembunuhan raja Charle I. dank
arena pembelaannya ia menjadi terkenal.
8. Althusius
Pengarang buku Politica methodice Digesta. Menurutnya Negara merupakan suatu kesatuan
keluarga dalam bentuk yang tertinggi dan mempunyai tujuan beraneka macam, dengan secara
berangsur – angsur kesatuan itu berkembang dan akhirnya mencapai bentuknya sebagai Negara.
Jadi ajarannya bersifat Organistis.
e. Jaman Berkembangnya Teori Hukum Alam
1. Grotius (1583 – 1645 M)
Pencipta hukum alam modern. Menurutnya hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan
baik menurut rasio dan tidak mungkin salah, lagi pula adil.
2. Thomas Hobbes (1588 – 1679 M)
Menurutnya tujuan hidup, yaitu kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengang cara berlomba,
dengan gerak. Adapun alat untuk mencapai kebahagiaan adalah : kekuasaan, kekayaan dan nama
baik.
3. Benedictuz de Spinoza (1632 – 1677 M)
Tugas Negara menurutnya adalah menyelenggarakan perdamaian, ketrentaman dan menghilangkan
ketakutan. Menurunya Negara aristokrasi yang dipimpin oleh beberapa orang lebih kokoh dan kuat
daripada monarki yang hanya dipimpin oleh seorang raja.
4. John Locke (1632 – 1704 M)

4. Menurutnya hukum alam adalah tetap mempunyai dasar rasional dari perjanjian masyarakat yang
timbul dari hak – hak manusia dalam keadaan alamiah, tetapi cara berpikir yang bersifat logis
deduktif matematis telah dilepaskan dan diganti dengan suatu cara berpikir yang realistis.
5. Frederik Yang Agung (1712 – 1786 M)
Ajarannya menantang dan membantah ajaran Niccolo Machiavelli yang ditulis dalam bukunya yang
berjudul Antimachiavelli.
6. Montesquieu (1688 – 1755 M)
Ajarannya bersifat empiris-realistis.menurutnya kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga yaitu :
leislatif, eksekutif, judikatif. Yang terkenal dengan trias politica.
7. J.J. Rousseau (1712 – 1778 M)
Menurutnya raja itu berkuasahanya sebagai wakil daripada rakyat, dan menjalankan kekuasaan itu
atas nama rakyat. Maka setiap waktu raja dapat diganti atau digeser apabila raja tidak melaksanakan
kemauan rakyat atau kemauan umum tadi.
8. Immanuel Kant (1724 – 1840 M)
Seorang nasionalis. Ajaran filsafatnya bersifat kritis di mana ia menguraikan ajarannya tentang
Negara dan hukum. Menurutnya Negara adalah suatu keharusan adanya karena Negara harus
menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam keadaan hukum.
f. Jaman Berkembangnya Teori Kekuatan
1. F. Oppenheimer
Mengatakan bahwa Negara adalahmerupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk
melaksanakan suatu tertib masyarakat dan dilakukan oleh golongan yang lemah.
2. H.J. Laski
Menurutnya Negara merupakan penjelmaan daripada pertentangan – pertentangan kekuatan
ekonomi. Digunakan mereka yang berekonomi kuat untuk menindas ekonomi lemah.
3. Karl Marx
Menurutnya Negara adalah suatu alat pemaksa atau dwang organizatie untuk melaksanakan dan
melangsungkan suatu jenis system produksi yang stabil dan pelaksanaan system produksi semata –
mata menguntungkan golongan yang kuat.
g. Teori Positivisme
Hans Kelsen
Menyatakan bahwa tak usah mempersoalkan asal mula Negara, sifat serta hakekat Negara dan
sebagainya, karena kita tidak mengalaminya sendiri.
h. Teori Modern

5. 1. Prof. Mr.R. Kranenburg
Menurutnya Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekeompok manusia
yang disebut bangsa.
2. Prof. Dr.J. H. A. Logemann
Menurutnya Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok
manusia yang kemudian disebut bangsa.
*ILMU NEGARA - HAKEKAT NEGARA
Hakekat Negara dimaksudkan adalah suatu penggambaran tentang sifat daripada Negara. Negara
sebagai wadah suatu bangsa yang diciptakan oleh Negara itu sendiri. Biasanya penggambaran
hakekat Negara disesuaikan dengan tujuan Negara. Tujuan Negara adalah merupakan kepentingan
utama daripada tatanan suatu Negara. Karena hakekat Negara sesuai dengan tujuan Negara maka
banyak pendapat atau tujuan Negara, sebanyak aliran filsafat yang ada.
*ILMU NEGARA - TUJUAN NEGARA
Tujuan Negara berhubungan dengan bentuk Negara, susunan Negara, organ – organ Negara, atau
badan – badan Negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas daripada organ – organ tersebut, serta
hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan
Negara.
Dengan mengetahui tujuan Negara kita bisa mengetahui soal legitimasi kekuasaan dan mengetahui
daripada sifat organisasi Negara. Tujuan Negara banyak tergantung pada tempat, keadaan, waktu
serta sifat daripada kekuasaan penguasa.
A. Pengertian Negara dan Unsur-unsurnya
Istilah negara sudah dikenal sejak zaman Renaissance, yaitu pada abad ke-15. Pada masa itu telah
mulai digunakan istilah Lo Stato yang berasal dari bahasa Italia, yang kemudian menjelma menjadi
L’etat’ dalam bahasa Perancis, The State dalam bahasa Inggris atau Deer Staat dalam bahasa Jerman
dan De Staat dalam bahasa Belanda.
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian negara seperti dikemukakan oleh Aristoteles,
Agustinus, Machiavelli dan Rousseau.
Sifat khusus daripada suatu negara ada tiga, yaitu sebagai berikut:
1. Memaksa, Sifat memaksa perlu dimiliki oleh suatu negara, supaya peraturan perundang-
undangan ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat dapat dicapai, serta timbulnya anarkhi bisa
dicegah. Sarana yang digunakan untuk itu adalah polisi, tentara. Unsur paksa ini dapat dilihat pada
ketentuan tentang pajak, di mana setiap warga negara harus membayar pajak dan bagi yang
melanggarnya atau tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikenakan denda atau disita

6. miliknya.2. Monopoli, Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat. Negara berhak melarang suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu hidup dan
disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Mencakup semua, Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa,
kecuali untuk mendukung usaha negara dalam mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya,
keharusan membayar pajak.
Hal yang dimaksud unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada.
Unsur-unsur negara terdiri dari:
Wilayah, yaitu batas wilayah di mana kekuasan itu berlaku. Adapun wilayah terbagi menjadi tiga,
yaitu darat, laut, dan udara.
Rakyat, adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk pada kekuasaan
negara tersebut.
Pemerintah, adalah alat negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan
merupakan alat dalam mencapai tujuan.
Pengakuan dari negara lain. Unsur ini tidak merupakan syarat mutlak adanya suatu negara karena
unsur tersebut tidak merupakan unsur pembentuk bagi badan negara melainkan hanya bersifat
menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi, hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif.
Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan dua macam, yaitu pengakuan secara de facto dan
pengakuan secara de jure.
B. Teori Tujuan Negara dan Teori Asal Mula Negara
Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan negara merupakan masalah yang
penting sebab tujuan inilah yang bakal menjadi pedoman negara disusun dan dikendalikan sesuai
dengan tujuan itu. Mengenai tujuan negara itu ada beberapa teori, yaitu menurut Lord Shang,
Nicollo Machiavelli, Dante, Immanuel Kant, menurut kaum sosialis dan menurut kaum kapitalis.
Ada beberapa paham tentang teori tujuan negara, yaitu teori fasisme, individualisme, sosialisme dan
teori integralistik.
Kemudian, mengenai teori asal mula terjadinya negara selain dapat dilihat berdasarkan pendekatan
teoretis, juga dapat dilihat berdasarkan proses pertumbuhannya.

7. Asal mula terjadinya negara dilihat berdasarkan pendekatan teoretis ada beberapa macam, yaitu
sebagai berikut:
Teori Ketuhanan, Menurut teori ini negara terbentuk atas kehendak Tuhan.
Teori Perjanjian, Teori ini berpendapat, bahwa negara terbentuk karena antara sekelompok
manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri, diadakan suatu perjanjian untuk
mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama.
Teori Kekuasaan, Kekuasaan adalah ciptaan mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa
Teori Kedaulatan, Setelah asal usul negara itu jelas maka orang-orang tertentu didaulat menjadi
penguasa (pemerintah). Teori kedaulatan ini meliputi:
Teori Kedaulatan Tuhan, Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah berasal
dari Tuhan.
Teori Kedaulatan Hukum, Menurut teori ini bahwa hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit
dari kesadaran hukum manusia dan bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan.
Teori Kedaulatan Rakyat, Teori ini berpendapat bahwa rakyatlah yang berdaulat dan mewakili
kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah.
Teori Kedaulatan Negara, Teori ini berpendapat bahwa negara merupakan sumber kedaulatan
dalam negara. Kemudian, teori asal mula terjadinya negara, juga dapat dilihat berdasarkan proses
pertumbuhannya yang dibedakan menjadi dua, yaitu terjadinya negara secara primer dan teori
terjadinya negara secara sekunder.
C. Fungsi Negara dan Tipe-tipe Negara
Hal yang dimaksud fungsi negara adalah tugas daripada organisasi negara untuk di mana negara itu
diadakan. Mengenai fungsi negara ini ada bermacam-macam pendapat, seperti Montesquieu, Van
Vallenhoven, dan Goodnow. Negara terlepas dari ideologinya itu menyelenggarakan beberapa
minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu sebagai berikut.
1 Melaksanakan penertiban

8. Negara dalam mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam
masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilitator.
2 Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya
kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata.
3 Pertahanan
Pertahanan negara merupakan soal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara.
Untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan maka dari itu negara perlu
dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4 Menegakkan keadilan
Keadilan bukanlah suatu status melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan
melalui badan-badan pengadilan.
Tipe negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu tipe negara menurut sejarahnya dan tipe negara
ditinjau dari sisi hukum.
Tipe negara menurut sejarahnya, dibagi menjadi berikut ini.
Tipe negara Timur Purba.
Tipe negara Yunani Kuno/Purba.
Tipe negara abad pertengahan.
Tipe negara modern.
Tipe negara Romawi Kuno/Purba.
Sedangkan tipe negara ditinjau dari sisi hukum dibedakan menjadi berikut ini.
1. Tipe negara Polisi (Polizei Staat)
2. Tipe negara hukum, yang dibagi 3 macam, yaitu sebagai berikut.
a. Tipe negara hukum liberal.
b. Tipe negara hukum formil.

9. c. Tipe negara hukum materiel.
Tipe negara Kemakmuran
Daftar Pustaka
Budiyanto, Drs. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU. Jakarta: Erlangga.
Inu Kencana Syafiie, Drs. (1994). Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
Kansil, C.S.T., Drs. S.H. (1993). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Kansil, C.S.T. Prof. Dr. S.H. (2001). Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: Pradnya Paramita.
Miriam Budiardjo, Prof. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Moh. Kusnardi, S.H. (1993). Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
M. Solly Lubis, S.H. (1981). Ilmu Negara. Alumni Bandung
Soehino, S.H. (2000). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.