Dokumen ini membahas struktur pembiayaan daerah, surplus/defisit APBD, dan analisis keseimbangan APBD Kabupaten Magetan tahun 2016. Struktur pembiayaan daerah didapat dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan penerimaan pembiayaan utama berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Surplus/defisit APBD menunjukkan anggaran pendapatan lebih besar dari belanja menghasilkan surplus.
4. STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Pembelian kembali obligasi daerah
3. Penyertaan modal (investasi) daerah
4. Pemberian piutang daerah
5. Transfer ke rekening dana cadangan
Pembiayaan neto
8. SURPLUS/(DEFISIT) APBD
surplus anggaran terjadi bila anggaran
pendapatan daerah diperkirakan lebih
besar dari anggaran belanja daerah
surplus, dapat dimanfaatkan untuk
pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo, pembelian kembali obligasi
daerah, penyertaan modal (investasi)
daerah, pemberian pinjaman daerah,
transfer ke rekening dana cadangan.
9. SURPLUS/(DEFISIT) APBD
defisit anggaran terjadi bila anggaran
pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari
anggaran belanja daerah
apabila defisit, ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutup defisit, meliputi sisa
lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer
dari rekening dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah dan obligasi daerah,
penerimaan piutang daerah.
10. SURPLUS/(DEFISIT) APBD
URAIAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS
Pendapatan Daerah 951,987,638,823 1,083,874,972,133 1,225,384,220,297 1,471,812,527,967 1,485,841,734,565 1,536,979,435,925
Belanja Daerah 960,378,705,229 1,064,653,962,946 1,188,654,360,771 1,378,803,787,285 1,555,526,510,921 1,574,851,652,125
Surplus/ (Defisit) (8,391,066,406) 19,221,009,187 36,729,859,526 93,008,740,682 (69,684,776,356) (37,872,216,200)
URAIAN
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 RATA-RATA
REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS 2012-2016
Pendapatan Daerah 13.85 13.06 20.11 0.95 3.44 10.28
Belanja Daerah 10.86 11.65 16.00 12.82 1.24 10.51
Surplus/ (Defisit) (329.07) 91.09 153.22 (174.92) (45.65) (61.06)
PERTUMBUHAN (%)
SURPLUS / (DEFISIT) APBD
20. Sumber SiLPA dari Efisiensi Belanja
lebih pada “tidak terlaksananya
Belanja”.
Ada kecenderungan SiLPA dari tahun
ke tahun menjadi semakin besar,
bagaimana pemecahannya spy tfk
terjadi “SiLPA Trap” atau “Jeratan
SiLPA”.
21.
22. Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra
Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.