Dokumen tersebut membahas tiga peraturan Menteri Pendidikan Nasional yaitu tentang Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Buku untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan."

1. .
w
w
w
tp
i
d
s
tk
.g
d
id
.
o

2. MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
id
.
o
.g
d
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
s
tk
(Peraturan Mendiknas No. 20 Tahun 2007)
STANDAR PROSES
tp
i
d
(Peraturan Mendiknas No. 41 Tahun 2007)
.
w
w
w
BUKU
(Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANDIKDASMEN
DIREKTORAT PEMBINAAN TK DAN SD
2009

3. .g
d
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
id
.
o
Digandakan oleh:
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan Sekolah Dasar
Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
ii

4. PENGANTAR REVISI 2009
Model silabus untuk sekolah dasar sebagai pendukung pelaksanaan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dan diterbitkan pada
tahun 2007 oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah
Dasar, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional sebagai rangkaian dari tindak lanjut
pemberlakuan Standar Isi (Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006) dan
Standar Kompetensi Lulusan (Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2006).
id
.
o
Review terhadap semua model pelaksanaan KTSP di SD dilakukan dalam
rangka meningkatkan kualitas model silabus agar menjadi lebih baik. Review
.g
d
juga dilakukan untuk menyesuaikan 8 Standar Nasional Pendidikan yang
telah diterbitkan di antaranya Standar Pengelolaan Pendidikan (Peraturan
Mendiknas No. 19 Tahun 2007), Standar Penilaian (Peraturan Mendiknas No.
s
tk
20 Tahun 2007), dan Standar Proses (Peraturan Mendiknas No. 41 Tahun
2007).
tp
i
d
Pengadaan model silabus ini tidak dimaksudkan untuk membatasi
kreativitas
sekolah
.
w
w
w
dalam
mengembangkan
silabus,
tetapi
sekedar
memberikan contoh bagi sekolah untuk melaksanakan KTSP paling lambat
pada tahun ajaran 2009/2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mendiknas No. 24 Tahun 2006. Model atau contoh ini dapat dimodifikasi dan
dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
Ucapan terima kasih serta penghargaan kami sampaikan kepada
semua pihak yang telah membantu penyusunan dan review terhadap model
ini. Semoga model ini dapat membantu dan menginspirasi sekolah dalam
menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Jakarta, 31 Maret 2009
iii

5. KATA PENGANTAR
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum
yang berlaku di sekolah dasar perlu disempurnakan secara terus menerus
sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
id
.
o
Penyempurnaan kurikulum ini mengacu pada Undang-undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
.g
d
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006
s
tk
tentang standar kompetensi lulusan.
tp
i
d
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
.
w
w
w
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan
23 tahun 2006 dan perubahannya yaitu nomor 6 tahun 2007, serta Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar.
Jakarta, 28 November 2007
Direktur Pembinaan TK dan SD,
Drs. Mudjito A.K., M.Si.
NIP 131 112 700
iv

6. DAFTAR ISI
Peraturan Mendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan ............................................................................................................ 1
Lampiran Peraturan Mendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan ............................................................................................ 3
A. Pengertian ....................................................................................................... 3
B. Prinsip Penilaian.............................................................................................. 4
C. Teknik dan Instrumen Penilaian ...................................................................... 5
id
.
o
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian ................................................................ 5
E. Penilaian oleh Pendidik ................................................................................... 7
F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan ................................................................... 7
.g
d
G. Penilaian oleh Pemerintah .............................................................................. 9
Peraturan Mendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ................................................. 10
s
tk
Lampiran Peraturan Mendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ..................................... 14
I.
tp
i
d
Pendahuluan ................................................................................................. 14
II. Perencanaan Proses Pembelajaran .............................................................. 15
.
w
w
w
III. Pelaksanaan Proses Pembelajaran .............................................................. 18
IV. Penilaian Hasil Pembelajaran........................................................................ 22
V. Pengawasan Proses Pembelajaran .............................................................. 22
Glosarium ........................................................................................................... 24
Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Buku ......................... 28
v

7. PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan
sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional;
Mengingat
id
.
o
.g
d
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja
Kementerian
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun
2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
31IP Tahun 2007;
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
PENDIDIKAN
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN.
Pasal 1
(1)
(2)
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang
berlaku secara nasional.
Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
1

8. Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Saiinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
.g
d
s
tk
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
tp
i
d
.
w
w
w
2
id
.
o

9. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
A. Pengertian
1.
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik.
2.
Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
3.
Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses
pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan
pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
4.
Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah
menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
5.
Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan
ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh
KD pada periode tersebut.
6.
Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di
akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang
merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
.g
d
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
id
.
o
7.
Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan
pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan
meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada
semester tersebut.
8.
Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian
kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan
salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata
pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam
ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam
POS Ujian Sekolah/Madrasah.
3

10. 9.
Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan
pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa
mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian
Standar Nasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar
(KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir
jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain
ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang
kompetensi.
id
.
o
B. Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
.g
d
1.
sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan
kemampuan yang diukur.
2.
objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria
yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3.
adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta
didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang
agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan
gender.
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
4.
terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu
komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5.
terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar
pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang
berkepentingan.
6.
menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh
pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan
berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau
perkembangan kemampuan peserta didik.
7.
sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan
bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8.
beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran
pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
9.
akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawab-kan, baik dari
segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
4

11. C. Teknik dan Instrumen Penilaian
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik
penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau
kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik
kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran
berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat
berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
id
.
o
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi
persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang
dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai
dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah
menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai
dengan taraf perkembangan peserta didik.
.g
d
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam
bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi,
konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
s
tk
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN
memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki
bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat
diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.
tp
i
d
.
w
w
w
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat
penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan
kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan
pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak
diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik
untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh
satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh
pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu
persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
5

12. 5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata
pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata
pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan
melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh
pendidik.
6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan
melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh
pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah:
(a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c)
melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta
didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan
memanfaatkan hasil penilaian.
id
.
o
.g
d
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap
dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan
oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata
pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
s
tk
9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan
tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang
baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari
penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan
informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang
relevan.
tp
i
d
.
w
w
w
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok
mata pelajaran yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan
kepala sekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum
diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum
mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan
dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran,
disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan
langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS)
UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
bekerjasama dengan instansi terkait.
6

13. 16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah
satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah
satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan
berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/ atau satuan
pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
E.
Penilaian oleh Pendidik
Penilaian
hasil
belajar
oleh
pendidik
dilakukan
secara
berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan
belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan
pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
id
.
o
1.
menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya
memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2.
mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik
penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3.
mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan
bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4.
melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain
yang diperlukan.
5.
mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar
dan kesulitan belajar peserta didik.
6.
mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai
balikan/komentar yang mendidik.
7.
memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8.
melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir
semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu
nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai
cerminan kompetensi utuh.
9.
melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama
dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir
semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori
sangat baik, baik, atau kurang baik.
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
F.
.g
d
Penilaian oleh Satuan Pendidikan
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai
pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
7

14. 1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan
karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi
satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah
semester, dan ulangan kenaikan kelas.
semester,
ulangan
akhir
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang
menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan
yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan
pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan
kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan
kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan
hasil penilaian oleh pendidik.
id
.
o
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan
mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian
sekolah/madrasah.
.g
d
s
tk
7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan
kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan
POS
Ujian
Sekolah/Madrasah
bagi
satuan
pendidikan
penyelenggara UN.
tp
i
d
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok
mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali
peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
.
w
w
w
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui
rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia; kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan
Kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok
mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
c. lulus ujian sekolah/madrasah.
d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap
peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan
penyelenggara UN.
8

15. 12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan
pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
G.
Penilaian oleh Pemerintah
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN
yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan
kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
id
.
o
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program
dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat
peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak
yang berkepentingan.
.g
d
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan
pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.
s
tk
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam
menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya.
tp
i
d
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan
setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.
.
w
w
w
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP. 131479478
9

16. PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PROSES
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
.g
d
10
id
.
o

17. KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) telah menyelesaikan Standar Proses untuk satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar ini dikembangkan oleh tim adhoc
selama delapan bulan pada tahun 2006. Tim adhoc ini dibentuk oleh BSNP,
dan anggota tim ini terdiri dari para ahli dan praktisi bidang pendidikan.
Alhamdulillah standar proses ini telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia No. 41 tahun 2007, tentang Standar Proses
untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
id
.
o
Pengembangan standar proses ini melalui perjalanan yang cukup panjang
yaitu: temu awal, pengakajian bahan dasar, pengumpulan data lapangan,
pengolahan data lapangan, penyusunan naskah akademik, penyusunan draf
standar, reviu draf standar dan naskah akademik, validasi draf standar dan
naskah akademik, lokakarya pembahasan draf standar dan naskah akademik,
pembahasan draf standar dengan Unit
.g
d
Utama Depdiknas, finalisasi draf standar dan naskah akademik untuk uji
publik, uji publik yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam skala yang lebih
luas, finalisasi draf standar dan naskah akademik, dan terakhir rekomendasi
draf final standar proses dan naskah akademik. BSNP juga membahas dalam
setiap perkembangan draf standar dan naskah akdemik.
s
tk
tp
i
d
BSNP menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
anggota tim ad hoc yang telah bekerja giat dengan semangat yang tinggi
serta kepada semua pihak yang telah memberi masukan pada draf standar
proses dan naskah akademiknya. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan pendidikan di setiap tingkat dan jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
.
w
w
w
Jakarta, November 2007,
Ketua,
TTD
Prof. Djemari Mardapi, Ph.D
11

18. SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NAS10NAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NAS10NAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
id
.
o
.g
d
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 31/P Tahun 2007;
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses
pembelajaran.
(2)
Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Peraturan Menteri ini.
12

19. Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
.g
d
13
id
.
o

20. LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2007 TANGGAL 23 NOVEMBER 2007
STANDAR PROSES
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
I. PENDAHULUAN
Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan
visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan
nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
id
.
o
.g
d
Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip
penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan
reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan
diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut
diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan,
dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari
prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari
paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan,
dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan
efisien.
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan
karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang
bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel,
bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap
satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus
dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar
proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang
14

21. pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem kredit
semester. jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit
semester.
Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan
proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan
proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang
efektif dan efisien.
II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran,
standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian
kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber
belajar.
id
.
o
.g
d
A. Silabus
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata
pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan
pendidikan berdasarkan Standar Isi (Sl) dan Standar Kompetensi
Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus
dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok
dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru
(PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di
bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta
departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama
untuk Ml, MTs, MA, dan MAK.
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar
peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan
pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan
sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk
setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau
lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang
disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
15

22. Komponen RPP adalah :
1.
Identitas mata pelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas,
semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema
pelajaran, jumlah pertemuan.
2. Standar kompetensi
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal
peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas
dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
id
.
o
3. Kompetensi dasar
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai
peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan
penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
.g
d
4. Indikator pencapaian kompetensi
s
tk
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau
diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar
tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator
pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata
kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup
pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
tp
i
d
5. Tujuan pembelajaran
.
w
w
w
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang
diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi
dasar.
6. Materi ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator pencapaian kompetensi.
7. Alokasi waktu
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian
KD dan beban belajar.
8. Metode pembelajaran
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah
ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan
situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap
16

23. indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata
pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk
peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.
9. Kegiatan pembelajaran
a.
Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan
pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif
dalam proses pembelajaran.
b. Inti
id
.
o
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai
KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui
proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
.g
d
s
tk
c. Penutup
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri
aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk
rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik,
dan tindak lanjut.
tp
i
d
10.Penilaian hasil belajar
.
w
w
w
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar
disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu
kepada Standar Penilaian.
11.Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan
indikator pencapaian kompetensi.
C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP
1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin,
kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat,
potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau
lingkungan peserta didik.
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
17

24. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik
untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi,
kemandirian, dan semangat belajar.
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran
membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam
berbagai bentuk tulisan.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif,
penguatan, pengayaan, dan remedi.
id
.
o
5. Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan
antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi penilaian, dan sumber belajar
dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan
mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata
pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
s
tk
.g
d
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif
sesuai dengan situasi dan kondisi.
tp
i
d
III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
.
w
w
w
A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
1. Rombongan belajar
Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah:
a. SD/MI
: 28 peserta didik
b. SMP/MT : 32 peserta didik
c. SMA/MA : 32 peserta didik
d. SMK/MAK : 32 peserta didik
2. Beban kerja minimal guru
a. beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta
melaksanakan tugas tambahan;
b. beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
dalam 1 (satu) minggu.
3. Buku teks pelajaran
18

25. a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah
dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite
sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan
oleh Menteri;
b. rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1:1 per mata
pelajaran;
c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan
guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya;
d. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan
sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.
4. Pengelolaan kelas
id
.
o
a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan
dilakukan;
.g
d
b. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus
dapat didengar dengan baik oleh peserta didik;
c. tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
s
tk
d. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan
kemampuan belajar peserta didik;
e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan,
keselamatan,
dan
kepatuhan
pada
peraturan
dalam
menyelenggarakan proses pembelajaran;
tp
i
d
f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons
dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran
berlangsung;
.
w
w
w
g. guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang
agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi;
h. guru menghargai pendapat peserta didik;
i. guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;
j. pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata
pelajaran yang diampunya; dan
k. guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan
waktu yang dijadwalkan.
B. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan
inti dan kegiatan penutup.
1. Kegiatan Pendahuluan
19

26. Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran;
b. mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
yang
mengaitkan
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang
akan dicapai;
d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan
sesuai silabus.
2. Kegiatan Inti
id
.
o
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk
mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti
menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
.g
d
s
tk
a. Eksplorasi
tp
i
d
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan
dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan
menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari
aneka sumber;
.
w
w
w
2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media
pembelajaran, dan sumber belajar lain;
3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta
antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber
belajar lainnya;
4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran; dan
5) memfasilitasi peserta didik melakukan
laboratorium, studio, atau lapangan.
percobaan
di
b. Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang
beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi,
dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara
lisan maupun tertulis;
20

27. 3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan
kolaboratif;
5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk
meningkatkan prestasi belajar;
6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun
kelompok;
7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja
individual maupun kelompok;
id
.
o
8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran turnamen,
festival, serta produk yang dihasilkan;
9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta
didik.
c. Konfirmasi
.g
d
s
tk
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk
lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan
peserta didik,
tp
i
d
2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi
peserta didik melalui berbagai sumber,
.
w
w
w
3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
untuk
4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
a) berfungsi sebagai nara-sumber dan fasilitator dalam
menjawab pertanya-an peserta didik yang menghadapi
kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan
benar;
b) membantu menyelesaikan masalah;
c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan
pengecekan hasil eksplorasi;
d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau
belum berpartisipasi aktif.
3. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran;
21

28. b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau
memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar peserta didik;
e. menyampaikan
berikutnya.
rencana
pembelajaran
pada
pertemuan
id
.
o
IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki
proses pembelajaran.
.g
d
Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan
menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan
kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek
dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran
menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian
Kelompok Mata Pelajaran.
s
tk
tp
i
d
V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN
.
w
w
w
A. Pemantauan
1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus,
pengamatan,
pencatatan,
perekaman,
wawancara,
dan
dokumentasi.
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas
satuan pendidikan.
B. Supervisi
1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Supervisi pembelajaran diseleng-garakan dengan cara pemberian
contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan
pendidikan.
22

29. C. Evaluasi
1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas
pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan
penilaian hasil pembelajaran.
2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
a. membandingkan proses pembe-lajaran yang dilaksanakan guru
dengan standar proses,
b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai
dengan kompetensi guru.
id
.
o
3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan
kinerja guru dalam proses pembelajaran.
D. Pelaporan
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi
pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
.g
d
E. Tindak lanjut
s
tk
proses
1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah
memenuhi standar.
2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum
memenuhi standar.
tp
i
d
3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/ penataran lebih
lanjut.
.
w
w
w
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
23

30. GLOSARIUM
Afektif
: Berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai.
Alam
takambang jadi
guru
: Menjadikan alam dalam lingkungan sekitar sebagai sumber
belajar, tempat berguru.
beban kerja
guru
: 1. Sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu,
mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan
tugas tambahan (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2).
id
.
o
2. Beban maksimal dalam mengorganisasikan proses belajar
dan pembelajaran yang bermutu : SD/MI/SDLB 27 jam @ 35
menit, SMP/MTs/SMPLB 18 jam @ 40 menit,
SAM/MA/SMK/MAK/SMALB 18 jam @ 45 menit (Standar
Proses).
.g
d
Belajar
: Perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi
seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang
diperolehnya dan praktik yang dilakukannya.
belajar aktif
: Kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara
mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksi
rangsangan, dan memecahkan masalah.
belajar mandiri
: Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi
pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau
mendapat bimbingan langsung dari orang lain.
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
Budaya
membaca
menulis
: Semua kegiatan yang berkenaan dengan kemampuan berbahasa
(mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis). Proses
penulisan dilakukan dengan keterlibatan peserta didik dengan
tahapan kegiatan: pra penulisan, buram 1, revisi, buram 2,
pengecekan tanda baca, dan terakhir publikasi di mana peserta
didik menentukan karyanya dimuat di buku kelas, mading,
majalah sekolah, atau majalah yang ada di daerah setempat.
Daya saing
: Kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat
atau lebih bermakna.
Indikator
kompetensi
: Bukti yang menunjukkan telah dikuasainya kompetensi dasar
Klasikal
: Cara mengelola kegiatan belajar dengan sejumlah peserta didik
dalam suatu kelas, yang memungkinkan belajar bersama,
berkelompok dan individual.
Kognitif
: Berkaitan dengan atau meliputi proses rasional untuk
menguasai pengetahuan dan pemahaman konseptual. Periksa
taksonomi tujuan belajar kognitif.
24

31. Kolaboratif
: Kerjasama dalam pemecahan maalah dan atau penyelesaian
suatu tugas dimana tiap anggota
melaksanakan fungsi yang saling mengisi dan melengkapi.
Kolokium
: Suatu kegiatan akademik dimana seseorang mempresentasikan
apa yang telah dipelajari kepada suatu kelompok atau kelas, dan
menjawab pertanyaan mengenai presentasinya dari anggota
kelompok atau kelas.
kompetensi
: 1. Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang
pekerjaan tertentu
id
.
o
2. Keseluruhan sikap, keterampilan, dan pengetehuan yang
dinyatakan dengan ciri yang dapat diukur.
Kompetensi
Dasar (KD)
: Kemampuan miminal yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas atau pekerjaan dengan efektif
Kooperatif
: Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok demi untuk
kepentingan bersama (murtual benefit)
Metakognisi
: Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan
strategik (mampu membuat ringkasan, menyusun struktur
pengetahuan), pengetahuan tugas kognitif (mengetahui tuntutan
kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang
diri (Briggs menggunakan istilah ”prinsip”)
paradigma
: Cara pandang dan berpikir yang mendasar.
tp
i
d
.
w
w
w
pembelajaran
:
s
tk
.g
d
(1) Proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas);
(2) Usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh seseorang atau
sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran)
agar orang lain (termasuk peserta didik), dapat
memperoleh pengalaman yang bermakna. Usaha ini merupakan
kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta didik.
Pembelajaran
berbasis
masalah
Pembelajaran
berbasis proyek
: Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan masalah
konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau
mata pelajaran. Misalnya masalah "bencana alam" yang ditinjau
dari pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Agama.
Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan suatu
objek konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin
keilmuan atau mata pelajaran. Misalnya objek "sepeda" yang
ditinjau dari pelajaran Bahasa, IPA, IPS, dan
Penjasorkes.
25

32. Penilaian
otentik
: Usaha untuk mengukur atau memberikan penghargaan atas
kemampuan seseorang yang benar-benar menggambarkan apa
yang dikuasainya. Penilaian ini dilakukan dengan
berbagai cara seperti tes tertulis, kolokium, portofolio, unjuk
kerja, unjuk tindak (berdikusi, berargumentasi, dan lain-lain),
observasi dan lain-lain.
Portofolio
: Suatu berkas karya yang disusun berdasarkan sistematika
tertentu, sebagai bukti penguasaan atas tujuan belajar.
Prakarsa
: Dayaatau kemampuan seseorang atau lembaga untuk memulai
sesuatu yang berdampak positif terhadap diri dan
lingkungannya.
reflektif
: Berkaitan dengan usaha untuk mengolah atau
mentransformasikan rangsangan dari penginderaan dengan
pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan yang telah dimiliki.
sistematik
: Usaha yang dilakukan secara berurutan agar tujuan dapat
dicapai dengan efektif dan efisien.
Sistemik
: Holistik: cara memandang segala sesuatu sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan bagian lain yang lebih luas
standar isi (Sl)
: Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran
yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu (PP 19 Tahun 2005).
.
w
w
w
.g
d
s
tk
tp
i
d
id
.
o
Standar
kompetensi
(SK)
: Ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih lanjut dalam
serangkaian kemampuan untuk melaksanakan tugas atau
pekerjaan secara efektif.
Standar
kompetensi
lulusan (SKL)
: Ketentuan pokok untuk menunjukkan kemampuan
melaksanakan tugas atau pekerjaan setelah mengikuti
serangkaian program pembelajaran.
strategi
: Pendekatan menyeluruh yang berupa pedoman umum dan
kerangka kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan biasanya
dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori tertentu.
sumber belajar
: Segala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja
dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk
memberikan pengalaman dan atau praktik yang memungkinkan
terjadinya belajar. Sumber belajar dapat berupa narasumber,
buku, media non-buku, teknikdan lingkungan.
Taksonomi
tujuan belajar
kognitif
: (1) Meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis dan evaluasi (Benjamin Bloom dkk, 1956).
(2) Terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan yang
terdiri atas faktual, konseptual, prosedural, dan
26

33. metakognisi, dan dimensi proses kognitif yang meliputi
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis,
mengevaluasi dan mencipta (Lorin W. Anderson dkk,
2001, sebagai revisi dari taksonomi Bloom dkk.).
tematik
: Berkaitan dengan suatu tema yang berupa subjek atau topik
yang dijadikan pokok pembahasan. Contoh: pembelajaran
tematik di kelas I SD dengan tema "Aku dan Keluargaku".
Tema tersebut dijadikan dasar untuk berbagai mata pelajaran,
termasuk Bahasa Indonesia, Agama, Matematika dan lain-lain.
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
.g
d
27
id
.
o

34. PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
BUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang : a.
bahwa buku berperan penting dan strategis dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu ada kebijakan
pemerintah mengenai buku bagi peserta didik;
id
.
o
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang buku;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
s
tk
.g
d
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
tp
i
d
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
.
w
w
w
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
28

35. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet
Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
BUKU
id
.
o
BAB I
KETENTUAN UMUM
.g
d
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan:
s
tk
1. Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Departemen Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Departemen adalah
Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
tp
i
d
3. Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang
selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan
pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi
pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan
kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan
dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang
disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
.
w
w
w
4. Buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi
materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.
5. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku
teks pendidikan dasar,menengah dan perguruan tinggi.
6. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk
memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
secara dalam dan luas.
7. Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.
8. Percetakan buku yang selanjutnya disebut percetakan adalah orang-perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang mencetak naskah atau buku.
9. Distributor buku yang selanjutnya disebut distributor adalah orang- perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dalam volume
29

36. besar dengan cara membeli buku dari penerbit dan menjualnya kembali kepada
distributor eceran buku.
10. Distributor eceran buku yang selanjutnya disebut pengecer adalah orangperseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku
dengan cara membeli dari penerbit atau distributor dan menjualnya kembali secara
eceran kepada konsumen akhir.
BAB II
PENULISAN BUKU
Pasal 2
id
.
o
(1) Penulisan buku meliputi penulisan naskah, penerjemahan, penyaduran,
pengilustrasian, penyuntingan, dan/ atau perancangan yang menghasilkan produk
akhir berupa karangan asli, terjemahan, saduran, dan ciptaan lain berupa gambar,
sketsa, tabel, grafik, dan/atau peta.
.g
d
(2) Penulisan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan dan etika akademik penulisan.
Pasal 3
s
tk
(1) Departemen, Departemen yang menangani urusan agama, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat mengupayakan tersedianya buku yang bermutu dan sesuai
dengan standar nasional pendidikan serta mencukupi kebutuhan pendidik dan
peserta didik.
tp
i
d
(2) Untuk mengupayakan tersedianya buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Departemen, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat
memberikan bantuan dana bagi calon penulis buku dalam bentuk hibah.
.
w
w
w
(3) Penggunaan bantuan dana hibah oleh calon penulis buku sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian hibah dan peraturan perundangundangan.
(4) Departemen, Departemen yang menangani urusan agama, dan/ atau pemerintah
daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk menfasilitasi
penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan
harga yang terjangkau.
BAB III
PENILAIAN BUKU TEKS
Pasal 4
(1) Buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakanpakainya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum
digunakan oleh pendidik dan/ atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan
pendidikan.
(2) Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
30

37. (3) Buku teks muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai
kelayakan-pakainya terlebih dahulu oleh dinas pendidikan provinsi berdasarkan
standar nasional pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta
didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan.
(4) Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Gubernur.
BAB IV
PEMILIHAN BUKU TEKS DI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 5
id
.
o
(1) Buku teks untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan
dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari bukubuku teks pelajaran yang telah ditetapkan kelayakan-pakainya oleh Menteri.
(2) Dalam hal Menteri belum menetapkan kelayakan pakai buku teks mata pelajaran
tertentu pada satuan pendidikan dasar dan menengah, maka rapat pendidik pada
satuan pendidikan dapat memilih buku teks yang tersedia di pasar buku dengan
mempertimbangkan mutu buku teks dan kesesuaiannya dengan standar nasional
pendidikan.
.g
d
s
tk
(3) Buku teks untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan
pendidikan dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan
pendidikan dari buku teks yang ditetapkan kelayakan-pakainnya oleh Gubernur.
tp
i
d
(4) Dalam hal Gubernur belum menetapkan kelayakan pakai buku teks muatan lokal,
maka rapat pendidik pada satuan pendidikan dapat memilih buku teks muatan
lokal yang tersedia di pasar buku dengan mempertimbangkan mutu buku teks
muatan lokal dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan.
.
w
w
w
BAB V
PENGGUNAAN BUKU DI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 6
(1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam
proses pembelajaran.
(2) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dapat
menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam
proses pembelajaran.
(3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat
menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.
(4) Buku-buku dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan dalam
satu satuan pendidikan berasal dari lebih dari dua penerbit.
Pasal 7
31

38. (1) Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki
buku.
(2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa atau tidak
mewajibkan.
(3) Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta
didik atau orangtua/walinya membelinya langsung kepada pengecer.
(4) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks di perpustakaan dan pendidik
menganjurkan kepada semua peserta didik untuk meminjam buku teks pelajaran
diperpustakaan satuan pendidikan atau memilikinya.
id
.
o
BAB VI
PENGGANDAAN, PENERBITAN, DAN DISTRIBUSI BUKU
Pasal 8
.g
d
(1) Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah
daerah dapat mengijinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
hukum untuk menggandakan, mencetak, menfotokopi, mengalih-mediakan,
dan/atau memperdagangkan buku yang hak-ciptanya telah dibeli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
s
tk
(2) Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama,
dan/atau pemerintah daerah yang membeli hak cipta buku.
tp
i
d
(3) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setinggitingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku
sampai di tangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak
penghasilan setinggi-tingginya 15% dari taksiran biaya wajar.
.
w
w
w
Pasal 9
(1) Pada kulit sisi luar buku yang diperdagangkan wajib dicantumkan harga eceran.
(2) Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan
dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kemudian
diperdagangkan kepada konsumen akhir, pengecer wajib mencantumkan label
harga eceran secara tercetak.
(3) Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan
dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kemudian
dibagikan secara cuma-cuma kepada konsumen akhir, label harga tidak wajib
dicantumkan.
BAB VII
MASA PAKAI BUKU TEKS PELAJARAN
Pasal 10
32

39. (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah menetapkan masa pakai buku teks
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesingkat-singkatnya 5 tahun.
(2) Penggunaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan oleh
satuan pendidikan dasar dan menengah sebelum berakhirnya masa pakai apabila:
a. Ada perubahan substantif dalam standar isi dan/atau standar kompetensi
lulusan;
b. Buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak-pakai oleh Menteri;
c. Buku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung;
dan
d. Buku teks yang bersangkutan tidak termasuk yang dinyatakan layak-pakai
oleh Menteri dan Menteri telah menetapkan kelayakan-pakai buku teks lain
dari mata pelajaran yang sama.
id
.
o
Pasal 11
Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/ madrasah, dinas pendidikan
pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi
yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik
secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi
distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang
bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk bukubuku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani
urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1).
s
tk
tp
i
d
.
w
w
w
.g
d
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 12
(1) Bantuan pendidikan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah untuk
memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan diberikan dalam bentuk
hibah sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perguruan tinggi
negeri yang tidak berbadan hukum.
(2) Masyarakat dapat membantu memperkaya koleksi perpustakaan
pendidikan, baik dalam bentuk dana hibah maupun barang.
satuan
(3) Pengadaan buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan dalam rangka
penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk daerah tertentu yang belum memiliki pengecer, pengadaan buku untuk
perpustakaan satuan pendidikan dasar dan menengah yang dananya bersumber
dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan,
berdasarkan masukan dari satuan pendidikan dan setelah mendapat izin dari
Menteri.
33

40. (5) Untuk mendorong keberadaan pengecer pada daerah tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Departemen, departemen yang menangani urusan agama,
dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif pendirian pengecer berupa
hibah modal kerja kepada orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 13
(1) Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh
pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga
perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan
pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat.
id
.
o
(2) Pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga
perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan
pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada
pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
s
tk
.g
d
(3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang
memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.
tp
i
d
BAB X
.
w
w
w
SANKSI
Pasal 14
(1) Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, anggota komite
sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah,
pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang
beranggotakan pendidik dan/ atau tenaga kependidikan satuan pendidikan yang
terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penerbit, distributor, dan/ atau pengecer yang melanggar ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.
Pasal 15
Penulis yang bukunya diterbitkan oleh penerbit yang dikenai sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat mengalihkan hak ciptanya kepada penerbit
lain sesuai peraturan perundang-undangan.
34

41. BAB XI
PENUTUP
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
id
.
o
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
.g
d
BAMBANG SUDIBYO
s
tk
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,
tp
i
d
.
w
w
w
TTD.
Bambang Haryadi, S.H.
NIP NIP. 131597936
35

42. .
w
w
w
tp
i
d
s
tk
.g
d
id
.
o