Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi tiga hal utama yaitu: (1) pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah melalui koordinasi, pedoman, bimbingan, pelatihan; (2) pengawasan terhadap produk hukum, pelaksanaan, dan keuangan daerah; (3) pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap kepala daerah, dewan perwakilan, a

1. 15/05/1415/05/14 11
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Mata Kuliah
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Fakultas Hukum

2.  Dalam sebuah organisasi, termasuk Organisasi
Pemerintahan Daerah, Pembinaan Pengawasan
memegang peranan penting untuk memastikan
bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan
mandat, visi, misi, tujuan serta target-target
organisasi.
 Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama
yaitu akuntabilitas dan proses belajar
 Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan
memastikan bahwa dana pembangunan
digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum
dalam rangka memenuhi rasa keadilan.
 Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan
memberikan informasi tentang dampak dari
program atau intervensi yang dilakukan, sehingga
pengambil keputusan dapat belajar tentang
bagaimana menciptakan program yang lebih
efektif

3.  Pemerintah dan pemerintah daerahPemerintah dan pemerintah daerah
menyelenggarakan manajemen pemerintahan melaluimenyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui
fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputifungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasiperencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
merupakan saranamerupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakanyang harus ada dan dilaksanakan
oleh manajemen secara profesional dan dalam rangkaoleh manajemen secara profesional dan dalam rangka
pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektifpencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif
dan efisien.dan efisien.
 Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakanPemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan
sub sistem darisub sistem dari pemerintahan nasional dan secarapemerintahan nasional dan secara
implisit pembinaan dan pengawasanimplisit pembinaan dan pengawasan terhadapterhadap
Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dariPemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari
sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewansistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembagaPerwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraperwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah berkedudukan setara danPemerintahan Daerah berkedudukan setara dan
bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.
15/05/1415/05/14 33

4.  Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atauadalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untukGubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomimewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunandaerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan
pemerintahan,pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan
urusan pemerintahan,urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi danpemberian bimbingan, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan urusankonsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan danpemerintahan, pendidikan dan
pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggotapelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawaiDewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai
negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badannegeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan
permusyawaratan desa, dan masyarakat.permusyawaratan desa, dan masyarakat.
 Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah olehPengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah,Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah prosesGubernur dan Bupati/Walikota adalah proses
kegiatan yang ditujukankegiatan yang ditujukan untuk menjamin agaruntuk menjamin agar
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan
desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturandesa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparatperundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidangpengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang
kewenangannya masing-masing.kewenangannya masing-masing. 44

5.  Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadapFungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukanpemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan
pengawasan teknis.pengawasan teknis.
 Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan olehDisamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh
masyarakatmasyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran(sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran
serta masyarakatserta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraanguna menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi,pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi,
kolusi serta nepotismekolusi serta nepotisme
 Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,
Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah,Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewankepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipilPerwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil
daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badandaerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan
permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadappermusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkanpelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan
prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksiprestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi
kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepalakepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala
daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkatdaerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat
daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa,daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa,
dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukandan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan
adanya penyimpangan dan pelanggaran.adanya penyimpangan dan pelanggaran.
55

6. Berdasarkan obyek pengawasan, kita
dapat membagi pengawasan terhadap
pemerintah daerah menjadi tiga jenis,
yaitu pengawasan terhadap:
1.Produk hukum dan kebijakan
daerah
2.Pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta produk
hukum dan kebijakan
3.Keuangan daerah

7.  Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
a.a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
b.b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan
pemerintahan;pemerintahan;
c.c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasipemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan urusan pemerintahan;pelaksanaan urusan pemerintahan;
d.d. pendidikan dan pelatihan; danpendidikan dan pelatihan; dan
e.e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauanperencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
 Pembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakilPembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil
kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyatkepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah,Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah,
dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badandan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan
permusyawaratan desapermusyawaratan desa
15/05/1415/05/14 77

8.  Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahanKoordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan
berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasiberkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerahpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
 Koordinasi pemerintahanKoordinasi pemerintahan dilaksanakan pada tingkat nasional,dilaksanakan pada tingkat nasional,
regional,regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.
 KoordinasiKoordinasi dilaksanakan antar susunan pemerintahan yangdilaksanakan antar susunan pemerintahan yang
terkaitterkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahandengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
 Koordinasi tingkat nasional dan regionalKoordinasi tingkat nasional dan regional dilaksanakan olehdilaksanakan oleh
MenteriMenteri Negara/PimpinanNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non
DepartemenDepartemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dansesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan
dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.
 Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi,Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi,
dilaksanakan oleh Gubernur.dilaksanakan oleh Gubernur.
 Koordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatanKoordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatan
dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
 Koordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dariKoordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dari
satu provinsi,satu provinsi, dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinandilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan
LembagaLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsiPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
15/05/1415/05/14 88

9.  Pemberian pedoman dan standarPemberian pedoman dan standar
pelaksanaan urusanpelaksanaan urusan pemerintahanpemerintahan
mencakup aspek perencanaan,mencakup aspek perencanaan,
pelaksanaan, tatapelaksanaan, tata laksana, pendanaan,laksana, pendanaan,
kualitas, pengendalian dan pengawasankualitas, pengendalian dan pengawasan
 Pedoman dan standar urusan PemerintahanPedoman dan standar urusan Pemerintahan
DaerahDaerah disusun oleh Menteridisusun oleh Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
DepartemenDepartemen sesuai dengan fungsi dansesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.kewenangannya.
 Penyusunan pedoman dan standar urusanPenyusunan pedoman dan standar urusan
PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkanDaerah ditetapkan sesuaisesuai
dengan peraturan perundang-undangandengan peraturan perundang-undangan
setelahsetelah dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.
15/05/1415/05/14 99

10. Pemberian bimbingan,Pemberian bimbingan,
supervisi, dan konsultasisupervisi, dan konsultasi
pelaksanaanpelaksanaan urusanurusan
pemerintahan mencakuppemerintahan mencakup
aspek perencanaan,aspek perencanaan,
pelaksanaan,pelaksanaan, tata laksana,tata laksana,
pendanaan, kualitas,pendanaan, kualitas,
pengendalian danpengendalian dan
pengawasan.pengawasan.
15/05/1415/05/14 1010

11.  Pemberian bimbingan, supervisi danPemberian bimbingan, supervisi dan
konsultasikonsultasi dilaksanakan secara berkaladilaksanakan secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruhdan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh
daerah atau kepada daerah tertentu sesuaidaerah atau kepada daerah tertentu sesuai
dengan kebutuhan.dengan kebutuhan.
 Pemberian bimbingan, supervisi danPemberian bimbingan, supervisi dan
konsultasikonsultasi dilakukan secara berjenjang sesuaidilakukan secara berjenjang sesuai
dengan susunan pemerintahan.dengan susunan pemerintahan.
 Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasiPemberian bimbingan supervisi dan konsultasi
kepadakepada kabupaten/kota dapatkabupaten/kota dapat dilimpahkandilimpahkan
oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembagaoleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen kepadaPemerintah Non Departemen kepada
Gubernur danGubernur dan dikoordinasikan dengandikoordinasikan dengan
Menteri.Menteri.
15/05/1415/05/14 1111

12.  Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, meliputi rumpun pendidikan dan, meliputi rumpun pendidikan dan
pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikanpelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikan
dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaandan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan
Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri.
 Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, diperuntukkan bagi kepala daerah atau, diperuntukkan bagi kepala daerah atau
wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
 Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerahPendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi kepala daerah ataudilaksanakan bagi kepala daerah atau
wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,
perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desaperangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa
secara berkala.secara berkala.
 Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh Menteridapat dilaksanakan oleh Menteri
Negara/PimpinanNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuaiLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai
dengan fungsidengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengandan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan
Menteri.Menteri.
 Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilimpahkan kepada Gubernur,dapat dilimpahkan kepada Gubernur,
Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri. 1212

13.  Standarisasi program pendidikan dan pelatihan antaraStandarisasi program pendidikan dan pelatihan antara
lain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenagalain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenaga
pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,
dan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepaladan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepala
daerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewandaerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawaiPerwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai
negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dannegeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan
anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan olehanggota badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh
Menteri.Menteri.
 Standarisasi program pendidikan dan pelatihan dapatStandarisasi program pendidikan dan pelatihan dapat
ditetapkan olehditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan LembagaMenteri Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah NonPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi danDepartemen sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya setelah dikoordinasikan dengankewenangannya setelah dikoordinasikan dengan
Menteri;Menteri;
 Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilakukan kerjasamadapat dilakukan kerjasama
antara Pemerintahantara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan/ataudengan pemerintah daerah dan/atau
dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya.dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya.
15/05/1415/05/14 1313

14.  Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasiPenelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputiatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi
kewenangan,kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan,kelembagaan, kepegawaian, keuangan,
pengelolaan asset,pengelolaan asset, Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non
Departemen, Dewan PerwakilanDepartemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Rakyat Daerah,
pelayanan publik, dan kebijakan daerah.pelayanan publik, dan kebijakan daerah.
 Penelitian dan pengembanganPenelitian dan pengembangan dilaksanakan secaradilaksanakan secara
berkala atau sewaktu-waktu sesuai denganberkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.kebutuhan.
 Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen sesuai dengan fungsi danDepartemen sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya dapat melakukan penelitian dankewenangannya dapat melakukan penelitian dan
pengembangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.pengembangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
 Penelitian dan PengembanganPenelitian dan Pengembangan dapat dilimpahkandapat dilimpahkan
kepada Gubernur, Bupati/Walikota dankepada Gubernur, Bupati/Walikota dan
dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.
15/05/1415/05/14 1414

15.  Pedoman serta standar penelitian danPedoman serta standar penelitian dan
pengembanganpengembangan urusan Pemerintahan Daerahurusan Pemerintahan Daerah
disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembagadisusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsiPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya.dan kewenangannya.
 Penyusunan pedoman dan standar urusanPenyusunan pedoman dan standar urusan
PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkanDaerah ditetapkan sesuai dengansesuai dengan
peraturan perundang-undangan setelahperaturan perundang-undangan setelah
dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.
 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusanPemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan dilakukan oleh Menteri.pemerintahan dilakukan oleh Menteri.
 Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen sesuai dengan fungsi danDepartemen sesuai dengan fungsi dan
kewenangannyakewenangannya dapat melakukan pemantauan dandapat melakukan pemantauan dan
evaluasievaluasi dan dikoordinasikan dengan Menteri.dan dikoordinasikan dengan Menteri.
15/05/1415/05/14 1515

16.  Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasiPedoman serta standar pemantauan dan evaluasi
urusanurusan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah disusun olehdisusun oleh
Menteri Negara/Pimpinan Lembaga PemerintahMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen sesuai dengan fungsi danNon Departemen sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.kewenangannya.
 Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasiPenyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi
urusanurusan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah ditetapkan sesuaiditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangandengan peraturan perundang-undangan dandan
dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.
 Perencanaan, penelitian dan pengembangan,Perencanaan, penelitian dan pengembangan,
pemantauanpemantauan dan evaluasi atas pelaksanaandan evaluasi atas pelaksanaan
urusan pemerintahan dapaturusan pemerintahan dapat dilakukan kerja samadilakukan kerja sama
dengan perguruan tinggi, lembagadengan perguruan tinggi, lembaga penelitian danpenelitian dan
lembaga lainnya.lembaga lainnya.
15/05/1415/05/14 1616

17. PENGAWASANPENGAWASAN
Pengawasan pelaksanaan urusanPengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah meliputi:meliputi:
a.a. pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah provinsi;di daerah provinsi;
b.b. pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan
di daerahdi daerah kabupaten/kota; dankabupaten/kota; dan
c.c. pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan
desadesa..
15/05/1415/05/14 1717

18. 15/05/1415/05/14 1818
 Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsiPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi
terdiri dari:terdiri dari:
a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang
bersifat wajib;bersifat wajib;
b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang
bersifat pilihan; danbersifat pilihan; dan
c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurutpelaksanaan urusan pemerintahan menurut
dekonsentrasidekonsentrasi dan tugas pembantuandan tugas pembantuan
 Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kotakabupaten/kota terdiri dari:terdiri dari:
a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang
bersifat wajib;bersifat wajib;
b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yangpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang
bersifat pilihan; danbersifat pilihan; dan
c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugaspelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas
pembantuanpembantuan

19.  Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahPengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi:meliputi:
a.a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dipembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahdaerah
provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; danprovinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.
 Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerahPengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakandilaksanakan
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintaholeh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dansesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.kewenangannya.
 Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat JenderalAparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal
Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawasdilakukan oleh pejabat pengawas
pemerintah.pemerintah.
 Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/MenteriPejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/Menteri
Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkatNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat
pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikotapusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikota
ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.undangan.
 Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan,Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawaspemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas
pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri.pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri. 1919

20.  Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasanInspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan
bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspekturbertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasanKabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan
bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.
 Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugasInspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas
pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerahpengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaanProvinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan daritugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah Kabupaten/KotaSekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit PengawasanInspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan
Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukanLembaga Pemerintah Non Departemen melakukan
pengawasan terhadap :pengawasan terhadap :
a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
b. pinjaman dan hibah luar negeri; danb. pinjaman dan hibah luar negeri; dan
c.pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanc.pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi danPemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.kewenangannya.
15/05/1415/05/14 2020

21.  Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selainInspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain
melakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatasmelakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatas
juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanjuga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.
 Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
a.a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanpelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;
dandan
c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota.kabupaten/kota.
 Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasanInspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap:terhadap:
a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota;kabupaten/kota;
b.b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggarapelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanan
pemerintahan desa; danpemerintahan desa; dan
c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
15/05/1415/05/14 2121

22.  Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadapGubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap
tugas dekonsentrasi.tugas dekonsentrasi.
 Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerahGubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukanmelakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugaspengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan danpembantuan dan
pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.
 Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasanAparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuaisesuai
dengan fungsi dan kewenangannya melalui:dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
a.a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatanpemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepalakepala
daerahdaerah..
b.b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupunpemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaanpemeriksaan
terpadu;terpadu;
c.c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu daripengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari
unit/satuan kerja;unit/satuan kerja;
d.d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasipengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaanpelaksanaan
program dan kegiatan; danprogram dan kegiatan; dan
f.f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dipemerintahan di
daerah dan pemerintahan desa.daerah dan pemerintahan desa.
15/05/1415/05/14 2222

23.  Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraanKebijakan pengawasan atas penyelenggaraan
PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulanDaerah ditetapkan paling lambat pada bulan
Oktober setiapOktober setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukantahun oleh Menteri berdasarkan masukan
dari Menteridari Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.
 Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, PimpinanMenteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan GubernurLembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur
dalamdalam menyusun rencana pengawasan atasmenyusun rencana pengawasan atas
penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pemerintahan Daerah.
 Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraanPenyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehPemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh
Gubernur.Gubernur.
 KoordinasiKoordinasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunandilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
perencanaanperencanaan pengawasan di pusat dan di daerah.pengawasan di pusat dan di daerah.
 Koordinasi dapatKoordinasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi didilakukan melalui rapat koordinasi di
tingkat provinsi dantingkat provinsi dan nasional paling sedikit 1 (satu) kalinasional paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.dalam 1 (satu) tahun.
15/05/1415/05/14 2323

24.  Rencana pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanRencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan danDaerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan
ditetapkan oleh Menteri.ditetapkan oleh Menteri.
 Rencana pengawasan atas penyelenggaraaan PemerintahanRencana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan
Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan danDaerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan
ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencanaditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana
pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.
 Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan
Daerah provinsi dikoordinasikan olehDaerah provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat JenderalInspektorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri.
 Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan
Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehDaerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh InspektoratInspektorat
Provinsi.Provinsi.
 Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah
kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektoratkecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat
Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.
 Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasanDaerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan
tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2424

25.  Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan DaerahPimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah
provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindakprovinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak
lanjut hasil pengawasan.lanjut hasil pengawasan.
 Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukanDepartemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan
pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasilpemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.pengawasan.
 Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil WalikotaWakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawabbertanggungjawab
atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
 Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasionalsecara nasional
dikoordinasikan oleh Menteri;dikoordinasikan oleh Menteri;
 Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsiatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;
 Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kotaatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
dapatdapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalamdilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam
setahun.setahun. 2525

26. Pengawasan pelaksanaan urusanPengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah berpedomanberpedoman
pada norma:pada norma:
a.a. obyektif, profesional, independenobyektif, profesional, independen
dan tidak mencari-caridan tidak mencari-cari kesalahan;kesalahan;
b.b. terus menerus untuk memperolehterus menerus untuk memperoleh
hasil yang berkesinambungan;hasil yang berkesinambungan;
c.c. efektif untuk menjamin adanyaefektif untuk menjamin adanya
tindakan koreksi yang cepattindakan koreksi yang cepat dandan
tepat;tepat;
d.d. mendidik dan dinamis.mendidik dan dinamis.
15/05/1415/05/14 2626

27. Pengawasan Peraturan DaerahPengawasan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerahdan Peraturan Kepala Daerah
 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) haridisampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari
sejak ditetapkan.sejak ditetapkan.
 Pemerintah melakukan pengawasan terhadap PeraturanPemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri.dilakukan oleh Menteri.
 Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umumPeraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum
dan/ataudan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dapatdapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkandibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan
usulanusulan Menteri.Menteri.
 Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan denganPeraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturankepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkanperundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan
dengan Peraturan Menteri.dengan Peraturan Menteri.
15/05/1415/05/14 2727

28.  Peraturan Presiden tentangPeraturan Presiden tentang
pembatalan Peraturan Daerahpembatalan Peraturan Daerah
ditetapkan paling lambat 60 (enamditetapkan paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak Peraturan Daerahpuluh) hari sejak Peraturan Daerah
diterima oleh Pemerintah.diterima oleh Pemerintah.
 Peraturan Menteri tentangPeraturan Menteri tentang
pembatalan Peraturan Kepalapembatalan Peraturan Kepala DaerahDaerah
ditetapkan paling lambat 60 (enamditetapkan paling lambat 60 (enam
puluh) haripuluh) hari setelah Peraturan Kepalasetelah Peraturan Kepala
Daerah diterima oleh Menteri.Daerah diterima oleh Menteri.
15/05/1415/05/14 2828

29.  Rancangan Peraturan Daerah tentang AnggaranRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
PendapatanPendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerahdan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah
tentangtentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjapenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruangDaerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang
disampaikan palingdisampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujuilama 3 (tiga) hari setelah disetujui
bersama antara Kepalabersama antara Kepala Daerah dengan Dewan PerwakilanDaerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.Rakyat Daerah.
 Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerahMenteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah
provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentangprovinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang
anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah,anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah,
retribusi daerah dan tata ruang daerah.retribusi daerah dan tata ruang daerah.
 Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerahGubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikotakabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajaktentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak
daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
 Evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancanganEvaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan
peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (limaperaturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.
15/05/1415/05/14 2929

30.  Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasiGubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
 Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkanApabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan
menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,
Menteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturanMenteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan
kepalakepala daerah tersebut dengan peraturan Menteri.daerah tersebut dengan peraturan Menteri.
 Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjutiApabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti dan tetapdan tetap
menetapkan menjadimenetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepalaperaturan daerah dan/atau peraturan kepala
daerah,daerah, Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah danGubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.
 Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusanApabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalanpembatalan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerahperaturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan alasandengan alasan
yangyang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernurdibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur
dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung palingdapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.
 Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusanApabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahpembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,,
dengan alasan yangdengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan, Bupati/undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepadaWalikota dapat mengajukan keberatan kepada
MahkamahMahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejakAgung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya pembatalan.diterimanya pembatalan.
15/05/1415/05/14 3030

31.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusandapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai denganPemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.
 Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,
Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerahPemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah
atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyatatau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepalaDaerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala
desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratandesa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan
desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalamdesa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.penyelenggaraan pemerintahan.
 Sanksi pembinaan dan pengawasanSanksi pembinaan dan pengawasan dapat berupa:dapat berupa:
a. penataan kembali suatu daerah otonom;a. penataan kembali suatu daerah otonom;
b. pembatalan pengangkatan pejabat;b. pembatalan pengangkatan pejabat;
c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;
d. administratif; dan/ataud. administratif; dan/atau
e. finansial.e. finansial.
 Sanksi diberikan olehSanksi diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/PimpinanMenteri, Menteri Negara/Pimpinan
Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturanDepartemen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.perundang-undangan. 3131

32.  Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasanKoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
atasatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangPemerintahan Daerah yang
dilakukan Menteri Negara/Pimpinandilakukan Menteri Negara/Pimpinan LembagaLembaga
Pemerintah Non Departemen dilaporkan kepadaPemerintah Non Departemen dilaporkan kepada
Presiden dikordinasikan oleh Menteri.Presiden dikordinasikan oleh Menteri.
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan provinsi dilaporkanpemerintahan provinsi dilaporkan
oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kotapemerintahan kabupaten/kota
dilaporkan oleh Bupati/Walikotadilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menterikepada Menteri
melalui Gubernur.melalui Gubernur.
15/05/1415/05/14 3232

33. 3333
SEKIAN
TERIMA KASIH