Berikut ringkasan rekomendasi rapat sosialisasi dan evaluasi kebijakan bidang SDM aparatur di Batam pada 11-12 November 2014: 1. UU baru tentang ASN dan pelayanan publik memerlukan perubahan mindset aparatur dari zona nyaman ke zona kompetitif berbasis merit. 2. Diperlukan revolusi mental untuk meningkatkan integritas dan budaya pelayanan. 3. Peningkatan integritas aparatur dapat mendukung pengendal

1. REKOMENDASI SOSEV BATAM 11‐12 NOP. 2014 1
REKOMENDASI RAPAT SOSIALISASI DAN EVALUASI
KEBIJAKAN BIDANG SDM APARATUR
BATAM, 11-12 NOPEMBER 2014
Berdasarkan materi-materi pengarahan dari : (i). Deputi MenPANRB Bidang SDM Aparatur,
(ii). Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Para Narasumber dari : KemenPANRB, BKN,
BAPEK, BPKP, dan Ombudsman RI, serta masukan-masukan dari para peserta Rapat
maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut :
REKOMENDASI :
1. Landasan hukum reformasi birokrasi, khususnya bidang SDM Aparatur berupa UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mempunyai benang merah dalam aspek pelaksanaannya, utamanya dalam aspek
penegakan integritas SDM Aparatur. Keberhasilan implementasi UU No. 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat bergantung pada kemampuan SDM
Aparatur sebagai penggerak birokrasi dalam mengubah mindset (pola pikir) dari “comfort
zones” ke “competitive zones”, yaitu sistem pembinaan karir ASN berbasis merit system.
2. Revolusi mental sebagaimana digaungkan oleh Presiden Jokowi terkait erat dengan
mindset (pola pikir) dan culture set (pola budaya kerja) terkait erat dengan perubahan
mindset dan kebiasaan. Di lapangan dituntut perubahan mindset dari mental majikan
menjadi pelayan, dari mental minta dilayani menjadi melayani, dari kebiasaan duduk
dibelakang meja menjadi proaktif melakukan cek dan recek lapangan. Revolusi mental
juga berarti stop pemborosan anggaran negara (hemat) dan dalam jangka waktu tertentu
juga stop (moratorium) rekrutmen CPNS, penerimaan CPNS secara terbatas dan
selektif.
3. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) akan berjalan dengan baik apabila
didukung integritas dan kepatuhan SDM Aparatur. Hal-hal yang dapat diidentifikasikan
pencegahan terjadinya korupsi adalah :
Pelayanan publik adalah Entry Point untuk terjadinya korupsi
Maladministrasi adalah perilaku koruptif yang meskipun tidak merugikan negara
tetapi merugikan masyarakat/perseorangan
Mengawasi pelayanan publik diartikan mencegah mal-administrasi dan mencegah
korupsi
Penindakan / penegakan hukum terhadap korupsi tidak akan efektif tanpa upaya
pencegahan melalui pengawasan terhadap pelayanan publik
4. Peningkatan kompetensi yang terus menerus sebagai bagian dari pengembangan karir
ASN menuntut instansi yang menangani diklat (BKD, Badan Diklat) untuk segera
menyusun peta rencana (roadmap) pengembangan kompetensi ASN di masing-masing
instansi. Regulasi PP. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS masih
berlaku sampai dengan adanya PP yang baru.
5. Perencanaan SDM dan e-Formasi sangat meningkatkan efisiensi dan efektifitas
koordinasi rekrutmen CPNS. Pemutakhiran data eksisting pegawai dan perencanaan
pegawai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Data dan informasi yang perlu dimuat dalam e-
Formasi : (i). Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama
jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan), (ii). Jumlah kebutuhan