1. MEMBANGUN KAWASAN TEKNOPOLITAN
SEBAGAI WUJUD PEMBAHARUAN MENUJU
KEMANDIRIAN, MENDUKUNG MP3EI
DISAMPAIKAN PADA :
PERTEMUAN DENGAN DPRD
KABUPATEN PELALAWAN
2. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011
TGL. 20 MEI 2011
3. VISI 2025
“Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12
besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui
pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”
2045
2025 PDB ~US$
16.6 Trilyun
PDB ~US$
4.3 Trilyun Prediksi
Pendapatan
2010 Prediksi
Pendapata
/kapita
~US$
PDB ~ US$ 700 n/kapita
~US$
46,900
Milyar 14,900 Diprediksi
Pendapatan/kap (high menjadi
US$ 3,000 income terbesar ke-
(2010) country) 7 atau ke-8
Terbesar ke-17 Terbesar dunia*) 3
besar dunia
4. INISIATIF
STRATEGI UTAMA
STRATEGIK
“Strategi utama dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategik”
Mendorong investasi BUMN, Swasta
Nasional dan FDI dlm skala besar di
Pengembangan 22 Kegiatan Ekonomi Utama
potensi melalui (mendorong realisasi investasi melalui
percepatan terselesainya hambatan yang
Koridor Ekonomi
dihadapi pelaku)
Memperkuat
Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk
konektivitas
merevitalisasi kinerja sektor riil
nasional (penetapan jadwal penyelesaian masalah
peraturan nasional dan infrastruktur utama
Mempercepat nasional)
kemampuan SDM
dan IPTEK Pengembangan Center of Excellence di Setiap
Nasional Koridor Ekonomi
(mendorong pengembangan SDM dan IPTEK
sesuai kebutuhan peningkatan daya saing)
Inisiatif Strategik adalah sebagai katalis terjadinya percepatan. Hal ini juga bisa
memberikan dampak keyakinan para pengusaha atas upaya pemerintah 4
5. MP3EI dirumuskan dengan semangat
“Business as Not Usual”
Peningkat
an Value
Added
Di dalam proses penyusunan:
Mendorong
MP3EI menitikberatkan pada Inovasi
percepatan transformasi Mengintegrasi
kan
ekonomi dengan pendekatan: pendekatan
sektoral dan
Regional
Memfasilita
si
percepatan
investasi
swasta
sesuai
dengan
dukungan
yang
dibutuhkan
Pemerintah
berfungsi sebagai
Business as Usual regulator, fasilitato
r dan katalisator
waktu
5
7. 6 KORIDOR EKONOMI
1 KE Sumatera
4 KE Sulawesi
3 KE Kalimantan
6 KE Papua – Maluku
2 KE Jawa
5 KE Bali – Nusa Tenggara
7
8. Tema Pembangunan Koridor Ekonomi
Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-Masing Wilayah
1 KE Sumatera
KE Sulawesi
4 KE Sulawesi
KE"Sentra
Sumatera 3 KE Kalimantan
''Pusat Produksi
Produksi
dan Pengolahan 6 KE Papua – Maluku
dan
KE Kalimantan Hasil Pertanian,
Pengolahan
"Pusat Perkebunan, dan
Hasil Bumi dan
Produksi dan Perikanan serta
Lumbung
Pengolahan Pertambangan
Energi “Pusat
Hasil Tambang Nikel Nasional''
Nasional" Pengembangan
& Lumbung Pangan,
Energi Perikanan,
Nasional" Energi dan
2 KE Jawa
Pertambangan
"Pendorong
Nasional”
KE Jawa Industri dan 5 KE Bali – Nusa Tenggara
Jasa Nasional"
KE Bali - Nusa
Tenggara
8
9. SEBARAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA
BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI
SUMATERA Kelapa Karet Batubara Perkapalan Besi Baja KNS Selat
Sunda
Sawit
Makanan & Peralatan Jabodetabek
JAWA Tekstil Minuman Transportasi Telematika Alutsista Perkapalan Area
KALIMANTAN Kelapa
Sawit
Perkayuan Migas Besi Baja Bauksit Batubara
SULAWESI Pertanian Kakao Perikanan Nikel Migas
BALI - NT Pariwisata Peternakan Perikanan
PAPUA – KEP.
Pertanian Perikanan Teembaga Nikel Migas
MALUKU
9
11. Definisi Kawasan Perhatian Investasi (KPI)
1. Sentra Produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam satu lokasi
tertentu
2. KPI adalah satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/ kegiatan
investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan.
SDM &
Ilustrasi
KPI IPTEK KPI Konektivitas
Hipotetis
Regulasi
Sentra Produksi (pusat + daerah)
Lokasi-lokasi KPI pada masing-masing koridor perlu diidentifikasi untuk
acuan penetapan proyek-proyek infrastruktur (Tim Kerja
Konektivitas), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan
peningkatan kemampuan teknologi/inovasi (Tim Kerja SDM & IPTEK), serta
fasilitasi penyempurnaan regulasi (Tim Kerja Regulasi). 11
12. Proses Integrasi Proyek-proyek dalam MP3EI
(dalam rangka mewujudkan value added sesuai unggulannya)
Proyek-proyek kegiatan investasi dan Semua proyek lintas sektor HARUS
lintas sektor TIDAK dapat berjalan sendiri- mendukung pengembangan kegiatan
sendiri ekonomi utama melalui KPI*
Konektivita Konektivita
KPI s
Regulasi SDM/ IPTEK
KPI Regulasi SDM/ IPTEK
s
Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Ekonomi
Utama A Utama A
Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Ekonomi
Utama B Utama B
Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Ekonomi
Utama C Utama C
Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Ekonomi
Utama D Utama D
Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Ekonomi
Utama E Utama E
Kegiatan Kegiatan
Ekonomi Ekonomi
Utama X Utama X
12
* KPI adalah satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/ kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan.
13. INDIKASI SENTRA PRODUKSI (KEGIATAN INVESTASI),
KPI, KPI PRIORITAS
per tanggal 21 Februari 2012
Indikasi Total Investasi s.d 2014
Indikasi Indikasi (Milliar Rp)
Koridor Indikasi
KPI Sentra
Ekonomi Jumlah KPI
Prioritas Produksi Sektor Riil Infrastruktur SDM - IPTEK
Sumatera 13 22 168 555.965 581.357 955
Jawa 18 34 119 304.433 1.118.685 467
Kalimantan 17 36 222 903.775 220.780 324
Sulawesi 11 28 126 214.847 201.499 382
Bali-NT 8 23 46 129.884 87.293 95
155.631
Papua-Maluku 7 8 44 448.605 166
TOTAL 74 151 725 2.557.509 2.365.245 2.388
Catatan: angka tersebut masih dalam proses validasi (sumber: Sekretariat KP3EI)
14. REKAPITULASI PROYEK-PROYEK YANG SUDAH
GROUNDBREAKING (sampai dengan Desember 2011)
Nilai Investasi
Jumlah Proyek Total
(Rp. Miliar)
Koridor
Ekonomi Nilai Investasi
Infrastruktur Sektor Riil Infrastruktur Sektor Riil Proyek
(Rp. Miliar)
Sumatera 17 2 35.429 62.505 19 97.934
Jawa 8 8 64.674 65.497 16 136.071
Kalimantan 3 12 1.586 14.644 15 16.230
Sulawesi 1 26 3.000 142.267 27 145.267
Bali-NT 6 1 36.065 829 7 36.894
Papua-
Kep.Maluku 3 7 1.011 66.120 10 67.131
Total 38 56 131.765 351.862 94 490.527
15. 1 13 19
KPI SEI MANGKEI KPI MUARAENIM-PENDOPO KPI BATAM
Rp. 4,4 T
KPI PRIORITAS SUMATERA Rp. 226,79 T Rp. 0,23 T
Kelapa Sawit, Sektor Lainnya
Kelapa Sawit, Sektor
Sektor Batubara
Lainnya Infrastruktur Rp. 0 T
Infrastruktur Rp. 53,4 T
Infrastruktur Rp. 10,6 T Jenis
-
Jenis Infrastruktur
Jenis Pelabuhan, KA, KA, Jalan, Energi
Infrastruktur
Infrastruktur Jalan, Energi, SDA
18
2
KPI TAPANULI SELATAN KPI BANGKA BARAT, BABEL
Rp. 7,00 T Rp. 2,10 T
3
Sektor Emas 1
Kelapa Sawit,
Sektor
4 Lainnya
Infrastruktur Rp. 0,12 T
6 19 Infrastruktur Rp. 0,9 T
Jenis
Energi
Infrastruktur Jenis
2 Jalan
3
Infrastruktur
20
KPI DAIRI KPI BANDAR LAMPUNG
Rp. 4,50 T Usulan KPI Potensial Rp. 2,29 T
Sektor Lainnya PELALAWAN Sektor Batubara, Migas
Infrastruktur Rp. 0 T Infrastruktur Rp. 2,4 T
Jenis Jenis
- Energi
Infrastruktur Infrastruktur
4 15 12
18 21
KPI DUMAI KPI PRABUMULIH KPI LAMPUNG TIMUR
14
Rp. 4,34 T Rp. 150 T Rp. 4,15 T
Sektor Migas 15 Kelapa Sawit,
Sektor Kelapa Sawit, Migas 13 Sektor
Infrastruktur Rp. 0T Perkapalan
Infrastruktur Rp. 30,2 T Infrastruktur Rp. 4,1 T
Jenis
-
Jenis Pelabuhan, Jalan, Infrastruktur Jenis
Infrastruktur Energi, SDA Pelabuhan
12 Infrastruktur 22
*Data per Februari 2012
22 21
KPI BESI BAJA CILEGON KPI TJ. API-API – TJ. CARAT 20 14
Rp. 63,51 T Rp. 15,57 T KPI PALEMBANG
22 Rp. 21,74 T
Sektor Besi Baja Kelapa Sawit,
Sektor
Batubara Sektor Batubara, Migas
Infrastruktur Rp. 3,1 T
Infrastruktur Rp. 47,5 T Infrastruktur Rp. 0 T
Jenis Jalan, SDA,
Infrastruktur Telematika Jenis Pelabuhan, KA, Jenis
Infrastruktur Jalan -
Infrastruktur
16. Struktur organisasi KP3EI telah ditetapkan berdasarkan Perpres
32/2011
Ketua KP3EI : Presiden RI
Wk. Ketua KP3EI : Wk. Presiden RI
Ketua : Menko Perekonomian
Wakil Ketua 1 : Menteri PPN/ Kepala Bappenas
Wakil Ketua 2 : Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN)
Sekretariat
KP3EI
16
17. Susunan Ketua Tim Kerja & Sekretariat KP3EI dibentuk berdasarkan
Kepmenko Perekonomian no 35 & 36 / 2011
Tim Kerja Regulasi : Sekretaris Menko Perekonomian
TIM KERJA
LINTAS Tim Kerja Konektivitas : Wakil Menteri Bappenas
SEKTOR KP3EI Tim Kerja SDM dan IPTEK : Wakil Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Tim Kerja KE Sumatera : Menteri Kehutanan
Menteri ESDM (alternate)
Tim Kerja KE Jawa : Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Perindustrian (alternate)
Tim Kerja KE Kalimantan : Menteri Pertanian
TIM KERJA Menteri Perumahan Rakyat (alternate)
KORIDOR Tim Kerja KE Sulawesi : Menteri Kelautan dan Perikanan
EKONOMI Menteri UKM dan Koperasi (alternate)
KP3EI Tim Kerja KE Bali-NT : Menteri Pariwisata
Menteri Perdagangan (alternate)
Tim Kerja Papua-Kep.Maluku : Menteri Perhubungan
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (alternate)
SEKRETARIAT Sekretariat KP3EI : Deputi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
KP3EI Kemenko Bidang Perekonomian
17
18. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PELALAWAN TH. 2011-
2016
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
20. KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB. PELALAWAN
2011-2016
• Penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun
2011-2025, Khusus Koridor Ekonomi Sumatra;
sebagai sentra produksi, pengolahan hasil bumi
dan lumbung energi nasional.
• Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek serta
Sistem Inovasi Daerah
November 23, 2012 20
22. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG :
TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN YANG
UNGGUL DAN INDUSTRI YANG TANGGUH DALAM MASYARAKAT YANG BERADAB,
BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA MELAYU TAHUN 2030
VISI 2011-2016 :
“ PEMBAHARUAN MENUJU
KEMANDIRIAN
PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT
KABUPATEN PELALAWAN ”
23. PEMBAHARUAN (INOVASI)
• Perubahan mindset dan pola tindak birokrasi dari “dilayani”
menjadi “melayani”
• Perubahan target kerja dari “memenuhi standar pelayanan
minimal” menjadi “memberi nilai tambah dan memaksimalkan
pengelolaan potensi ekonomi, sosial dan budaya” untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Mengutamakan semangat kewirausahaan dalam pengelolaan
pembangunan.
• Mendorong dunia usaha untuk berperan aktif terutama dalam
pembangunan ekonomi.
• Peningkatan daya saing daerah sehingga menjadi kawasan yang
menarik untuk berinvestasi.
• Peningkatan sistem inovasi daerah dalam menunjang segala sektor
pembangunan
24. KEMANDIRIAN
• Hasil-hasil pembangunan yang harus dapat
dinikmati sebahagian besar oleh penduduk di
Kabupaten Pelalawan. (Distribusi PDRB lebih
memihak kepada Penduduk di Kab. Pelalawan)
• Peningkatan prakarsa pembangunan oleh
penduduk di Kabupaten Pelalawan serta
penguatan pemberdayaan masyarakat.
• Peningkatan PAD dan pengurangan
ketergantungan pada Dana Perimbangan.
• Menjadi tuan di negeri sendiri.
25. RPJMD KABUPATEN PELALAWAN 2011-2016
Kondisi Kondisi
SATUAN Kinerja Pada Kinerja Pada
SASARAN STRATEGISVISI INDIKATOR awal RPJMD Akhir RPJMD
INDIKATOR
Tahun 2010 Tahun 2016
1. Meningkatnya
Indeks Pembangunan
kesejahteraan
Manusia (IPM)
Poin 73,18 78,5
masyarakat
2. Menurunnya Jumlah persentase tingkat
kemiskinan miskin
% 14,51 10
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran
pengangguran Terbuka (TPT)
% 4,69 4,20
4. Meningkatnya
Laju Pertumbuhan Ekonomi
kinerja dan kualitas
(LPE)
% 7,17 7.20
perekonomian
5 Kemandirian - Persentase Proporsi PAD
Keuangan Daerah dari Penerimaan Daerah
% 4,53 10
- Proporsi Belanja Langsung
terhadap Belanja Tidak % 58 60
Langsung 25
26. RPJMD KABUPATEN PELALAWAN 2011-2016
IPM
78,50
PROPORSI PAD 10%
BL 60% DARI
TERHADAP PENERIMA-
BTL AN APBD
KEMANDIRIAN
KABUPATEN
PELALAWAN
PADA TAHUN
2016
PERTUMB PENGANG
UHAN GURAN
EKONOMI TERBUKA
7,20% 4,20%
ANGKA
KEMISKI
NAN
10%
26
27. MISI PEMBANGUNAN 2011 - 2016 :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, beriman, bertaqwa dan
berbudaya melayu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah.
5. Meningkatkankemandirian ekonomi, mendorong investasi, pengembangan
pariwisata, dan usaha strategis daerah yang berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
SASARANNYA :
TERBANGUN PERGURUAN TINGGI
MISI 1 KABUPATEN PELALAWAN
TEKNOPOLITAN
& BERKEMBANGNYA INDUSTRI
MISI 5 TERWUJUDNYA PUSAT PELALAWAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
UNGGULAN DAERAH
29. KAWASAN TEKNOPOLITAN MERUPAKAN INISIATIF PEMDA
KABUPATEN PELALAWAN MEWADAHI PENCAPAIAN VISI MP3EI
SEKALIGUS MEREALISASIKAN PENCAPAIAN SASARAN
PEMBANGUNAN YANG DITETAPKAN DI DALAM RPJMD 2011-2016.
Peningkatan Nilai Tambah
Produk DaeraD Terutama
Kelapa Sawit, dengan
mendorong berkembang-
nya industri hilir.
Mendorong Inovasi
Melalui Pembangunan
Sekolah Tinggi Teknologi
PENDEKATANNYA : dan Teknopark.
Pemilihan Komoditas Kelapa
Sawit agar terintegrasi
dengan Kegiatan Ekonomi
Utama Koridor Sumatera.
Menyiapkan satu kawasan
khusus yang memiliki
keunggulan komparatif dan
diminati investor.
30. KONSEP PENCAPAIAN VISI MP3EI
OLEH KABUPATEN PELALAWAN
MEMBANGUN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU
DALAM SATU KAWASAN, DENGAN MENGEMBANGKAN
INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT SEBAGAI BISNIS INTI, ATAS
DUKUNGAN INVESTASI SWASTA, PENINGKATAN
SUMBERDAYA MANUSIA, DAN PENGEMBANGAN INOVASI.
KAWASAN
TEKNOPOLITAN
31. KAWASAN TEKNOPOLITAN DIBANGUN
SESUAI POTENSI UNGGULAN DAERAH
YANG DIMILIKI, MEMADUKAN
INDUSTRI SEBAGAI KOMPONEN
USAHA EKONOMIS, LEMBAGA
PENDIDIKAN/PERGURUAN TINGGI
SEBAGAI PENCETAK TENAGA KERJA
TERAMPIL, DAN PUSAT RISET SEBAGAI
PENDORONG INOVASI
32. MANFAAT DIBANGUNNYA
TEKNOPOLITAN PELAWAN
BAGI MASYARAKAT KAB. KORIDOR EKONOMI PENCAPAIAN VISI
PELALAWAN : SUMATERA : MP3EI :
Pengurangan
Tersedianya lapangan kerja. Mendorong peran pengangguran.
Masyarakat setempat tidak komoditas kelapa peningkatan
perlu jauh melanjutkan sawit sebagai pertumbuhan
pendidikan untuk komoditas andalan ekonomi.
mendapatkan keterampilan Koridor Ekonomi Penyediaan tenaga
dan siap terjun ke dunia usaha Sumatera dalam kerja terampil.
dan dunia kerja. menambah devisa Berkembangnya
Harga panen perkebunan negara dan semakin inovasi dalam
masyarakat akan stabil bahkan menyatunya menunjang
cenderung meningkat. konektivitas peningkatan nilai
Perekonomian wilayah sekitar ekonomi antar tambah.
akan berkembang, wilayah. Optimalisasi
pemanfaatan
sumberdaya alam.
33. PERKIRAAN INVESTASI
Investasi yang dibutuhkan bagi pengembangan Teknopolitan
Pelalawan ini tidak kurang dari Rp. 45.916.500.000.000,- yang
terdiri dari :
- Pembangunan infrastruktur : Rp. 2.451.500.000.000,-
kawasan dan Prasarana
Pendidikan
- Industri hilir kelapa sawit : Rp. 37.825.000.000.000,-
- Industri lain : Rp. 5.000.000.000.000,
- Pembangunan dermaga : Rp. 170.000.000.000,-
di Desa Sokoi
- Lanjutan pembangunan : Rp. 470.000.000.000,-
jalan lintas bono menuju
pelabuhan Sokoi.
34. DUKUNGAN STAKEHOLDER
No Stakeholder Program/Kegiatan
1 Pemerintah Kemenristek Pembangunan dan Pengembangan Lembaga
Riset/Pusat Unggulan
Kemendikbud Pembangunan dan Pengembangan Perguruan
Tinggi
Kementerian PU Pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan
Kemenperin Pengembangan Industri Hilir
Kemenkop UKM Pengembangan UKM
Pemerintah Pembebasan Lahan
Kabupaten
Pelalawan
2 Dunia Usaha Industri Pembangunan Industri
Perbankan Penyediaan Skim Pembiayaan
3 Masyarakat Peranserta dalam pembangunan
38. ILUSTRASI PENGEMBANGAN TEKNOPOLITAN
Industri Pendidikan Tinggi
Research & Dev’t
Perkantoran Pengelola
Perumahan Pekerja Sport Center
Gate Teknopolitan
Jasa & Komersial
40. INFRASTRUKTUR PELABUHAN
• Pelabuhan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi suatu
kawasan industri.
• Bagi kawasan Teknopolitan Pelalawan terdapat beberapa alternatif
pelabuhan, yakni :
- Pelabuhan Dumai yang berjarak 270 Km.
- Pelabuhan Samudera Kuala Enok yang berjarak 330 Km.
- Pelabuhan Pekanbaru berjarak 60 Km.
- Pelabuhan Buatan berjarak 70 Km.
- Pelabuhan khusus PT. RAPP di Futong Kabupaten Siak yang berjarak 120
Km.
• Pelabuhan Dumai dan Kuala Enok terhitung jauh.
• Pelabuhan Pekanbaru dan Pelabuhan Buatan kapasitasnya kecil dan padat.
• Pelabuhan Futong tentu harus mendapat persetujuan dari PT. RAPP.
41. INFRASTRUKTUR PELABUHAN
• Oleh sebab itu diperlukan alternatif lain, yakni membangun pelabuhan
sendiri di wilayah Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa pilihan lokasi,
namun yang sangat ideal adalah di Desa Sokoi.
• Pelabuhan Sokoi, berjarak 190 Km dari lokasi Teknopolitan, berpotensi
menjadi pelabuhan CPO bagi pabrik yang berada di Riau bagian tengah.
42. Pelabuhan Dumai
Kawasan Pelabuhan/
Industri T. Balai Karimun
270 Km Pelabuhan Buatan Pelabuhan Futong
Pelabuhan 70 Km
Pekanbaru 120 Km
60 Km Pelabuhan Sokoi
190 Km
Kawasan Teknopolitan
Pelalawan
330 Km Pelabuhan Samudera
Kuala Enok
43. MENGAPA HARUS DI LANGGAM
• Teknopolitan membutuhkan kawasan yang luas sehingga
memungkinkan terkonsentrasinya industri dan faktor pendukung
pada satu titik.
• Kawasan satu hamparan yang luas dan diluar HGU yang ada,
terdapat di Langgam.
• Kawasan industri harus didukung oleh sumber energi yang
memadai. Di Langgam terdapat sumber gas yang sangat potensial.
• Secara geografis, Kawasan Teknopolitan di Langgam dekat dengan
Pekanbaru sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Riau, relatif dekat
dengan beberapa alternatif pelabuhan laut dan badar udara.
• Berada pada posisi dataran relatif tinggi.
• Hasil telaahan BPPT menyimpulkan Langgam merupakan lokasi
yang ideal dibangunnya Kawasan Teknopolitan.
44. POSISI TEKNOPOLITAN PELALAWAN DI DALAM
RTRWK PELALAWAN DAN RTRWP RIAU
• Kawasan yang dicadangkan untuk Teknopolitan di dalam
RTRW Nasional masuk dalam kategori HPK (Hutan Produksi
yang diKonversi).
• Kondisi eksisting saat ini diolah masyarakat sebagai lahan
perkebunan.
• Di dalam Revisi RTRW Kabupaten Pelalawan dan RTRW
Provinsi Riau kawasan tersebut yang masuk dalam kawasan
seluas lebih kurang 6.120 Ha diplot menjadi Areal Penggunaan
Lain.
45. POSISI TEKNOPOLITAN PELALAWAN DI DALAM
RTRWK PELALAWAN DAN RTRWP RIAU
• Berdasarkan paduserasi antara TGHK dan RTRW Provinsi Riau
oleh Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan SK Menteri
Kehutanan Nomor : 410/Menhut-VII/2009, hasil ekspos tgl.
25 November 2011, menetapkan lngkan menjadi Kawasan
Teknopolitan ini sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).
• Saat ini sedang menunggu keputusan akhir dari Menteri
Kehutanan.
47. LUAS KAWASAN HUTAN AWAL DAN HASIL KAJIAN TIM TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN
KAWASAN HUTAN AWAL USULAN RTRWP HASIL KAJIAN TIMDU PERBEDAAN
NO FUNGSI
LUAS (HA) % LUAS (HA) % LUAS (HA) % LUAS (HA) %
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] = [7-3] [10] = [8-4]
A KAWASAN HUTAN
1 Hutan Produksi yang dapat di Konversi 268,490 20.92 35,992 2.80 71,322 5.56 -197,167 -15.37
2 Hutan Produksi Tetap 445,401 34.71 293,739 22.89 474,352 36.97 28,951 2.26
3 Hutan Produksi Terbatas 179,811 14.01 145,049 11.30 150,875 11.76 -28,937 -2.26
4 Hutan Lindung 0.00 160,762 12.53 8,880 0.69 8,880 0.69
5 Hutan SuaKa Alam / Pelestarian Alam 119,113 9.28 138,615 10.80 119,154 9.29 41 0.00
JUMLAH 1,012,815 78.93 774,157 60.33 824,583 64.26 -188,232 -14.67
B NON KAWASAN HUTAN
1 Perairan 38,894 3.03 38,894 3.03 38,894 3.03 0 0.00
2 Areal Penggunaan Lain 231,439 18.04 470,097 36.64 419,671 32.71 188,232 14.67
JUMLAH 270,333 21.07 508,991 39.67 458,564 35.74 188,232 14.67
Grand Total 1,283,148 100.00 1,283,148 100.00 1,283,148 100.00 0 0.00
49. DUKUNGAN SEKOLAH TINGGI
• Sekolah Tinggi merupakan satu dari tiga pilar
Teknopolitan.
• Pemda Pelalawan akan mengoperasionalkan 2
Sekolah Tinggi secara sekaligus yakni Akademi
Komunitas Negeri Pelalawan (AKNP) dan Sekolah
Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP).
• Akademi Komunitas merupakan kebijakan
Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Pendidikan dalam upaya mempersiapkan tenaga
kerja terampil dan siap pakai.
50. DUKUNGAN SEKOLAH TINGGI
• Akademi Komunitas Negeri Pelalawan (AKNP) bekerja sama
dengan Perusahaan yang ada di Pelalawan, direncanakan
akan menerima Mahasiswa mulai Tahun Ajaran 2012/2013
(September 2012) untuk Pendidikan D2 dengan 3 Jurusan ;
Teknologi Pertanian, Teknik Industri dan Teknik Informatika.
• Operasional awal AKNP ini dibiayai dari APBD Kabupaten
Pelalawan guna menunjukkan keseriusan dan tekad Pemda
Pelalawan mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan.
• Target utama AKNP ini ialah bahwa setiap lulusan harus
mendapat pekerjaan dan tidak menjadi pengganggur baru.
Oleh sebab itu dilakukan perjanjian kerjasama dengan
Perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan, kurikulum
disesuaikan dengan kebutuhan kerja di Perusahaan
dimaksud.
51. DUKUNGAN SEKOLAH TINGGI
• Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) saat ini sedang dalam
proses pengurusan izin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengelolaannya dilakukan Yayasan Amanah Pelalawan.
• Sambil menunggu keluarnya izin, proses pendidikan dan penelitian
akan dijalankan sejak September 2012.
• Yakni mempersiapkan Tenaga Dosen berkualifikasi S3 dengan
mengirim ke UTM Johor Bahru sebanyak 5 Orang ; 2 orang
Agroteknologi, 1 Orang Teknik Kimia, 1 Orang Teknik Elektro dan 1
Orang Teknik Industri.
• Di bawah bimbingan Tenaga Ahli STTP (Prof. Dr. Eko Supriyanto /
Guru Besar UTM, dkk) saat ini arahan riset masing-masing
Mahasiswa S3 tersebut sudah ditentukan dan mengarah pada
penumbuhan industri hilir kelapa sawit di Kawasan Teknopolitan.
52. DUKUNGAN SEKOLAH TINGGI
• Disamping memberikan beasiswa untuk 5 Orang di Program
Pendidikan S3, juga diberikan beasiswa untuk 7 orang
mengikuti pendidikan S2.
• Direncanakan Tahun Ajaran 2013/2014 STTP sudah akan
menerima Mahasiswa.
• Saat ini juga sedang diajukan Anggaran Riset di Kementerian
Ristek RI untuk mendukung berdirinya industri di Kawasan
Teknopolitan, dengan membentuk Konsorsium Penelitian
antara Pemda Pelalawan, Balitbang Provinsi Riau, BPPT, UTM
dan BUMD.
54. RENCANA PEMBIAYAAN
• Sumber pendapatan dari dalam
– D1,D2,D3,S1: Penanaman dan Pengolahan Kelapa
Sawit (Pertanian dan Teknik Kimia) : Bioteknologi
• 30 Mahasiswa
– 30 Mahasiswa X 5 Juta/semester X 2 semester = Rp. 300 Juta
– D1,D2,D3,S1: Distribusi, Instrumentasi, Kontrol,
Sistem Informasi (Teknik Industri, Teknik Elektro):
Sistem Informasi dan Instrumentasi
• 30 Mahasiswa
– 30 Mahasiswa X 5 Juta X 2 semester = Rp. 300 Juta
55. • Sumber pendapatan dari luar
– Sumbangan dari Industri untuk laboratorium= Rp.
500 Juta / Tahun
– Beasiswa untuk S2 dan S3 dari DIKTI (8 master dan
4 doktor) = (4 Juta X 8 X 12 + 5 Juta X 4 X 12) = Rp.
624 Juta / tahun
– Dana penelitian dari RISTEK dan industri (1 Milyar
/ tahun)
56. PERKIRAAN BIAYA TAHUN I
• Pengeluaran: Rp. 5080 Juta / tahun
– Staf Ahli : Rp. 756 Juta / Tahun
– Staf Administrasi : Rp. 492 Juta / Tahun
– Beasiswa : Rp. 1208 Juta / Tahun
– Peralatan : Rp. 2000 Juta / Tahun
– Operasional: Rp. 624 Juta / Tahun
• Pemasukan: Rp. 2724 Juta / tahun
– Biaya kuliah : Rp. 600 Juta / Tahun
– Beasiswa pemerintah: Rp. 624 Juta / Tahun
– Industri : Rp. 500 Juta / Tahun
– Dana penelitian : Rp. 1000 / Tahun
• Dana yang diperlukan dari APBD: Rp 2356 Juta/tahun
61. KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI)
DI DALAM SISTEM MP3EI
• AGAR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN TEKNOPOLITAN
MENJADI BAGIAN DARI SISTEM MP3EI, MAKA KABUPATEN
PELALAWAN HARUS MASUK KATEGORI KAWASAN PERHATIAN
INVESTASI (KPI).
• PROSES MENJADIKAN KABUPATEN PELALAWAN SEBAGAI KPI DI
KORIDOR EKONOMI SUMATERA TELAH MELALUI BEBERAPA
TAHAPAN.
• SAAT INI TELAH KELUAR REKOMENDASI KETUA KELOMPOK KERJA KE
SUMATERA (MENTERI KEHUTANAN), DAN TINGGAL MENUNGGU
PLENO KP3EI UNTUK PENETAPAN KABUPATEN PELALAWAN
MENJADI KPI.
• DENGAN MASUKNYA KABUPATEN PELALAWAN MENJADI KPI MAKA
PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI DI KABUPATEN
PELALAWAN MENJADI KEBIJAKAN PUSAT.
63. HAL-HAL YANG MENDUKUNG KAB. PELALAWAN
DITETAPKAN MENJADI KPI
PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN PELALAWAN CUKUP
MENGGEMBIRAKAN DAN TELAH MEMACU PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG CUKUP SIGNIFIKAN DI DAERAH INI.
SELAIN INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI KEHUTANAN DAN
PENGOLAHAN HASIL KEHUTANAN, INVESTASI DI SEKTOR
PERKEBUNAN DAN INDUSTRI PENDUKUNGNYA, JUGA MULAI
TUMBUH INVESTASI SEKTOR PERHOTELAN, PERDAGANGAN
DAN JASA LAINNYA.
DISAMPING ITU INVESTASI DI BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR
SEPERTI JALAN, JEMBATAN, AIR BERSIH DAN LISTRIK YANG
DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT
JUGA SELALU MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN, DAN TELAH
BERHASIL MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH.
64. NILAI INVESTASI PMDN DI KABUPATEN PELALAWAN MENCAPAI
RP. 45 TRILIYUN
SEDANGKAN INVESTASI PMA MENCAPAI RP. 22 TRILIYUN
66. PROYEK/INVESTASI GROUNDBREAKING TH. 2012 - 2014
Proyek/Jenis Perusahaan/
No. Nilai Investasi Keterangan
Investasi Investor
1. Pembangkit PT. Navigate 280.000.000.000,- Sudah Mulai
Listrik Tenaga Gas Energy Dikerjakan
2. Pabrik Kelapa PT. Peputra 100.000.000.000,-
Sawit Supra Jaya
3. Eksplorasi Gas PT. Kalila 900.000.000.000,-
dan Minyak Bumi
4. Industri Hulu dan PT. Bumi Hasta 3.150.000.000.000,-
Hilir Gas Mukti
5. Perkebunan PT. Tri Sahabat 70.000.000.000,-
Kelapa Sawit Mulya
6. Perkebunan PT. Sumber 150.000.000.000,-
Kelapa Sawit Sawit Sejahtera
Jumlah 4.650.000.000.000,-
67. PROYEK/INVESTASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK
INFRASTRUKTUR UTAMA
No. Jenis Infrastruktur Utama Perkiraan Keterangan
Anggaran (Rp)
1. Lanjutan Pembangunan Jalan 470.000.000.000,- Membuka Akses ke Objek Wisata Bono Teluk Meranti dan
Lokasi Calon Pela-buhan di Desa Sokoi Teluk Meranti.
Lintas Bono Th. 2012 sudah disediakan Anggaran sebesar Rp. 104 Milyar
2. Pembangunan Jalan Alternatif 420.016.430.209,- DED sudah tersedia.
Penyanggah jalan lintas timur sumatera, membuka isolasi
Lintas Timur daerah dan membuka akses ke kawasan teknopolitan
3. Pembangunan Pelabuhan di Desa 170.000.000.000,- Entri point arus barang/orang melalui lalu lintas laut
menunjang industri, teknopolitan dan objek wisata bono.
Sokoi
4. Pembangunan Jalan Tol Pangkalan 2.944.540.000.000,- Studi Kelayakan Sudah Tersedia.
Antisipasi kepadatan alur Pangkalan Kerinci Pekanbaru yang
Kerinci – Pekanbaru (48 Km) semakin meningkat.
Akses bagi industri yang ada dan kawasan teknopolitan.
5. Pembangunan Infrastruktur 2.451.500.000.000,- Masterplan tersedia.
Mendorong masuknya investasi.
Kawasan Teknopolitan
6. Pembangunan Infrastruktur 2.000.000.000.000,- Masterplan dikerjakan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.
Kawasan Objek Wisata Bono Teluk Memicu masuknya investasi pariwisata.
Meranti
Jumlah 8.456.056.430.209,-
68. JALAN LINTAS BONO
Teluk Meranti
LOKASI
Lokasi Bono PELABUHAN
LOKASI
TEKNOPOLITAN
69. PROYEK/INVESTASI INDUSTRI DAN JASA YANG DIBUTUHKAN
SENILAI RP. 47.221.400.000.000,-
No. Jenis Investasi Perkiraan Anggaran Keterangan
(Rp)
1. Industri Hilir Kelapa Sawit 37.825.000.000.000,- 10 – 15 Industri Hilir Kelapa Sawit
pada Kawasan Teknopolitan masing-masing investasi 2,5 Triliyun.
2. Industri Lain pada Kawasan 5.000.000.000.000,- Pengolahan Limbah Industri, Crumb
Teknopolitan Rubber, dll.
3. Pembangunan Hotel Bintang 84.850.000.000,- Studi Kelayakan tersedia. Lahan
3 di Pangkalan Kerinci disediakan Pemda Pelalawan.
Terletak di tengah kota.
4. Pembangunan Taman Wisata 20.000.000.000,- Masterplan tersedia. Lahan
Air (Taman Kota) disediakan Pemda.
Menjadi bagian dari Hotel.
5. Pembangunan Pabrik Karet 25.600.000.000,- Studi Kelayakan tersedia.
Kapasitas produksi 70 ton/hari.
6. Pembangunan Pabrik 10.950.000.000,- Studi Kelayakan tersedia. Produksi
Pengolahan Jagung (Skala jagung cukup besar. Kapasitas 130
Menengah) Ton/Hari.
70. PROYEK/INVESTASI INDUSTRI DAN JASA YANG DIBUTUHKAN
No. Jenis Investasi Perkiraan Anggaran Keterangan
(Rp)
7. Pembangunan Pabrik 25.000.000.000,- Di Kecamatan Kuala Kampar
Pengolahan Kelapa
8. Pembangunan Gudang Padi 20.000.000.000,- Di Kecamatan Kuala Kampar
dan Rice Milling Unit
9. Eksplorasi Batu Bara 3.000.000.000.000,- Cadangan Batu Bara di Kabupa-ten
Pelalawan cukup besar
10. Pembangunan Prasa-rana 1.000.000.000.000,- Meningkatkan daya tarik wisata
dan Wahana Objek Wisata bono.
Bono
11. Pengembangan Kawasan 100.000.000.000,- Sistem Integrasi sapi dan kelapa
Peternakan Sapi sawit (untuk 200 kelompok tani)
12. Agribisnis Budidaya Ikan 10.000.000.000,-
Patin di Keramba
13. Pengembangan Food Estate 100.000.000.000,-
di Kuala Kampar
Jumlah 47.221.400.000.000,-
72. TAHAPAN-TAHAPAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
NO. TEKNOPOLITAN PELALAWAN
WAKTU/TEMPAT AGENDA KETERANGAN
1. 17 JANUARI 2012 PERTEMUAN MENRISTEK, PEMBICARAAN AWAL
SEMARANG KA.BPPT DAN BUPATI PERLUNYA MEMBANGUN
PELALAWAN KAWASAN TEKNOPOLITAN
DI PELALAWAN
2. MARET 2012 PERTEMUAN PEMBAHASAN DI BPPT JAKARTA
JAKARTA RENCANA TINDAK DISIMPULKAN : PERLU
PEMBANGUNAN KAWASAN DILAKUKAN WORKSHOP
TEKNOPOLITAN DAN FGD PENGUATAN
PELALAWAN INOVASI DALAM
MENDUKUNG
IMPLEMENTASI MP3EI DI
KORIDOR SUMATERA
73. TAHAPAN-TAHAPAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
NO. TEKNOPOLITAN PELALAWAN
WAKTU/TEMPAT AGENDA KETERANGAN
3. 10-12 APRIL 2012 ACARA FGD PENGUATAN KAWASAN TEKNOPOLITAN
PKL. KERINCI INOVASI DALAM RANGKA PELALAWAN MERUPAKAN
MENDUKUNG MP3EI WUJUD IMPLEMENTASI
DIHADIRI MENKO MP3EI DI KABUPATEN
PEREKONOMIAN, PELALAWAN SESUAI
MENRISTEK, KA. BPPT, POTENSI DAN KEUNGGULAN
GUBERNUR RIAU, YANG DIMILIKI.
PERWAKILAN OLEH SEBAB ITU KAB.
KEMENTERIAN TERKAIT, PELALAWAN PERLU
PERWAKILAN PEMDA SE- DIUSULKAN MENJADI
SUMATERA, PERWAKILAN KAWASAN PERHATIAN
PEMDA MITRA BPPT. INVESTASI (KPI)
74. TAHAPAN-TAHAPAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
NO. TEKNOPOLITAN PELALAWAN
WAKTU/TEMPAT AGENDA KETERANGAN
4. 18 APRIL 2012 PENYAMPAIAN PROPOSAL DISAMPAIKAN KEPADA
KAWASAN PERHATIAN MENKO PEREKONOMIAN
INVESTASI (KPI) KABUPATEN SELAKU KETUA HARIAN
PELALAWAN DALAM KP3EI
SISTEM MP3EI
5. APRIL – MEI 2012 BPPT MELAKUKAN MELAKUKAN DISKUSI DGN
KAB. PELALAWAN PENDATAAN DAN STAKE HOLDER TERKAIT,
IDENTIFIKASI AWAL FAKTOR SURVEY CALON LOKASI
PENDUKUNG KAWASAN TEKNOPOLITAN, SURVEY
TEKNOPOLITAN PELABUHAN
6. ... JUNI 2012 PENYAMPAIAN USULAN DISAMPAIKAN KE
PENGESAHAN WILAYAH KEMENTERIAN KEHUTANAN
TEKNOPOLITAN DAN
SEKITARNYA MENJADI
KAWASAN DGN KATEGORI
ALOKASI PENGGUNAAN
LAIN
75. TAHAPAN-TAHAPAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
NO.
7.
TEKNOPOLITAN PELALAWAN STAF KP3EI
WAKTU/TEMPAT
21 JUNI 2012
AGENDA KETERANGAN
PEMAPARAN PROPOSAL KPI DIHADIRI OLEH
JAKARTA PELALAWAN DIHADAPAN (KEMENTERIAN TERKAIT),
KP3EI KANTOR MENKO PERWAKILAN PERUSAHAAN
PEREKONOMIAN RI OLEH YANG OPERASIONAL DI KAB.
BUPATI PELALAWAN PELALAWAN, DAN KA. SKPD
TERKAIT.
8. 13 JULI 2012 RAPAT PEMBAHASAN DIHADIRI SEKJEN MENTERI
PEKANBARU USULAN KPI PELALAWAN KEHUTANAN, BUPATI
OLEH TIM KERJA KORIDOR PELALAWAN, KEMENTERIAN
EKONOMI SUMATERA TERKAIT, KADIN, SKPD
PROVINSI RIAU, SKPD KAB.
PELALAWAN.
9. 14 JULI 2012 PERTEMUAN BUPATI MEMBICARAKAN
PEKANBARU PELALAWAN DENGAN PELAKSANAAN MP3EI DI
MENKO PEREKONOMIAN, SUMATERA, DAN KESIAPAN
MENTERI KEHUTANAN, DAERAH MENSUKSESKAN
MENTERI BUMN DAN MP3EI
GUBERNUR RIAU
76. TAHAPAN-TAHAPAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
NO. TEKNOPOLITAN PELALAWAN
WAKTU/TEMPAT AGENDA KETERANGAN
10. 24 JULI 2012 KELUARNYA REKOMENDASI SEDANG DIPROSES DI
MENTERI KEHUTANAN KEMENKO PEREKONOMIAN
AGAR KABUPATEN
PELALAWAN MENJADI
KAWASAN PERHATIAN
INVESTASI (KPI) DENGAN
RENCANA INVESTASI
SEBESAR RP. 67 TRILYUN
SAAT INI SEDANG
MENUNGGU PENETAPAN
MELALUI PLENO KP3EI
77. PEMBICARAAN AWAL PEMBANGUNAN KAWASAN
TEKNOPOLITAN PELALAWAN PADA PERTEMUAN BUPATI
PELALAWAN DENGAN MENRISTEK DAN KEPALA BPPT
DI SEMARANG PADA TANGGAL 17 JANUARI 2012
79. KUNJUNGAN MENKO PEREKONOMIAN, MENEG RISTEK DAN KEPALA BPPT PADA WORKSHOP DAN
FGD IMPLEMENTASI MP3EI DENGAN SALAH SATU AGENDA PEMBAHASAN DAN PENCANANGAN
PENGEMBANGAN KAWASAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN
DI PANGJKALAN KERINCI, TANGGAL 10 APRIL 2012
80. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Negara Riset dan Teknologi
RI dan Kepala BPPT menandatangani Prasasti Pencanagan Teknopolitan Pelalawan
10 April 2012
82. KONFRENSI PERS DAN KUNJUNGAN STAND PAMERAN
PADA ACARA WORKSHOP DAN FGD MP3EI
DI PKL. KERINCI 10 APRIL 2012
83. PEMBAHASAN WISATA BONO DI KEMENKO PEREKONOMIAN ANTARA BUPATI
PELALAWAN, STAF AHLI MENKO PEREKONOMIAN DAN PENGUSAHA
PARIWISATA NASIONAL JOHNNIE SUGIARTO DARI GROUP EL JOHN
JAKARTA , 24 Mei 2012
84. PEMBAHASAN MP3EI DI KANTOR KEMENKO
PEREKONOMIAN ANTARA WAKIL BUPATI PELALAWAN
DENGAN STAF AHLI MENKO PEREKONOMIAN, MEI 2012
85. PEMBAHASAN PROPOSAL KPI PELALAWAN DI SEKRETARIAT KP3EI JAKARTA
TANGGAL 21 JUNI 2012
BUPATI DIDAMPINGI SKPD TERKAIT , PIMPINAN PERUSAHAAN YANG
OPERASIONAL DI PELALAWAN DAN BPPT
86. RAPAT TIM KERJA KORIDOR EKONOMI SUMATERA MP3EI
DENGAN AGENDA MEMBAHAS USULAN KPI PELALAWAN
DI PEKANBARU TANGGAL 13 JULI 2012
92. PERHATIAN DUNIA USAHA PADA PETANI KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN PELALAWAN MENUNJUKKAN
PROSFEKTIF USAHA YANG MAKIN MENJANJIKAN
93. TIM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MENINJAU
KAWASAN OBJEK WISATA BONO DAN JEMBATAN TELUK MERANTI
94. PENINJAUAN DESA SOKOI OLEH TIM KEMENKO PEREKONOMIAN
UNTUK MELIHAT KEMUNGKINAN DIJADIKANNYA WILAYAH INI
SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
95. PEMBAHASAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PELALAWAN BERSAMA BUPATI
PELALAWAN, KETUA YAYASAN AMANAH PELALAWAN (PROF. T. DAHRIL, DAN
STAF AHLI STTP (PROF. EKO SUPRIYANTO)
