Mode Persentasi Sidang Skripsi

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH
PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH
PADA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PADA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG
KOTA TANJUNGPINANG
SKRIPSI
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Raja Haji
Raja Haji

2. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN
BERSEJARAH PADA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG
BAB I I
BAB BAB II
BAB II BAB III
BAB III BAB IV
BAB IV
GAMBARAN UMUM
TEMUAN &
PENDAHULUAN LOKASI ANALISA PENUTUP
PENELITIAN

3. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH PADA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG

4. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH PADA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG
TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

5. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH PADA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG
KERANGKA & LANDASAN TEORITIS
“Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi
tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan
agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah
dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-
kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan
penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk
memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan
Manullang (2004:173)
datang.”
“Aspek-aspek atau pola pelestarian bangunan benda cagar budaya antara lain :
•Penelitian.
•Perlindungan berupa Penyelamatan (fisik), Pengamanan (hukum), Perizinan
(Pemanfaatan).
•Pemeliharaan berupa Perawatan dan Pemugaran (Restorasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi,
Konsolidasi, Konservasi). (Arda dkk;2007:59)
•Dokumentasi/Publikasi: Pendaftaran, Publikasi.”
Publikasi.”
•langkah–langkah proses pengawasan yaitu :
•“Menetapkan tolak ukur yang diperlukan untuk dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan itu sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan perundangan..
•Menetapkan metode, waktu dan frekwensi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran hasil kinerja. Metode
yang digunakan biasanya pengamatan langsung dan pengumpilan data/informasi, sedangkan waktu dan frekwensi
dapat dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan
•Pengukuran dan perbandingan, yaitu kegiatan penilaian terhadap hasil-hasil yang dibandingkan dengan hasil yang
seharusnya dicapai.
•Tindak lanjut yaitu merupakan upaya pembenahan terhadap hasil penilaian.”
penilaian.” Saragih (1982:94)

6. KONSEP OPERASIONAL

8. METODE PENELITIAN

9. BAB II
BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

10. BAB III
BAB III
TEMUAN & ANALISA
PEGAWAI BIDANG PIMPINAN TOKOH
KEBUDAYAAN DISBUDPAR MASYARAKAT
6 0rang Key Informan 2 Orang
Lemahnya Koordinasi antara Instansi Terkait Mengenai
Sumber daya manusia di Bidang Pengawasan Pelestarian Bangunan Bersejarah
Kebudayaan
Keterbatasan Anggaran untuk melakukan pelestarian di
Lemanhya Sanksi dipengaruhi kawasan kepurbakalaan Pusat kota Tanjungpinang
Perda Kawasan Benda Cagar Masyarakat belum menyadari Arti Pentingnya Keberadaan Bangunan
Budaya yang belum ditetapkan Bersejarah sebagai sumber nilai sejarah dan Pendidikan serta
Kebudayaan dan Nilai Pemanfaatan untuk Sumber ekonomi

11. BAB IV
BAB IV
PENUTUP
Dapat diijelaskan dari hasil temuan dan pengamatan yang dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan
Pengawasan Pelestarian Bangunan Bersejarah Oleh Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kota Tanjungpinang dirasakan masih belum optimal dan belum terlaksana dengan
baik. Hal ini sesuai dengan kejelasan teori yang digunakan, bahwa didalam pelaksanaan
pengawasan diperlukan penetapan tolak ukur, penetapan metode waktu dan frekwensi
pengawasan, pengukuran dan perbandingan serta tindak lanjut. Hal ini terlihat dari temuan-
temuan masalah jurklaknis yang masih belum memadai lalu pada masalah frekwensi pengawasan
terhadap pelestarian yang masih tentatif, evaluasi terhadap kinerja pegawai serta pemberian
sanksi terhadap pelanggaran proses pelestarian yang urung diterapkan karena masalah payung
hukum. Sehingga masalah pelestarian sendiri mengahadapi problema yang berkepanjangan
berakibat pada sistem pengawasan belum terealisasi dengan baik.
a.Agar segera menetapkan peraturan daerah (perda), mengenai pelestarian bangunan bersejarah
serta pengawasan terhadapnya.
b.Memperbaharui daftar bangunan bersejarah yang layak dilindungi secara priodik karena
bangunan bersejarah yang sudah berusia lebih dari 50 tahun layak masuk dalam Perda serta
dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan benda
alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
(UU No. 5/1992 Pasal 1).
c.Memanfaatkan bangunan bersejarah secara optimal dari sisi ekonomi agar keberadaan
bangunan bersejarah dapat memberi kontribusi terhadap perekonomian Kota Tanjungpinang.
d.Menggali berbagai kemungkinan untuk memberikan insentif kepada pemilik atau pengelola
bangunan bersejarah berupa pinjaman lunak, keringanan pajak, iuran air dan listrik dimana
bekerjasama dengan lembaga perbankan dan BUMN,

12. PELAKSANAAN PENGAWASAN PELESTARIAN BANGUNAN BERSEJARAH PADA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG
Jalan-jalan ke[Pasir Putih
Cukup Sekian Dan Terima
Kasih