1. UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Disajikan oleh: Ir. Surana, MSc .- Senior Irrigation Engineer -
Pada Seminar Peringatan Hari Air Sedunia, Mataram th....
================================================================
1. PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan kepulauan dengan kondisi geografi dengan
intensitas hujan yang tinggi, terletak dekat pada jalur gempa serta dan rangkaian gunung berapi
membuat kehidupan masyarakat di NTB senantiasa terancam oleh berbagai bencana alam seperti
banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, tsunami dan kebakaran
hutan. Dan jenis bencana tersebut sudah sering dan hampir selalu terjadi pada suatu waktu.
Dampak negatif atau kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana alam sangat bervariasi,
tergantung dari intensitas bencana itu sendiri, yaitu mulai dari berkurangnya kenyamanan hidup
sampai dengan kehilangan harta benda dan bahkan korban jiwa.
Pada dasarnya terjadinya bencana alam dapat dibedakan dalam 2(dua) hal yaitu:
1. peristiwa atau keadaan alam yang tidak dapat dikendalikan (bersifat probabilistik).
2. kegiatan/aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi/ memperparah intensitas atau tingkat
bencana (bersifat deterministik dan dapat dikendalikan/ dikontrol).
Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia (khususnya di Provinsi NTB) seperti banjir,
tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi dan kekeringan, pada hakikatnya merupakan
fenomena alam yang tidak dapat dihindari namun dampak dan kerugiannya dapat dimitigasi atau
paling tidak diminimalkan bila kita mau memahami sifat alam dan dapat secara bijaksana
menyikapinya.
Dalam rangka penanggulangan bencana tersebut khususnya bencana banjir (yang merupakan fokus
utama dalam makalah ini) baik pada tahap preventif sebelum terjadi bencana, represif pada saat
terjadi bencana maupun tahap rehabilitatif setelah terjadi bencana, Pemerintah Daerah dan atau
jajarannya serta lembaga masyarakat telah berupaya melakukan langkah-langkah seperti
penyusunan kebijakan dan strategi, koordinasi lintas sektoral dan koordinasi antar daerah,
pengumpulan data dan informasi secara terpadu, serta upaya penanggulangan bencana sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Disamping hal di atas, penyiapan dan penggalangan partisipasi masyarakat merupakan hal yang
sangat penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai tahap
kegiatan, mulai dari a) inisiasi, b) persiapan, c) implementasi, dan d) pemeliharaan.
2. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA
2.1 Organisasi
Sesuai dengan Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Pemerintah Daerah melalui Keputusan
Gubernur telah membagi tugas berdasarkan jenis kegiatan pada masing-masing satuan kerja di
daerah. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: koordinasi dan pengendalian kegiatan dan pengerahan
2. operasional, penyiapan tempat penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi,
permukiman kembali bagi korban bencana/pengungsi, serta perbaikan kerusakan infrastruktur
akibat bencana, serta kegiatan sosial lainnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan
Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, dan untuk
seterusnya disusun Keputusan Bupati/ Walikota dan Unit Kerja terkait.
2.2 Tata Laksana Kerja
Dalam rangka antisipasi menghadapi bencana banjir, pertama-tama adalah perlunya pemanfaatan
prakiraan musim dari Badan/Balai Meteorologi dan Geofisika (BMG)
...to be cont
