Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan One Map Policy yang bertujuan untuk mengintegrasikan peta tematik yang disusun oleh berbagai kementerian/lembaga agar menghasilkan satu peta tematik nasional yang konsisten dan dapat diandalkan. One Map Policy ini didasarkan atas instruksi Presiden untuk hanya memiliki satu peta nasional sebagai acuan tunggal.

1. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 1
ONE MAP POLICY UNTUKONE MAP POLICY UNTUK
PARTICIPATORY MAPPINGPARTICIPATORY MAPPING
Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.
Badan Informasi Geospasial

2. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 2
TRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIGTRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIG
(UU NO 4 TAHUN 2011)(UU NO 4 TAHUN 2011)
BBADANADAN IINFORMASINFORMASI GGEOSPASIALEOSPASIAL
PenyelenggaraPenyelenggara Pembangunan InformasiPembangunan Informasi
Geospasial DasarGeospasial Dasar ((IGD)IGD)
Pembina PembangunanPembina Pembangunan InformasiInformasi
Geospasial TematikGeospasial Tematik ((IGTIGT))
PenyelenggaraPenyelenggara IInfrastrukturnfrastruktur && JJaringanaringan
IInformasinformasi GGeospasialeospasial
BAKOSURTANALBAKOSURTANAL
Pengkaji kebijakan nasionalPengkaji kebijakan nasional
bidang survei dan pemetaan (surta)bidang survei dan pemetaan (surta)
Pembina di bidang surtaPembina di bidang surta
Pembina infrastruktur data spasialPembina infrastruktur data spasial
Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanyaBakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya
menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL
Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanyaBakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya
menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL

3. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 3
KEBIJAKAN NASIONALKEBIJAKAN NASIONAL
PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIALPEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL
• Data dan Informasi Geospasial merupakan salah satu
infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus
dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal.
• Perubahan Bakosurtanal menjadi BIG tidak terbatas
hanya pada nama, namun tugas dan fungsinya lebih
diperkuat sejalan dengan kebijakan nasioanl informasi
geospasial yang tertuang di dalam UU tersebut.

4. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 4
Amanat UU No. 4 Tahun 2011Amanat UU No. 4 Tahun 2011
1.1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN.JAWABKAN.
2.2. MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUIMEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUI
KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASIKERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI
3.3. MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPANMENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN
MASYARAKATMASYARAKAT
4.4. PEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IGPEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IG
5.5. REFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASIREFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASI
GEOSPASIALGEOSPASIAL
BADAN INFORMASIBADAN INFORMASI
GEOSPASIALGEOSPASIAL

5. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 5
PENYELENGGARAAN IGTPENYELENGGARAAN IGT
(UU-IG Psl 23 & 24)(UU-IG Psl 23 & 24)
Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal,
BIG mencanangkan ONE MAP POLICY.

6. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 6
Bentangalam Pegunungan
Lahan Sawan
Meander Sungai
Bentangalam Pesisir
Bentangalam Pulau Kecil
Bentangalam Perkotaan
BANYAKBANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)BANYAKBANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)
URGENSI
Koordinasi dan Sinergi K/L
Untuk Mewujudkan
PROGRAM ‘ONE MAP’ IGT
Satu Ruang yang sama dipetakan oleh Banyak KL Penyelenggara IGT
(1(111 POKJA IGT)POKJA IGT)
PERMASALAH UTAMA IGT
1.Duplikasi Kegiatan antar K/L
2.Judul Peta Sama, klasifikasi berbeda
3.Judul Peta Berbeda , Informasi Sama
4.Tema Sama, Informasi keruangan
berbeda
PERMASALAH UTAMA IGT
5.Keterbasan Informasi Tematik
6.Inkonsistensi skala peta
7.SNI Peta Tematik Masih Terbatas
8.Keterbatasan IGD skala Besar
Layer IGTKONDISI IGT SAAT INIKONDISI IGT SAAT INI

7. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 7
LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP
• Kenyataan menunjukkan bahwa banyak Peta
Tematik dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi
sesuai kebutuhan masing-masing.
• Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan
spesifikasi informasi peta tematik. Hal ini
menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
• Diperlukan mekanisme one map untuk menyatukan
keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial
dasar dan tematik nasional.

8. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 88
Perbedaan Standar Menghasilkan Perbedaan Peta
Luas hutan dalam juta Ha
Kemen LH Irisan Kemenhut
27.2 32.6 11.619.8 92.6 8.0
Hutan PrimerHutan Primer dan Sekunder
Kemen LH
saja
Kemenhut saja
Irisan
Peta Tutupan Hutan, 2009
LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP…………………………

9. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 9
“… Saya ingin hanya
satu peta saja
sebagai satu-satunya
referensi nasional!”
President Susilo Bambang Yudhoyono
Rapat Cabinet
23 Desember 2010
* Instruksi Presiden
(Inpres 10/2011)

10. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 10
PETA MORATORIUM SEBAGAI MODELPETA MORATORIUM SEBAGAI MODEL
ONE MAPONE MAP
• Hasil dan proses penyusunan Peta Moratorium dapat
dianggap sebagai model One Map Policy
• Peta Moratorium disusun oleh 4 (3+1) K/L dengan
mengintegrasikan data dari masing-masing K/L
• Dalam banyak hal, data dari masyarakat sangat
penting kontribusinya dalam meningkatkan kualitas
peta
• Integrasi IGT ternyata tidak mudh dilakukan, namun
pada akhirnya dapat diselesaikan

11. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 11
INTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIBINTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIB
Revisi 3
PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU
Untuk Mendukung
Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan
Terkait Pengukuhan Kawasan Hutan
INPRES NO 10 TH 2011
Revisi 2
Revisi 3
Revisi 1
Revisi 0

12. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 12
ONE MAPONE MAP POLICY – BEYOND INPRES 10/2011, BEYONDPOLICY – BEYOND INPRES 10/2011, BEYOND
MORATORIUM MAPMORATORIUM MAP
12
1
Reference
Standard
Database
Geoportal

13. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 13
ONE REFERENCEONE REFERENCE
7,000 Jaring Kontrol Vertikal
119 Stasiun GPS
5,800 JK Gaya Berat
CORS sedang dalam konstruksi
(diintegrasikan dengan Ina-TEWS)

14. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 14
STATUS PEMETAAN RBISTATUS PEMETAAN RBI
1:250.0001:250.000
1:50.000 and 1:25.000)1:50.000 and 1:25.000)
Layer dalam RBI:
-Garis Pantai
-Jaringan Sungai
-Jaringan Jalan
-Kontur (Ketinggian)
-Bangunan Penting
-Batas Administrasi
-Penutup Lahan
-Toponimi
1:1:110.0000.0001:1:110.0000.000

15. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 15
LPI 1: 250.000
LPI 1: 50.000
LPI 1: 25.000
STATUS PEMETAAN LPISTATUS PEMETAAN LPI

16. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 16
ONEONE THEMATIC STANDARDTHEMATIC STANDARD
16
Peta tematik yang dihasilkan setiap K/L, harus merujuk pada
standar tematik nasional agar dapat diintegrasikan dengan K/L
lain untuk menjadi peta tematik nasional
SNI 7645:2010
Standar Nasional Indonesia
Klasifikasi penutup lahan
ICS 07.040 Badan Standardisasi Nasional
Contoh
DRAFTDRAFT
RSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUTRSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUT
SKALA 1:50.000 BERBASISSKALA 1:50.000 BERBASIS
CITRA PENGINDERAAN JAUHCITRA PENGINDERAAN JAUH

17. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 17
ONEONE DATABASEDATABASE
17
Protected Forest and
Conservation Area…
…overlay with HPH and HTI
areas…
…overlay with plantation
areas…
…overlay with mining area
Contoh:
Integrasi Peta Perijinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di
Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)
Penyusunan Database harus merujuk pada standar database yang sama agar
proses integrasi peta tematik dapat dengan mudah dilakukan

18. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 18
KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Izin ESDM
Izin Kehutanan
Izin BPN
Izin Transmigrasi

19. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 19
ONEONE GEOPORTALGEOPORTAL
19
Geoportal tunggal untuk integrasi, transparansi dan partisipasi
penyelenggaraan IG menuju :
Indonesia National Spatial Data Infrastruccture (Ina-NSDI)
http://http://tanahair.indonesia.go.id or http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.idmaps.ina-sdi.or.id

20. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 20
Integrasi data dan informasiIntegrasi data dan informasi
geospasial yang ingin dicapaigeospasial yang ingin dicapai
One Map PolicyOne Map Policy
Ina-SDIIna-SDI
NetworksNetworks
Ina-SDIIna-SDI
NetworksNetworks

21. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 21
UU No.UU No. 4/2011 :4/2011 : Informasi GeospasialInformasi Geospasial
PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN)PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN)
Ina-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data InfrastructureIna-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data Infrastructure
DATA
CENTER
DATA
CENTER AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
METADATA
CATALOG
PORTAL
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
DNN/SJDNN/SJ
DATA
CENTER
METADATA
CATALOG
PORTALDATA
CENTER
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
DNN/SJDNN/SJ
DATA
CENTER
DATA
CENTER
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
METADATA
CATALOG
PORTAL
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
DNN/SJDNN/SJ
METADATA
CATALOG
PORTAL
MINISTRIES
(NODE)
PROVINCE
(NODE)
METADATA
CATALOG
PORTAL
MUNICIPAL
(NODE)
METADATA
CATALOG
PORTAL
NATIONALNATIONAL
GEOGEO
PORTALPORTAL

22. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 22
WG KebencanaanWG Kebencanaan
Institution
Other WG
Other WG Other WG
STRATEGI IMPLEMENTASI ONE MAP
POLICY: MEMBENTUK WORKING GROUP
WG SD Lahan dan GambutWG SD Lahan dan Gambut
WG Perubahan IklimWG Perubahan Iklim
Institution
Institution
Institution
Other WG
Telah dibentuk 12 WG untuk penyelenggaraan IGT
BIG

23. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 23
POKJA IGT ‘MENUJU ONE MAP POLICY’:
1. Pokja Pemetaan Sumberdaya Air dan DAS;
2. Pokja Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Gambut;
3. Pokja Pemetaan Dinamika Sumberdaya;
4. Pokja Pemetaan Perubahan Iklim;
5. Pokja Pemetaan Ekoregion;
6. Pokja Pemetaan Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup lahan, dan Status Lahan;
7. Pokja Pemetaan Transportasi;
8. Pokja Pemetaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9.Pokja Pemetaan Kebencanaan;
10.Pokja Pemetaan Tata Ruang;
11.Pokja Pemetaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Atlas
12.Pokja Pemetaan Intelijen Geospasial

24. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 24
KONSEKWENSI POKJAKONSEKWENSI POKJA
• Rencana aksi Pokja telah ditetapkan dalam
Rakornas IG dan diadopsi Bappenas untuk
penyusunan RPJMN dan diadopsi Kemenkeu
untuk pembiayaan program.
• Tidak boleh lagi ada penyelenggaraan IGT di luar
WG yang sudah ada.
• Diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan IG

25. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 25
CHALLENGE: INTEGRATED PM-OMPCHALLENGE: INTEGRATED PM-OMP
INITIATIVEINITIATIVE
• The powers of PM and OMP could potentially be integrated into:
Participatory One Map Initiative (POMI) : PM could be managed in line
with One Map mechanism, reference, standards and infrastructures.
• POMI mechanism needs to be designed properly in order to meet
both PM and OMP goals for a greater results of integrated PM and
OMP
• POMI could be promoted as an additional working group in available
IGT working group
• POMI is a big challange to be implemented to facilitate
public/community participation in mapping process.
• The results of POMI are expected as parts of national assets for
supporting national development.

26. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 26
PENUTUPPENUTUP
• “Mari bersama menata Indonesia yang lebih
baik dengan One Map Policy

27. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 27