1. ANGGARAN
Oleh :
DR. BAMBANG HERU P, M.S.

2. PENGERTIAN, ANATOMI DAN SISTEM
PENGERTIAN :
Pengertian Anggaran dibedakan dari pengertian Penganggaran
Menurut Syamsi (1994) : Penganggaran merupakan suatu perencanaan
mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang dinyatakan dengan
satuan uang untuk jangka waktu tertentu.
Anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-
macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam suatu mata
uang dalam jangka waktu tertentu.
Dengan demikian anggaran (budget) merupakan suatu daftar atau
pertanyaan yang terperinci mengenai pengeluaran dan penerimaan
negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu
tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender yaitu
tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.

3. PENGANGGARAN (BUDGETING)
1. PROSES PENGANGGARAN : Persiapan – penyusunan pengajuan
ke DPR – Pembahasan dan pengesahan menjadi produk legislatif
berupa undang-undang sehingga penganggaran menggambarkan
aspek statis. Penganggaran merupakan proses yang secara
keseluruhan akan berulang pada pola yang sama yang dikenal
dengan siklus anggaran.
2. KLASIFIKASI ANGGARAN DI INDONESIA :
a. Klasifikasi Objek : Belanja pegawai dan belanja barang dan
sebagainya
b. Klasifikasi Organik : Pengelompokan pengeluaran ke dalam
organisasi-organisasi pemerintah. Mis : Departemen, Lembaga
Tinggi Negara, Lembaga Non Departemen, dan lain-lain
c. Klasifikasi Ekonomis : Mengelompokkan pengeluaran
berdasarkan bidang, sektor, sub sektor dan program.

4. Lanjutan
3. FUNGSI DAN MANFAAT ANGGARAN :
Anggaran negara merupakan rencana operasional tahunan
pemerintah yang merupakan pengejawantahan rencana
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang (25 tahun)
Fungsi anggaran dapat mengacu pada fungsi keuangan negara
sebagaimana dirumuskan oleh Musgrave. Menurutnya ada 3 fungsi
keuangan negara :
a. Fungsi Alokasi
Fungsi ini adalah proses dimana sumber daya nasional dipergunakan
untuk barang privat dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat.
Selain menyediakan barang publik, sumber daya nasional harus
dialokasikan ke sektor publik karena perlunya peranan pemerintah dalam
mengatasi kegagalan mekanisme pasar.
b. Fungsi Distribusi/mengandung unsur barang publik
Fungsi ini pada hakekatnya adalah peranan keuangan negara dalam hal
ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan.
Berdasarkan mekanisme harga, pembagian pendapatan berdasarkan
pemilikan sumber daya atau faktor-faktor pendapatan.
c. Fungsi Stabilitas
Anggaran merupakan alat kebijakan makro pemerintah.

5. TIGA PRINSIP DAN PERHITUNGAN APBN
1. Prinsip Anggaran Berimbang
Anggaran berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi
pengeluaran. Pada anggaran berimbang, defisit anggaran ditutup
dengan bantuan / pinjaman / utang luar negeri, bukan dengan
mencetak uang baru.
TP = PDN – PR
Cara Perhitungannya : DAP = AP – TP
BLN = DAP
Keterangan :
TP = Tabungan Pemerintah
PDN = Penerimaan dalam negeri (penerimaan rutin), terdiri atas
penerimaan migas + penerimaan non migas, yakni pajak-pajak dalam
negeri.
PR = Pengeluaran rutin, terdiri dari penerimaan rutin murni +
bunga/cicilan utang luar negeri.
DAP = Defisip Anggaran Pembangunan
AP = Anggaran Pembangunan (Pengeluaran Pembangunan)
BLN = Bantuan Luar Negeri / Pinjaman Luar Negeri / Utang Luar
Negeri (Penerimaan Pembangunan = ODA : Official Development

6. Lanjutan
CONTOH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
1. Penerimaan Dalam Negeri 2. Pengeluaran Rutin 62,158.80
88,860.70
14,871.10
73,189.60 3. Tabungan Pemerintah 29,901.90
Total Penerimaan Dalam Negeri
176,921.40 4. Pengeluaran Pembangunan 38,927.90
Bantuan Luar Negeri 26.00 Surflus Anggaran
Pembangunan 49,958.80
Total Penerimaan 176,947.40 Total Pengeluaran 176,947.40

7. Lanjutan
2. Prinsip Anggaran Dinamis
a. Anggaran Dinamis Absolut
Anggaran dinamis absolut diartikan sebagai peningkatan jumlah
tabungan pemerintah dari tahun ke tahun (peningkatan surplus
anggaran rutin), sehingga kemampuan menggali sumber dalam
negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat dicapai.
Indikator ini umumnya bisa diukur melalui laju pertumbuhan
tabungan pemerintah yang selalu positif dalam perkembangannya.
Rumus anggaran Dinamis Absolut
TP(X) – TP(X-1)
ΔTP = X 100%
TP(X-1)

8. Lanjutan
b. Anggaran Dinamis Relatif
Anggaran dinamis relatif diartikan sebagai semakin kecilnya
persentase ketergantungn pembiayaan terhadap bantuan luar
negeri atau pinjaman luar negeri.
Rumus Anggaran Dinamis Relatif
BLN
Ri = X 100%
AP
Keterangan :
ΔTP = Persentase perubahan tabungan pemerintah
TP(x) = Tabungan pemerintah tahun X
TP(X-1) = Tabungan pemerintah tahun sebelumnya
BLN = Bantuan Luar Negeri
AP = Anggaran Pembangunan/Pengeluaran Pembangunan
Ri = Persentase ketergantungan pembiayaan

9. Lanjutan
3. Prinsip Anggaran Fungsional
Prinsip ini berkaitan dengan bantuan luar negeri. Azas bantuan luar
negeri Indonesia adalah “Bantuan Luar Negeri Sebagai Pelengkap
Semata”. Hal ini berarti fungsi bantuan luar negeri sebenarnya hanya
untuk membiayai anggaran biaya pembangunan (pengeluaran
pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin.
BLN
Rumus : Ri = X 100%
AP
Ini menggambarkan keterkaitan prinsip dinamis dengan prinsip
fungsionalis, yaitu : “semakin dinamis anggaran dalam pengertian
relatif sekamin baik tingkat fungsionalitasnya luar negeri. Dengan
demikian bantuan luar negeri dapat dikurangi”.

10. PENERIMAAN UANG NEGARA MELIPUTI :
1. Pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan
masyarakat, undian negara, pinjaman pemerintah, dan hadiah.
2. Penerimaan dari masyarakat atas jasa yang diberikan pemerintah,
contohnya biaya perijinan.
3. Bantuan dalam negeri dan luar negeri.
PENGELUARAN PEMBANGUNAN :
Pengeluaran negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan
suatu pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipilihnya.
Pengeluaran meliputi : Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

11. Jenis Pengeluaran Rutin :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Subsidi Daerah Otonom
4. Bunga dan Cicilan Hutang
5. Biaya Pemilihan Umum
6. Upah PBB
7. Jasa Pos Giro
Anggaran belanja pembangunan yang dikategorikan sebagai
pengeluarn pembangunan dalam APBN pada dasarnya adalah investasi
dari pemerintah untuk ikut serta menggerakkan roda pembangunan
yang ikut mempengaruhi laju pertumbuhan PDB dalam perekonomian
nasional

12. Alasan diadakannya pengeluaran negara :
1. Efisiensi Ekonomi
2. Kegagalan Mekanisme Pasar
3. Kegagalan Pasar Persaingan
4. Pasar yang tidak lengkap
5. Pengangguran, inflasi dan ketidak seimbangan
Sistem Anggaran :
1. Sistem Anggaran Surflus
2. Sistem Anggaran Defisit
3. Sistem Anggaran Berimbang

13. SUMBER PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
Devisa
PL 480 Non Pangan
Program PL 480 Pangan
Kennedy Round
Bantuan Lain
OTDA Proyek
Sumber Grand/Hibah
Pembiayaan
Luar Negeri Langsung
PMA Portofolio
Kredit Ekspor

14. CATATAN :
 Bantuan program diberikan dimana pemerintah penerima dapat
menentukan sendiri penggunaannya
 Bantuan proyek hanya untuk pembangunan suatu proyek yang
telh ditentukan sebelumnya misalnya proyek rumah sakit
 Portofolio yaitu penanaman modal dalam bentuk pemilihan surat
berharga, misalnya saham obligasi untuk perusahaan dalam
negeri
 Kredit ekspor, pinjaman jngka pendek dalam bentuk pendapatan
penundaan pembayaran atupun pembayaran secara mencicil bagi
pembelian barng-barang impor.

15. PINJAMAN NEGARA
DIKHOTOMI HUTANG NEGARA
1. Hutang dengan jaminan dan tanpa jaminan
a. Reproductive Debt
Hutang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara atas
dasar nilai yang sama besarnya. Bunga + angsuran pokok dibayar
dari kekayaan negara/usaha negara ybs. Lama pembayaran umur teknis
b. Dead Wight Debt
Hutang tanpa jaminan kekayaan negara. Bunga dibayar dari sumber
penerimaan negara yang lain (pajak). Lama pelunasan tergantung perjanjian.
2. Pinjaman Sukarela
Negara yang meminjamkan (kreditor) bebas menentukan jumlah yang
dipinjamkan. Paksaan, terpaksa meminjam karena debitur harus membayar
utang yang terdahulu/penjadwalan utang. Contoh : Paris Club.
3. Pinjaman dalam negeri dan luar negeri
Sifatnya : Sukarela

16. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA
1. Pajak
2. Retribusi
3. Keuntungan dari perusahaan negara
4. Denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah
5. Sumbangan masyarakat
6. Pencetakan uang
7. Hadiah dari undian negara
8. Hadiah
9. Pinjaman
10.Mengadakan pinjaman paksa

17. Lanjutan
Contoh : Penerimaan APBN RI 1998/1999, dibagi menjadi :
1. Penerimaan Dalam Negeri
A. Minyak Bumi dan Gas Alam
1) Minyak Bumi
2) Gas Alam
B. Bukan Migas
1) Pajak penghasilan
2) PPN dan PPN BM
3) Bea Masuk
4) Cukai
5) Pajak Ekspor
6) PBB dan BPHTB
7) Pajak Lainnya
8) Penerimaan bukan Pajak
9) Laba Bersih Minyak
2. Penerimaan Luar Negeri
A. Pinjaman Program
B. Pinjaman Proyek

18. Beberapa cara untuk melaksanakan kewajiban terhadap pinjaman
luar negeri :
a. Debt Service Capacity
Angsuran + Angsuran Pokok → Dibyar dengan Devisa Ekspor
Perbandingan I + AP dan DE jangka panjang disebut DSR.
DSR max 30%. Cicilan + I max = 30% dari DE
Cicilan Pokok + Bunga
DSR = X 100% = 30%
Ekspor Barang dan Jasa
b. Interest Service Capacity
Kemampuan negara yang berhutang untuk membayar bunganya saja
dikaitkan dengan devisa yang diperoleh. Perbandingan ini dinamakan
Interest Service Ratio.
Pembayaran Bunga I
ISR = X ISR =
Ekspor Barang dan Jasa D

19. PENGELUARAN NEGARA
Adolph Wagner : Law of ever increasing state activity
Dalton dalam Suparmoko (1997) mengatakan bahwa pengeluaran
pemerintah yang meningkat dapat dilihat dari proporsi pengeluaran
pemerintah terhadap pendapatan nasional bruto (GNP).
Sebab-sebab kegiatan pemerintah meningkat :
1. Adanya perang
2. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat
3. Adanya urbanisasi sebagai konsekuensi perkembangan ekonomi
4. Adanya perkembangan demokrasi
5. Meningkatkan fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban
6. Adanya efisiensi/pemborosan dan birokrasi
7. Kondisi negara yang sedang berkembang memerlukan biaya untuk
pembangunan
8. Meningkatkan fungsi kesejahteraan
9. Meningkatkan fungsi perbankan
10.Meningkatkan fungsi pembangunan

20. SIFAT PENGELUARAN PEMERINTAH
1. Exhaustive
→ Merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam
perekonomian yang langsung dapat dikonsumsi maupun untuk
menghasilkan barang lain.
Exhaustive Expenditure
→ Mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke
pemerintah
2. Transper
→ Pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan
sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau
kepada negara-negara lain sebagai hadiah (brants)
Untuk dapat berjalan dengan efisien baik exhaustive Expenditure
maupun transper maka kebijakn-kebijakan pemerintah harus
mengarah kepada :
a. Keadilan (equity)
b. Efisiensi Ekonomi (Papeto Optimality)
c. Paternalisme
d. Kebebasan Perorangan

21. Untuk dapat menghasilkan yang maksimal diciptakan pedoman
yang meliputi :
1. Menentukan sasaran dari pengeluaran, sasarn dapr berupa
peningkatan kesempatn kerja, produksi totl, dan distribusi
pendapatn yang lebih merat.
2. Membandingkan hasil yang diperoleh apabila kegiatan yang
dilakukan pemerintah tersebut dilakukan oleh swasta.
Dalam pengeluaran negara harus dipertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :
1. Pengeluaran negara yang merupakan investasi yang menambah
kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang
2. Pengeluaran negara itu langsung memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat
3. Merupakan penghematn pengeluaran di masa yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih bayak dan peningkatan daya
beli masyarakat.
(Suparmoko, 1997)

22. Pengeluaran negara dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Self – Liquiditing
2. Reproduktif
3. Kegembiraan dan kesejahteraan rakyat
Adam Smith menyatakan bahwa pengeluaran negara harus
memenuhi “7 Canon of Government Expenditure” :
1. Azas Moralita
2. Azas Nasionalita
3. Azas Kerakyatan
4. Azas Rasionalita
5. Azas Fungsionlita
6. Azas Perkembangan
7. Azas Keseimbangan dan Keadilan

23. CONTOH PENGELUARAN NEGARA (PN)
Secara garis besar pengeluaran negara dapat digolongkan menjadi :
1. PENGELUARAN RUTIN
A. BELANJA PEGAWAI
1) Gaji / Pensiun
2) Tunjangan Beras
3) Uang Makan/Lauk Pauk
4) Lain-lain belanja pegawai dalam negeri
5) Belanja pegawai luar negeri
B. BELANJA BARANG
1) Belanja Barang Dalam negeri
2) Belanja Barang Luar Negeri
C. BELANJA RUTIN DAERAH
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Non Pegawai
D. BUNGA DAN CICILAN UTANG
1) Utang Dalam Negeri
2) Utang Luar Negeri
E. PENGELUARAN RUTIN LAINNYA
1) Subsidi BBM
2) Lain-lain
2. PENGELUARAN PEMBANGUNAN
A. PEMBIAYAAN RUPIAH
B. PEMBIAYAAN PROYEK

25. Penyebab Terjadinya Inflasi atau Deflasi
1. Penyebab dari Luar Negeri
Ekspor ≥ Impor → terjadinya Inplasi (Barang -)
Ekspor ≤ Impor → terjadinya Deflasi (Barang +)
2. Penyebab dari Dalam Negeri : Kebijakan Fiskal
Expenses PM ≥ Revenue PM → Inplasi
Expenses PM ≤ Revenue PM → Deflasi
3. Penyebab dari Dalam Negeri : Sektor Swasta
Sektor Swasta disini terutama berkaitan dengan masalah tabungan,
investasi dan konsumsi.
Investasi banyak berasal dari kredit, sehingga uang yng beredar akan
bertambah banyak (uang banyak beredar akan berdampak pada
inflasi).