Materi Demokrasi dan Negara Hukum Untuk Pre Test Mahasiswa.pptx
1. NEGARA HUKUM &
DEMOKRASI
Rika Novitasari, S. Pd., M.H.
Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana
2. Orientasi MK
• Capaian Pembelajaran
• Metode Belajar Socratic,
ceramah, diskusi kelompok, kuis,
penugasan.
3. NEGARA HUKUM
Istilah-istilah Plato: Nomoi; Emanuel Khan: prinsip-
prinsip negara hukum secara formal; Julius Stahl: negara
hukum yang substantif; Dicey: rule of law.
Rule of law, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
sebagai “supremasi hukum” atau “pemerintahan
berdasarkan atas hukum”.
Rechstaat, atau government by law yang dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan sebagai “negara hukum”.
Pengakuan sebagai negara hukum berkonsekuensi
terhadap adanya pembatasan-pembatasan terhadap
kewenangan dan kekuasaan negara dan politik
pembatasan-pembatasan tersebut harus dilakukan secara
jelas.
4. Tiga Arti rule of law menurut A.C. Dicey:
1. Supremacy of law supremasi absolut ada pada
hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau
prerogatif penguasa.
2. Equality before the law Berlakunya prinsip
persamaan dalam hukum, di mana semua orang
harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang
pun yang berada di atas hukum (above of law).
3. Constitution based on individual right konstitusi
merupakan dasar perlindungan hak asasi
manusia..
Unsur
Negara
Hukum
5. No Sistem Hukum Negara Hukum Wilayah
1 Civil Law System Rechtsstaat Eropa Barat
(Kontinental)
2 Common Law
System
The Rule of Law Anglo
Saxon-
Anglo
America
3 Socialist Law
System
Socialist
Legality
Eropa Timur
4 Islamic Law
System
Nomocraci Islam Arab-Islam
5 Indonesian Law
System
Pancasila Indonesia
6. Esensi Dasar
Rule of Law
• Negara memiliki hukum yang adil.
• Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
• Semua orang, termasuk penguasa
negara harus tunduk kepada hukum.
• Semua orang mendapat perlakuan yang
sama dalam hukum.
• Perlindungan hukum terhadap hak-hak
rakyat.
7. Unsur Negara Hukum (Friedrich Julius
Stahl –Eropa Kontinental) - Rechtsstaat
• Adanya pengakuan terhadap HAM.
• Adanya pemisahan kekuasaan.
• Pemerintahan dijalankan berdasarkan kepada
undang-undang (hukum tertulis).
• Adanya pengadilan administrasi.
Ibi Ius Ibu Society
9. UNESCO setelah Perang Dunia Kedua
menugaskan sekelompok sarjana untuk mencari
definisi demokrasi dalam laporan mereka
berjudul Democracy in a World of Tensons
(UNESCO, Paris, 1951), mereka harus mengakui
kegagalan.
10. KRITERIA PROSES DEMOKRASI
Robert A. Dahl merumuskan lima
kriteria proses demokrasi
1. Partisipasi Efektif
2. Persamaan suara
3. Pemahaman yang cerah 5. Pencakupan orang dewasa
4. Pengawasan agenda
11. Demokrasi dalam Pandangan Hatta
Bung Hatta: kerakyatan bukan sebagaimana dimaknai dalam demokrasi Barat, melainkan
adalah kerakyatan di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, di mana segala hukum yang
berlaku haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati
rakyat banyak.
Rakyat berdaulat yang dibayangkan Bung Hatta adalah rakyat
yang terdidik, rakyat yang sadar akan harga diri, hak dan
kewajibannya, dan rakyat yang bertanggung jawab.
Bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan bersama
bangsa Indonesia kunci membangun kedaulatan rakyat
adalah pendidikan bagi rakyat agar ia menjadi orang yang
bertanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajibannya
dalam membangun bangsa.
12. Mengapa harus
Demokrasi?
Menghindari tirani
01
Hak asasi manusia
02
Kebebasan umum
03
Menentukan nasib sendiri
04
Otonomi dan tanggung jawab moral
05
Perkembangan manusia
06
Menjaga kepentingan/ kebebasan
pribadi yang utama
07
Persamaan politik
08
15. Josep Schumpeter:
“Penataan
kelembagaan untuk
sampai pada keputusan
politik di mana individu
meraih kekuasaan
untuk mengambil
keputusan melalui
perjuangan kompetitif
untuk meraih suara”
Pemilihan Umum
Metode Demokrasi
