Pendidikan KWN identitias nasional

1. back
DOSEN

2. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 2
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM KONTEKS PENDIDIKAN
NASIONAL
( UU RI 20/2003)
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA
PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN :
“…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI
MANUSIA YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI
WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB”
( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

3. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 3
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM KONTEKS PENDIDIKAN
NASIONAL
( UU RI No. 20/2003)
“KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMA
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA
( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )
“KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMA;
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
c. BAHASA.”
( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

4. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 4
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM KONTEKS PENDIDIKAN
NASIONAL
( UU No. 20/2003)
“Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20
Tahun 2003:
“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

5. 5
SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI
PERGURUAN TINGGI
WAWASAN
KEWARGA-
NEGARAAN
INDONESIA
PERCAYA
DIRI SBG
BANGSA
KOMITMEN
BELA
NEGARA
KETERAMPILAN
KEWARGANEGARAAN
PARTISIPASI
SOSPOL
SIKAP DAN
TANGGUNG
JAWAB
DEMOKRATIS
WARGA
NEGARA YANG
CERDAS DAN
BAIK
KOGNITIF AFEKTIF
PSIKOMOTOR
HOLISTIK
(Komprehensif
- integral )

6. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 6
VISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
~ SUMBER NILAI DAN
~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN
MAHASISWA, UNTUK
~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU
WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF
~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI

7. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 7
MISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar
mampu :
~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan
bangsa Indonesia,
~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan
bernegara,
~ menerapkan ilmunya secara bertanggung
jawab terhadap kemanusiaan.

8. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 8
KOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI :
~ Kemampuan berfikir,
~ Bersikap rasional, dan dinamis,
~ Berpandangan luas sebagai
manusia intelektual.
Mengantarkan mahasiswa
selaku warganegara, memiliki :
a. Wawasan kesadaran bernegara,
untuk :
- bela negara.
- cinta tanah air.
b. Wawasan kebangsaan, untuk :
- kesadaran berbangsa
- mempunyai ketahanan nasional.
c. Pola pikir, sikap yang komprehensif-
Integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

9. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 9
TUJUAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
Agar mahasiswa :
1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan
kewarganegaraan,
2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam
peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai
individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara
yang terdidik.
3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-
kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan
masyarakat madani.

10. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 10
HISTORIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
 CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969,
SMA 1969
 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73
 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975, 1984.
 PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an
 PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD,
SMP, SMU 1994-Sekarang
 PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang
(rintisan)
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT
(UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)
(Adaptasi dan pengembangan dari : Udin : 2003 oleh tim MKU-Unair, 2005)

11. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 11
HISTORIS ….(LANJUTAN)
CATATAN :
PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000
- Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) :
~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter
~ Di beberapa PTN.
~ 1970-an
~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon
Maha
Jaya, Maha Surya, dsj).
~ sertifikatnya Tamtama Cadangan.
- Pendidikan Perwira Cadangan :
~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab
untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973.
~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu,
- sarjana muda ( eqivalen 90 sks)
- diberi pangkat Letnan Dua.

12. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 12
MUATAN KONSEPTUAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOMAIN
KAJIAN
ILMIAH
DOMAIN
SOSIAL-
KULTURAL
DOMAIN
KURIKULER
SMART &
GOOD
CITIZENSHIP

13. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 13
WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN
KEWARGANEGARAAN DI DUNIA
ISTILAH :
• CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA)
• CITIZENSHIP EDUCATION (UK)
• TA’LIMATUL MUWWATANAH,
TARBIYATUL AL WATONIYAH (TIMTENG)
• EDUCACION CIVICAS (MEXICO)
• SACHUNTERNICHT (JERMAN)
• CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA)
• SOCIAL STUDIES (USA NEW ZEALAND)
• LIFE ORIENTATION (AFSEL)
• PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA)
• CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE)
• OBSCESVOVEDINIE (RUSIA)

14. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 14
PARADIGMA
DASAR
1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY
THIN
MINIMUM
KNOWING
CITIZENSHIP
DEMOCRACY
2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY MODERATE
DOING
CITIZENSHIP
DEMOCRACY
3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY
THICK
MAXIMUM
BUILDING
CITIZENSHIP
DEMOCRACY

15. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 15
ISI DAN MODUS
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
CONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATION
THIN
CITIZENSHIP
EDUCATION
(exclusive, elitist, formal,
content-led, knowledge-
based, didactic transmission,
easier to achieve, civic
education)
(South East Asia : Indonesia)
MODERATE
CITIZENSHIP
EDUCATION
(Central, South & East Europe,
Australia)
THICK
CITIZENSHIP
EDUCATION
(inclusive, activist,
participative, process-led,
value-based, interactive,
more difficult to achieve,
citizenship education)
(North Europe, USA, New
Zealand)
Education about Democracy Education in Democracy Education for Democracy

16. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 16
PARADIGMA KONSENTRIS
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
EDUCATION
FOR
DEMOCRACY
EDUCATION
THROUGH
DEMOCRACY
EDUCATION
ABOUT
DEMOCRACY
PKN SD,SMP,SMA PKN DIKTI

17. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 17
KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN
DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
CIVIC
KNOWLEDGE
CIVIC
CONFIDENCE
CIVIC
COMMITTMENT
CIVIC SKILLS
CIVIC
COMPETENCE
CIVIC
DISPOSITIONS
SMART & GOOD
CITIZENSHIP

18. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 18
Tim UNAIR - PULSE 05
ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA
• BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA,
BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,
BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA,
DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,
BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA,
BERBHINNEKA TUNGGAL IKA,
MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN
AZASI MANUSIA,
MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

19. Pengantar Pendidikan
Kewarganegaraan 19
REFERENSI PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana
psiko- pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian
dan Diskusi Dalam Lokakarya
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-
Depdiknas. 21-22
September 2004.
2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu
pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
4. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni.
5. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng
Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan.
6. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
7. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat.
Yogyakarta : Kanisius.
8. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional :
Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
9. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.
10.Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
11.Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama.

20. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 20
1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan
tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi
Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan
bidang studi.
2. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai
bidang profesi kecuali militer dan polisi.
3. Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan
Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam
eksistensi Wawasan Nusantara
4. Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan
penggunaannya dapat mengancam Ketahanan
Nasional.
LATIHAN PENGUASAAN KONSEP
DAN PEMECAHAN MASALAH

21. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 21
DISKUSIKAN
 Mampukah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi
lokomotif yang tangguh untuk menarik “Nation’s
Competitiveness” yang tertinggal dari negara lain
back

22. • Apakah Bangsa itu dan bagaimana proses
pembentukan bangsa
• Siapakah bangsa Indonesia dan apa
hakekat negara bangsa Indonesia
• Apa saja yang dapat dijadikan identitas
nasional Indonesia?
• Mengapa perlu ada identitas nasional dan
apa manfaatnya bagi kita selaku anak
bangsa?

23. HAKEKAT BANGSA
 Konsep bangsa (nation) memiliki dua (2) pengertian yaitu bangsa
dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri
Yatim, 1999), Dalam istilah lain cultural unity dan political unity (AT
Soegito, 2004)
 Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (cultural unity)
adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang
masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu
kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi
satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan,
bahasa , keturunan dan sebagainya. Contoh ; bangsa Kasmir, bangsa
Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa, bangsa Batak,
 Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu
masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada
kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke
dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara.
Contoh; bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman

24. Proses pembentukan bangsa
 Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa – negara yaitu model
ortodoks dan model mutakhir. (R Surbakti 1999).
 Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu
untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara
 Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang
terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara
merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras
 Kedua model ini berbeda dalam empat hal yaitu; ada tidaknya
perubahan unsur dalam masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan
dalam proses pembentukan bangsa-negara, munculnya kesadaran
politik masyarakat dan derajat partisipasi politik dan rezim politik
 Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen.
Contoh Israel. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang
relatif heterogen Contoh AS

25. Identitas bangsa
 Bangsa memiliki penanda, jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau
dibedakan dengan bangsa lain
 Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa
meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah,
perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan
 Surbakti, 1999).
 Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat
dan budaya, keturunan (darah) dan daerah asal (homeland). Identitas cultural
unity dapat disebut pula identitas kesukubangsaan.
 Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat
askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan) , primer dan etnik.
 Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada
identitasnya. Misal setia pada sukunya, pada agamanya, pada budayanya , pada
kerabatnya, pada daerah asal dan pada bahasanya
 Loyalitas pada identitas kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng
(bertahan lama)

26. Identitas bangsa
 Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian
politik yaitu bangsa yang telah bernegara. Negara baru
perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk
bangsanya. Identitas itu merupakan identitas kebangsaan
atau nasional negara yang bersangkutan
 Identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari
banyak bangsa (suku) didalamnya. Identitas itu bersifat
buatan, sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu
dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa didalamnya
yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya.
 Beberapa bentuk identitas nasional adalah; bahasa
nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera
nasional, danideologi nasional.

27. Loyalitas Ganda
 Seorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki
dua identitas yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasional
 Ia memiliki identitas kesukubangsaan oleh karena sebagai warga dari
cultural unity. Ia juga memiliki identitas kebangsaan/ nasional karena
ia adalah warga dari suatu political unity
 Setiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki 2
identitas maka memiliki pula dua loyalitas (loyalitas ganda)
 Kesetiaan pada identitas nasional amat penting karena dapat
mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam satu
negara.
 Karena itu sebuah negara bangsa perlu adanya national caracter
building yang terus menerus dalam diri warga negara

28. Hakekat negara bangsa Indonesia
 Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut wilayahnya
telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah nusantara dari ujung
Barat (Sabang) sampai ujung Timur (Merauke) yang memiliki "Le desir d'etre
ensemble" (kesatuan kehendak) dan "Charaktergemeinschaft" ( karakter yg
sama karena persatuan nasib) yang telah menjadi satu
 Faktor-faktor penting bagi pembentukan negara bangsa Indonesia adalah :
adanya persamaan nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan
bangsa asing yang lebih kurang selama 350 tahun; adanya keinginan bersama
untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan; adanya cita-cita
bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsadan
adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara yang membentang
dari Sabang sampai Merauke
 NKRI adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang pembentukannya
didasarkan pada semangat kebangsaan –atau nasionalisme- yaitu adanya tekad
suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu
negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama,
ras, etnik, atau golongannya.

29. Hakekat negara bangsa Indonesia
 Faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia
bukanlah faktor-primordial, tetapi faktor historis.
Kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah tetapi
historis. Persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik
melainkan etis. (Frans Magnis Suseno , 1995)
 Tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai “revolusi
integratifnya” bangsa Indonesia
 Dalam kenyataannya Indonesia terbentuk melalui proses
perjuangan (revolusi). Yaitu perjuangan melawan
penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia
 Secara teoritis, proses pembentukan bangsa Indonesia
digambarkan secara berurutan dalam keempat alinea pada
Pembukaan UUD 1945

30. Identitas Nasional Indonesia
 Identitas nasional Indonesia menunjuk pada sejumlah ciri, penanda,
jati diri yang melekat pada diri bangsa Indonesia (pengertian politik),
sehingga bisa dibedakan dengan dengan bangsa lain
 Beberapa wujud dari identitas nasional Indonesia adalah bahasa
Indonesia, ideologi Pancasila, lambang negara, semboyan negara,
kebudayaan yg bisa diterima secara nasional
 Identitas nasional perlu dijaga, dipertahankan dan bila perlu
dikembangkan lagi beberapa bentuk identitas nasional yang baru dan
bisa diterima oleh segenap warga bangsa.
 Identitas nasional berfungsi membedakan dengan bangsa lain dan juga
dapat menyatukan para warga dari negara bangsa yang bersangkutan

31. Bangsa dan Identitas
CULTURAL UNITY
POLITICAL UNITY
IDENTITAS
KESUKUBANGSAAN
IDENTITAS
NASIONAL
NATION

32. BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN WN
 Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
 Bagaimana kedudukan warga negara dalam suatu
negara ?
 Siapakah warga negara Indonesia (WNI) dan
bagaimana perihal kewarganegaraan di Indonesia?
 Apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia ?

33. Pengertian warga negara
 Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bhs Inggris) yang
mempunyai arti ; warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama
warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau
kaula
 Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu
organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota
dari organisasi yg bernama negara
 Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih
merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orangorang yang
berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan
itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk
adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara
dalam kurun waktu tertentu

34. Pengertian kewarganegaraan
 Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang
menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan
warga negara.
 Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu a.
kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan b.
kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil
 Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang
tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada
hukum negara yang bersangkutan.
 Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh
pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain
tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada
orang yang bukan warga negaranya.

35. Pengertian kewarganegaraan
 Setiap negara berdaullat berwenang menentukan siapa-siapa yang
menjjadii warga negara.Dalam menentukan kewarganegaraan
seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas
kewarganegaraan berdasarkan perkawiinan
 Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal
dua asas yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis
 Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan
mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajjat..
 Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan
kewarganegaraan Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja
yang menjadii warga negara darii suatu negara..
 Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride
bahkan multipatride.. Hal ini dikarenakan perbedaan asas
kewarganegaraan yg digunakan negara..

36. Warga negara Indonesia
 Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkanndengan undang-undang
sebagaii warga negara..
 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia..
 Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang (pasal 26 UUD 1945)
 Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12
th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. UU ini sebagai pengganti
atas UU No 62 th 1958
 Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indishe
Staatregeling 1927 pasall 163 ,, (wariisan Belanda) yaitu;
►Gollongan Eropa,,
►Gollongan Tiimur Asiing,,
►Gollongan Bumiiputra atau Priibumii

37. Kewarganegaraan Indonesia
 Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di
Indonesia adalah UU No 12 th 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia
 Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah
perihal; siapa yang menjadi warga negara Indonesia ; syarat
dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia ; kehilangan kewarganegaraan Republik
Indonesia dan; syarat & tata cara memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia
 Asas –asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas isu
sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan
tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas
 Undang undang ini tidak mengatur perihal isi
kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara)

38. Kedudukan warga negara
dalam negara
 Dengan memiliki status sebagai warga negara,
maka orang memiliki hubungan hukum dengan
negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak
dan kewajiban secara timbal balik
 Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan
timbal balik yang sederajat dengan negaranya
 Secara teori, status warga negara meliputi status
pasif, aktif, negatif dan positif.
 Peran (role) warga negara juga meliputi peran
yang pasif, aktif, negatif dan positif
(Cholisin,2000)

39. Peran Warga negara
 Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk
terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam
kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi
keputusan publik.
 Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk
meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
 Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk
menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi

40. Hak dan kewajiban WNI
 Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan
kewajiban) digambarkan dalam UUD 1945
 Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut
digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang
mencakup berbagai bidang
 Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai
dengan pasal 34 UUD 1945
 Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara
dituangkan dalam berbagai peraturan perundangundangan..Contoh
hal dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada pasal 31
dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas
 Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara,
dalam UUD 1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak
asasii manusiia dan kewajiban dasar manusia yaitu pada pasal 28 I – J
UUD 1945

41. Hak dan kewajiban negara
 Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara
terhadap warga negara.
 Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya
merupakan kewajiban dan hak warga thdp negara
 Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk
menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin
hak asasi warga negara , kewajiban negara untuk mengembangkan
sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi
jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
 Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum
dan pemerintahan , hak negara untuk dibela, hak negara untuk
menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat

42. Bab 4
Negara dan Konstitusi
 Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme?
 Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya?
 Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar
konstitusi negara?
 Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap
konstitusi negara?

43. Konstitusi
 Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs
Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan
untuk pembentukan suatu negara
 Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai
negara. Sebagai dasar pembentukan negara,
landasan penyelenggaraan bernegara
 Berarti hukum dasar-nya negara, hukum tertinggi
negara . Hukum dasar tertulis maupun tidak
tertulis (pengertian luas)
 Sebagai undang-undang dasar – nya negara
(Konstitusi tertulis/ pengertian sempit)
 Konstitusi penting bagi negara karena
penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan
atas konstitusi negara

44. Konstitusionalisme
 Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang
baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan
dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa
aturan, penyelengaraan bernegara cenderung
disalahgunakan
 Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends
corrupt, absolute power corrupts absolutely”
 Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham
yang menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang
–undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu
membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin
hak-hak warga negara
 Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme
bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi
pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak

45. Negara Konstitusional
 Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/
memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara
 Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat
gagasan mengenai konstitusionalisme
 Dengan demikian tidak setiap negara yang
berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara
konstitusional
 Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut
bersifat konstitusionalisme
 Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi
belum tentu menganut konstitusionalisme

46. Konstitusi NKRI
 Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945
yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5
Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada
tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah
mengalami 4 kali perubahan (amandemen)
menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001,
dan 2002
 Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS
(1949-1950) dan UUDS (1950-1959)
 Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah
hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

47. Isi Konstitusi
 Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara
 Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan
lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya
 Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas
/organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan
antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga
negara, aturan tentang perubahan konstitusi
 Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita,
dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs.
 Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok
Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara

48. Isi UUD 1945
 Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal
II AT)
 Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan
pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan
nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp pokok kaidah
yang fundamental bagi NKRI
 Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah
keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
 Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara,
lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan
warga negara dengan negara, konsepsi negara , perubahan
konstitusi , aturan peralihan dan aturan tambahan

49. Kesepakatan dasar
mengenai UUD 1945
 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
 Mempertegas sistem presidensiil
 Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif
akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
 Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

50. Perubahan UUD 1945
 Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem
amendemen (melampirkan naskah perubahan pada naskah
asli)
 Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke
naskah konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi
satu kesatuan dari konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang
belum berubah masih tetap eksis
 Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan
konstitusi . Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama
sekali baru Konstitusi lama atau asli ditinggalkan
 UUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang
ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah
perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah
perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000. 4), naskah
perubahan ketiga ditetapkan November 2001. 5), naskah
perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.
 Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku
mengikat sesuai dengan tanggal ditetapkannya

51. Ketatanegaraan Indonesia
 Bentuk negara : kesatuan dengan asas
desentralisasi
 Bentuk pemerintahan : republik
 Sistem pemerintahan : presidensiil
 Sistem politik : demokrasi
 Ketentuan – ketentuan demikian dapat ditemukan
dalam UUD 1945
 Dengan demikian konstitusi negara
menggambarkan sistem ketatanegaraan dari
negara itu sendiri

52. Apa yang perlu dilakukan WNI
 Memahami secara utuh dan lengkap mengenai
konstitusi negara, bukan memperdebatkan
eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi)
 Bersikap dan berperilaku yang konstitusional
dalam hidup bernegara
 Menghindari perilaku in- konstitusional dalam
hidup bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa
dilakukan oleh penyelenggara negara maupun
oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional
membahayakan kehidupan kontitusional dan
praktek bernegara pada umumnya
 Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi
untuk kemajuan bangsa dan negara
 Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi,
sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan