Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis badan usaha. Secara ringkas, badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba, dan jenis-jenisnya meliputi persekutuan perdata, firma, serta komanditer.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, akan
mempengaruhi perkembangan dunia usaha serta didukung dengan
teknologi yang canggih. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat
ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala
produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha
yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan
pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan
Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-
lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan
bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.
Badan usaha didefinisikan kesatuan yuridis dan ekonomi yang
menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan
tujuan untuk mencari laba.
faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha
antara lain: krisis ekonomi yang terjadi saat ini, banyaknya pengangguran,
tingkat kesejahteraan masyarakat terhambat, dan krisis kemiskinan.
Peranan badan usaha jelas sangat penting dan berkontribusi
terhadap kemakmuran rakyat, dan untuk menyelesaikan faktor
penghambat majunya perekonomian Indonesia. Ada beberapa bentuk
badan usaha antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
badan usaha campuran.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka
dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian dari badan usaha ?
2. Apa saja fungsi badan usaha ?
3. Apa saja jenis-jenis badan usaha?

2. 2
C. Tujuan
1. Menjelaskan pengertian dari badan usaha.
2. Menjelaskan fungsi badan usaha.
3. Menyebutkan jenis-jenis badan usaha

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Badan Usaha
Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan
ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha
seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya
berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara
perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-
faktor produksi (Meydina, 2014).
Menurut Ibnu (2012), untuk mendirikan badan usaha perlu
memperhatikan hal-hal berikut:
1. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
2. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
3. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang
diperdagangkan
4. Pembelian
5. Kebutuhan tenaga kerja
6. Organisasai intern
7. Pembelanjaan
8. Jenis badan usaha yang dipilih
Pemilihan atas suatu jenis badan usaha dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain
a. Tipe usahanya: perkebunan, perdagangan, atau industri
b. Luas operasinya atau jangkauan pemasaran yang hendak
dicapai
c. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha
d. Sistem pengawasan yang dikehendaki
e. Tinggi rendahnya resiko yang dihadapi
f. Jangka waktu ijin operasional yang diberikan pemerintah
g. Keuntungan yang direncanakan

4. 4
B. Fungsi Badan Usaha
Fungsi-fungsi badan usaha menurut Ibnu (2012), meliputi fungsi
komersial, fungsi sosial dan fungsi ekonomi sosial
1. Fungsi Komersial
Fungsi komersial badan usaha berkaitan dengan usaha untuk
menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing atau
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi
komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menerapkan
fungsi manajemen dan fungsi operasional.
a) Fungsi Manajemen
Ada beberapa fungsi manajemen yang dapa digunakan
untuk mencapai sasaran seperti fungsi perencanaan, fungsi
pengorganisasian, fungsi motivasi dan fungsi pengawasan. Fungsi
perencanaan merupakan permulaan langkah. Setelah menetapkan
tujuan dan langkah-langkah, tahap berikutnya adalah memotivasi
angota organisasi agar bekerja sesuai dengan rencana. Langkah
penting yang lain adalah pengawasan yaitu mencocokan rencana
dengan hasil pekerjaan. Pemanfatan fungsi manajemen secara baik
akan memastikan bahwa badan usaha tersebut dapat mencapai
tujuan yang direncanakan semula.
b) Fungsi Operasional
Badan usaha dapat dijalankan dengan mengelola sumber daya
manusia produksi, pemasaran dan pembelanjaan
1) Sumber daya manusia (SDM)
SDM adalah aset yang paling berharga. Keberhasilan badan
usaha sangat ditentukan oleh penggunaan sumber daya
manusia yang efektif. Pengelolaan sumber daya manusia
merupakan hal yang sulit karena setiap manusia mempunyai
karakter yang berbeda dengan manusia lain.
2) Produksi
Produksi adalah setiap bentuk usaha yang ditujuikan untuk
menambah manfaat suatu benda. Dalam menambah manfaat,

5. 5
manajer produksi harus dapat menghasilkan barang dengan
biaya sekecil mungkin dengan mutu yang memenuhi syarat.
Harga pokok tidak boleh di atas harga pasar.
3) Pemasaran
Pemasaran adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari
produsen sampai ke tangan konsumen. Pemasaran
berhubungan dengan pemindahan kepemilikan, cara-cara
penjualan, penentuan harga promosi, dan penyaluran.
Kegiatan pemasaran harus selslu berorientasi pada kepuasan
konsumen.
4) Pembelajaran
Pembelajaran adalah kegiatan yang berhubungan dengan
cara-cara memperoleh dana dan menggunakannya dengan
seefektif mungkin. Kegiatan pembelanjaan memerlukan
perencanaan, pengawasan, kebijakan dan pengendalian.
2. Fungsi Sosial
Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara
langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Misalnya perusahaan lebih memprioritaskan penggunaan tenaga kerja
yang berasal dari lingkungan sekitar perusahaan. Fungsi sosial lain
adalah menyangkut proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan para
pekerja. Setiap perusahaan hendaknya membekali mereka dengan
pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang kerjanya, baik pada
saat bekerja di perusahaan tersebut ataupun setelah keluar,
operasionalisasi perusahaan tentu juga menghasilkan dampak negatif,
seperti polusi dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus
dapat mencegah atau menekan dampak negatif tersebut sampai
seminimal mungkin. Pengelolaan limbah dan penataan lingkungan
yang baik akan berpengaruh pada kenyamanan hidup masyarakat
sekitar.

6. 6
3. Fungsi Ekonomi Sosial
Badan usaha adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi
nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk
membantu pemerinah, antara lain dalam peningkatan ekspor dan
sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan
pendapatan masyarakat. Di lain pihak, pemerintah dapat memungut
pajak dari badan usaha tersebut
C. Bentuk – bentuk Badan Usaha
Bentuk – bentuk badan usaha di Indonesia meliputi:
1. Persekutuan Perdata
Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan
perusahaan. Menurut pasal 1617 KUH Perdata, perserikatan perdata
adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri unuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang
diperoleh karenanya (Riani, 2006: 163).
Ciri – ciri persekutuan perdata meliputi:
a. Pendirian
1) Berdasarkan perjanjian para pihak
2) Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau dapat pula
secara lisan
3) Tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa
uang, benda, atau majemen.
b. Perbedaan Para Sekutu
Biasanya pengelolaan persekutuan dijalankan oleh pengurus yang
ditetapkan persekutuan,
1) Sekutu Statuer (gerrant statutaire)
a) Tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar hukum
b) Diberhentikan oleh persekutuan perdata
c) Telah ditetapkan secara khusus dalam perjanjian
persekutuan untuk menjadi pengurus persekutuan.

7. 7
d) Mempunyai wewenang secara penuh untuk melakukan
segala perbuatan yang berhubungan dengan kepengurusan
persekutuan.
2) Sekutu Mandater
a) Kekuasaan dapat dicabut sewaktu-waktu
b) Diangkat setelah persekutuan berdiri
c) Mempunyai wewenang secara terbatas berdasarkan
pemberian kuasa dan dapat ditark kembali.
c. Pembagian Keuntungan
Ditetapkan dalam perjanjian, pembagian keuntungan dilakukan
menurut asas “ keseimbangan pemasukkan”.
d. Kekayaan Persekutuan
1) Pemasukan darimasin – masing sekutu
2) Penagihan – penagihan ke dalam
3) Penggantian ganti rugi kepda persekutuan dari sekutu-sekutu.
4) Penagihan – penagihan ke luar kepada pihak ketiga
e. Berakhirnya Persekutuan
1) Lampaunya waktu
2) Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang
menjadi produk persekutua perdata
3) Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu
4) Salah seoan sekutu meninngal dunia
5) Berdasarkan suara bulat dari para sekutuberlaknya syarat
bubar.
2. Persekutuan Firma
Firma dari bahasa Belanda venootschap onder firma; secara
harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering
juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan
usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama.
Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-
masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai
yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

8. 8
Ciri – ciri persekutuan firma
a. Ciri khusus
Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk
menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama atau
firma. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk
keseluruhan, yang merupakan syarat material, maksudnya
Pertanggungjawaban sekutu tidak terbatas pada pemasukkan
dimasukkannya, melikan juga bertanggungjawab secara pribadi atas
harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya (Pasal 18
KUH Dagang). Selain itu, firma bukan temasuk persekutuan badan
hukum .
b. Prosedur Pendirian
Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian,
pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan
komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau
sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di
Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan
akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama
dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.
c. Kewajiban Membuat Pembukuan
Persekutuan firma dalam menjalankan usahanya diwajibkan
membuat pembukuan (Pasal 16 ayat1 KUH Dagang). Pembukuan
dapat dilakukan oleh seorang pihak ketiga yang bukan sekutu berhak
melihat, memeriksa, atau mengawasi pembkuan (Pasal 12 KUH
Dagang).
d. Berakhirnya Firma
Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646
sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan

9. 9
Pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada 5
hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu :
1) Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan
dalam akta pendirian;
2) Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian
sekutunya;
3) Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan
persekutuan firma;
4) Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah
pengampuan atau dinyatakan pailit.
3. Persekutuan Komanditer (CV/ Commanditaire Vennotschop)
Komanditier atau Commanditaire Vennootshcap lebih sering
disingkat dengan CV mrupakan persekutuan yang didirikan
berdasarkan kepercayaan. CV merupakan salah satu bentuk usaha yang
dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha
dengan modal yang terbatas. CV merupakan badan usaha yang tidak
berbadan hukum dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari
kekayaan CV.
Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara
penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau
lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab
setuku komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang
ditanamkan dalam perusahaan.
Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu :
a. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan
perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang
perusahaan.
b. Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya
menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur
dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung
jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

10. 10
Karateristik badan usaha CV:
a. CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak
sebagai Persero Komplementer (Persero Aktif) yaitu persero
pengurus yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya
bertindak sebagai Persero Komanditer (Persero Pasif).
b. Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan
pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi
kerugian maka persero aktif yang bertanggung jawab secara penuh
dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian.
c. Adapun untuk persero komanditer, karena dia hanya bisa bertindak
selaku sleeping patner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar
modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.
Jenia – jenis CV
Menurut Mulyaa (2011) berdasarkan perkembangannya, bentuk
perseroan komanditer adalah sebagai berikut:
a. Persekutuan komanditer murni
Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama.
Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer,
sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer.
b. Persekutuan komanditer campuran
Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma
membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu
komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan
menjadi sekutu komanditer.
c. Persekutuan komanditer bersaham
Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang
tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun
sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih.
Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari
terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak
mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan.

11. 11
Prosedur Pendirian
Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian,
pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan
komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau
sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di
Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan
akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama
dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.
Tanggung Jawab Keluar
Sekutu bertanggung jawab keluar adalah sekutu kerja atau sekutu
komplementer (Pasal 19 KUH Dagang).
4. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas (PT), atau disebut juga Naamloze
Vennootschaap (NV) dalam bahasa Belanda, Company by Shares
(dalam bahasa Inggris). adalah suatu persekutuan untuk menjalankan
usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya
memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya
terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan
kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan
perusahaan.
Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal
perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan
terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki
harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu
saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham
mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang
dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan,
maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para
pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka
keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang

12. 12
ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang
disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya
keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi.
Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka
mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya
perseroan terbatas tersebut.
Persyaratan Pendirian PT
Sebagai badan hukum, maka pendirian perseroan harus memenuhi
syarat sebagai berikut.
a. Didirikan oleh dua orang atau lebih (kecuali BUMN);
b. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham;
c. Modal dasar minimal Rp. 20.000.000,- yang terdiri atas seluruh
nilai nominal saham;
d. Minimal 25% dari modal dasar telah ditempatkan;
e. Modal 50% dari nilai nominal setiap saham;
f. Dalam pembutaan akte pendirian, pendiri dapat diwakili oleh
orang lain berdasarkan surat kuasa;
g. Didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Prosedur Pendirian
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (
akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama
lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan,
dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk
mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan.
Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari
modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40

13. 13
Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai
Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus
didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya
UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar
Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan
ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU
No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran
Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman
dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya
yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut
merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai
dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan
kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan
hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat
melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari
kekayaan pemiliknya.
Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan
dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham
dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat
modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar.
Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk
dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang
disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan
modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan
modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

14. 14
Pembagian Perseroan Terbatas
Menurut Kendea (2012) Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi:
a. PT terbuka
Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual
sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public).
Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan
melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli
saham perusahaan tersebut.
b. PT tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang
modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang
sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan
terbatas dan tidak dijual kepada umum.
c. PT kosong
Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin
usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.
Pembagian Wewenang Dalam PT
Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan
kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik
perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat
diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional ).
Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham,
direksi, dan komisaris.
Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya
kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan
sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan
dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan,
mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi
kerugian yang amat besar ( diatas 50 % ) maka direksi harus
melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk
kemudian dirapatkan.

15. 15
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran
direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur
direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi
dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah
direksi akan diberhentikan atau tidak.
Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang
saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk
mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah
yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang
harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa
melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil
RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi
untuk dijalankan.
Isi RUPS :
a. Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
b. Memberhentikan direksi atau komisaris
c. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
d. Mengevaluasi kinerja perusahaan
e. Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham
perusahaan
f. Menentukan kebijakan perusahaan
g. Mengumumkan pembagian laba (dividen)
Kelebihan dan Kekurangan PT
a. Kelebihan
1) Memungkinkan pengumpulan modal yang besar
2) Memiliki status sebagai badan hukum
3) Tanggungjawab terbatas
4) Pengalihan kepemilikan lebih mudah
5) Jangka waktu tidak terbatas
6) Manajemen yang lebih kuat
7) Kelangsungan hidup perusahaanlebih tejamin

16. 16
b. Kekurangan
1) Pengenaan pajak ganda
2) Ketentuan perundangan lebih ketat
3) Rahasia perusahaan relatif kurang terjamin
4) Pendirian perusahaan lebih sulit, lama dan biaya lebih besar
5. Koperasi
Koperasi memiliki arti bekerjasama. Adanya kerjasama
dimaksukan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai
oleh orang perorangan.
Kopersai adalah suatu kerja sama antara orang-orang yang tidak
bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama,
bukan untuk mencari keuntungan (Riani, 2006: 177).
Menurut UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas
kekeluargaan.
Tujuan Koperasi
a. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumya.
b. Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berlandaskan UUD
1945 dan Pancasila.
Ciri – ciri Koperasi
a. Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan merupakan
kumpulan modal.
b. Koperasi Indonesia bekerjasama dan bergotaong royong berdasar
persamaan derajat hak dan kewajiban.
c. Kegiatan dilaksanakan atas kesadaran anggota tidak boleh ada
paksaan atau ancaman.

17. 17
d. Tujuan koperasi merupakan kepentingan bersama para anggotanya
yang dicapai berdasar karya dan jasa yang disumbangkan
anggotanya.
Unsur koperasi
a. Koperasi adalah badan usaha.
b. Koperasi adalah kumpulan orang dan atau badan hukum.
c. Koperasi Indonesia merupakan koperasi yang bekerja berdasarkan
prinsip-prinsip koperasi.
d. Koperasi Indonesia adalah kegiatan ekonomi rakyat.
e. Koperasi Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan.
Landasan Koperasi
a. Landasan idiil atau landasan dasar adalah pancasila.
b. Landasan structural adalah UUD 1945 ayat 1.
c. Landasan operasional adalah GBHN tentang arah pembanguna
koperasi.
d. Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran pribadi.
Prinsip dasar koperasi
a. Keanggotaan sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian SHU dilakukan secara adil.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
f. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi.
Modal koperasi
Menurut pasal 41, modal koperasi terdiri atas dua macam, yaitu:
a. Modal sendiri
Berasal dari anggota sendiri, terdiri dari: simpanan pokok,
simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah.
b. Modal pinjaman
Bisa berasal dari anggota koperasi lain dan atau anggotanya serta
bank dan lembaga keuangan lainya; penerbitan obligasi dan surat
utang; modal penyertaan baik yang berasal dari pemerintah maupun

18. 18
masyarakat, terutama dalam bentuk investasi, serta sumber lain
yang sah.
Perangkat organisasi koperasi
a. Rapat anggota
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam
kehidupan koperasi. Rapat anggota menetapkan hal-hal:
1) Anggaran dasar
2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan
usaha koperasi.
3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan
pengawas.
4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan
belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam
pelaksanan tugasnya.
6) Pembagian SHU.
7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran
koperasi.
b. Pengurus koperasi
Tugas pengurus koperasi yaitu:
1) Mengelola koperasi dan usahanya.
2) Mengajukan rencana-rencana kerja beserta
rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi.
3) Menyelenggarakan rapat anggota.
4) Mengajukan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5) Menyelanggaran pembukuan keuangan dan
inventaris secara tertib.
6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Wewenang pengurus koperasi yaitu:
1) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.

19. 19
2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota
baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan
ketentuan dalam anggaran dasar.
3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan
dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung
jawabnya dan keputusan rapat anggota.
c. Pengawas koperasi
Tugas pengawas koperasi yaitu:
Melakukan pengawasn terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
kepengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang
hasil pengawasanya.
Wewenang pengawas koperasi:
Meneliti catatan sebelum yang ada pada koperasi dan
mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
Hal-hal yang diperiksa dan diawasi oleh pengawas koperasi
adalah sebagai berikut:
1) Uraian keadaan keuangan.
2) Kegiatan usaha, biaya operasional dan pendapatan.
3) Analisis tentang kekayaan koperasi dengan
memperhatikan cara-cara penggunaaanya.
4) Analisis mengenai kekayaan-kekayaan dan kewajiban-
kewajiban yang terpenting menurut jatuh temponya.
5) Masalah-masalah perkreditan dan penggunaanya.
6. Yayasan (Stichting)
Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan
sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan
seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat
umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan,
wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya (Julaiha, 2012).
Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain
yang diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang
dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada

20. 20
pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang
mempunyai kepentingan terhadap yayasan (Julaiha, 2012).
Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai
organ yang terdiri atas:
a. Pembina
b. Pengurus
c. Pengawas
Ketentuan, syarat, dan pendirian yayasan antara lain (Julaiha, 2012):
a. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
b. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam
bahasa Indonesia.
c. Yayasan dapat didirikan berdasarkkan surat wasiat.
d. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
yayasan memperoleh pengesahan dari materi.
e. Kewenangan materi dalam memberikan pengesahan akta pendirian
yayasan sebagai hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama
menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan
yayasan.
f. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan
instalasi terkait.

21. 21
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis
yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
2. Fungsi badan usaha meliputi : fungsi komersial, fungsi operasional,
fungsi sosial, dan fungsi ekonomi sosial.
3. Bentuk –bentuk badan usaha meliputi: Persekutuan Perdata, Persekutuan
Firma, Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.
B. Saran
Badan usaha terdiri atas beberapa jenis, sehingga sangat penting bagi kita
untuk mengetahui teori- teori tentang masing- masing badan usaha baik itu
mengenai kekurangan ataupun kelebihannya. Dalam mendirikan badan usaha
harus sesuai dengan prosedur agar nantinya dalam menggeluti dunia
perekonomian tidak mengalami kerugian.

22. 22
DAFTAR PUSTAKA
Riani, A.L. 2006. Dasar dasar Kewirausahaan. Surakarta : UNS Press.
Ibnu. 2012. Makalah Badan Usaha dan Perusahaan. Dinduh dari
http://vickieibnu.blogspot.co.id/2012/05/makalah-badan-usaha-dan-
perusahaan.html pada tanggal 12 April 2016.
Julaiha, P. 2012. Bentuk- Bentuk Badan Usaha. Diunduh dari:
http://putrijulaiha.wordpress.com/2012/04/14/bentuk-bentuk-badan-
usaha/ pada tanggal 12 April 2016.
Meydina.2014. Bentuk Badan - badan Usaha. Diunduh dari
http://makalahpengantar.blogspot.co.id/ pada tanggal 12 April 2016.
Mulyaa. 2011. Bentuk Badan Usaha. Diunduh dari
ristimulyaahttps://ristimulyaa.wordpress.com/2011/12/03/bentuk-
badan-usaha/ pada tanggal 12 April 2016.