Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
•
5 gefällt mir•4,257 views
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah yang mencakup peraturan-peraturan dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana SKPD beserta sistematika dan keterkaitannya."
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Ähnlich wie Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (8)
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
- 2. 2 PERENCANAAN •UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional •UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah •PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah •PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 • SURAT EDARAN MDN NOMOR 120/253/SJ ttg PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA PENGANGGARAN •UU 17/2003 tentang Keuangan Negara •UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara •UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah •PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah •PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah •PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006
- 3. 3 1. Permendagri tentang Tatacara Pelaksanaan Musrenbang (Pasal 20 ayat 3). 2. Permendagri tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu (Pasal 37). 3. Permendagri tentang Tatacara Koordinasi Antar Provinsi didalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 42 ayat 2). 4. Permendagri tentang Pedoman Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 51).
- 4. 4 RPJPD 1. pendahuluan; 2. gambaran umum kondisi daerah; 3. analisis isu-isu srategis; 4. visi dan misi daerah; 5. arah dan tahapan pembangunan; dan 6. penutup. RPJMD 1. pendahuluan; 2. gambaran umum kondisi daerah; 3. gambaran pengelolaan dan proyeksi keuangan daerah; 4. analisis isu-isu srategis; 5. visi, misi, tujuan dan sasaran. 6. strategi dan kebijakan; dan 7. program dan kerangka pendanaan. 8. penutup. RKPD 1. pendahuluan; 2. kondisi pencapaian RKPD tahun lalu; 3. prioritas pembangunan daerah; 4. kerangka ekonomi dan keuangan daerah ; 5. rencana program, kegiatan & pagu indikatif; dan 6. penutup RENSTRA SKPD 1. pendahuluan; 2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah; 4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah; dan 5. rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan; 6. penutup. RENJA-PD 1. pendahuluan; 2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu; dan 3. rencana program, kegiatan dan pagu indikatif. 4. penutup. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
- 5. 5 Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II III IV V Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 .... 1 2 Sasaran, program dan kegiatan PD I II III IV V Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 .... 12 RPJPD RPJMD Renstra PD Renja PD KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 6. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. (Pasal 27 ayat (2), PP 08/2008) RENJA SKPD Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD Capaian Kinerja Renja SKPD s.d tahun berjalan Analisis / Evaluasi Permasalahan Layanan SKPD & usulan prog/keg dari masyarakat Ekonomi Makro & Pendanaan layanan SKPD Ranwal RKPD
- 7. 7 sesuai Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD Rancangan RPJMD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD VERIFI- KASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD Rancangan Akhir Renstra SKPD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD Renstra SKPD VERIFI- KASI Tdk sesuai PERDA RPJMD Tidak sesuai sesuai Program prioritas, outcome, & pagu Kegiatan prioritas, output, & pagu Permasalahan & pendanaan layanan dan isu strategis SKPD (atau draft ranc renstra SKPD) Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- 8. 8 BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka Pendanaan BAB IV Analisa Isu–isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan & Sasaran BAB VI Strategi & Arah Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah BAB VIII Indikasi Program Prioritas & Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X Kaidah Pelaksanan RPJMD RENSTRA-SKPD BAB II Gambaran Pelayanan SKPD BAB III Isu–isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD BAB IV Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAB V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif BAB VI Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD
- 9. KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTAR-BAB RENSTRA-PD BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS & FUNGSI SKPD BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD BAB IV TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN & PEDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA PD MENGACU KE RPJMD Sasaran Visi & Misi BAB I PENDAHULUAN
- 10. 10 Analisis Gambaran Pelayanan SKPD analisis gambaran umum pelayanan SKPD analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD Identifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD. potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2.Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 11. 11 Pengeluaran Wajib & Mengikat serta Prioritas Utama Program Prioritasdialokasikan Pengeluaran Pembiayaan & Belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dg kemamp. Keuda, seperti: bansos, tamb penghsl PNS, hibah, dll dialokasikan dialokasikan Prioritas I Prioritas II Prioritas III
- 12. NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 A KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 1.759.294 2.044.228 2.395.439 2.819.960 3.334.124 1 PENDAPATAN 1.653.846 1.928.517 2.259.848 2.660.339 3.145.400 2 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 105.448 115.711 135.591 159.620 188.724 B BELANJA 1.737.477 2.029.229 2.380.439 2.799.960 3.329.125 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 737.965 818.660 910.397 1.015.003 1.134.666 PRIORITAS I 686.026 766.721 858.458 963.064 1.082.727 a Belanja Pegawai 605.831 667.626 735.724 810.767 893.466 b Belanja Bunga 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 c Belanja Subsidi 2.800 2.750 2.700 2.652 2.604 d Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 75.803 94.754 118.442 148.053 185.066 PRIORITAS III 51.939 51.939 51.939 51.939 51.939 a Belanja Hibah 35.939 35.939 35.939 35.939 35.939 b Belanja Bantuan Sosial 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 c Belanja Tidak Terduga 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2 BELANJA LANGSUNG 999.512 1.210.569 1.470.042 1.784.957 2.194.458 PRIORITAS I 105.087 131.777 166.644 212.319 272.294 a Belanja Pegawai BLUD 4.592 5.051 5.556 6.112 6.723 b Belanja Barang Jasa BLUD 20.288 22.317 24.548 27.003 29.704 c Belanja Jasa Kantor 68.989 91.893 122.402 163.039 217.168 d Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.190 6.488 8.109 10.137 12.671 e Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 f Dana Pendamping DAK 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 PRIORITAS II 894.425 1.078.792 1.303.398 1.572.638 1.922.164 PROGRAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN LAINNYA C PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 139.338 15.000 15.000 20.000 5.000 Pembentukan Dana Cadangan 15.000 10.000 10.000 15.000 Penyertaan Modal 124.338 5.000 5.000 5.000 5.000 A-(B+C) -117.521 0 0 0 0 D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 117.521 0 0 0 0 Penerimaan Pinjaman Daerah 97.317 Penerimaan Piutang 20.204 SILPA 0 0 0 0 0 KERANGKA PENDANAAN RPJMD
- 13. 13 Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” “Apa yang digunakan dalam bekerja” Tujuan dan Sasaran VISI/MISI
- 14. TAHAP PENYUSUNAN PROGRAM TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN LANGKAH 2 Identifikasi Indikator Kinerja Sasaran (Impact)
- 15. SASARAN (IMPACT) PROGRAM OUTCOME/ OUTPUT STANDAR BELANJA PAGU PROGRAM SKPD SASARAN 1 Program 1 ....... OUTCOME ...... Rp. ......... Rp. ......... SKPD 1 Keluaran 1 ...... Rp. ......... Keluaran 2 ...... Rp. ......... Dst ...... Rp. ......... Program 2 ....... OUTCOME ...... Rp. ......... Rp. ......... SKPD 2Keluaran 1 ...... Rp. ......... Keluaran 2 ...... Rp. ......... Dst ...... Dst ...... SASARAN 2 Program dst ....... Dst ...... Perhitungan Pagu Program
- 16. 16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penang gung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 1 Urusan Wajib 1 01 Pendidikan 1 01 01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Sekolah (%) 97,8 98,9 4 M 100 5,5M 100 6M 100 7M 100 2M 100 24,5M Dinas Pendi dikan 1 01 02 Program......... 1 01 03 Dst ..... 1 02 Kesehatan 1 02 01 Program......... 1 02 02 Dst ..... 2 Urusan Pilihan 2 01 Pertanian 2 01 01 Program......... 2 01 03 Dst ..... 2 02 Dst ....... Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten/Kota.....*)
- 17. KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN PROGRAM SKPD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penang gung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 1 Urusan Wajib 1 01 Pendidikan 1 01 01 1 01 02 Program......... 1 01 03 Dst ..... Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujua n 1 Sasara n 1 Program ............ Kegiatan.............. Kegiatan.............. Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan.
- 18. RPJMD (2014-2019) Sasaran: Meningkatkan angka harapan hidup AHH Program Prioritas Program penurunan kematian ibu hamil/melahirkan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Penanggulangan Gizi-Lebih Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pembangunan puskesmas Penambahan tenaga bidan Pengadaan obat-obatan Penyuluhan kesehatan pada ibu hamil Program penurunan kematian ibu hamil/melahirkan 2 Pengembangan Arsitektur Kinerja Bidang Kesehatan Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4 5 Kondisi Awal Kondisi Akhir 67 70
- 19. Penentuan Target Pembangunan untuk Mencapai Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Th 2011 Th 2016Th 2015 Th 2017 Th 2018 Th 2019 Angka Harapan Hidup 67 70 Th 2011 67,667 68,2 69,1 70 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Th 2011 11%12 % 9% 7% 5%% Balita Gizi Buruk Program penurunan kematian ibu hamil/melahirkan Th 2011 450500 400 350 300Angka kematian Ibu Hamil/melahirkan outcome outcome impact Sasaran: Meningkatkan angka harapan hidup
- 20. TUJUAN untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD. DATA & INFORMASI yang dibutuhkan Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD. data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).
- 21. 21 Realisasi Penjabaran APBD Realisasi APBD Neraca SKPD Neraca Daerah Data Pendapatan Data Belanja Data Penerimaan Pembiayaan Data Pengeluaran Pembiayaan Data Aset, Hutang & Ekuitas indikator makro ekonomi daerah
- 22. Melakukan Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah Menghitung Belanja Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Menghitung Kapasitas Riil Keuangan Daerah Menyusun Kerangka Pendanaan RPJMD RANWAL RPJMD Menghitung ratio anggaran & realisasi serta pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai TUSI SKPD Menghitung Belanja Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama SKPD Menghitung proyeksi pendanaan pelayanan SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan Mengidentifikasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan SKPD. RANCANGAN RENSTRA
- 23. KINERJA PENGELOLAAN PENDANAAN PELAYANAN SKPD (Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya) 1. Menghitung ratio antara Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD 2. Menghitung rata-rata pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD 3. Neraca SKPD KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD 1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. 2. Menghitung rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai TUSI SKPD. 3. Analisis Pembiayaan (khusus SKPKD) • Analisis sumber penutup defisit riil, SiLPA & SILPA • Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah POTENSI DAN PERMASALAHAN PENDANAAN PELAYANAN SKPD faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), pertumbuhan pendapatan, progres pelaksanaan program, dan sebagainya. KERANGKA PENDANAAN PELAYANAN SKPD • Menghitung belanja periodik & pengeluaran pembiayaan yg wajib dan mengikat serta prioritas utama SKPD • menghitung proyeksi pendanaan pelayanan SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan
- 24. KODE Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2 BELANJA 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya.
- 25. KODE URAIAN TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 5. BELANJA 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS Dst ..... Dst ....... 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS Dst ...... 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Dst........ NO URAIAN TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP) TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP) PROSENTASE ( a) ( b ) (a) /(b) X 100% 1 TA 2009 2 TA 2010 3 TA 2011 4 TA 2012 5 TA 2013
- 26. ANALISIS BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemda dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.
- 27. NO URAIAN TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 KENAIKAN (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % A BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Dst .... B BELANJA LANGSUNG Belanja Jasa Kantor *) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir **) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Dst .... *) khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya **) yang telah ada kontrak jangka panjangnya
- 28. proyeksi pendanaan pelayanan SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan Mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana Optimalisasi Pendapatan dan Penerimaan Daerah Data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) minimal 5 (lima) tahun Identifikasi potensi dan permasalahan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD
- 29. KODE Uraian TAHUN ANGGARAN Rata-rata Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019 % 1 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2 BELANJA 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal
- 31. ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Optimalisasi Pendapatan dan Penerimaan Daerah KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kapasitas Keuangan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan Mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana Data Pendapatan Data Penerimaan Pembiayaan Data Belanja Data Pengeluaran Pembiayaan indikator makro ekonomi daerah
- 32. KINERJA KEUANGAN MASA LALU 1. Kinerja Pelaksanaan APBD • Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah & Pembiayaan Daerah. 2. Neraca Daerah (Rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas) KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 1. Proporsi Penggunaan Anggaran • Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran • Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur 2. Belanja periodik & pengeluaran pembiayaan yg wajib dan mengikat serta prioritas utama • Rata-rata Pertumbuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama 3. Pembiayaan Daerah • Analisis sumber penutup defisit riil • Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran • Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan • Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah KERANGKA PENDANAAN • Menghitung belanja periodik & pengeluaran pembiayaan yg wajib dan mengikat serta prioritas utama • menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan
- 33. Angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH Kebijakan di bidang Keuangan Negara Asumsi indikator makro ekonomi
- 34. “masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat” KODE URAIAN 2011 2012 2013 RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) REALISASI (Rp) REALISASI (Rp) REALISASI (Rp) 1 PENDAPATAN 1.025.015 1.327.592 1.659.572 27,26% 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.656 86.937 119.456 34,91% 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 16.789 23.366 28.611 30,81% 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.676 8.917 12.512 11,92% 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.908 9.319 12.112 23,91% 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30.283 45.336 66.222 47,89% 1.2 DANA PERIMBANGAN 877.390 1.054.683 1.388.273 25,92% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 490.667 549.701 762.740 25,39% 1.2.2 Dana Alokasi Umum 371.879 463.259 580.314 24,92% 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 14.844 41.723 45.219 94,73% 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.969 185.972 151.843 54,26% 1.3.1 Pendapatan Hibah 0 3.500 0 - 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 43.946 35.921 45.686 4,46% 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 34.119 118.905 79.327 107,61% 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 3.904 26.553 26.830 290,62% 1.3.6 Penerimaan Lain-lain 0 1.092 0 -
- 35. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH Kode Uraian 2011 2012 2013 RATA-RATA KENAIKAN (%) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) 2 BELANJA 952.305 1.196.553 1.566.203 28,27% 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 477.930 551.376 646.751 16,33% 2.1.1 Belanja Pegawai 430.982 497.164 573.108 15,32% 2.1.2 Belanja Bunga 3 0 0 - 2.1.3 Belanja Subsidi 72 525 2.130 468,35% 2.1.4 Belanja Hibah 8.035 12.677 23.242 70,56% 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.479 7.773 0 -54,16% 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa 0 0 0 - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa 29.740 32.120 47.012 27,18% 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 618 1.117 1.258 46,69% 2.2 BELANJA LANGSUNG 474.375 645.177 919.452 39,26% 2.2.1 Belanja Pegawai 43.056 32.187 47.906 11,80% 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.125 275.982 316.093 38,38% 2.2.3 Belanja Modal 261.194 337.009 555.453 46,92%
- 36. Kode Uraian 2011 2012 2013 RATA-RATA KENAIKAN (%) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 83.093 130.981 232.337 67,51% 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 83.093 130.981 223.522 64,14% 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 - 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 8.814 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24.822 22.603 10.217 -31,87% 3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 - 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0 0 0 - Penyesuaian atas Pengeluaran Pembiayaan ke PDAM 23.647 21.871 10.000 -30,89% 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 176 732 217 123,15% 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000 0 0 - PEMBIAYAAN NETTO 58.271 108.378 222.120 95,47% Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 130.981 239.417 315.490 57,28%
- 37. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2012 RATA-RATA PERTUMBUHAN(Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) ASET/ AKTIVA ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah 81.327 81.085 125.916 221.646 312.860 43,0% Kas di Bendahara Penerimaan 0 454 9 31 33 38,2% Kas di Bendahara Pengeluaran 12.425 234 16 1 904 22503,7% Kas di Bendahara BLUD 0 3.119 5.078 2.905 1.726 5,1% Investasi Jangka Pendek Deposito 0 0 0 Piutang Piutang lain-lain 700 2.949 2.380 29.740 52.476 382,0% Piutang Retribusi 10 97 76 698 372 405,0% Piutang Deviden 0 0 0 0 0 Piutang Dana Bagi Hasil 13.429 7.138 979 0 0 -77,7% Persediaan 11.042 15.271 11.763 10.749 11.558 3,6% JUMLAH ASET LANCAR 118.933 110.347 146.217 265.770 379.929 37,5% Dst ............. RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
- 38. No Uraian 2011 2012 2013 A Rasio Likuiditas 1. Rasio lancar (current ratio) 254,73 125,25 221,79 2. Rasio quick (quick ratio) 12,43 24,73 32,87 B Rasio Solvabilitas 1 Rasio total hutang terhadap total asset 0,0002 0,0007 0,0018 2 Rasio hutang terhadap modal 0,0002 0,0007 0,0018 ANALISIS RASIO KEUANGAN
- 39. No Indikator Makro Satuan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Pertum- buhan PDRB (Harga Berlaku) PDRB (Harga Konstan) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu Tingkat Inflasi Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral Produktivitas Sektoral, yg merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor thd Jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) - dan sebagainya Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB - Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB) - Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah - dan sebagainya.
- 40. 40 NO Indikator Ekonomi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP RAPBN 1 Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 6,2 6,5 6,3 5,8 5,5 5,6 2 Inflasi (%, yoy) 6,96 3,79 4,30 8,38 5,30 4,4 3 Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,57 4,84 3,19 4,42 6,00 6,2 4 Nilai tukar (Rp/US$) 9.087 8.776 9.384 10.460 11.600 11.900 5 Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 79,4 111,5 112,7 105,9 105,0 105 6 Lifting Minyak (ribu barel per hari) 954 899 861 825 818 845 7 Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.213 1.224 1.248 Sumber: Kementerian Keuangan
- 41. 41 NO Indikator Ekonomi RAPBN 2015 Jangka Menengah 2016 2017 2018 1 Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,6 5,9 - 6,5 6,2 - 7,0 6,5 - 7,4 2 Inflasi (%, yoy) 4,4 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 2,5 - 4,5 3 Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,2 5,0 - 7,0 5,0 - 7,0 4,5 - 6,5 4 Nilai tukar (Rp/US$) 11.900 11.400 - 12.000 11.200 - 11.800 11.000 - 11.600 5 Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 105 100 - 110 100 - 110 100 – 110 6 Lifting Minyak (ribu barel per hari) 845 850 - 900 750 - 800 700 – 750 7 Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.248 1.250 - 1.300 1.225 - 1.250 1.250 - 1.300 Sumber: Kementerian Keuangan
- 42. ANALISIS PROPORSI REALISASI BELANJA DAERAH DIBANDING ANGGARAN NO URAIAN 2011 2012 2013 RATA- RATAAnggaran realisasi % Anggaran realisasi % Anggaran realisasi % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) % BELANJA 1.020.76 8 952.305 93,3 1.353.84 8 1.196.55 3 88,4 1.698.25 7 1.566.20 3 92,2 91,3 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 475.124 477.930 100,6 597.692 551.376 92,3 704.987 646.751 91,7 94,9 1 Belanja Pegawai 412.870 430.982 104,4 524.517 497.164 94,8 614.108 573.108 93,3 97,5 2 Belanja Bunga 2.083 3 0,2 3.928 0 0,0 3.928 0 0,0 0,1 3 Belanja Subsidi 2.284 72 3,1 3.307 525 15,9 2.497 2.130 85,3 34,8 4 Belanja Hibah 9.320 8.035 86,2 13.606 12.677 93,2 32.211 23.242 72,2 83,8 5 Belanja Bantuan Sosial 13.561 8.479 62,5 10.796 7.773 72,0 0 0 6 Belanja Bagi Hasil 37 0 0,0 0 0 0 0 7 Belanja Bantuan Keuangan 32.438 29.740 91,7 38.538 32.120 83,3 47.242 47.012 99,5 91,5 8 Belanja Tidak Terduga 2.531 618 24,4 3.000 1.117 37,2 5.000 1.258 25,2 28,9 B BELANJA LANGSUNG 545.644 474.375 86,9 756.156 645.177 85,3 993.271 919.452 92,6 88,3 1 Belanja Pegawai 50.630 43.056 85,0 48.387 32.187 66,5 52.873 47.906 90,6 80,7 2 Belanja Barang dan Jasa 210.345 170.125 80,9 322.550 275.982 85,6 349.985 316.093 90,3 85,6 3 Belanja Modal 284.669 261.194 91,8 385.219 337.009 87,5 590.413 555.453 94,1 91,1
- 43. PROPORSI BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KODE URAIAN Tahun 2012 Tahun 2013 (Rp) (Rp) 5. BELANJA 648.072 780.607 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 497.164 571.968 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 497.164 571.968 5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 403.445 444.637 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 81.266 114.990 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.219 4.255 5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 8.233 8.086 Dst ..... Dst ....... 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.909 208.639 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.187 47.906 5 . 2 . 1 . 00 Belanja Pegawai BLUD 0 4.592 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.119 18.701 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 11.761 17.976 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.307 6.637 Dst ...... 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.632 102.745 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 12.199 11.876 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.089 57.989 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.790 1.574 5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 424 4.766 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 19.433 14.262 Dst........
- 44. NO URAIAN TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP) TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP) PROSENTASE ( a) ( b ) (a) /(b) X 100% 1 Tahun Anggaran 2012 648.072 1.219.156 53,16% 2 Tahun Anggaran 2013 780.607 1.576.419 49,52% ANALISIS PROPORSI BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
- 45. PROYEKSI pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Asumsi indikator makro ekonomi Kebijakan Pembiayaan Daerah ANALISIS PROYEKSI BELANJA & PENGELUARAN yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan)
- 46. PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA NO URAIAN 2012 2013 KENAIKAN (Rp) (Rp) % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 416.422 459.108 10,3% Gaji dan Tunjangan 403.445 444.637 10,2% Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.219 4.255 0,9% Biaya Pemungutan Pajak Daerah 8.233 8.086 -1,8% Belanja Bunga 0 0 0,0% Belanja Subsidi 525 2.130 305,6% B BELANJA LANGSUNG 34.145 68.438 100,4% Belanja Pegawai BLUD 0 4.592 0,0% Belanja Barang Jasa BLUD 0 20.288 0,0% Belanja Jasa Kantor 29.166 38.861 33,2% Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.658 3.323 25,0% Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.321 1.375 -40,8% C PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.603 10.217 -54,8% Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 21.871 10.000 -54,3% Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga 732,166 216,585446 -70,4% JUMLAH (A+B+C) 473.171 537.762 13,7%
- 47. ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. • Analisis sumber penutup defisit riil • Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran • Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan • Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah
- 48. NO Uraian (n-3) (Rp) (n-2) (Rp) (n-1) (Rp) 1. Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: 2. Belanja Daerah 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah A Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 5. Pencairan Dana Cadangan 6. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 7. Penerimaan Pinjaman Daerah 8. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 9. Penerimaan Piutang Daerah B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
- 49. NO Uraian 2011 2012 2013 Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) 1 PENDAPATAN DAERAH 1.025.015 1.327.592 1.659.572 2 BELANJA DAERAH 952.305 1.196.553 1.566.203 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24.822 22.603 10.217 A. Defisit Riil 47.888 108.436 83.153 Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 83.093 130.981 223.522 B. Total Realisasi Penerimaan 83.093 130.981 223.522 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 130.981 239.417 306.675
- 50. No. Uraian (n-3) (n-2) (n-1) Rata- rata pertumb uhanRp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA 1. Jumlah SiLPA A Pelampauan penerimaan PAD B Pelampauan penerimaan dana perimbangan C Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah D Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya E Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan F Kegiatan lanjutan No. Uraian (n-3) (Rp) (n-2) (Rp) (n-1) (Rp) 1. Saldo kas neraca daerah Dikurangi: 2. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 3. Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
- 51. NO URAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 RATA-RATA PERTUMB ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) (%) 1 Jumlah SiLPA 83.093 130.981 223.522 64,14% E Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 176 732 217 123,15% F Kegiatan lanjutan 1.000 0 0 SiLPA riil (1-E-F) 81.917 130.249 223.305 65,22% Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
- 52. rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca drh & rata-rata pertumbuhan Kewajiban kpd pihak ketiga s.d akhir thn blm terselesaikan serta kegiatan lanjutan Kebijakan Efisiensi belanja drh & peningkatan pendapatan drh PROYEKSI SiLPA riil Asumsi indikator makro ekonomi Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah ANALISIS PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH
- 53. No Uraian Data tahun dasar (Rp) Tingkat pertum buhan (%) Proyeksi Tahun n+1 (Rp) Tahun n+2 (Rp) Tahun n+3 (Rp) Tahun n+4 (Rp) Tahun n+5 (Rp) 1. Saldo kas neraca daerah Dikurangi: 2. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 3. Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
- 54. NO URAIAN Tahun 2013 PERTUMB UHAN TAHUN PROYEKSI (%) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 223.522 64,14 105.448 115.711 135.591 159.620 188.724 NO URAIAN TAHUN PROYEKSI 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pendapatan Daerah 1.653.846 1.928.517 2.259.848 2.660.339 3.145.400 2 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 105.448 115.711 135.591 159.620 188.724 Total Kapasitas Kemampuan Keuda 1.759.294 2.044.228 2.395.439 2.819.960 3.334.124 PROYEKSI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PROYEKSI KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Catatan: tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup besar yaitu 64,14% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka proyeksi dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD
- 55. ANALISIS Kerangka Pendanaan untuk menghitung total kapasitas & kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. TUJUAN
- 56. NO URAIAN PERTUMBUHAN 2015 2016 2017 2018 2019 % PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI A BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,30% 686.026 766.721 858.458 963.064 1.082.727 1 Belanja Pegawai 10,20% 605.831 667.626 735.724 810.767 893.466 2 Belanja Bunga 0,90% 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 3 Belanja Subsidi -1,80% 2.800 2.750 2.700 2.652 2.604 4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 25,00% 75.803 94.754 118.442 148.053 185.066 B BELANJA LANGSUNG 100,40% 105.087 131.777 166.644 212.319 272.294 1 Belanja Pegawai BLUD 10,00% 4.592 5.051 5.556 6.112 6.723 2 Belanja Barang Jasa BLUD 10,00% 20.288 22.317 24.548 27.003 29.704 3 Belanja Jasa Kantor 33,20% 68.989 91.893 122.402 163.039 217.168 4 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25,00% 5.190 6.488 8.109 10.137 12.671 5 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00% 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 6 Dana Pendamping DAK 0,00% 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 PRIORITAS I : JUMLAH (A+B) 13,70% 791.113 898.498 1.025.102 1.175.383 1.355.022 PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
- 57. KERANGKA PENDANAAN ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH No. Jenis Dana Alokasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp 1. Prioritas I 46% 791.113 44% 898.498 43% 1.025.102 42% 1.175.383 41% 1.355.022 Belanja Tidak Langsung 39% 686.026 38% 766.721 36% 858.458 34% 963.064 33% 1.082.727 Belanja Langsung 6% 105.087 6% 131.777 7% 166.644 8% 212.319 8% 272.294 2. Prioritas II 51% 894.425 53% 1.078.792 55% 1.303.398 56% 1.572.638 58% 1.922.164 3. Prioritas III 3% 51.939 3% 51.939 2% 51.939 2% 51.939 2% 51.939 Total 100% 1.737.477 100% 2.029.229 100% 2.380.439 100% 2.799.960 100% 3.329.125
- 58. 58