SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
BENTUK NEGARA & PEMERINTAHAN



   SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
TRIAS POLITICA




  EKSEKUTIF       LEGISLATIF       YUDIKATIF




                                  KEKUASAAN u/
KEKUASAAN u/     KEKUASAAN
                                MENGAKKAN PER-UU
MELAKSANAKAN     u/ MEMBUAT
                                   (KEKUASAAN
   PER-UU           PER-UU
                                   PERADILAN)
SISTEM PEMERINTAHAN


HAMID S ATTAMIMI



 DALAM SISTEM PEMERINTAHAN TERDAPAT BAGIAN-
   BAGIAN PEMERINTAHAN YANG MASING-MASING
          MEMPUNYAI TUGAS & FUNGSI.
KESELURUHAN BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YG
     PADU & BEKERJA SAMA SECARA RASIONAL
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM
ARTI PALING LUAS
                  MELIHAT HUBUNGAN YG TERJADI ANTARA NEGARA–
                                   RAKYAT



SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DALAM ARTI LUAS
                  MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEMUA
                         ORGAN NEGARA ; PUSAT-DAERAH



SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DALAM ARTI SEMPIT
                      MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR
                     SEBAGIAN ORGAN NEGARA DI TINGKAT PUSAT,
                       KHUSUSNYA HUB. EKSEKUTIF - LEGISLATIF
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
    SISTEM             SISTEM                 SISTEM
PEMERINTAHAN        PEMERINTAHAN          PEMERINTAHAN
    NEGARA             NEGARA                 NEGARA
 (PALING LUAS)         (LUAS)                (SEMPIT)

                                                SISTEM
   MONARKHI             KESATUAN
                                             PARLEMENTER
                                                SISTEM
   ARISTOKRASI          SERIKAT
                                              PEMISAHAN
                                              KEKUASAAN
   DEMOKRASI           KONFEDERALIS             SISTEM
                                             PEMERINTAHAN
                                             BADAN PEKERJA


  MENURUT DOKTRIN HUKUM TATA NEGARA YG ADA DALAM KONSTITUSI
CORAK SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA
BERDASARKAN BENTUK
NEGARA
                      BENTUK NEGARA MENGACU PADA
                  PEMBAGIAN & HUBUNGAN KEKUASAAN
                      ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH




BANGUNAN        BANGUNAN             SERIKAT
 NEGARA          NEGARA              NEGARA-
KESATUAN         SERIKAT             NEGARA
(UNITARIS)      (FEDERAL)         (KONFEDERALIS)
KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN




   SISTEM         SISTEM           SISTEM
PARLEMENTER     PRESIDENSIIL    PEMERINTAHAN
                                BADAN PEKERJA

                  AMERIKA
  INGGRIS                               SWISS
                  SERIKAT
SISTEM
PARLEMENTER      PARLEMEN ( LEGISLATIF) MEMPUNYAI KEDUDUKAN
                       LEBIH TINGGI DARIPADA EKSEKUTIF.
                   PARLEMEN DAPAT MEMBUBARKAN EKSEKUTIF
                         MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA

SISTEM
PRESIDENSIIL     PARLEMEN & EKSEKUTIF MEMPUNYAI KEDUDUKAN
                SAMA & TIDAK DAPAT SALING MENJATUHKAN, ADANYA
                     CHECK&BALANCES DLM MELAKSANAKAN
                                 KEWENANGAN


SISTEM
PEMERINTAHAN
                 SISTEM PEMERINTAHAN DGN PENGAWASAN RAKYAT
BADAN PEKERJA         EKSEKUTIF MERUPAKAN BAGIAN YG TDK
                    TERPISAHKAN DR PARLEMEN. PARLEMEN TDK
                 DIBERIKAN WEWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN
                      KEPADA EKSEKUTIF SHG YG MENGAWASI
                      PARLEMEN&EKSEKUTIF ADALAH RAKYAT
GARIS HORIZONTAL




  ORGANISASI SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA



                      GARIS VERTIKAL
ORGANISASI SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA
    DALAM GARIS
    HORIZONTAL


    KEKUASAAN              KEKUASAAN MEMBENTUK UU
    LEGISLATIF        DISERAHKAN KE LEMBAGA PERWAKILAN
                              RAKYAT / PARLEMEN

    KEKUASAAN
    EKSEKUTIF         • KEKUASAAN MENJALANKAN UU
                        KEKUASAAN DILAKUKAN PEMERINTAH
                        PRESIDEN/PM & STRUKTUR KEBAWAH

    KEKUASAAN
    YUDIKATIF         • KEKUASAAN MELAKSANAKAN PERADILAN
                        • DILAKUKAN BADAN PERADILAN DGN
                             SUSUNAN BERTINGKAT SESUAI
                        KEWENANGAN TINGKATAN & BERPUNCAK
                                       DI MA
ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS
                     VERTIKAL

                      INTINYA
                       PADA
                     BANGUNAN
                      NEGARA




    BANGUN                                BANGUN
    NEGARA                                NEGARA
    SERIKAT                              KESATUAN




MASING2 BANGUN NEGARA MEMILIKI SATUAN PEMERINTAHAN YG
        LEBIH RENDAH DI BAWAH PEMERINTAH PUSAT

More Related Content

What's hot

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKMuhamad Yogi
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaRyan Widjayana
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptCristianoKunto
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosAmphie Yuurisman
 

What's hot (20)

Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
 

Viewers also liked

Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktatorEfrina Heny
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanNonik Setyanik
 
Kekuasaan negara
Kekuasaan negaraKekuasaan negara
Kekuasaan negarakangjarkom
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaIndoGrafis
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahDadang Solihin
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanTihul Aliefany
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 

Viewers also liked (7)

Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktator
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Kekuasaan negara
Kekuasaan negaraKekuasaan negara
Kekuasaan negara
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 

Similar to BentukNegara

Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysiaBab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysiaBoulevard IT Superstore
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatFrans Dione
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPMnurul othman
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5seniy25
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Adlin Salsain
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Adlin Salsain
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMAAkhdi Romli
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptGustiZain
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptSatriaYudha1412
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptRukhulAmin3
 

Similar to BentukNegara (12)

Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysiaBab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 

Recently uploaded

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 

Recently uploaded (20)

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 

BentukNegara

  • 1. BENTUK NEGARA & PEMERINTAHAN SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
  • 2. TRIAS POLITICA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF KEKUASAAN u/ KEKUASAAN u/ KEKUASAAN MENGAKKAN PER-UU MELAKSANAKAN u/ MEMBUAT (KEKUASAAN PER-UU PER-UU PERADILAN)
  • 3. SISTEM PEMERINTAHAN HAMID S ATTAMIMI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN TERDAPAT BAGIAN- BAGIAN PEMERINTAHAN YANG MASING-MASING MEMPUNYAI TUGAS & FUNGSI. KESELURUHAN BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YG PADU & BEKERJA SAMA SECARA RASIONAL
  • 4. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI PALING LUAS MELIHAT HUBUNGAN YG TERJADI ANTARA NEGARA– RAKYAT SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI LUAS MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEMUA ORGAN NEGARA ; PUSAT-DAERAH SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI SEMPIT MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEBAGIAN ORGAN NEGARA DI TINGKAT PUSAT, KHUSUSNYA HUB. EKSEKUTIF - LEGISLATIF
  • 5. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA SISTEM SISTEM SISTEM PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN NEGARA NEGARA NEGARA (PALING LUAS) (LUAS) (SEMPIT) SISTEM MONARKHI KESATUAN PARLEMENTER SISTEM ARISTOKRASI SERIKAT PEMISAHAN KEKUASAAN DEMOKRASI KONFEDERALIS SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA MENURUT DOKTRIN HUKUM TATA NEGARA YG ADA DALAM KONSTITUSI
  • 6. CORAK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN BENTUK NEGARA BENTUK NEGARA MENGACU PADA PEMBAGIAN & HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH BANGUNAN BANGUNAN SERIKAT NEGARA NEGARA NEGARA- KESATUAN SERIKAT NEGARA (UNITARIS) (FEDERAL) (KONFEDERALIS)
  • 7. KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM SISTEM SISTEM PARLEMENTER PRESIDENSIIL PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA AMERIKA INGGRIS SWISS SERIKAT
  • 8. SISTEM PARLEMENTER PARLEMEN ( LEGISLATIF) MEMPUNYAI KEDUDUKAN LEBIH TINGGI DARIPADA EKSEKUTIF. PARLEMEN DAPAT MEMBUBARKAN EKSEKUTIF MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA SISTEM PRESIDENSIIL PARLEMEN & EKSEKUTIF MEMPUNYAI KEDUDUKAN SAMA & TIDAK DAPAT SALING MENJATUHKAN, ADANYA CHECK&BALANCES DLM MELAKSANAKAN KEWENANGAN SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DGN PENGAWASAN RAKYAT BADAN PEKERJA EKSEKUTIF MERUPAKAN BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DR PARLEMEN. PARLEMEN TDK DIBERIKAN WEWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA EKSEKUTIF SHG YG MENGAWASI PARLEMEN&EKSEKUTIF ADALAH RAKYAT
  • 9. GARIS HORIZONTAL ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA GARIS VERTIKAL
  • 10. ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS HORIZONTAL KEKUASAAN KEKUASAAN MEMBENTUK UU LEGISLATIF DISERAHKAN KE LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT / PARLEMEN KEKUASAAN EKSEKUTIF • KEKUASAAN MENJALANKAN UU KEKUASAAN DILAKUKAN PEMERINTAH PRESIDEN/PM & STRUKTUR KEBAWAH KEKUASAAN YUDIKATIF • KEKUASAAN MELAKSANAKAN PERADILAN • DILAKUKAN BADAN PERADILAN DGN SUSUNAN BERTINGKAT SESUAI KEWENANGAN TINGKATAN & BERPUNCAK DI MA
  • 11. ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS VERTIKAL INTINYA PADA BANGUNAN NEGARA BANGUN BANGUN NEGARA NEGARA SERIKAT KESATUAN MASING2 BANGUN NEGARA MEMILIKI SATUAN PEMERINTAHAN YG LEBIH RENDAH DI BAWAH PEMERINTAH PUSAT