SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR: 02.TAHUN 2012
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA
a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten
Muna;
b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu
diadakan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupdten Muna tentang Lambang
Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera
Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan
Lambang Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1958 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 TahUR 2011 t@fit§ncj
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun
2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
DAN
BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasat 1
Dalam Perai uran Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2 Pemerlr tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati cdalah Bupati Muna:
4. Wakil Bppati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Dewan 5
erwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
6. Logo Dcierah adalah logo Kabupaten Muna.
7. Bendera Daerah adalah Bendera Daerah Kabupaten Muna.
8 Benderi jabatan adalah bendera jabatan Bupati Muna,
9. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kabupaten Muna.
10. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Muna.
11. Sinopsis Lambang Daerah adalah arti dan makna simbol yang terdapat pada lukisan/gambar
dalam ijambang Daerah.
12. Sinopsis Himne adalah arti dan makna syair yang terdapat pada Himne Kabupaten Muna.
13. Satuan keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat- DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

.

.

2
BAB I I
JEN IS LAMBANG DAERAH
Pasal 2
Lambang da erah terdiri dari:
a. Logo;
b. Bendera
c. Bendera Jabatan Kepala Daerah;
d. Himne.
BAB I I I
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Lamban g Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2) Lambar g Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten
Muna d i!lam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 4
Lambang Dierah bukan merupakan simbol Kedaulatan Daerah.
BAB IV
DESAIN LAMBANG DAERAH
Pasal 5
Logo Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat serta semboyan
(1) Desain
untuk mewujudkan harapan tersebut.
(2) Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari:
a. Perisai berbentuk anjungan sebuah rumah;
b. Bngkai hitam dan putih;
c. Dasar perisai berwarna biru;
d. T jiisan Kabupaten Muna;
e. B ntang emas persegi lima;
f. D ja ekor kuda berhadapan;
g. Pjrahu (Bahutara) yang berbahan jati bertuliskan "SOW1TE";
h. Empat batang bambu kuning, tujuh kelopak bunga kapas, dan lima puluh sembilan butir
p; udi;
f. T jiisan angka 1959.
(3) Bentuk, Desain, dan Makna simbol Logo Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) di atas adalah
sebagamana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
(1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran parijsng dan lebar 3
(tiga) terbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah;
(2) Penempatan gambar Logo Daerah pada bendera daerah ditempatkan secara simetris di
tengah tengah bendera;
(3) Warna dasar bendera daerah adalah warna kuning keemasan.
(4) Bentuk dan warna bendera daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Pe 'aturan Daerah ini.

3
Pasal 7
(1) Bendera! jabatan Bupati berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh)
sentlme :er dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar
lambant Negara dengan warna dasar biru;
(2) Gambar lambang Negara pada bendera jabatan Bupati adalah berwarna perak dengan
pinggiran berwarna perak, dan warna dasar kain adalah warna biru.
(3) Gambar lengkap bendera jabatan Bupati tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tjidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8
(1) Himne c aerah berbentuk syair yang telah diaransemen menjadi lagu;
(2) Syair ya n,g telah diaransemen menjadi lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berjudul
"Himne viuna Bersatu";
(3) Syair d; n notasi Himne daerah Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud ayat ( l) dan (2)
tercanti m pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
BABV
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN
i

Bagian Pertama
Logo
Pasal 9
(1) Logo da srah digunakan pada:
a. Papan nama pada bangunan resmi Pemerintah, gapura, tanda batas dengan
Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muna,
Kop surat, Stempel resmi SKPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa
b.
c. Lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;
(2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra
ketja/bc dan/lembaga dari luar negeri;
(3) Logo dc erah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati
dengan mitra kerja/bada n/lembaga dari luar negeri.
Pasal 10
derah yang digunakan pada bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal
(1) Logo Di
9 ayat 'l) huruf a, ditempatkan pada bagian luar dan atau bagian dalam bangunan resmi
pemerirtah;
(2) Penemp atan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud
pada aiyiat (1).dilakukan pada papan nama:
a. Karti:or Bupati;
b. Rurfiah Jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati;
:or
c. Karto Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Karti:or SKPD, Kantor Kecamatan, Kantor Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kantor
Kelurahan/Desa;
e. Bar gunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah,
(3) Penempa'tan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud
ayat (1] tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara;
(4) Penemp atan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. Ru«ing kerja Bupati,
b. Ruji ng kerja Wakil Bupati.
c. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
d. Rua ng kerja Kepala SKPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
e. Ruan'g tamu rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati;
f. Rua ng Kepala Sekolah/Pimpinan lembaga pendidikan, Ruang Guru, Ruang tata usaha,
Ruapg Kelas,-Ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekoiah/fasilitas
pen didikan milik Pemerintah.
(5) Penempfatan'Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tida k lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
Pasal 11
(1) Logo D$erah dapat ditempatkan bersama-sama dengan Logo Lembaga Lain/badan usaha
komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
(2) Penempp'itan Logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi dari posisi logo
daerah.
Pasal 12
(1) Logo dasrah yang digunakan pada Kop Surat SKPD sebagaimana dimaksud pasai 9 ayat (1)
ditempa :kan di bagian paling atas posisi sebelah kiri kertas;
(2) Logo Dserah pada stempel SKPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) digunakan pada
surat resmi SKPD, kantor kecamatan, kantor Kelurahan/Desa dan ditempatkan di sebelah kiri
tanda tangan pimpinan SKPD, Kecamatan, Keiurahan/Desa.
Pasal 13
(1) Logo D erah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana
c
sebagai rhana dimaksud pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau
topi;
(2) Penempiitan Logo Daerah sebagai iencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana
sebagairpiana dimaksud ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar penempatan lencana Lambang
Negara.
Bagian Kedua
Bendera

(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 14
Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara
Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh
sama atau lebih besar dari bendera Negara;
Bendera Daerah digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Kepala daerah dengan
mitra ke ja/badan/lembaga dari luar negeri;
Penggur aan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana
dimaksujd pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera Negara.

Pasal 15
(1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (l)
dapat dhempatkan dibagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah;
(2) Penempatan bendera Kabupaten Muna di bagian (uar bangunan resmi pemerintah
sebagairiana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada:
a. Kan :or Bupati;
b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
(3) Penempiitan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah sebagaimana
dimaksud ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara;
(4) Penempitan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan pada:
a. Ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Waki! Bupati;
b. Ruang rapat utama kantor Bupati;
c.
d.
e.
f.

Ruc ng keija pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat;
Ru< ng tamu rumah jabatan Bupati dan ruang tamu rumah jabatan Wakil Bupati;
Ru< ng keija Camat dan ruang kerja Lurah/Kepala Desa;
Rutng kepala sekalah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekoiah/fasilitas
per didikan milik pemerintah.
(5) Penemp atan bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintah sebagaimana
dimakstid ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara;
(6) Dalam lal bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera
daerah diposisikan disebelah kanan.
Pasal 16
Bendera Da srah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari besar kenegaraan di daerah,
upacara har ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.
Pasal 17
Bendera Daerah yang digunakan pada gapura diperbatasan dengan Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud daiam pasal 14 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-Umbul badan
usaha kome hsil. .
.
Pasal 18
(1) Benderi Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana
sebagai nana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah
baju atc u topi;
(2) Penemp atan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana
sebagai nana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana Lambang
Negara.
Bagian Ketiga
Bendera Jabatan
Pasal 19
(1) Benderd jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati Muna diluar
bagian depan tengah-tengah;
(2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada
upacara hari-hari besar di daerah dan Upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna.
Bagian Keempat
Himne Daerah
Pasal 20
Oaerah sebagai simbol seni budaya daerah diperdengarkan setelah lagu Kabangsaan
(1) Himne
Indonesi a Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan dan hari ulang tahun Kabupaten
Muna;
(2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra
Kerja/bi dan/lembaga dari luar negeri.
BAB VI
LARANGAN
Pasal 21
(1) Setiap drang dan atau kelompok/organisasi dilarang:
a. Mer jbah makna, bentuk, warna, dan simbol/gambar baik sebagian maupun keseluruhan
Logo daerah dan bendera daerah, sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini;
6
b. Meriibah syair, notasi, 'sinopsis dan aransemen Himne Daerah sehingga tidak sama dengan
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(2) Setiap orang dan atau kelompok/orgasnisasi dilarang menggunakan bendera dan Lambang
Daerah untuk keperluan merek dagang, reklame perdagangan, lambang organisasi
kemasy akatan, perkumpulan, partai politik, badan usaha, kecuali badan usaha milik daerah.
(3) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.
BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 22
(1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
(2) Weweniing Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau
pengaduan dari seseorang atau kelompok/organisasi tentang adanya tindak pidana
pelanggaran;
b. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan pada saat itu di tempat kejadian dan
mefakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang atau kelompok/organisasi tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan atas benda dan/atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan atau memotret tersangka;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
g. Mendengarkan keterangan ahli jika diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan
percara;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat
cukjp bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui penyidik POLRI,, memberitahukan perihal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya;
i. Mei Jkukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai' dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
BAB V III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
Setiap orang atau kelompok/organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana
kurungan p;
•aling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah)
BAB 3X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12
Tahun 200; tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2002 Nomor 12 Seri D) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penetapan
Hari Lahirnya Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 21) dinyatakan tidak berlaku lagi.

7
Pasal 25
Hal-hal yani) belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan
Peraturan Bi;pati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.
Pasal 26
Peraturan Dfeerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatar nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 5 - 3 >
m una,

Diudangkan di R^ha
Pada tanggal 5 - 5 -

2012

SEKRETARIS KABUPATEN

H. LAORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 NOMOR ..D X

2012
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 07. TAHUN 20i2
TENTANG
LAMBANG DAERAH
I. UMUM
Bahv a dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban ntara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan
nasional dalbm melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. P slestarian nilai sosial budaya masyarakat direfleksikan dalam .Lambang Daerah sebagai
tanda identitas daerah. Sebagai identitas, Lambang Daerah menggambarkan potensi daerah,
harapan m syarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan
harapan ter; ebut.
Kabupaten Muna memiliki Logo Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2002 tentang Lambang Daerah. Logo tersebut dipergunakan simbol kebesaran dan kehormatan
daerah serta untuk kegiatan administrasi pemerintahan. Namun dalam logo tersebut terdapat
simbol daerah lain yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Muna, namun saat ini telah
menjadi daerah otonomi baru (pemekaran dari Kabupaten Muna) sehingga pemakaian simbol
tersebut sudah tidak relevan lagi. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menjadi pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia daiam membuat Lambang
Daerah. Dai am PP Nomor 77 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa lambang daerah meliputi
logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne sedangkan dalam Perda Kab. Muna
Nomor 12 Tuhun 2002 hanya di muat tentang logo daerah sehingga sudah tidak relevan lagi untuk
digunakan.
Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Muna tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna yang sesuai dengan PP
Nomor 77 Tahun 2007 tersebut
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas,
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat(1)
Huruf
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas
Hufuf
Yang dimaksud dengan kelengkapan busana adalah kelengkapan pakaian dinas; berupa ID
Card (landa pengena!)
Ayat(2)
Yang dimaksud pertemuan resmi pada ayat ini adalah pertemuan kepala daerah dengan mitra
keija/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping
Bendera N<;gara dan bendera dari daerah/negara bagian/teritory sebagai pendamping dari
bendera neijara yang bersangkutan.
,
Ayat(3)
Yang dima <sud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi letter o f intent,
memorandum ofunderstanding (MoU), administrative arrangement, dan pian o f operatiori atau
nama lainnya.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat(1)
Penempatan Logo dalam kop surat sesuai dengan ketentuan dan peraturan tata naskah dinas.
Ayat(2)
Cukup jelasi
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jela*
Pasal 16
Yang dimal sud dengan "dikibarkan" pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang
bendera Ut 3ma dengan diiringi lagu/himne daerah.
1
Pasal 17
Cukup jelai.
10
Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jeias
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup je la ;.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA N O M O R -.
LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR : O^TAHUN 2012
TANGGAL : 5 - 3 _ 2012

GAMBAR DAN MAKNA LOGO DAERAH
a

. g am b A r lo g o d a e ra h

Kompc sisi Warna
Warna 3 iru
W a r n a Cuning Emas
Warna Cuning Tua pada-Bambu
Warna Putih
Warna -lijau
Warna Cokelat
Warna Hitam

MHB (RGB)
MHB (RGB)
MHB (RGB)
MHB (RGB)
MHB (RGB)
MHB (RGB)
MHB (RGB)

Merah 000,
Merah 253,
Merah 254,
Merah 255,
Merah 102,
Merah 204,
Merah 000,

Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau

000, dan
215, dan
204, dan
255, dan
204, dan
102, dan
000, dan

Biru 254
Biru 001
Biru 005
Biru 255
Biru 000
Biru 001
Biru 000
B, MAKNA LOGO DAERAH

No

Nama Bagian

Bagian dan Makna
Perisai berbentuk Anjungan Rumah: melambangkan bahwa
masyarakat Muna memiliki ikatan
kekeluargaan
dan
persaudaraan yang kental dalam satu peradaban, memiliki hak
dan kewajiban yang sama dalam tugas sosial kemasyarakatan.

1.

Warna Hitam Putih Perisai: Melambangkan bahwa masyarakat
Muna memiliki prinsip dan keyakinan yang teguh yang dilandasi
oleh hati nurani dan pemikiran yang bersih, semata-mata untuk
kepentingan bersama.

Warna Biru pada dasar perisai melambangkan bahwa Kabupaten
Muna terdiri dari daerah kepulauan dan pesisir pantai yang sangat
banyak memiliki potensi kelautan serta kaya komoditi hasil bumi
dan laut yang beraneka ragam.

Bintang warna kuning emas adalah simbol ketakwaan masyarakat
Muna terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam
falsafah Pancasila dan UUD 1945.

4.

5.

6.

Tulisan Kabupaten Muna melambangkan bahwa Kabupaten Muna
tidak dapat dipisahkan' dari simbol-simbol kultural dan makna
filosofis dari setiap elemen yang ada ■
dalam Logo Daerah.

Kuda melambangkan sifat, konstruktif, sportif, semangat
menegakkan keadilan dan melenyapkan kebatilan. Pada zaman
ke raja a n, kuda merupakan "kendaraan resmi" dan juga digunakan
sebagai alat transportasi masyarakat. Kuda juga melambangkan
keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang terpatri
dalam diri masyarakat Muna. Warna Putih melambangkan bahwa
dalam keperkasaan terkandung makna kesucian dan kejernihan,
Itikad dan motivasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalamkehidupan
kemasyarakatan.
Sedangkan
warna
cokelat
melambangkan bahwa keperkasaan, ketekunan dan semangat
kerja keras yang dimiliki memberi rasa aman dalam suasana penuh
keakraban yang nyaman sehingga mendorong lahirnya komitmen
bagi masyarakat Muna untuk memperkokoh persaudaraan.
Kuda berhadapan bermakna:
• Siap mengantisipasi segala kemungkinan dengan tetap
mengedepankan musyawarah.
• Salah satu atraksi Budaya Masyarakat Muna yang dikenal, baik
di datam maupun luar negeri adalah atraksi perkelahian kuda.
Bahutara (Perahu) yang terbuat dari kayu jati. Sejarah yang
diyakini masyarakat Muna bahwa ekspedisi Sawerigadi terjadi di
daratan Muna dekat Kota Wuna yang diabadikan menjadi nama
kampung yakni "Sawerigadi".
Jati merupakan salah satu hasil hutan di Kabupaten Muna yang
memiliki kualitas tinggi, merupakan kebanggaan masyarakat
Muna.
Tulisan "SOWTTE" melambangkan satunya gerak, langkah dari
hasil mufakat untuk bersama-sama membangun Muna,
meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau
golongan.________________________________________________________
Bagian dan Makna

Nama Bagian

Empat batang bambu kuning dan tujuh bunga kapas serta lima
puluh sembilan butir padi melambangkan bahwa:

m
&
W
&

l

II
M

1959

n

- Semangat juang masyarakat Muna untuk menjadikan
Muna sebagai salah satu daerah otonom yang dilegitimasi
melalui undang-undang pada tanggal 4 Juli 1959.
- Padi dan Kapas melambangkan kesejateraan sosial,
budaya masyarakat Muna yang juga simbol pangan dan
sandang dalam kehidupan sehari-hari.
- Bambu kuning adalah simbol perlindungan dan
pertahanan masyarakat Muna dari ancaman lawan.________

Tulisan "1959" adalah tahun terbentuknya (berdirinya) Kabupaten
Muna.
LAMPIRAN n : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR : CZTAHUN2D12
TANG6AL :
S - b 2012

BENDERA DAERAH KABUPATEN MUNA

---------------------- 3 — --------------- -—

I MUNA,

y

BAH^RUDDIN
LAMPIRAN I I I

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR : 02TAHUN 2012
TANGGAL :
5
a, - 2012

BENDERA JABATAN BUPATI
LAMPIRAN IV

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR : CZTAHUN 2012
TANGGAL : 5 ~ 3 2012

HIMNE DAERAH
A. SYAIR
MUNA BERSATU
Ciptaan: Wa Ode Habiba
Mari bersatu menyusun kekuatan
Menyatukan langkah untuk Muna kita
Muna kabupaten termasyhur
Dikagumi sejak leluhur kita
Sejnua orang mengagumi Muna
Jadi kebanggaan bangsa dan Negara
Kita wajib memeliharanya
Saung menghargai dan menghormati
Lestarikan budaya alam sekitarnya
Jauhkan anarkis dan perpecahan
iin tuk kesinambungan generasi bangsa
Ag ar tetap jaya sepanjang masa
Masyarakat sejahtera, aman sentosa
Muna tercinta abadi selamanya
Ciptakan persaudaraan yang harmonis
Bai igkit dan jaya Muna bersatu
Tefjemahannya dalam bahasa Muna:

O WUNA DOSEISE
Ciptaan: Wa Ode Habiba
Mal doseise mana daesusupi katangka
Danoselsemo finda, so witeno wuna
O ivuna iiwu tftende-tende
Ntfarasino nando kamokuiahi wawono
Bharimieno dhunia noarasi witeno wuna
Mt ali tubhono bansa hampara
7iarae mpuu witeno wuna
7
Dapopia-piara, dapoangka-angkatau
Da viara kamakidano dhunia
Da riekakodoho pamuru, bhe dua pogasa-gasa
So neghawano anahi mburumaino
Na 'umototo, natumuntu, na/umagi
Mieno wuna damora faio, nawewa iaio
Wti'eno wuna notffefbna sampe dhamani
Fel una pobhasitie timonini
Dabhatata, datumoia, o wuna kaseiseha

MUNA,
b . n o t As i

M M

Ma-rC b^rJ Sfl-4m

fc u_ >ia
4

a

'b

e r s a t u

feriji,-ctr^

WaO-Je. l-lakbc*

m e-rya-H f - kw G ^W aW dc M ncTki -4a u

k?bu-ftfku 4er-™zsy-%ar

dukij-gu- mi se-Jak U-lu-ftlr i<£

c c ir ::
f &

t r r i - r f r /

j a _c(L ke-bang ga an itfnjsa e& f<
'
kn® ?

Si-rfiu-a O niKjTnenja^w-ihi Mu-^o ,

m
m

•

e
K i- t o . w a -J I b

i<t-LiWj m exj- nete rja*L 4 ^

Cfc>
•/g r ~ / r r r r T 7 > - r - r r r
1

_

t

.

♦

I

t ~~M

1 i « r -i

t

,

.

„

i

j

*

L z s-ix irt"kmf e u ' d a - y a ^ - ^ - 'tar- rt/ aj J a" «K- Wi <-nar ^
kc'
3

1

^

_

s. i.

-*-— S.

24:

Un-+uk WcSL-m^a^an^-M-fn - s-L kanq-Sa^ a - 5ar •^-J^ ( a'yi:I^-f0 J a
J
n t'?

^Sa

M'Se-j ak4rua-n
U

U

fn-ta a

r ' - f T ^
-

b

f

g^lqi-GLm

t

r
-

i

*

Mu-na 4<rz

,

d

a

situ

^

p^^c Ur a a ^ hdr~
J>al Se^<no

Mu-ntt b&r-ja-'tu. ■
—

T I MUNA,

HARUDDIN

/
MUNA SEftSATU

1 a f 4/4

Panelpta : Wa Od* Habiba

0 534/5

55

ii

7 6 / 5 3 .

5 1 2 / 3 3 3 2 2

M i-rf-ber ■sa - tu —
me-nyu suri ke - ku - a -tan,

1 / i . 6 1 ~ t T~2 / 3
iRtt-na

/ b f t
mu- a

t t

r~6 / s . “ T

K1 - ta

~

- m i-sw -ja k fe

n

/ r r

liHhur-kl - ta

f t t t

-

se

t t / 2 ...

ja - <t ko - b» - ng - ga -at» bang-ja dan ne-ga - ra,
3

r~* r r / t t

wa . * Jib - me- me — —ha H

ta

/ 2 2~2 'l 7 T T / 7 . T T

di -k a - gu

O-rang-me-nga -ju * ririt- mu - na,

/e

ma ■
nya-tu - kan-Lang-kah-irrv-tirk-mu-rta - W -

1 ~ T r~?

fai- fau~pa—
teft-ter - ma&yur,

171/2.

. n

ta —nya,

n

/ t t

4

t t /

sa -llng-mtng - har-ga -i-dan-ineng-hor-ma

1
-ti

ms.

0 3 3 3 / 3 3 3

7 7

12/3.2

1.3

Les-ta-ri - kan -b ii-d a -ya-a * lam-se - k] - ta r- n ya,

3 3 / 3 33
un-tuk •

7 7 1 2/3

ke- si-nam-bu-ngan-ge—ne ^ ^ ___

321.3

/ 22

ja

1 2 / 3 3 3

JM - « a - te r- c in - ta d

cij^ta

a- ba- df-sla-m a - nya

- katv-per-sau- da -fa ~an -yang -har - m o-nis

/ 5 5

«» igklt-dan

- Ja ya * mu -na

6 4 2*~7 /
ber- sa

uh-kan-a- nar-kisdanper-pe - ca-han

ra - s i-bangsa, a - gar te -ta p ja -ya se-pan-jang
^ _ _ ^ s ^

2 1 7 1 / 2 .

“
5 l

3 1 6 3^/ 3 2 .

/ 2 2 23^'2>C/S.6

Ma-sya-ra * kat-ie-Jah-tra-a-m an-sen - to -sa,

0 5

-

22

-

1
tu

;

S

ma-sa
SINC P S IS LAGU "HIMNE MUNA BERSATU"
Lagu Ini merupakan luapan rasa solidaritas dan persaudaraan sekaligus jeritan hati
menyjaksikan kehidupan di era reformasi dalam persaingan global yang bersimbolkan
transi )aransi dan akuntabilitas masyarakat sehingga penulis sekaligus pentipta lagu dimaksud
menuakan Inspirasi rasa memiliki dan ingin menghimbau seluruh masyarakat kabupaten
Muna untuk mempunyai jiwa solidaritas dengan rasa sosial yang tinggi, saling mengingatkan
dan menjaga kesinambungan ukhuwa persaudaraan dari Sabang sampai Merauke sehingga
keutuhan budaya dan kharismatik Daerah Kabupaten Muna baik secara lahir maupun bathin
tetap bernuansa Asri, Damai, Aman dan Menciptakan Kesejahteraan yang bekeslnambungan
untuk generasi bangsa khususnya generasi masyarakat Muna sehingga dalam puisi/syair lagu
Ini penulis memberikan judul "HIMNE MUNA BERSATU" yang dinyanyikan bait demi bait
sehin jga menggugah hati masyarakat Muna baik yang berdomisili di Kabupaten Muna
un di Luar Wilayah Kabupaten Muna.
Makn asyair/lagu "HIMNEMUNA BERSATU^ bait demi bait sebagal berikut:
i.

M A R I BERSATU MENYUSUN KEKUATAN
S “buah ajakan kepada seluruh komponen masyarakat Muna untuk bersatu karena
P srsatuan amat penting bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan persatuan, kita
iem
n i' 1liW sebuah kekuatan. Tanpa kekuatan mustahil pembangunan dapat terlaksana
d sngan baik, Pembangunan terbengkalai ber arti kesejahteraan masyarakat Muna akan
terbengkalai pula.

2 . fi MENYATUKAN LANGKAH UNTUK MUNA
Naksudnya adalah masyarakat Muna perlu menyatukan ide, cita-cita-bersama, dan
psrsepsi yang bermuara pada pencapaian tujuan bersama,
3 . yUN A KABUPATEN TERMASYHUR
Pulau Muna termasuk masyarakatnya sejak dahulu termasyhur sebagai pulau penghasil
jati berkualitas, masyarakatnya ramah, berbudaya tinggi, Muna kaya dengan sejarah.
eh karena itu di Kabupaten Muna banyak situs sejarah yang bernilai tinggi. Kemasyuran
ini merupakan modal utama dalam mengembangkan industri pariwisata dalam persaingan
globalisasi baik di Tingkat Daerah, Regional dan Nasional maupun internasional.
4 . D IKAG U M ISEJA K LELUHUR KITA
Dari dahulu Muna jaya, rakyatnya aman sentosa, damai. Para leluhurnya menghargai
kejayaan Muna serta menghargai Budayanya, Adat istiadatnya. Masyarakatnya ramah dan
santun.
5 . SEM UA dRAN G MENGAGUMIMUNA
Kekaguman terhadap Muna bukan hanya dari leluhur dan kita sendiri, tetapi masyarakat
luarpun turut mengaguminya.
kekaguman itu tercermin dari keuletan masyarakat Muna khususnya di perantauan berani
mlenjelajah di seluruh belahan khatulistiwa dan berani menantang hidup yang serba
kesulitan untuk mencapai kesinambungan hidup bagi generasi penerusnya.
Diplhak iain kekaguman itu muncul kenyataan yakni masyarakat Muna jaya di bidang
pendidikan walaupun itu dalam proses penyelesaiannya berbagal rintangan dan hambatan
namun semangat berjuang di bidang pendidikan tersebut masyarakat luar sungguh
mengaguminya. Dari sisi biaya sungguh di luar logika, tetapi kenyatannya semakin sulit,
langat semakin tinggi untuk menatap masa depan.
& M P X KEBANGGAAN BANGSA DAN NEGARA
Dari sisi pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi, Muna belum bisa menjadi panutan
bajgl orang lain namun dari sisi kesantunan, keramahan, kesabaran, ketekunan semangat
yang tinggi, pantang menyerah dengan keadaan, kiranya patut diteladani.
7, K TA W A JIB M EM ELIHARANYA.
Kesantunan, Keramahan, Kesabaran, Ketekunan, dan semangat yang membara dalam
perjuangan hidup ini wajib kita pelihara dan merawatnya sebaik mungkin karena hal itu
menjadi modal utama dalam berbangsa, bernegara dan beragama, dan kita merupakan
gefierasl yang harus memelihara warisan sikap para leluhur kita yang punya kharismatik
dan bersahaja.
i
tALIN G M ENGHARGAIDAN MENGHORMA 71
Masyarakat Muna memiliki fondasi yang kuat sebagai benteng pertahanan dalam
bertoleransi, bahu membahu dalam kehidupan, sehingga semua manusia di dunia ini
cdalah bagian dari keluarga, jangan saling menghujat dan mendiskreditkan hanya karena
epentingan sesaat.'
ngkapan "Pobhini - B h in i K u li" sebenarnya merupakan kata refleksi dari
esempumaan diri manusia ini. Diri manusia ada karena ada manusia fain. Keberadaan
iri seseorang sama keberadaannya dengan orang lain.
Jika demikian, menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri sendiri. Kalau demikian,
menghargai orang lain, menghormati orang lain, mencintai orang lain dan menyayangi
orang lain adalah gambaran menyayangi diri sendiri.
9 . L ESTA RIKA N BUDA YA ALAM SEKITARN YA.
Budaya yang kita miliki terutama budaya yang mengandung nilai nilai universal, nilai nilai
Noral, Etika perlu dipelihara dan dilestarikan seperti, kebiasan "Lomba Pacuan Kuda,
Fjstival Layang - Layang, Tari Linda, Kalego, Lomba Pakaian Tenun Adat" dan lain
s<;bagainya. Namun hal tersebut merupakan simbol khas Daerah Kabupaten Muna.
1 0 .1 W HKAN AN ARKHIS DAN PERPECAHAN
Persatuan dan kesatuan kita harus jaga dan lestarikan untuk memupuk rasa
persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dengan tidak ada diskriminasi dan pelecehan
pida sesama insan khususnya dalam wilayah Kabupaten Muna dan di luar wilayah
Kabupaten Muna. pada umumnya. Anarkhis dan perpecahan kita singkirkan untuk
mpnjauhkan perselisihan di antara kita yang tidak pernah memberi manfaat sebagai insan
dptahan Tuhan yang paling mulia di sisi-Nya.
“ ‘kaligus menghimbau pada seluruh masyarakat Muna untuk menyelesaikan konflik
dengan cara persuasif, tanpa kekerasan dan pertumpahan darah karena mengingat kita
lua bersaudara yang turun temurun sejak nenek moyang kita diciptakan untuk
mfenjaga kedamaian, kelestarian dan persaudaraan yang hakikih.
11. UNTUK KESINAMBUNGAN G EN ERASI BANGSA
Pembangunan di segala bidang yang harus dipeliharan oleh masyarakat Muna agar
generasi penerus dapat menikmati sebagai estafet yang berkelanjutan karena mereka
anak bangsa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang (Ekonomi,
Sosial, Budaya, Politik, dan Agama) yang memberi manfaat bagi pembangunan mental,
ideologi secara fisik maupun psikhis.
12 . ACAR TETAP JAYA SEPANJANG MASA
Dengan begitu, Muna akan jaya sepanjang masa, persatuan dan kesatuan perlu
ditjnamkan. Saling menghargai dan menghormati, saling asah, asuh, dan asih perlu
ditmamkan pada diri kita maslng masing karena Muna merupakan tanggung jawab kita
beisama yang dititipkan para leluhur kita sebagai penerus generasi bangsa.
*

1 3 . MASYARAKATNYA SEJAH TERA AMAN DAN SENTOSA
Kalau masyarakatnya aman, sentosa, bersatu, muaranya adalah kepada masyarakat
sejahtera dan madani serta punya akhlak yang berbudi pekerti yang baik sebagai
lanjiasan terlahirnya generasi penerus cita-cita untuk menata Muna ke depan dengan
segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Muna sebagai bagian dari
belahan Nusantara tercinta.
14 . MUNA TERCINTA A BA D ISELAMANYA
Kalau pemerintah bersama masyarakatnya bahu-membahu untuk memikul beban dalam
melaksanakan pembangunan, rakyatnya akan sejahtera dan makmur. Ketika rakyat
mal mur, sejahtera, aman dan nyaman, rasa cinta akan tumbuh dan mengenang di dalam
kait u masing-masing. Sebagai wujud kecintaan itu rakyat akan rela mati membela tanah
leiu iurnya bila ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar untuk mempertahankan
hannonisasi kekeluargaan dan persaudaran yang hakikih.
15 . C TPTAKAN PERSAUDARAAN YANG HARM ONIS
Persaudaraan yang harmonis sangat didambakan semua manusia terutama bagi
rrasyarakat Muna khususnya dan Masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika tidak ada
konflik dan perpecahan yang selalu mendiskreditkan Suku, Agama dan Ras, maka akan
t<ncipta harmonisasi. Apabila konflik selalu tercipta maka pembangunan di segala bidang
tl lak akan terlaksana, bahkan pembangunan akan terbengkalai serta berdampak negatif
pjda kondisi daerah secara keseluruhan terutama pada kehidupan masyarakat seharih jrf-yang masih membutuhkan penguatan dan perjuangan yang panjang untuk menuju
k jsetaraan menjadi masyarakat sejahtera, yang adil dan beradab.
1 6 , j U N G K IT DAN JAYA MUNA BERSATU
Masyarakat Muna patut bersyukur kepada Allah SWT atas "Pulau, Pemerintahan dan
kikayaan Alamnya yang dianugerahkan kepadanya. Mari kita berdoa semoga Muna
tetap bersatu dalam kejayaan sampai kapan pun.

MUNA,

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdfOperator Warnet Vast Raha
 
Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007reslian
 
Permendagri no.22 th 2018
Permendagri no.22 th 2018Permendagri no.22 th 2018
Permendagri no.22 th 2018pandianganedu
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012JARI Indonesia Borneo Barat
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...infosanitasi
 
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010apotek agam farma
 
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
Pmk 37   2012 - sb 2013 revPmk 37   2012 - sb 2013 rev
Pmk 37 2012 - sb 2013 revwinart000
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 

Was ist angesagt? (17)

Uu 26 2003
Uu 26 2003Uu 26 2003
Uu 26 2003
 
Uu 06 2003
Uu 06 2003Uu 06 2003
Uu 06 2003
 
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf
 
Uu 04 2003
Uu 04 2003Uu 04 2003
Uu 04 2003
 
Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007
 
Permendagri no.22 th 2018
Permendagri no.22 th 2018Permendagri no.22 th 2018
Permendagri no.22 th 2018
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Uu 29 2003
Uu 29 2003Uu 29 2003
Uu 29 2003
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
 
Uu 38 2000 Pjls
Uu 38 2000 PjlsUu 38 2000 Pjls
Uu 38 2000 Pjls
 
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
02pdkotabandung024
02pdkotabandung02402pdkotabandung024
02pdkotabandung024
 
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
Pmk 37   2012 - sb 2013 revPmk 37   2012 - sb 2013 rev
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
 

Ähnlich wie Perda kabupaten muna

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...inideedee
 
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerahPp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerahWeb Master
 
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPeraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahRaden Andriansyah Sastradjumena
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf
1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf
1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdfleocrys1
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...Kota Serang
 
Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Irwan Thahir
 
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...SariWinoto
 
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatanPp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatanapotek agam farma
 
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatanPp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatanapotek agam farma
 
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerahPermendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerahGusTi Ani
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Parja Negara
 
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025 RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025 Probolinggo Property
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahraminatha
 

Ähnlich wie Perda kabupaten muna (20)

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - Perg...
 
Pp no 78_2007
Pp no 78_2007Pp no 78_2007
Pp no 78_2007
 
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerahPp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah
 
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPeraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
 
1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf
1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf
1658909405Buku Induk Kepmendagri update version.pdf
 
PP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdf
PP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdfPP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdf
PP NOMOR 59 TAHUN 2022 - PERKOTAAN.pdf
 
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA S...
 
Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018Pp nomor 17_tahun_2018
Pp nomor 17_tahun_2018
 
Pp no.19 2008
Pp no.19 2008Pp no.19 2008
Pp no.19 2008
 
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 
Pp19 2008
Pp19 2008Pp19 2008
Pp19 2008
 
Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008
 
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
TABEL PERSANDINGAN DELI SERDANG 7Desember2020_versi kawasan transportasi_para...
 
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatanPp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatan
 
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatanPp no19-th-2008-tentang-kecamatan
Pp no19-th-2008-tentang-kecamatan
 
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerahPermendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah
Permendagri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama antar daerah
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010
 
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025 RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
 

Mehr von Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

Mehr von Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

Perda kabupaten muna

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN MUNA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: 02.TAHUN 2012 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna; b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupdten Muna tentang Lambang Daerah. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
  • 2. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 TahUR 2011 t@fit§ncj Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA DAN BUPATI MUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasat 1 Dalam Perai uran Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 2 Pemerlr tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 3. Bupati cdalah Bupati Muna: 4. Wakil Bppati adalah Wakil Bupati Muna. 5. Dewan 5 erwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna. 6. Logo Dcierah adalah logo Kabupaten Muna. 7. Bendera Daerah adalah Bendera Daerah Kabupaten Muna. 8 Benderi jabatan adalah bendera jabatan Bupati Muna, 9. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kabupaten Muna. 10. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Muna. 11. Sinopsis Lambang Daerah adalah arti dan makna simbol yang terdapat pada lukisan/gambar dalam ijambang Daerah. 12. Sinopsis Himne adalah arti dan makna syair yang terdapat pada Himne Kabupaten Muna. 13. Satuan keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat- DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. . . 2
  • 3. BAB I I JEN IS LAMBANG DAERAH Pasal 2 Lambang da erah terdiri dari: a. Logo; b. Bendera c. Bendera Jabatan Kepala Daerah; d. Himne. BAB I I I KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Lamban g Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah. (2) Lambar g Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten Muna d i!lam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 Lambang Dierah bukan merupakan simbol Kedaulatan Daerah. BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH Pasal 5 Logo Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat serta semboyan (1) Desain untuk mewujudkan harapan tersebut. (2) Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari: a. Perisai berbentuk anjungan sebuah rumah; b. Bngkai hitam dan putih; c. Dasar perisai berwarna biru; d. T jiisan Kabupaten Muna; e. B ntang emas persegi lima; f. D ja ekor kuda berhadapan; g. Pjrahu (Bahutara) yang berbahan jati bertuliskan "SOW1TE"; h. Empat batang bambu kuning, tujuh kelopak bunga kapas, dan lima puluh sembilan butir p; udi; f. T jiisan angka 1959. (3) Bentuk, Desain, dan Makna simbol Logo Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) di atas adalah sebagamana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran parijsng dan lebar 3 (tiga) terbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah; (2) Penempatan gambar Logo Daerah pada bendera daerah ditempatkan secara simetris di tengah tengah bendera; (3) Warna dasar bendera daerah adalah warna kuning keemasan. (4) Bentuk dan warna bendera daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pe 'aturan Daerah ini. 3
  • 4. Pasal 7 (1) Bendera! jabatan Bupati berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentlme :er dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambant Negara dengan warna dasar biru; (2) Gambar lambang Negara pada bendera jabatan Bupati adalah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak, dan warna dasar kain adalah warna biru. (3) Gambar lengkap bendera jabatan Bupati tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tjidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1) Himne c aerah berbentuk syair yang telah diaransemen menjadi lagu; (2) Syair ya n,g telah diaransemen menjadi lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berjudul "Himne viuna Bersatu"; (3) Syair d; n notasi Himne daerah Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud ayat ( l) dan (2) tercanti m pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN i Bagian Pertama Logo Pasal 9 (1) Logo da srah digunakan pada: a. Papan nama pada bangunan resmi Pemerintah, gapura, tanda batas dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muna, Kop surat, Stempel resmi SKPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa b. c. Lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana; (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra ketja/bc dan/lembaga dari luar negeri; (3) Logo dc erah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/bada n/lembaga dari luar negeri. Pasal 10 derah yang digunakan pada bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal (1) Logo Di 9 ayat 'l) huruf a, ditempatkan pada bagian luar dan atau bagian dalam bangunan resmi pemerirtah; (2) Penemp atan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada aiyiat (1).dilakukan pada papan nama: a. Karti:or Bupati; b. Rurfiah Jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati; :or c. Karto Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Karti:or SKPD, Kantor Kecamatan, Kantor Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kantor Kelurahan/Desa; e. Bar gunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah, (3) Penempa'tan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1] tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara; (4) Penemp atan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. Ru«ing kerja Bupati, b. Ruji ng kerja Wakil Bupati. c. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • 5. d. Rua ng kerja Kepala SKPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa; e. Ruan'g tamu rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati; f. Rua ng Kepala Sekolah/Pimpinan lembaga pendidikan, Ruang Guru, Ruang tata usaha, Ruapg Kelas,-Ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekoiah/fasilitas pen didikan milik Pemerintah. (5) Penempfatan'Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tida k lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara. Pasal 11 (1) Logo D$erah dapat ditempatkan bersama-sama dengan Logo Lembaga Lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup; (2) Penempp'itan Logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi dari posisi logo daerah. Pasal 12 (1) Logo dasrah yang digunakan pada Kop Surat SKPD sebagaimana dimaksud pasai 9 ayat (1) ditempa :kan di bagian paling atas posisi sebelah kiri kertas; (2) Logo Dserah pada stempel SKPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) digunakan pada surat resmi SKPD, kantor kecamatan, kantor Kelurahan/Desa dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan pimpinan SKPD, Kecamatan, Keiurahan/Desa. Pasal 13 (1) Logo D erah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana c sebagai rhana dimaksud pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi; (2) Penempiitan Logo Daerah sebagai iencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagairpiana dimaksud ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar penempatan lencana Lambang Negara. Bagian Kedua Bendera (1) (2) (3) (4) Pasal 14 Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara; Bendera Daerah digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Kepala daerah dengan mitra ke ja/badan/lembaga dari luar negeri; Penggur aan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksujd pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera Negara. Pasal 15 (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (l) dapat dhempatkan dibagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah; (2) Penempatan bendera Kabupaten Muna di bagian (uar bangunan resmi pemerintah sebagairiana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada: a. Kan :or Bupati; b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati. (3) Penempiitan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara; (4) Penempitan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan pada: a. Ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Waki! Bupati; b. Ruang rapat utama kantor Bupati;
  • 6. c. d. e. f. Ruc ng keija pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat; Ru< ng tamu rumah jabatan Bupati dan ruang tamu rumah jabatan Wakil Bupati; Ru< ng keija Camat dan ruang kerja Lurah/Kepala Desa; Rutng kepala sekalah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekoiah/fasilitas per didikan milik pemerintah. (5) Penemp atan bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimakstid ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara; (6) Dalam lal bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan. Pasal 16 Bendera Da srah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari besar kenegaraan di daerah, upacara har ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya. Pasal 17 Bendera Daerah yang digunakan pada gapura diperbatasan dengan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud daiam pasal 14 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-Umbul badan usaha kome hsil. . . Pasal 18 (1) Benderi Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagai nana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atc u topi; (2) Penemp atan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagai nana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana Lambang Negara. Bagian Ketiga Bendera Jabatan Pasal 19 (1) Benderd jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati Muna diluar bagian depan tengah-tengah; (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar di daerah dan Upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna. Bagian Keempat Himne Daerah Pasal 20 Oaerah sebagai simbol seni budaya daerah diperdengarkan setelah lagu Kabangsaan (1) Himne Indonesi a Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan dan hari ulang tahun Kabupaten Muna; (2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra Kerja/bi dan/lembaga dari luar negeri. BAB VI LARANGAN Pasal 21 (1) Setiap drang dan atau kelompok/organisasi dilarang: a. Mer jbah makna, bentuk, warna, dan simbol/gambar baik sebagian maupun keseluruhan Logo daerah dan bendera daerah, sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; 6
  • 7. b. Meriibah syair, notasi, 'sinopsis dan aransemen Himne Daerah sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (2) Setiap orang dan atau kelompok/orgasnisasi dilarang menggunakan bendera dan Lambang Daerah untuk keperluan merek dagang, reklame perdagangan, lambang organisasi kemasy akatan, perkumpulan, partai politik, badan usaha, kecuali badan usaha milik daerah. (3) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan tindak pidana pelanggaran. BAB VII PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; (2) Weweniing Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok/organisasi tentang adanya tindak pidana pelanggaran; b. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan pada saat itu di tempat kejadian dan mefakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang atau kelompok/organisasi tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan atas benda dan/atau surat; e. Mengambil sidik jari dan atau memotret tersangka; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; g. Mendengarkan keterangan ahli jika diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan percara; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat cukjp bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI,, memberitahukan perihal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mei Jkukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai' dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB V III KETENTUAN PIDANA Pasal 23 Setiap orang atau kelompok/organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan p; •aling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) BAB 3X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 200; tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 12 Seri D) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penetapan Hari Lahirnya Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 21) dinyatakan tidak berlaku lagi. 7
  • 8. Pasal 25 Hal-hal yani) belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bi;pati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya. Pasal 26 Peraturan Dfeerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatar nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. Ditetapkan di Raha Pada tanggal 5 - 3 > m una, Diudangkan di R^ha Pada tanggal 5 - 5 - 2012 SEKRETARIS KABUPATEN H. LAORA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 NOMOR ..D X 2012
  • 9. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 07. TAHUN 20i2 TENTANG LAMBANG DAERAH I. UMUM Bahv a dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah Daerah mempunyai kewajiban ntara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dalbm melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. P slestarian nilai sosial budaya masyarakat direfleksikan dalam .Lambang Daerah sebagai tanda identitas daerah. Sebagai identitas, Lambang Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan m syarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan ter; ebut. Kabupaten Muna memiliki Logo Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah. Logo tersebut dipergunakan simbol kebesaran dan kehormatan daerah serta untuk kegiatan administrasi pemerintahan. Namun dalam logo tersebut terdapat simbol daerah lain yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Muna, namun saat ini telah menjadi daerah otonomi baru (pemekaran dari Kabupaten Muna) sehingga pemakaian simbol tersebut sudah tidak relevan lagi. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia daiam membuat Lambang Daerah. Dai am PP Nomor 77 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa lambang daerah meliputi logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne sedangkan dalam Perda Kab. Muna Nomor 12 Tuhun 2002 hanya di muat tentang logo daerah sehingga sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna yang sesuai dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tersebut II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas, Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas
  • 10. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat(1) Huruf Cukup jelas. Huruf Cukup jelas Hufuf Yang dimaksud dengan kelengkapan busana adalah kelengkapan pakaian dinas; berupa ID Card (landa pengena!) Ayat(2) Yang dimaksud pertemuan resmi pada ayat ini adalah pertemuan kepala daerah dengan mitra keija/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping Bendera N<;gara dan bendera dari daerah/negara bagian/teritory sebagai pendamping dari bendera neijara yang bersangkutan. , Ayat(3) Yang dima <sud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi letter o f intent, memorandum ofunderstanding (MoU), administrative arrangement, dan pian o f operatiori atau nama lainnya. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat(1) Penempatan Logo dalam kop surat sesuai dengan ketentuan dan peraturan tata naskah dinas. Ayat(2) Cukup jelasi Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jela* Pasal 16 Yang dimal sud dengan "dikibarkan" pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera Ut 3ma dengan diiringi lagu/himne daerah. 1 Pasal 17 Cukup jelai. 10
  • 11. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jeias Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup je la ;. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA N O M O R -.
  • 12. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : O^TAHUN 2012 TANGGAL : 5 - 3 _ 2012 GAMBAR DAN MAKNA LOGO DAERAH a . g am b A r lo g o d a e ra h Kompc sisi Warna Warna 3 iru W a r n a Cuning Emas Warna Cuning Tua pada-Bambu Warna Putih Warna -lijau Warna Cokelat Warna Hitam MHB (RGB) MHB (RGB) MHB (RGB) MHB (RGB) MHB (RGB) MHB (RGB) MHB (RGB) Merah 000, Merah 253, Merah 254, Merah 255, Merah 102, Merah 204, Merah 000, Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau 000, dan 215, dan 204, dan 255, dan 204, dan 102, dan 000, dan Biru 254 Biru 001 Biru 005 Biru 255 Biru 000 Biru 001 Biru 000
  • 13. B, MAKNA LOGO DAERAH No Nama Bagian Bagian dan Makna Perisai berbentuk Anjungan Rumah: melambangkan bahwa masyarakat Muna memiliki ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang kental dalam satu peradaban, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tugas sosial kemasyarakatan. 1. Warna Hitam Putih Perisai: Melambangkan bahwa masyarakat Muna memiliki prinsip dan keyakinan yang teguh yang dilandasi oleh hati nurani dan pemikiran yang bersih, semata-mata untuk kepentingan bersama. Warna Biru pada dasar perisai melambangkan bahwa Kabupaten Muna terdiri dari daerah kepulauan dan pesisir pantai yang sangat banyak memiliki potensi kelautan serta kaya komoditi hasil bumi dan laut yang beraneka ragam. Bintang warna kuning emas adalah simbol ketakwaan masyarakat Muna terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945. 4. 5. 6. Tulisan Kabupaten Muna melambangkan bahwa Kabupaten Muna tidak dapat dipisahkan' dari simbol-simbol kultural dan makna filosofis dari setiap elemen yang ada ■ dalam Logo Daerah. Kuda melambangkan sifat, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melenyapkan kebatilan. Pada zaman ke raja a n, kuda merupakan "kendaraan resmi" dan juga digunakan sebagai alat transportasi masyarakat. Kuda juga melambangkan keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang terpatri dalam diri masyarakat Muna. Warna Putih melambangkan bahwa dalam keperkasaan terkandung makna kesucian dan kejernihan, Itikad dan motivasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalamkehidupan kemasyarakatan. Sedangkan warna cokelat melambangkan bahwa keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang dimiliki memberi rasa aman dalam suasana penuh keakraban yang nyaman sehingga mendorong lahirnya komitmen bagi masyarakat Muna untuk memperkokoh persaudaraan. Kuda berhadapan bermakna: • Siap mengantisipasi segala kemungkinan dengan tetap mengedepankan musyawarah. • Salah satu atraksi Budaya Masyarakat Muna yang dikenal, baik di datam maupun luar negeri adalah atraksi perkelahian kuda. Bahutara (Perahu) yang terbuat dari kayu jati. Sejarah yang diyakini masyarakat Muna bahwa ekspedisi Sawerigadi terjadi di daratan Muna dekat Kota Wuna yang diabadikan menjadi nama kampung yakni "Sawerigadi". Jati merupakan salah satu hasil hutan di Kabupaten Muna yang memiliki kualitas tinggi, merupakan kebanggaan masyarakat Muna. Tulisan "SOWTTE" melambangkan satunya gerak, langkah dari hasil mufakat untuk bersama-sama membangun Muna, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.________________________________________________________
  • 14. Bagian dan Makna Nama Bagian Empat batang bambu kuning dan tujuh bunga kapas serta lima puluh sembilan butir padi melambangkan bahwa: m & W & l II M 1959 n - Semangat juang masyarakat Muna untuk menjadikan Muna sebagai salah satu daerah otonom yang dilegitimasi melalui undang-undang pada tanggal 4 Juli 1959. - Padi dan Kapas melambangkan kesejateraan sosial, budaya masyarakat Muna yang juga simbol pangan dan sandang dalam kehidupan sehari-hari. - Bambu kuning adalah simbol perlindungan dan pertahanan masyarakat Muna dari ancaman lawan.________ Tulisan "1959" adalah tahun terbentuknya (berdirinya) Kabupaten Muna.
  • 15. LAMPIRAN n : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : CZTAHUN2D12 TANG6AL : S - b 2012 BENDERA DAERAH KABUPATEN MUNA ---------------------- 3 — --------------- -— I MUNA, y BAH^RUDDIN
  • 16. LAMPIRAN I I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : 02TAHUN 2012 TANGGAL : 5 a, - 2012 BENDERA JABATAN BUPATI
  • 17. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : CZTAHUN 2012 TANGGAL : 5 ~ 3 2012 HIMNE DAERAH A. SYAIR MUNA BERSATU Ciptaan: Wa Ode Habiba Mari bersatu menyusun kekuatan Menyatukan langkah untuk Muna kita Muna kabupaten termasyhur Dikagumi sejak leluhur kita Sejnua orang mengagumi Muna Jadi kebanggaan bangsa dan Negara Kita wajib memeliharanya Saung menghargai dan menghormati Lestarikan budaya alam sekitarnya Jauhkan anarkis dan perpecahan iin tuk kesinambungan generasi bangsa Ag ar tetap jaya sepanjang masa Masyarakat sejahtera, aman sentosa Muna tercinta abadi selamanya Ciptakan persaudaraan yang harmonis Bai igkit dan jaya Muna bersatu Tefjemahannya dalam bahasa Muna: O WUNA DOSEISE Ciptaan: Wa Ode Habiba Mal doseise mana daesusupi katangka Danoselsemo finda, so witeno wuna O ivuna iiwu tftende-tende Ntfarasino nando kamokuiahi wawono Bharimieno dhunia noarasi witeno wuna Mt ali tubhono bansa hampara 7iarae mpuu witeno wuna 7 Dapopia-piara, dapoangka-angkatau Da viara kamakidano dhunia Da riekakodoho pamuru, bhe dua pogasa-gasa So neghawano anahi mburumaino Na 'umototo, natumuntu, na/umagi Mieno wuna damora faio, nawewa iaio Wti'eno wuna notffefbna sampe dhamani Fel una pobhasitie timonini Dabhatata, datumoia, o wuna kaseiseha MUNA,
  • 18. b . n o t As i M M Ma-rC b^rJ Sfl-4m fc u_ >ia 4 a 'b e r s a t u feriji,-ctr^ WaO-Je. l-lakbc* m e-rya-H f - kw G ^W aW dc M ncTki -4a u k?bu-ftfku 4er-™zsy-%ar dukij-gu- mi se-Jak U-lu-ftlr i<£ c c ir :: f & t r r i - r f r / j a _c(L ke-bang ga an itfnjsa e& f< ' kn® ? Si-rfiu-a O niKjTnenja^w-ihi Mu-^o , m m • e K i- t o . w a -J I b i<t-LiWj m exj- nete rja*L 4 ^ Cfc> •/g r ~ / r r r r T 7 > - r - r r r 1 _ t . ♦ I t ~~M 1 i « r -i t , . „ i j * L z s-ix irt"kmf e u ' d a - y a ^ - ^ - 'tar- rt/ aj J a" «K- Wi <-nar ^ kc' 3 1 ^ _ s. i. -*-— S. 24: Un-+uk WcSL-m^a^an^-M-fn - s-L kanq-Sa^ a - 5ar •^-J^ ( a'yi:I^-f0 J a J n t'? ^Sa M'Se-j ak4rua-n U U fn-ta a r ' - f T ^ - b f g^lqi-GLm t r - i * Mu-na 4<rz , d a situ ^ p^^c Ur a a ^ hdr~ J>al Se^<no Mu-ntt b&r-ja-'tu. ■ — T I MUNA, HARUDDIN /
  • 19. MUNA SEftSATU 1 a f 4/4 Panelpta : Wa Od* Habiba 0 534/5 55 ii 7 6 / 5 3 . 5 1 2 / 3 3 3 2 2 M i-rf-ber ■sa - tu — me-nyu suri ke - ku - a -tan, 1 / i . 6 1 ~ t T~2 / 3 iRtt-na / b f t mu- a t t r~6 / s . “ T K1 - ta ~ - m i-sw -ja k fe n / r r liHhur-kl - ta f t t t - se t t / 2 ... ja - <t ko - b» - ng - ga -at» bang-ja dan ne-ga - ra, 3 r~* r r / t t wa . * Jib - me- me — —ha H ta / 2 2~2 'l 7 T T / 7 . T T di -k a - gu O-rang-me-nga -ju * ririt- mu - na, /e ma ■ nya-tu - kan-Lang-kah-irrv-tirk-mu-rta - W - 1 ~ T r~? fai- fau~pa— teft-ter - ma&yur, 171/2. . n ta —nya, n / t t 4 t t / sa -llng-mtng - har-ga -i-dan-ineng-hor-ma 1 -ti ms. 0 3 3 3 / 3 3 3 7 7 12/3.2 1.3 Les-ta-ri - kan -b ii-d a -ya-a * lam-se - k] - ta r- n ya, 3 3 / 3 33 un-tuk • 7 7 1 2/3 ke- si-nam-bu-ngan-ge—ne ^ ^ ___ 321.3 / 22 ja 1 2 / 3 3 3 JM - « a - te r- c in - ta d cij^ta a- ba- df-sla-m a - nya - katv-per-sau- da -fa ~an -yang -har - m o-nis / 5 5 «» igklt-dan - Ja ya * mu -na 6 4 2*~7 / ber- sa uh-kan-a- nar-kisdanper-pe - ca-han ra - s i-bangsa, a - gar te -ta p ja -ya se-pan-jang ^ _ _ ^ s ^ 2 1 7 1 / 2 . “ 5 l 3 1 6 3^/ 3 2 . / 2 2 23^'2>C/S.6 Ma-sya-ra * kat-ie-Jah-tra-a-m an-sen - to -sa, 0 5 - 22 - 1 tu ; S ma-sa
  • 20. SINC P S IS LAGU "HIMNE MUNA BERSATU" Lagu Ini merupakan luapan rasa solidaritas dan persaudaraan sekaligus jeritan hati menyjaksikan kehidupan di era reformasi dalam persaingan global yang bersimbolkan transi )aransi dan akuntabilitas masyarakat sehingga penulis sekaligus pentipta lagu dimaksud menuakan Inspirasi rasa memiliki dan ingin menghimbau seluruh masyarakat kabupaten Muna untuk mempunyai jiwa solidaritas dengan rasa sosial yang tinggi, saling mengingatkan dan menjaga kesinambungan ukhuwa persaudaraan dari Sabang sampai Merauke sehingga keutuhan budaya dan kharismatik Daerah Kabupaten Muna baik secara lahir maupun bathin tetap bernuansa Asri, Damai, Aman dan Menciptakan Kesejahteraan yang bekeslnambungan untuk generasi bangsa khususnya generasi masyarakat Muna sehingga dalam puisi/syair lagu Ini penulis memberikan judul "HIMNE MUNA BERSATU" yang dinyanyikan bait demi bait sehin jga menggugah hati masyarakat Muna baik yang berdomisili di Kabupaten Muna un di Luar Wilayah Kabupaten Muna. Makn asyair/lagu "HIMNEMUNA BERSATU^ bait demi bait sebagal berikut: i. M A R I BERSATU MENYUSUN KEKUATAN S “buah ajakan kepada seluruh komponen masyarakat Muna untuk bersatu karena P srsatuan amat penting bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan persatuan, kita iem n i' 1liW sebuah kekuatan. Tanpa kekuatan mustahil pembangunan dapat terlaksana d sngan baik, Pembangunan terbengkalai ber arti kesejahteraan masyarakat Muna akan terbengkalai pula. 2 . fi MENYATUKAN LANGKAH UNTUK MUNA Naksudnya adalah masyarakat Muna perlu menyatukan ide, cita-cita-bersama, dan psrsepsi yang bermuara pada pencapaian tujuan bersama, 3 . yUN A KABUPATEN TERMASYHUR Pulau Muna termasuk masyarakatnya sejak dahulu termasyhur sebagai pulau penghasil jati berkualitas, masyarakatnya ramah, berbudaya tinggi, Muna kaya dengan sejarah. eh karena itu di Kabupaten Muna banyak situs sejarah yang bernilai tinggi. Kemasyuran ini merupakan modal utama dalam mengembangkan industri pariwisata dalam persaingan globalisasi baik di Tingkat Daerah, Regional dan Nasional maupun internasional. 4 . D IKAG U M ISEJA K LELUHUR KITA Dari dahulu Muna jaya, rakyatnya aman sentosa, damai. Para leluhurnya menghargai kejayaan Muna serta menghargai Budayanya, Adat istiadatnya. Masyarakatnya ramah dan santun. 5 . SEM UA dRAN G MENGAGUMIMUNA Kekaguman terhadap Muna bukan hanya dari leluhur dan kita sendiri, tetapi masyarakat luarpun turut mengaguminya. kekaguman itu tercermin dari keuletan masyarakat Muna khususnya di perantauan berani mlenjelajah di seluruh belahan khatulistiwa dan berani menantang hidup yang serba kesulitan untuk mencapai kesinambungan hidup bagi generasi penerusnya. Diplhak iain kekaguman itu muncul kenyataan yakni masyarakat Muna jaya di bidang pendidikan walaupun itu dalam proses penyelesaiannya berbagal rintangan dan hambatan namun semangat berjuang di bidang pendidikan tersebut masyarakat luar sungguh mengaguminya. Dari sisi biaya sungguh di luar logika, tetapi kenyatannya semakin sulit, langat semakin tinggi untuk menatap masa depan. & M P X KEBANGGAAN BANGSA DAN NEGARA Dari sisi pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi, Muna belum bisa menjadi panutan bajgl orang lain namun dari sisi kesantunan, keramahan, kesabaran, ketekunan semangat yang tinggi, pantang menyerah dengan keadaan, kiranya patut diteladani. 7, K TA W A JIB M EM ELIHARANYA. Kesantunan, Keramahan, Kesabaran, Ketekunan, dan semangat yang membara dalam perjuangan hidup ini wajib kita pelihara dan merawatnya sebaik mungkin karena hal itu menjadi modal utama dalam berbangsa, bernegara dan beragama, dan kita merupakan gefierasl yang harus memelihara warisan sikap para leluhur kita yang punya kharismatik dan bersahaja.
  • 21. i tALIN G M ENGHARGAIDAN MENGHORMA 71 Masyarakat Muna memiliki fondasi yang kuat sebagai benteng pertahanan dalam bertoleransi, bahu membahu dalam kehidupan, sehingga semua manusia di dunia ini cdalah bagian dari keluarga, jangan saling menghujat dan mendiskreditkan hanya karena epentingan sesaat.' ngkapan "Pobhini - B h in i K u li" sebenarnya merupakan kata refleksi dari esempumaan diri manusia ini. Diri manusia ada karena ada manusia fain. Keberadaan iri seseorang sama keberadaannya dengan orang lain. Jika demikian, menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri sendiri. Kalau demikian, menghargai orang lain, menghormati orang lain, mencintai orang lain dan menyayangi orang lain adalah gambaran menyayangi diri sendiri. 9 . L ESTA RIKA N BUDA YA ALAM SEKITARN YA. Budaya yang kita miliki terutama budaya yang mengandung nilai nilai universal, nilai nilai Noral, Etika perlu dipelihara dan dilestarikan seperti, kebiasan "Lomba Pacuan Kuda, Fjstival Layang - Layang, Tari Linda, Kalego, Lomba Pakaian Tenun Adat" dan lain s<;bagainya. Namun hal tersebut merupakan simbol khas Daerah Kabupaten Muna. 1 0 .1 W HKAN AN ARKHIS DAN PERPECAHAN Persatuan dan kesatuan kita harus jaga dan lestarikan untuk memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dengan tidak ada diskriminasi dan pelecehan pida sesama insan khususnya dalam wilayah Kabupaten Muna dan di luar wilayah Kabupaten Muna. pada umumnya. Anarkhis dan perpecahan kita singkirkan untuk mpnjauhkan perselisihan di antara kita yang tidak pernah memberi manfaat sebagai insan dptahan Tuhan yang paling mulia di sisi-Nya. “ ‘kaligus menghimbau pada seluruh masyarakat Muna untuk menyelesaikan konflik dengan cara persuasif, tanpa kekerasan dan pertumpahan darah karena mengingat kita lua bersaudara yang turun temurun sejak nenek moyang kita diciptakan untuk mfenjaga kedamaian, kelestarian dan persaudaraan yang hakikih. 11. UNTUK KESINAMBUNGAN G EN ERASI BANGSA Pembangunan di segala bidang yang harus dipeliharan oleh masyarakat Muna agar generasi penerus dapat menikmati sebagai estafet yang berkelanjutan karena mereka anak bangsa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang (Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Agama) yang memberi manfaat bagi pembangunan mental, ideologi secara fisik maupun psikhis. 12 . ACAR TETAP JAYA SEPANJANG MASA Dengan begitu, Muna akan jaya sepanjang masa, persatuan dan kesatuan perlu ditjnamkan. Saling menghargai dan menghormati, saling asah, asuh, dan asih perlu ditmamkan pada diri kita maslng masing karena Muna merupakan tanggung jawab kita beisama yang dititipkan para leluhur kita sebagai penerus generasi bangsa. * 1 3 . MASYARAKATNYA SEJAH TERA AMAN DAN SENTOSA Kalau masyarakatnya aman, sentosa, bersatu, muaranya adalah kepada masyarakat sejahtera dan madani serta punya akhlak yang berbudi pekerti yang baik sebagai lanjiasan terlahirnya generasi penerus cita-cita untuk menata Muna ke depan dengan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Muna sebagai bagian dari belahan Nusantara tercinta. 14 . MUNA TERCINTA A BA D ISELAMANYA Kalau pemerintah bersama masyarakatnya bahu-membahu untuk memikul beban dalam melaksanakan pembangunan, rakyatnya akan sejahtera dan makmur. Ketika rakyat mal mur, sejahtera, aman dan nyaman, rasa cinta akan tumbuh dan mengenang di dalam kait u masing-masing. Sebagai wujud kecintaan itu rakyat akan rela mati membela tanah leiu iurnya bila ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar untuk mempertahankan hannonisasi kekeluargaan dan persaudaran yang hakikih.
  • 22. 15 . C TPTAKAN PERSAUDARAAN YANG HARM ONIS Persaudaraan yang harmonis sangat didambakan semua manusia terutama bagi rrasyarakat Muna khususnya dan Masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika tidak ada konflik dan perpecahan yang selalu mendiskreditkan Suku, Agama dan Ras, maka akan t<ncipta harmonisasi. Apabila konflik selalu tercipta maka pembangunan di segala bidang tl lak akan terlaksana, bahkan pembangunan akan terbengkalai serta berdampak negatif pjda kondisi daerah secara keseluruhan terutama pada kehidupan masyarakat seharih jrf-yang masih membutuhkan penguatan dan perjuangan yang panjang untuk menuju k jsetaraan menjadi masyarakat sejahtera, yang adil dan beradab. 1 6 , j U N G K IT DAN JAYA MUNA BERSATU Masyarakat Muna patut bersyukur kepada Allah SWT atas "Pulau, Pemerintahan dan kikayaan Alamnya yang dianugerahkan kepadanya. Mari kita berdoa semoga Muna tetap bersatu dalam kejayaan sampai kapan pun. MUNA,