1. MATERI PERKULIAHAN ETIKA
DAN HUKUM KESEHATAN
ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK
KEBIDANAN,HUKUM DAN DISIPLIN
HUKUM SERTA PERISTILAHAN HUKUM
DAN PENTINGNYA LANDASAN HUKUM
DALAM PRAKTEK KEBIDANAN.”

2. DISUSUN OLEH
NAMA : DEWI SARTINA
• MAHASISWI
AKBID PARAMATA KAB.MUNA

3. ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK
KEBIDANAN,HUKUM DAN DISIPLIN HUKUM
SERTA PERISTILAHAN HUKUM DAN
PENTINGNYA LANDASAN HUKUM DALAM
PRAKTEK KEBIDANAN.”

4. ASPEK HUKUM DALAM
PRAKTEK KEBIDANAN

5. PENGERTIAN HUKUM
?

6. HUKUM ADALAH
• Keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau kaidahkaidah dalam suatu kehidupan bersama
• Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang
berlaku dalam kehidupan bersama,yang dapat dipaksakan
pelaksaannya dengan suatu sangsi
• Hukum peraturan yang ditulis secara sistematis disusun
dalam kitab undang-undang
• Hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah
saja
• Hukum merupakan aspek legalitas dari suatu tingkah laku
• Kalau seseorang melanggar hukum akan mendapat
hukuman yang tertulis dibuku undang-undang

7. Beberapa dasar dalam otonomi
pelayanan kebidanan antara lain
Sebagai berikut:
• Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan
praktik bidan.
• Standar pelayanan kebidanan.
• UU Kesehatan No.23 tahun 1992 Tentang kesehatan.
• PP No.32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.
• Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata
kerja Depkes.
• UU No.22/1999 Tentang otonomi daerah.
• UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
• UU Tentang aborsih,adopsi,bayi tabung dan transplantasi.
•

8. Legislasi Pelayanan Kebidanan.
Pelayanan legislasi adalah:
• Menjamin perlindungan pada masyarakat
pengguna jasa profesi dan profesi sendiri.
• Legislasi sangat berperan dalam pemberian
pelayanan profesional.

9. KRITERIA BIDAN DIKATAKAN
PROFESIONAL
•
•
•
•
Mandiri.
Peningkatan kompetensi.
Praktek berdasarkan evidence based.
Penggunaan berbagai sumber informasi

10. beberapa hal yang menjadi sumber
ketidakpuasan pasien atau masyarakat
•
•
•
•
•
•
Pelayanan yang kurang aman.
Sikap petugas yang kurang baik.
Komunikasi yang kurang.
Kesalahan prosedur.
Saran yang kurang baik.
Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau
informasi atau pemdidikan kesehatan.

11. Tujuan legislasi
• memberikan perlindungan kepada masyarakat
terhadap pelayanan yang telah diberikan.

12. Bentuk perlindungan kepada
masyarakat terhadap pelayanan
Kesehatan yang diberikan
•
•
•
•
Mempertahankan kualitas pelayanan.
Memberikan kewenangan.
Menjamin perlindungan hokum.
Meningkatkan profesionalisme.

13. HUKUM,DISIPLIN HUKUM DAN
PERISTILAHAN HUKUM.
By.dewi sartina

14. Pengertian Hukum Dan
Keterkaitannya Dengan Moral Dan
Etika.
• Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah
atau norma yang mengatur tatatertib dalam
suatu masyarakat,oleh karena itu harus ditaati
oleh masyarakat yang bersangkutan.Hukum
adalah aturan didalam masyarakat
tertentu.Hukum dilihat dari isinya terdiri dari
norma atau kaidah tentang apa yang boleh
dilakukan dan tidak,dilarang atu diperbolehkan

15. Keterkaitan Hukum, Moral dan Etika.
• Hukum membutuhkan Moral.Kualitas hukum ditentukan oleh kualitas
moral
• Moral akan tidak jelas tanpa dilembagakan dalam bentuk hukum
• Hukum mungkin bisa diubah /berubah oleh kekuasaan manusia
• Moral kondisi sangat mendasar tidak berubah selamanya
• Etika suatu cabang dari ilmu filsafat dinamakan juga sebagai filsafat
moral yang mempelajari tentang baik dan buruk perilaku dan tingkah
laku manusia
• Kaedah hukum adalah untuk melindungi manusia .apabila tidak
melanggar kaidah hukum itu baik ,sedang apabila melanggar itu jelek
•

16. Istilah hukum dalam Etik
• Legislasi (Lieberman, 1970)Ketetapan hukum yang mengatur
hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat
dengan tindakan.
• Lisensi Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan
melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya
untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk
meyakinkan klien.
• Deontologi/Tugas Keputusan yang diambil berdasarkan
keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam
pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas.
• Hak Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat
diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan
kepuasan.

17. LANJUTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
• Instusioner Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilemma
etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan
peraturan yang sama pentingnnya.
• Beneficience Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan.
• Mal-efecience Keputusan yang diambil merugikan pasien
• Malpraktek/Lalaia. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien.
Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan
yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan
tugas.
• Malpraktek terjadi karena. Cerobohan. Lupa. Gagal mengkomunikasikan.
Bidan sebagai petugas Kesehatan sering berhadapan dengan masalah
etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat
diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan
berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa
membawa seorang bidan berhadapan dengan masalah etik.

18. Disiplin Hukum.
• Disiplin hukum adalah:
• Suatu system ajaran tentang hukum.
• Ilmu hukum merupakan satu bagiandari
disiplin hukum.

19. Bagian disiplin hukum antara lain:
• Ilmu hukum.
Kaidah hukum(validitas sebuah hukum).
Kenyataan hukum(sejarah,antropologi,sosiologi,psikologi.
Pengertian hukum.
• Filsafat hukum.
System ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka
utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri
beserta segala unsure penerapan dan pelaksanaan.
• Politik hukum.
Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan
pelaksanaan dan penerapan ukum yang bersangkutan.

20. 3.Macam-macam Hukum
Menurut bentuknya,hukum dibagi menjadi:
• Hukum tertulis.
• Hukum tidak tertulis.
Menurut sifatnya,hukum itu dibagi menjadi:
• Hukum yang mengatur.
• Hukum yang memaksa.
Menurut sumbernya,hukum dibagi menjadi:
• Hukum undang-undang.

21. LANJUTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
• Hukum kebiasaan(adat).
• Hukum jurisprudensi.
• Hukum traktat.
Menurut tempat berlakunya,hukum dibagi
menjadi:
• Hukum nasional
• Hukum internasional.
• Hukum asing.

22. SELANJUTNYA
•
•
•
•
•
Menurut isinya,hukum itu dibagi menjadi:
Hukum privat(hukum sipil).
Hukum Negara(hukum public).
Dibedakan menjadi hukum pidana ,tata Negara dan administrasi
Negara.
Hukum pidana.
Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan Negara.
Hukum tata Negara.
Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat
perlengkapan Negara.
Hukum administrasi Negara.
Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan
Negara,hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

23. NEXT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Macam hukum berdasarkan fungsi hukum
• Hukum materiel(Substantive law ):yaitu terdiri
dari :peraturan-peraturan yang memberi
Hak,dan membebani kewajiban-kewajiban
• Hukum formil (Adjegtive law) : peraturan hukum
yang fungsinya melaksanakan atau mrnegakkan
hukum materiel., atau menentukan bagaimana
caranya melaksanakan hukum materiel

24. PENTINGNYA LANDASAN HUKUM
DALAM PRAKTEK PROFESI
By.Dewi sartina

25. DEFINISI HUKUM
• Hukum Immanuel Kant : keseluruhan syarat-syarat
yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu
dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari
orang lain, menuruti hukum tentang kebebasan.
•
Leon Duguit : adalah aturan tingkah laku para
anggota masyarakat , aturan yang daya
penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh
suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi
bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran.

26. Perundang-undangan yang melandasi
tugas,praktik,dan fungsi bidan.
• No. 23 tahun 1992 tentang
• tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan
• Kepmen Kes RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 tentang
registrasi dan praktik bidan. Keputusan mentri
kesehatan republic Indonesia
No.369/MENKES/III/2007 tentang standar profesi
bidan.
• Peraturan mentri kesehatan republic Indonesia
No.HK.02.02/MENKES/149/2010 Tentang izin dan
penyelenggaraan praktik bidan.
• Permenkes RI No.1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang
izin dan penyelenggaraan praktik bidan.

27. Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan
Pelayanan/Praktek Bidan Dan Kode Etik.
• Bidan merupakan suatu profesi yang selalu
mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar
profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam
KEPMENKES RI No.369/MENKES/SK/III/2007 yang
berisi mengenai latar belakang kebidanan.
Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan.
Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan,
falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang
lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan,
dan kode etik bidan di Indonesia.

28. Pelayanan Kebidanan.
• Adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung
jawab praktek profesi bidan dalam sistem
pelayanan kesehatan yang bertujuan
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam
rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan
masyarakat

29. Falsafah Kebidanan.
– Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup
pancasila, seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai
keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk
bio psiko sosio kultural dan spiritual yang unik
– Manusia terdiri dari pria dan wanita yang kemudian kedua jenis
individu itu berpasangan menikah membentuk keluarga yang
mempunyai anak
– Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan
kebutuhan manusia dan perbedaanbudaya.
– Persalinan adalah satu proses yang alami, peristiwa normal, namun
apabila tidak dikelolah dengan tepat dapat berubah menjadi
abnormal
– Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat untuk itu maka
setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya behak
mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
– Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan
keluarga, yang membutuhkan persiapan.
– Kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu,
lingkungan dan pelayanan kesehatan.

30. Paradigm Kebidanan.
Kebidanan dalam bekerja memberikan
pelayanan keprofesiannya berpegang pada
paradigma berupa pandangan terhadap
manusia/wanita, lingkungan, perilaku,
pelayanan kesehatan dan keturunan.
1. Wanita
2. Lingkungan
3. Perilaku
4. PelayananKebidanan
5. Keturunan

31. Lingkup Praktek Kebidanan.
Lingkup prakek kebidanan yang
digunakan meliputi asuhan mandiri/ otonomi
pada anak-anak perem, remaja putri dan
wanita desa sebelum, selama kehamilan dan
selanjutnya. Hal ini berarti bidan membeirkan
pengawasan yang diperlukan asuhan serta
nasehat bagi wanita selama masa hamil,
bersalin dan nifas.

32. Standar Praktek Kebidanan.
• Standar I : Metode asuhan.
• Metode asuhan meliputi : pengumpulan data, penentuan diagnosa
perencanan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.
• Standar II : Pengkajian.
• Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan.
• Standar III : Diagnosa Kebidanan.
• Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah
dikumpulkan.
• Standar IV : Rencana Asuhan.
• Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnose kebidanan.

33. LANJUTAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
•
•
Standar V : Tindakan.
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan
keadaan klien.
•
•
Standar VI : Partisipasi klien.
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/ partisipasi klien dan keluarga
dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standar VII : Pengawasan.
Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan
tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.
Standar VIII : Evaluasi.
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan
kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan.
Standar
Standar IX : Dokumentasi.
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi
asuhan kebidanan yang diberikan.

34. Kode Etika Bidan Di Indonesia.
• Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk
kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan
untuk memberikan pelayanan kesehatan secara
profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi
terciptanya cita-cita pembangunan nasional di bidan
kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan kesehatan
keluarga.Sesuai dengan wewenang dan peraturan
kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini
merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan
dalam pelaksanaan pelayanan profesional.Bidan
senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan
kesehatan yang komprehensif.

35. Kode Etik.
• Kode etik suatu profesi adalah berupa normanorma yang harus diindahkan oleh setiap
anggota profesi yang bersangkutan di dalam
melaksanakan tugas profesinya dan dalam
hidupnya di masyarakat.

36. Tujuan Kode Etik.
• Untuk menjunjung tinggi martabat dan mitra
profesi.Dalam hal ini yang dijaga adalah image
dari pihak luar/ masyarakat mencegah orang luar
memandang remeh suatu profesi.
• Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan
para anggota ,kesejahteraan materil dan
spiritual(mental).
• Untuk meningkatkan pengabdian para anggota
profesi.
• Untuk meningkatkan mutu profesi.

37. Hak-hak klien dan persetujuan untuk
bertindak.
•
•
•
•
•
•
•
Hak-hak klien antara lain:
1.Hak mendapatkan informasi secukupnya
2. Hak memberi persetujuan (informed Consent)
3.Hak atas rahasia Medis
4.Hak atas pendapat kedua ( second opinion )
5.Hak untuk menolak pemeriksaan dan
pengobatan
6.Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
7.Hak untuk mengetahui biaya pemeriksaan

38. Kewajiban- kewajiban klien antara
lain:
•
•
•
•
1.Menghormati Profesi Bidan
2.Mentaati nasehat & petunjuk pelayanan
3.Menghormati aturan dan pengaturan
4.Memenuhi semua kewajiban membayar biaya
pelayanan
• 5.Menghormati dan memperhatikan kepentingan
milik pasien lain dan petugas kesehatan
• 6.Bertanggung jawab sendiri atas penolakan
pengobatan

39. Hak &kewajiban Bidan
• 1. Mendapat perlindungan Hukum dalam
menjalankan tugas sesuai profesi
• 2. Bekerja menurut standar Profesi
• 3.Menolak keinginan pasien yang bertentangan
dengan peraturan perundangan,profesi,etik dan
hati nurani
• 4.Mendapat informasi lengkap dari pasien yang
dirawatnya
• 5.Mendapat imbalan jasa profesi yang diberikan

40. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Dalam
Praktek Kebidanan.
• Tanggung Jawab Bidan
Dalam menjalankan kewenangan yang
sesuai dengan Landasan Hukum maka Bidan
bertanggung jawab atas pelayanan mandiri
yang diberikan dan berupaya secara optimal
dengan mengutamakan keselamatan ibu dan
bayi atau janin

41. Tanggung Gugat
• 1.Pengertian tanggung gugat
Istilah tanggung gugat, merupakan istilah
yang baru berkembang untuk meminta
pertanggung jawaban seseorang karena
kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak
lain. Oleh karena itu tanggung gugat yang
dikhususkan di bidang gugatan hak-hak
keperdataan yang terjadi dalam lapangan
hukum perdata.

42. 2. Macam-macam jenis tanggung
gugat :
•
•
•
•
Contractual liability
Liability in tort.
Strict liability
Vicarious liability.

43. Ada 3 prinsip pertanggunggugatan
perdata yang diatur di dalam KUH
Perdata, yaitu sebagai berikut :
• 1.Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap
diri orang lain berarti orang yang melakukan harus
membayar kompensasi sebagai pertanggunggugatan
kerugian(Pasal 1365 KUH Perdata).
• Seseorang harus bertanggunggugat tidak hanya kerugian
yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena
kelalaian atau kurang berhati-hati(Pasal 1366 KUH
Perdata).
• Seseorang harus memberikan pertangunggugatan tidak
hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya
sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari
tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya
(Pasal 1367 KUH perdata).

44. SAFITRI HARIYANI, pertangunggugatan
dalam bidang hukum perdata sebagai
berikut:
• Melakukan wanprestasi.
• Melakukan perbuatan melawan hokum.
• Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian.
• Melalaikan pekerjaaan sebagai penanggungjawab
Tanggung gugat perdata karena wanprestasi Tanggung
gugat karena wanprestasi diatur dalam pasal 1239 KUH
perdata yang menentukan: Tiap-tiap perikatan untuk
berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi
kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam
kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga

45. Safitri hariyani unsur unsur yang dapat dipakai
sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan
melawan hukum adalah sebagai berikut:
• ada perbuatan melawan hokum
• ada kerugian.
• ada hubungan kausalitas antara perbuatan
melawan hukum dan kerugian.
• ada kesalahan berdasarkan yurisprudensi
1919.

46. Tuntutan Hukum atau tanggung gugat
• Tuntutan Pidana terjadi karena dakwaan dilakukan
kejahatan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam
KUH Pidana
• Tuntutan Perdata dapat terjadi krn gugatan telah
dilakukan :
1. Tindakan melawan hukum
2.Tindakan ingkar janji
• Tuntutan administratif dapat terjadi :
1.Pelanggaran disiplin atau tata tertib yang tidak
dapat dipidana atau dituntut perdata
2.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

47. Standar Praktek Kebidanan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Standar I : Metode asuhan kebidanan
Standar II: Pengkajian
Standar III : Diagnosa kebidanan
Standar IV : Rencana asuhan
Standar VI : Partisipasi Klien
Standar VII : Pengawasan
Standar VIII : Evaluasi
Standar IX : Dokumentasi

48. SEKIAN DAN TERIMAKASIH
• SEMOGA BERMANFAAT