1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak saja mengutamakan kesejahteraan
rakyat. Sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
maka Negara Indonesia di bagi dalam beberapa daerah otonom ataupun daerah yang bersifat
administratif belaka.
Sekalipun dalam melaksanakan roda pemerintahan, negara Republik Indonesia telah memiliki
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku,
namun dalam masa peralihan tidak dapat menghindarkan diri daripada keluarnya produk
hukum lama dengan pengertian selama tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang
Dasar 1945.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah, asas tersebut bukan lagi dianggap sebagai pelengkap dari asas
desentralisasi tetapi dipandang tidak kalah pentingnya didaerah.
1.2.Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dibawah ini penulis akan membahas tentang Pemerintahan Desa
di Negara Republik Indonesia
1.3.Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut:
1. Untuk membahan lebih jauh tentang pemerintahan desa di Indonesia
2. Memenuhi tugas makalah mata kuliah dari dosen pembimbing yang bersangkutan

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pemerintahan Desa Di Indonesia
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Pemerintah Desa diatur dengan[1]:
1. Inlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku untuk Jawa dan Madura
2. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten yang berlaku untuk luar Jawa dan
Madura
3. Inlandsche Staatsregeling (IS) pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan
tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang
disukai msing-masing adat kebiasaan setempat
4. Herzein Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglemen Indonesia Baru (RIB) isinya
mengenai Peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan Pidana pada Pengadilan-
pengandilan Negei di Jawa dan Madura
5. Sesudah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman
pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya.
Memang sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 maka tidak ada
peraturan Pemerintah Desa[2] yang seragam di seluruh Indonesia, misalnya ada yang berlaku
di Pulau Jawa dan Mdura dan ada pula di luar Pulau Jawa dan Madura.
B. Sistem Pemerintahan Daerah
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 18: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat
dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam
daerah yang bersifat istimewa.
Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:
1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka Indonesia tak akan
mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersiat staat juga, daerah Indonesia
akan dibagi dalam daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Dalam territoir Negara Indonesis terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende Landschappen
dan Volkgemenschappen seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga
di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh
karenanyadapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom yang
selanjutnya disebut daerah dalam undang-undang ini dikenal adanya daerah tingkat I dan
daerah tingkat II. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk

3. 3
meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan.
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan:
1. Umum
Sebagai konsekuensi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas
dalam Garis Besar Haluan Negara, pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi
dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
1. Desentralisasi
Urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas
desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.
1. Dekonsentrasi
Semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi,
maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh
perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang
dilimpahkan pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini
tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan
maupun pembinaannya.
d. Tugas pembantuan
Tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah
tangganya. Jika beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah
pusat itu adalah berat sekali bagi pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan seluruh
urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas
dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di
daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
1. Pasal 2, Desa
1. Desa dibentuk denmgan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk
dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri
2. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur
dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri
3. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
4. Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (2) baru berlaku sesudah ada pengesahan
dari pejabat yang berwenang

4. 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan memperhatikan ha-hal sebagai berikut:
1. Faktor manusia/jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya
termasuk adat-istiadat
2. Faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah keseimbangan antara organisasi
luas wilayah dan pelayanan
3. Dan sebagainya
4. Pasal 22, Kelurahan
A. Dalam ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, kotamadya, kota administratif
dan kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri, dapat dibentuk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b
B. Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan memperhatikan syarat luas
wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-
syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
C. Pembentukan nama dan batas kelurahan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
D. Ketentuan tentang pemecahan, pengaturan dan penghapusan kelurahan diatur dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri
E. Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (3), berlaku sesudah ada pengesahan dari
pejabat yang berwenang.
C. Pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
1. Penyeragaman Bentuk Dan Sasaran
Terdahulu telah diuraikan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979
pemerintahan desa diatur oleh IGO, IGOB, IS, HIR, RIB dan sesudah kemerdekaan
peraturan-peraturan ini pelaksanaannya harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah,
keputusan rembuk desa dan sebagainya.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 maka penyeragaman bentuk
dan susunan pemerintahan desa bercorak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi
Pancasila dengan cara menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut
lembaga musyawarah desa.
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ini dapatlah diharapkan bahwa
pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan di daerah akan berjalan lebih lancar dan
efektif, berdaya guna dan berhasil guna.
2. Pengertian-Pengertian
Pemerintahan desa
Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.
Desa
Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

5. 5
terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Kelurahan
Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri.
Hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979:
Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukan hak otonomi sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
Otonomi desa adalah:
- Tumbuh di dalam masyarakat
- Diperoleh secara tradisional
- Bersumber dari hukum adat
Otonomi daerah
- Sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah diatasnya
- Diperoleh secara formal
- Pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan
D. Pemerintahan Desa
1. Umum
1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979
(1) Pemerintahan desa terdiri atas
- Kepala desa
- Lembaga musyawarah desa
(2) Pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa
(3) Perangkat desa terdiri atas
- Sekretariat desa
- Kepala-kepala dusun
(4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
(5) Peraturan daerah yang dimaksud dengan ayat (4) baru berlaku sesudah ada
pengesahan dari pejabat yang berwenang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981, sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5tahun 1979
- Peraturan daerah tingkat II/penjabaran
- Surat keputusan kepala daerah tingkat II (pelaksanaan)
1. Susunan organisasi pemerintahan desa
1. Pemerintahan desa terdiri atas
1. Kepala desa
2. Lembaga musyawarah desa

6. 6
3. Pemerintah desa dibantu oleh
1. Sekretariat desa
2. Kepala dusun
3. Sekretariat desa terdiri dari
1. Sekretaris desa sebagai pimpinan
2. Kepala-kepala urusan
E. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Desa
1. Kedudukan kepala desa
1. Alat pemerintah
2. Alat pemerintah daerah
3. Alat pemerintah desa
1. Tugas kepala desa
1. Menjalankan urusan rumah tangganya
2. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong
4. Fungsi kepala desa
1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas dari pemerinath diatasnya
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah diatasnya
F. Sekretariat Desa
1. Kedudukan sekretaris desa
1. Urusan staf sebagai orang kedua
2. Memimpin sekretariat desa
3. Tugas sekretariat desa
1. Memberikan pelayanan staf
2. Memimpin administrasi desa
4. Fungsi sekretariat desa
1. Kegaitan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
2. Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa
3. Administrasi pendudukan
4. Administrasi umum
5. Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan sekretaris desa
bertanggung jawab kepada kepala desa
G. Kepala Urusan
1. Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam
bidang tugasnya
2. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya
3. Fungsi kepala urusan adalah

7. 7
1. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas
2. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa
H. Kepala Dusun
1. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya
2. Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya
3. Fungsi kepala dusun adalah:
1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya
3. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa

8. 8
BAB III
PENUTUP
Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, asas tersebut bukan lagi
dianggap sebagai pelengkap dari asas desentralisasi tetapi dipandang lebih penting untuk
kepentingan daerah.