Sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia dimulai pada zaman Hindia Belanda, ketika dukun menjadi tenaga utama yang membantu persalinan. Pada abad ke-19, pendidikan bidan dan dokter diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sejak tahun 1950-an, pelatihan bidan dan pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak dikembangkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Perkembangan selanjutnya meliputi pemb

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Arti kebidanan secara umum ilmu yang mempelajari kelahiran
manusia mulai dari kandungan sampai melahirkan. Sedangkan menurut
Melwifery ialah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu
(multi disisplin) yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Pelayanan
kebidanan menjadi tanggunajawab praktek profesi bidan yang bertjuan
meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Praktek kebidanan : memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan
kepada klien.
B. Rumusan masalah
Bagaimana sejarah perkembangan pelayanan kebidanan dalam
negeri
C. Tujuan
Agar kita mengetahui
kebidanan di dalam negeri.
sejarah perkembanganpelayanan dan

2. BAB II
PEMBAHASAN
SEJARAH PELAYANAN KEBIDANAN DALAM NEGERI
Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda,angka kematian ibu dan
anak sangat tinggi.Tenaga penolong persalinan adalah dukun,Pada
tahun 1807,di masa pemerintahan Gubernur Jendral Hendrik William
Deandels,para dukun di latih untuk melakukan pertolongan
persalinan,tapi keadaan initidak berlangsung lama krna tida tersedianya
pelatih kebidanan.
Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan pada saat itu
hanya di peruntukan bagi orang-orang Belanda yang ada di
Indonesia.Kemudian pada tahun 1849,di buka pendidikan Dokter di
jawa di Batavia,tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang
di kenal dengan
RSPAD Gatot Subroto.seiring dengan di
bukanya pendidikan Dokter tersebut, pada tahun 1851,di buka
pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter
militer belanda yang bernama Dr.W.Bosch.Lulusan sekolah ini
kemudian bekerja dirumah sakit dan juga di masyarakat.Mulai saat itu
pelayanan kesehatan ibu dan anak di lakukan oleh dukun dan bidan.
Pada tahun 1952,mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar
dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan.Pelatihan untukl pra
dukun masih berlngsung sampai sekarang.Pelatihan ini di berikan oleh
bidan.Perubahan pertolongan dan keterampilan tentang pelayanan
kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh di masyarakat di lakukan
melalui kursus tambahan yang di kenal dengan istilah kursus Tambahan
Bidan (KTB)pada tahun 1953 di Yogyakarta,yang akhirnya di lakukan

3. pula di kota-kota besar lainya di nusantara ini.Seiring dengan pelatihan
tersebut,didirikan pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)dengan
bidan sebagai penaggung jawab pelayanan kepada masyarakat pelayanan
yang di berikan mencakup pelayanan anternal,postnatal.pemeriksaan
bayi dan anak.termasuk imunisasi serta penyuluhan gizi.Sedangkan din
luar BKIA,bidan member pertolongan persalinan dirumha kelurga dan
melakukan kunjungaan rumah sebgai upaya tindak lnjut pasca
persalinan.
Bermula dari BKIA, kemudian terbentuklah suatu pelayanan
terintergrasi bagi masyarakat yang dinamakan pusat kesehatan
masyarakat ( puskesmas ) Pada tahun 1997. puskesmas memberi
pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung dan berorintasi pada
wilayah kerja. Bidan yang bertugas di puskesmas berfungsi memberikan
pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termaksud pelayanan keluarga
berencana baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Pelayana
kebidanan yang diberikan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan
keluarga dan pelayanan di pos pelayanan terpadu (posyandu) pelayanan
di posyandu mencangkup lima kegiatan yaitu pemeriksaan
kehamilan,pelayanan keluarga berencana,imunisasi,gizi,dan kesehatan
lingkungan.
Mulai tahun 1990, pelayanann kebidanan di berikan secara merata
dan dekat dengan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.Kebijakan ini merupakan instruksi presiden (INPRES) yang
disampaikan secara lisan pada sidang kabinet tahun 1992. Kebijakan ini
mengenai perlunya mendidik bidan untuk di tempatkan di desa. Tugas
pokok bidan di desa adalah sebagai pelaksanan KIA, khususnya dalam
pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta pelayanan
kesehatan bayi baru lahir, termaksud pelayanan dukun bayi ( paraji
).Sehubungan dengan itu, bidan di desa juga menjadi pelayanan
kesehatan bayi dan keluarga berencana yang dilakukan sejalan dengan

4. tugas utamanya sebagai pemberi pelyan di an kesehatan ibu.Dalam
melaksanakan tugas pokoknya, bidan desa melaksanakn kunjungan pada
ibu dan anak yang memerlukanya, mengadakan pembiinan posyandu di
wilayah kerjanya, serta mengembangankan pondok bersalin sesuai
dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Hal tersebut di atas adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh
bidan di desa.Pelayanan bidan di desa berorintasi pada kesehatan
masyarakat. sedangkan bidan yang bekerja di rumah sakit berorintasi
pada individu. Tugas bidan di rumah sakit mencangkup pelayanan di
poliklinik anternatal, poliklinik keluarga berencana, ruang perinatal,
kamar bersalin, kamar oprasi kebidanan, dan ruang nifas. Bidan di
rumah sakit juga memberikan pelayanan bagi klien yang mengalami
gangguan kesehatan reproduksi, menngajarkan senam hamil,serta
memberikan pendidikan perinatal.
Titik tolak konferensi kependudukan dunia di kairo pada tahun 1994
yang menekankan pada kesehatan reproduksi (Reproductive
Health), memperluas area garapan pelayanan bidan. area tersebut
meliputi :
1. Safe Motherhood termaksud bayi baru lahir dan perawatan abortus
2. Keluarga berencana
3. Penyakit menular seksual termaksud infeksi saluran alat reproduksi
4. Kesehatan reproduksi remaja
5. Kesehatan reproduksi orang tua
Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya di
dasarkan pada kemampuan serta
kewenangan yang di berikan. Kewenangan tersebut di atur melalui
Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes). PERMENKES menyangkut
wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam

5. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. PERMENKES tersebut
terdiri atas :
1. PERMENKES No. 5380/IX/1963 yang menyatakan bahwa
wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal
secara mandiri, di dampingi tugas lain.
2. PERMENKES No. 363/IX/1980 yang kemudian di ubah menjadi
PERMENKES 623/1989, menyatakan bahwa wewenang bidan di
bagi menjadi dua, yaitu wewenang umum dan khusus. dalam
wewenang khusus di tetapkan bahwa bidan melaksanakan tindakan
khusus di bawah pengawasan dokter. hal ini berarti bahwa bidan
dalam melaksanakan tugasnya tidak bertanggung jawab dan
bertanggung gugat atas tindakan yang di lakukan. berdasarkan
PERMENKES ini, bidan melaksanakan praktik perorangannya
dibawah pengawasan dokter.
3. ERMENKES No. 572/VI/1996 yang mengatur tentang registrasi
dan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakaPn praktiknya di beri
kewenangan yang mandiri. Kewenangan tersebut di kemampuan
dalam melaksanakan tindakan. Dalam wewenang tersebut
mencangkup sertai:
a. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak
b. Pelayanan keluarga berencana
c. Pelayanan kesehatan masyarakat
4. PERMENKES No. 900/MENKES/SK/VII/2002 yang mengatur
tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan
praktiknya di beri kewenangan untuk memberikan pelayanan yang
meliputi :
a. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan pra nikah,
antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, dan balita

6. b. Pelayanan keluarga berencana yang meliputi pemberian obat
dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan, pemasangan dan
pencabutan AKDR dan AKBK tanpa penyulit
Dalam melaksanankan tugasnya, bidan melakukan kolaborasi,
konsultasi, dan rujukan sesuai
dengan kondisi pasien, kewenangan, serta kemampuannya. Wewenang
bidan dalam pelayanan kebidanan di bidang Keluarga Berencana
menncangkup penyediaan alat kontrasepsi : oral (pil KB), suntik,
kondom, tisu vagina, alat kontrasepsi dalam rahim(AKDR),alat
kontrasepsi bawah kulit(AKBK) baik pemasangan maupun pencabutan.
pada keadaan darurat, bidan juga diberi wewenang untuk memberikan
pelayanan kebidanan yang di tujukan untuk menyalatkan
jiwa(mis,kuretasi digital untuk mengangkat sisa jaringan pada bayi baru
lahir yang mengalami asfiksia dan hipotermia.
Permenkes tersebut juga menegaskan
bahwa bidan dalam
menjelaskan praktiknya harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan,
pendidikan, pengalaman, serta berdasarkan standar profesi. Disamping
itu, bidan diwajibkan merujuk kasus-kasus yang tidak dapat di tangani,
menyimpan rahasia, meminta persetujuan untuk tindakan yang akan di
laksanakan , memberi informasi,serta membuat reka medis dengan baik.
Petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci mengenai kewenangan bidan
terdapat pada petunjuk pelaksanaan( juklak) yang dituangkan dalam
lampiran keputusan dirjen binkesmas No.1506/Tahun 1996/Tahun 1997.
Pencapaian kemampuan bidan sesuai dengan permenkes
572/1996 tidak mudah, karena kewenangan yang diberikan oleh
departemen kesehatan mengandung tuntutan bahwa bidan sebagai
tenaga profesional harus memiliki kemampuan profesi yang mandiri.
Pencapaian kemampuan tersebut diperoleh melalui institusi pendidikan
yang mengajarkan kompetensi inti bidan serta institusi pelayanan yang
meningkatkan kemampuan bidan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

7. Perkembangan pelayanan kebidanan menuntut kualitas bidan
yang handal dan professional serta upaya pemantauan ( monitoring)
pelayanan.Oleh karena itu, adanya konsep kebidanan adalah suatu
keharusan. Pendidikan bidan yang berorientasi pada professional dan
akademi serta memiliki kemampuan melakukan penelitian adalah suatu
terobosan dan cara utama untuk percepatan penempatan kualitas
pelayanan kebidanan.

8. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sejarah pelayanan kebidanan di mulai dari pemerintahan Hindia
Belanda. Dimana saat itu yang membantu pertolongan persalinan adalah
dukun. Namun hal ini tidak berlanjut lama karena ketidak tersediaanya
pelatih kebidanan, sehingg Pada tahun 1952,mulai diadakan pelatihan
bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan
persalinan.Pelatihan ini di berikan oleh bidan.Perubahan pertolongan
dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak secara
menyeluruh di masyarakat di lakukan melalui kursus tambahan yang di
kenal dengan istilah kursus Tambahan Bidan (KTB)pada tahun 1953 di
Yogyakarta,yang akhirnya di lakukan pula di kota-kota besar lainya di
nusantara ini .
B. Saran
Apabila ada kesalahan atau kekuranagan dari makalah ini,
diharapkan kriktik dan masukan-masukan
agar pembuatan
makalah berikutnya dapat lebih baik lagi.

9. Dosen Mata Kuliah : Rosminah Mansyarif, S.SiT., M.Kes
SEJARAH PELAYANAN KEBIDANAN DI DALAM NEGERI
Oleh
Kelompok iii : NUR FITRIANINGSIH
NUR HAYATI
NURMAWATI
RASNAWATI
RITA FEBRIANTI
SANDRI MAKTHA SARI
SEPTIANA
SITTI HARDIANTI AMIN
SITTI KARMILA
SITTI NURIATI
Kelas
: Ia
AKADEMI KEBIDANAN PARAMATA
KABUPATEN MUNA
T.A. 2012/2013

10. DAFTAR PUSTAKA
Http//husainur.Wordpress.Com/2011/04/04/pelayanan kebidanan dalam
negeri
Hidayat Asri,S.Si.T,M.Keb.2008.pelayanan
kebidanan.Yogyakarta:Mitra Cendekia Press

11. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat
terselesaikan tepat pada waktu.
Dalam makalah ini, kami mencamtumkan tentang sejarah
pelayanan kebidanan dalam negeri.
Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan dan penulisannya,
olehnya itu penulis sangat mengharapkan sumbangan saran dan kriktik
untuk menyempurnakan tulisan ini.
Akhirnya, tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan
proses penulisan makalah ini.Demikian, semoga makalah ini bermanfaat
bagi pembaca sekalian.Amin

12. KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA