Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik dan lembaga negara di Indonesia. Ideologi yang dijelaskan antara lain radikalisme, konservatisme, liberalisme, fasisme, dan komunisme. Sedangkan lembaga negara yang ditinjau tugas dan wewenangnya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, dan MA.

1. 1. IDEOLOGI POLITIK
A. REDIKASISME
„radikalisme‟ berasal dari bahasa Latin “radix, radicis”, artinya akar ; (radicula, radiculae:
akar kecil). Berbagai makna radikalisme, kemudian mengacu pada kata “akar” atau
mengakar. Perubahan radikal berarti perubahan yang mengakar, karena hal itu menyangkut
penggantian dasar-dasar yang berubah tadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal
diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan
maju dalam berpikir atau bertindak. Islam radikal mengandung makna kelompok Islam yang
memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk
menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.
Dengan demikian, radikalisme dapat dipahami sebagai paham keagamaan yang mengacu
pada fondasi agama yang sangat mendasar, fanatik keagamaanya cukup tinggi, tidak jarang
penganut paham ini menggunakan kekerasan dalam mengaktualisasikan paham
keagamaan yang dianut dan diyakininya. Kaum radikalis menginginkan adanya perubahan
atau pembaruan sosial-keagamaan secara mendasar dengan sistem atau tata nilai baru
yang diyakininya. Radikalisme tidak saja berupa paham atau ideologi keagamaan yang
bersifat wacana dan pemikiran, pada batas-batas tertentu paham ini dapat menjelma dalam
bentuk gerakan dan aksi-aksi di lapangan.
B. KONVERSIONALISME
Konservatisme merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas
sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi
setapak, serta menentang perubahan yang radikal.Definisi lain mengatakan, konservatisme
adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari
bahasa Latin, conservāre, melestarikan; “menjaga, memelihara, mengamalkan“.Di lain
sumber, konservatisme diartikan sebagai ideologi dan filsafat yang menjunjung tinggi nilai-
nilai tradisional.Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai
“bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya
yang dilembagakan”.
Sejarah Konservatisme
Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang koheren, merupakan respon dari revolusi
perancis, revolusi yang melawan tradisi, ancien rejime, kekuasaan yang telah lama mapan.
konservatisme berkembang di berbagai negara yaitu negara yang mengalami revolusi dan
yang terancam oleh revolusi terutama di negeri seperti jerman, perancis dan inggris.

2. C. LIBERALISME
a. Pengertia Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang
didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme
tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu masyarakat
ditandai dengan dua karakteristik berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam
suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam system ini bersifat
statis dan sukar berubah.Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang
bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak
adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki
adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi
(private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan
menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham
liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.
b. Ciri-ciri ideologi liberalisme:
1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik
2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan
berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan
yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat
keputusan diri sendiri.
4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk.
5. Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar
individu berbahagia.
6. Hak-hak tertantu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan
manapun.
D. FASISME
Fasisme adalah sebuah gerakan politik penindasan, Nama fasisme diambil daribahasa
Italia, fascio, yang berarti “kelompok politik”. Sedangkan dari bahasa Latin, fascis, yang
berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini, tengahnya membentuk dan pada
zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini
merupakan simboldaripada kekuasaan pejabat pemerintah. Fascis ini melangbangkan
otoritas sebuah kaum/golongan.
Sebuah kelas ideologi politik (dan rezim politik historis) yang mengambil nama dari gerakan
yang dipimpin oleh Benito Mussolini yang mengambil alih kekuasaan di Italia pada tahun
1922. Mussolini ide-ide dan praktek langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerakan

3. politik di Jerman (terutama Partai Nazi), Spanyol (Franco Falange Partai), Perancis,
Argentina, dan banyak negara-negara Eropa dan non-Eropa lainnya sampai ke hari ini.
Contoh negara penganut “Fasisme”:
Jepang
Jerman
Italia
E. KOMUNISME
1. Pengertia Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest
der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels,
sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori
mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan
masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan
yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
2. Ciri-ciri:
-Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia
-Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat
kekuasaan
-Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat
secara merata.
-Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya
-komunisme juga disebut anti liberalisme.
-komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap
candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran
yang rasional dan nyata.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di
awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan
pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan
ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul
beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis
revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda
dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai
masyarakat utopia.

4. 2. TUGAS DAN WEWENANG DARI :
A. MPR
MPR merupakan salah satu lembaga Negara, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan
DPD yang dipilih dalam pemilu. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun, selama
masa jabatan MPR harus mengadakan siding paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
Tugas MPR antara lain :
1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
B. DPR
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang
3. Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh
DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam
awal pembicaraan tingkat
4. Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang
diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c,
pada awal pembicaraan tingkat I
5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, pajak, pendidikan, dan agama
8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD

5. 9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
10. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
11. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
C. DPD
Tugas dan wewenang:
1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
2. Ikut membahas RUU
Bidang Terkait:
1. Otonomi daerah
2. Hubungan pusat dan daerah
3. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
4. Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
Tugas dan wewenang:
Memberikan pertimbangan kepada DPR
Bidang Terkait:
1. RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas dan wewenang:
a. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan
hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
b. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
Bidang Terkait:
1. Otonomi daerah
2. Hubungan pusat dan daerah
3. Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
4. Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
6. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
7. Pajak, pendidikan, dan agama.

6. D. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Tugas dan Wewenang Presiden
Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai kepala Negara dibantu oleh
satu orang wakil Presiden (Wapres) dan dibantu oleh Menteri-Menteri yang masing-masing
Menteri mengepalai bidang-bidang tertentu. Presiden memiliki kewenangan dan kekuasaan
untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :
1. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim Konstitusi.
2. Mengangkat duta dan konsul untuk Negara lain dengan pertimbangan DPR.
3. Menerima duta dari Negara lain dengan pertimbangan DPR.
4. Memberikan Grasi dan Abolisasi Rehabilitas dengan pertimbangan dari MA (Mahkamah
Agung).
5. Memberikan Amnesia dan Abolisasi Rehabiltas dengan pertimbangan dari DPR
6. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU (Angkatan Udara), AD (Angkatan Darat) dan AL
(Angkatan Laut).
7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya oleh Undang-Undang.
8. Menyatakan perang dengan Negara lain, damai dengan Negara lain dan perjanjian
dengan Negara lain dengan persetujuan DPR.
9. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban
keuangan Negara dan mengharuskan adanya perubahan/pembentukan Undang-Undan
harus dengan persetujuan DPR.
E. BPK
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1.Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu
diberitahukan kepada DPR
2.Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN
a.Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara
b.Memeriksa semua pelaksanaan APBN
c.Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU
d.Hasil pemeriksaan BPK diberitahuan kepada DPR
F. MA
1. Memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali
2. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang
3. Memberi nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian
dan penolakan grasi

7. 4. Memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada
lembaga tinggi negara yang lain.
G. MK
Tugas dan wewenang Mahkama Konstitusi
1. Menguji UU terhadap UU
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
UUD Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
3. Memutus pembubaran partai politik.
H. KY
1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku HakimKomisi
Yudisial
kepadaMahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
3.Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan
selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
4. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
I. KPU
1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta
Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah
pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR,
DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

8. J. KPK
Tugas KPK
- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
Wewenang KPK
- Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi
yang terkait.
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
K. LEMBAGA OMBUSMAN
1. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di
daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
2. Ombudsman bertugas:
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam
e. penyelenggaraan pelayanan publik;
f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga
pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
g. membangun jaringan kerja;
h. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.