Keperawatan Profesional

1. 1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kehidupaan sehari-hari kita sering menemui pelayanan kesehatan di
tempat tertentu, baik di Pustu, Puskesmas, Klinik dan rumah sakit. Pelayanan
kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik
pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari
pengobatan tradisional dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan
dengan selalu mengutamakan keamanan dan efektifitas yang tinggi.
Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan
masyarakat banyak, maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan
masyarakat mempunyai bagian atau porsi yang besar. Namun karena keterbatasan
sumber daya pemerintah, maka potensi masyarakat perlu digali atau
diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Didalam
kehidupan nyata sekarang ini masih ada masyarakat yang belum mendapatkan hak
pelayanan kesehatan, kurangnya informasi serta sosialisasi merupakan salah satu
faktor yang menjadikan masyarakat belum bisa menikmati pelayanan kesehatan
dengan layak. Progam tentang pelayanan kesehatan dari pemerintah pun sampai
sekarang belum mencapai angka keberhasilan yang tinggi.
Dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang
diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka
harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan itu di berikan
serta biaya yang relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, terdapat
tiga unsur pokok dari pelayanan itu sendiri. Pertama, biaya harus relatif lebih
rendah, kedua, waktu yang diperlukan, dan terakhir mutu pelayanan yang
diberikan relatif baik.
Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab di bidang
pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan
masyarakat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang merupakan tujuan
nasional yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Untuk
itu makalah ini membahas tentang kebijakan pelayanan kesehatan yang mana

2. 2
diharapkan dapat memberikan jawaban tentang kebijakan-kebijakan yang sudah
tercapai atau belum dalam kehidupan nyata sekarang ini.
B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
a. Kebijaksanaan/Kebijakan
b. Pengertian Pelayanan Kesehatan
c. Konsep Pelayanan Kesehatan Masyarakat
d. Macam Pelayanan Kesehatan
e. Pola Pikir Dalam Perilaku Kesehatan
f. Sistem Kesehatan
g. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
h. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
i. Perkembangan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia
2. Manfaat
Pembuatan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang
ingin menambah wawasan dan pengetahun tentang pelayanan kesehatan
masyarakat dan program pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta
upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. 3
BAB II. LANDASAN TEORI
A. Kebijaksanaan/Kebijakan
Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik terdapat beberapa kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan.
Kebijaksanaan Menurut Amara Raksasataya, adalah sebagai suatu taktik dan
strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses
pengolahan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian
keputusan yang sifatya mendasar untuk dipergunaan sebagai landasan bertindak
dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
Kesimpulannya, Kebijakan/kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan
yang telah di tetapkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang
telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diambil.
Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan,
yaitu :
1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
3. Adanya pengaruh sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.
B. Pengertian Pelayanan Kesehatan
Pengertian pelayanan kesehatan banyak macamnya. Menurut pendapat Levey
dan Loomba (1973), Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang
diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan
ataupun masyarakat.

4. 4
C. Konsep Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia
merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan secara rutin dan berkesinambugan
orang dalam masyarakat.
Pelayanan merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia
berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara langsung melalui aktivitas
orang lain aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan
anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk
mendapkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa.
Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang secara langsung
inilah yang dinamakan pelayanan.
Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain tidak
ada kepentingan langsung atas sesuatu yang orang lain tidak ada kepentingan
langsung atas sesuatu yang dilakukan karena faktor penyebab yang bersifat ideal
mendasar dan bersifat material.
Selanjutnya faktor material adalah oraganisasi, yang menimbulkan hak dan
kewajiban, baik dalam maupun keluar. Hak dan kewajiban kedalaman dapat
disebut misalnya :
Hak :
1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan yang adil dan jujur.
2. Hak atas penghasilan berdasarkan paraturan yang ada.
3. Hak menjalankan ibadah di tempat kerja.
4. Hak istirahat sesuai konfensi Interational Labour Organisation (ILO)
5. Hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
Kewajiban :
1. Menyelesaikan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam waktu
yang telah ditentukan.
2. Melayani keperluan orang yang berkepentingan, baik orang dalam (sesame
pegawai/karyawan) maupu orang lain bukan pegawai/karyawan, dengan cara
da sikap yang sama (sesuai dengan norma umum dan upaya organisasi).

5. 5
3. Mentaati aturan organisasi.
4. Bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan doktrin dan budaya organisasi.
Adapun hak dan kewajiban keluar ditujukan kepada orang luar atau masyarakat
yang berkepentingan ialah :
Hak :
1. Bertahan terhadap paksaan yang bersifat penyimpangan dari aturan
organisasi.
2. Melakukan tindakan darurat dilapangan apabila diperlukan.
Kewajiban, yaitu melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. yang dimaksud dengan pelayanan public adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan public.
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau
secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan
masyarakat yang ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara
bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit yang sasaran utamanya untuk
kelompok dan masyarakat.
Lingkungan pelayanan kesehatan meliputi sistem pembiayaan kesehatan,
peraturan perundang – undangan, kebijakan pemerintah dalam pelayanan
kesehatan, kebijakan pembiayaan dan peraturan keuangan, serta sistem regulasi

6. 6
kesehatan. Seluruh sistem yang berlaku di masyarakat sangat berpengaruh
terhadap sistem organisasi pelayanan kesehatan dan sistem mikro pelayanan
kesehatan.
Untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, perlu diperhatikan empat
tingkat perubahan, yaitu :
1. Pengalaman pasien dan masyarakat
2. Sistem mikro pelayanan
3. Sistem organisasi pelayanan kesehatan
4. Lingkungan pelayanan kesehatan

7. 7
Pembangunan di bidang kesehatan sangat penting untuk melaksanakan program,
seperti program air bersih dan sanitasi, pelayanan klinik, dan pengembangan
Sumber Daya Manusia. Syarat pelayanan kesehatan yang baik setidaknya dapat
dibedakan atas 13 macam, yakni tersedia , menyeluruh, terpadu,
berkesinambungan , adil/merata, mandiri, wajar, efektif, efisien, serta bermutu.
Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu banyak upaya
yang dapat dilaksanakan. Upaya tersebut jika- dilaksanakan secara terarah dan
terencana, dalam Ilmu administrasi kesehatan dikenal dengan nama Program
Menjaga Mutu
D. Macam Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical services) dan
pelayanan kesehatan masyarakat (public health services). Jika dijabarkan dari
pendapat Hodgetts dan Cascio (1983) adalah :
1. Pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat
bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya
ialah untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya
terutama untuk perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang
umumnya bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya ialah untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta
sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.
3. Bentuk Pelayanan Kesehatan
Secara umum, ada 3 tingkat atau gradasi penyakit yaitu sakit ringan (mild), sakit
sedang (moderate), dan sakit parah (severe) yang menuntut bentuk pelayanan
kesehatan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, perlu dibedakan adanya 3 bentuk
pelayanan, yakni :
1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Primary health care) :
Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan
masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi
kesehatan. Pelayanan yang diperlukan pada jenis ini bersifat pelayanan kesehatan

8. 8
dasar (basic health services) atau juga merupakan pelayanan kesehatan primer
atau utama (primary health care). Bentuk pelayanan ini seperti Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Balkesmas.
2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services) :
Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang
memerlukan perawatan nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan
kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya Rumah Sakit tipe C dan D, dan
memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.
3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services) :
Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasiaen
yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan
kesehatan ini sudah komplek, dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis.
Contohnya Rumah sakit bertipe A dan B.
E. Pola Pikir dalam Prilaku Kesehatan
Masyrakat luas di Amerika Serikat beranggapan bahwa mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu adalah hak mereka. Hal ini tentu memicu para
penyelenggara pelayanan kesehatan untuk secara serius berupaya meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat. Bercermin
dari pola pikir masyarakat Amerika tersebut, yang memandang bahwa kesehatan
yang bermutu adalah suatu hak yang harus didapatkan.
Masyarakat Indonesia juga harus menyadari bahwa kesehatan adalah hak
mutlak kita semua karena kesehatan adalah kebutuhan dasar yang paling utama.
Pada dasarnya masih banyak pola pikir dan prilaku tentang kesehatan di
masyarakat kita yang masih kental menganut kepercayaan praktek kesehatan
tradisional diantaranya masih banyak persalinan di pedesaan dan semi-kota yang
ditolong dukun bayi, masih ada anggapan masyarakat bahwa penyakit disebabkan
oleh makhluk halus sehingga mereka lebih memilih berobat ke dukun daripada
memanfaatkan sarana kesehatan dan masih ada prilaku masyarakat merasa
membutuhkan upaya kesehatan jika mereka telah berada dalam tahap sakit yang
parah.

9. 9
Masih kurangnya kesadaran masyarakat kita tentang prilaku sehat dan
memanfaatkan sarana kesehatan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah
daerah untuk lebih menggiatkan program promotif kesehatan dan pendidikan
kesehatan bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan cara ini maka
penggunaan sarana kesehatan diharapkan dapat lebih ditingkatkan kualitas
pelayananya dan masyarakat dapat menyadari bahwa sarana kesehatan yang telah
disediakan oleh pemerintah memang diperuntukkan bagi masyarakat.
F. Sistem Kesehatan
Pemahaman sempit tentang sistem pelayanan kesehatan membuat fokus
pelayanan lebih kuratif dibanding preventif. Sistem pelayanan kesehatan seperti
ini dapat memacu investasi besar pada rumah sakit. Anggaran kesehatan yang
masih rendah, sistem pengobatan dan penggunaan dana yang tidak efektif dan
efesien adalah satu elemen kronis penyebab lemahnya sistem pelayanan kesehatan
terutama ibu dan anak.Sejauh ini sumber swasta menempati kisaran 75 % sampai
80% pembiayaan kesehatan. Dari sumber swasta ini sekitar 72% dari kantong
masyarakat. Situasi ini membuat pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mahal
terlebih bagi masyarakat miskin.
Kinerja sektor kesehatan diperlemah oleh rendahnya kompetensi dan
ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Disamping itu banyak tenaga kesehatan
pemerintah bekerja tidak resmi disektor swasta karena alasan pendapatan dan
tradisi. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih memprihatinkan. Belum
ada suatu mekanisme yang menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas bagi masyarakat miskin.
G. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Oleh karena
ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan
masyarakat banyak, maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan
masyarakat mempunyai bagian atau porsi yang besar. Namun karena keterbatasan

10. 10
sumber daya pemerintah, maka potensi masyarakat perlu digali atau
diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.
Mengalang potensi masyarakat mencakup 3 dimensi, yaitu :
1. Potensi masyarakat dalam arti komunitas (misalnya masyarakat RT, RW,
Kelurahan dan sebagainya). Bentuk-bentuk partisipasi dan penggalian potensi
masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat seperti adanya dana sehat,
iuran untuk PMT (Pembinaan Makanan Tambahan), untuk anak balita, dan
sebagainya.
2. Menggalang potensi masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat
atau sering disebut Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Penyelenggaraan pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat oleh LSM-LSM
pada hakikatnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam system
pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan-perusahaan swasta yang
ikut membantu meringankan beban penyelenggara pelayanan kesehatan
masyarakat (Puskesmas, Balkesmas, dan sebagainya).
Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan
masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, antara
lain :
a. Penanggung jawab: pengawasan, standar pelayanan, dan sebagainya dalam
pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintah (Puskesmas) maupun
swasta (Balkesmas) berada di bawah koordinasi penanggung jawab seperti
Departemen Kesehatan.
b. Standar pelayanan: pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah
maupun swasta harus berdasarkan pada suatu standar tertentu. Di Indonesia
standar ini telah ditetapkan oleh Departemene Kesehatan, dengan adanya
“Buku Pedoman Puskesmas”.
c. Hubungan kerja: dalam hal ini harus ada pembagian kerja yang jelas antara
bagian satu dengan yang lain. Artinya fasilitas kesehatan harus mempunyai
struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan hubungan kerja baik
horizontal maupun vertical.

11. 11
d. Pengorganisasian potensi masyarakat: keikutsertaan masyarakat atau
pengorganisasian masyarakat ini penting, karena adanya keterbatasan
sumber-sumber daya penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat.
H. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh
masyarakat, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa program pelayanan
kesehatana masyarakat.
1. Puskesmas
Usaha kesehatan masyarakat terutama dilakukan melalui peningkatan
pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan Puskesmas
direncanakan terutama ditujukan kepada golongan ibu, anak, tenaga kerja, dan
masyarakat berpenghasilan rendah baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Puskesmas akan dikembangkan menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya. Pemerataan upaya kesehatan Puskesmas akan diusahakan, baik melalui
peningkatan fungsi Puskesmas maupun peran serta masyarakat dengan
pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
2. Keluarga Berencana
Kegiatan kelurga berencana diarahkan pada pengembangan keluarga sehat
sejahtera, yaitu dengan makin diterimanya Norma Keluaga Kecil yang Bahagia
dan Sejahtera (NKKBS) melalui kegiatan penyuluhan dan motivasi pada pasangan
usia subur, generasi muda serta pelayanan medic KB.
Pelaksanaan program KB dilaksanakan secara bertahap, mula – mula program
mempunyai orientasi klinis. Kemudian berkembang dengan pesat, untuk
mendapat liputan yang lebih luas, beberapa tenaga pelaksana lapangan
ditempatkan di klinik juga diwajibkan mengadakan kunjungan ke rumah-rumah
untuk memberikan motivasi dan penerangan di mana dapat memperoleh
pelayanan KB.
Peningkatan peranan masyarakat dalam program KB akan memungkinkan alih
peran pengelolaan program KB kepada masyarakat di masa yang akan datan,
dengan demikian perkembangan NKKBS juga akan menjadi kenyataan.

12. 12
3. Kesejahteraan Ibu dan Anak
Pelayanan dan monitoring ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui
ditingkatkan melalui pemeriksaan kehamilan, imunisasi, identifikasi risiko tinggi
kehamilan dan tindak lanjutnya, pelayanan ibu menyusui dan pertolongan oleh
tenaga terlatih.
Pelayanan bayi dan anak prasekolah termasuk murid Taman Kanak-kanak
dilakukan melalui penelitian dan pengamatan dari pertumbuhan dan
perkembangan secara berkala, imunisasi, identifikasi risiko tinggi dengan tindak
lanjutdan pencegahan dehidrasi.
Peran serta masyarakat ditingkatkan melalui penyuluhan yang terutama
ditujukan kepada ibu dan dukun beranakserta guru TK. Penyuluhan juga
dilakukan melalui PKK.
4. Kesehatan Sekolah
Melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diharapkan dapat ditingkatkan
derajat kesehatan dan kemampuan untuk hidup sehat dari anak sekolah pada
tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), SMP, dan SMA
termasuk pondok pesantren melalui upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan
dan pemeliharaan sehingga mempunyai dampak terhadap penurunan angka
absensi karena sakit.
5. Kesehatan Gigi dan Mulut
Dalam memperluas jangkauan, pemerataan dan peningkatan suatu pelayanan
kesehatan gigi dan mulut dilakukan kegiatan-kegiatan :
a. Pelayanan kesehatan gigi pada unit kelurga terutama ibu hamil, ibu menyusui
dan anak pra sekolah.
b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna di sekolah dasar,
kegiatan promotif dan preventif di SD.
c. Pelayanan medic dasar kedokteran gigi dilakukan di puskesmas.
6. Kesehatan Jiwa
Tujuan pokok kesehatan ini adalah mencegah meningkatnya angka penderita
berbagai gangguan jiwa, seperti psikonerotik, psikomatik, retardasi mental,

13. 13
kelainan perilaku dan penyalahgunaan narkotik, alcohol, obat, dan bahan
berbahaya lainnya.
Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan berdasarkan pendekatan yang
menyeluruh dan mendalam dari berbagai segi yang saling berkaitan, dan
melakukan pembinaan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa,
terutama untuk dapat mendeteksi secara dini berbagai gangguan kesehatan jiwa.
7. Laboratorium sederhana
Sasaran pokok kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan pemeriksaan
sediaan, untuk mencapai ini dilakukan penataran tenaga laboratorium.
Kegiatannya adalah melaksanakan pelayanan rutin, penyuluhan dan pengiriman
sediaan penyakit dalam rangka pengamatan kejadian penyakit.
8. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)
PKMD diselenggarakan oleh masyarkat sendiri yang pengelolaan di lapangan
memanfaatkan sumber-sumber setempat dalam penyelenggaraan secara terus-
menerus serta terorganisir hingga ikut merangkaikan hasil-hasil kegiatannya
secara tersambung dengan perpanjangan program-program Puskesmas di desanya
serta mampu terpadu dan menunjang system kesehatan nasional.
9. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
Tujuan pokok kegiatan ini adalah untuk mencegah timbulnya penyakit,
menurunkan angka kesakitan, kematian, dan akibt buruk dari penyakit menular.
Untuk mencapai tujuan tersebut diambil langkah-langkah untuk meningkatkan:
a. Pengamatan penyakit menular, termasuk pelabuhan.
b. Kualitas dan kuantitas tenaga di bidang epidemiologi, entomologi, ekologi,
sanitasi, dan laboratorium.
c. Kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam hal
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan menggunakan
teknologi tepat guna dan secara sederhana yang berhasilguna dan
berdayaguna.
d. Penggunaan alat, serum dan vaksin dalam negeri.
e. Isolasi penderita npenyakit manular.
f. Pengamatan vector penyakit.

14. 14
10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit tak menular
Tujuan kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian
akibat penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, kecelakaan, dan lain-lain.
Kegiatan pelayanan penyembuhan dan pemulihan diutamakan pada pengobatan
jalan melalui Puskesmas dan rujukannya.
Sebagai langkah pertama diadakan kegiatan pengumpulan data dan penelitian
tentang masalah penyakit tak menular, antara lain dengan mengadakan kegiatan
panduan dan penjaringan selektif pada Puskesmas di daerah tertentu.
11. Program perbaikan gizi
Program ini bertujuan bertujuan untuk menunjang upaya penurunan angka
kematian balita, dan meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan
derajat kesehatan yang optimal, melalui peningkatan status gizi, terutama bagi
golongan rawan dan masyarakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di
kota.
Pokok kegiatan yang dilaksanakan dalm program perbaikan gizi adalah Usaha
Perbaikan Gizi Keluarga (UPKG), pencegahan dan penanggulangan penyakit
gangguan gizi terutama KKP, Kekurangan Vitamin A, gondok endemic dan anemi
gizi besi, peningkatan gizi anak sekolah, dan pelayanan gizi institusi.
12. Program peningkatan kesehatan lingkungan
Program ini bertujuan mencapai mutu lingkungan yang dapat menjamin
kesehatan menuju derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta untuk
mewujudkan keikutsertaan dan kesadaran masyarakat dan sector pemerintah yang
berkaitan dalam tanggung jawab upaya peningkatan dan pelestarian kesehatan
lingkungan.
Program ini meliputi program peningkatan air bersih, program penyehatan
perumahan dan lingkungan, program pengawasan kualitas lingkungan, dan
pengembangan kegiatan instalasi pemeriksaan specimen kesehatan lingkungan.
Dengan terbitnya undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) , Pemerintah diwajibkan

15. 15
untuk memberikan lima jaminan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu
jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan tunjangan hari tua.
Jaminan dimaksud akan dibiayai oleh perseorangan, pemberi kerja, dan/atau
Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan
Universal Health Coverage dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, dimana sebelumnya Pemerintah (Pusat) hanya memberikan
pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI-Polisi.
Kebijakan ini umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut paham
welfare state yaitu negara di Eropa Barat dan negara jajahan mereka serta
beberapa negara Amerika Latin.
Perubahan kebijakan dalam layanan kesehatan dimaksud tidak terlepas dari
himbauan World Health Assembly (WHA), pada sidang ke-58 pada tahun 2005 di
Jenewa, agar setiap negara anggota memberikan akses terhadap pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu. Ada
pun mekanisme yang digunakan adalah mekanisme asuransi kesehatan sosial. Hal
ini pun sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang
sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau.
Dalam implementasi SJSN, Pemerintah akan membentuk dua Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan
kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan
atas kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua. Secara eksplisit, UU SJSN
menyatakan bahwa 4 (empat) BUMN di bidang asuransi yaitu PT Jamsostek
(Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Askes (Persero) akan
ditransformasi menjadi BPJS. Berkaitan dengan institusi BPJS Kesehatan, UU
BPJS secara jelas menyatakan bahwa PT Askes (Persero) akan bertransformasi
menjadi BPJS Kesehatan.
Selanjutnya semua program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia,

16. 16
Kepolisian Republik Indonesia, PT Jamsostek (Persero), dan PT Askes (Persero)
akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Pada Buku Peta Jalan Menuju Jaminan
Kesehatan Nasional 2012-2019 dinyatakan bahwa pada tahun 2014, Pemerintah
menargetkan sebanyak 121,6 juta penduduk akan diberikan jaminan kesehatan
oleh BPJS Kesehatan. Jumlah dimaksud diasumsikan berasal dari program
Jamkesmas (96,4 juta jiwa), peserta yang dikelola oleh PT Askes (Persero) (17,2
juta jiwa), peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek (5,5 juta jiwa),
dan dari peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum
(PJKMU) dari pemerintah daerah (2,5 juta jiwa). Selanjutnya pada tahun 2019,
Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat yaitu sebanyak 257,5 juta jiwa akan
dijamin oleh BPJS Kesehatan.
I. Perkembangan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Mengkaji perkembangan pelayanan kesehatan massyarakat di Indonesia
memang sejalan dengan perjuangan bangsa mensejahterahkan masyarakat
Indonesia. Beberapa catatan penting di bawah ini baik sebelum maupun sesudah
Indonesia merdeka dapat dijadikan tonggak sejarah perkembangan program
kesehatan masyarakat di Indonesia.
a. Tahun 1942 : Mulai dirintis pengembangan program pendidikan kesehatan
masyarakat untuk peningkatan sanitasi lingkungan di wilayah pedesaan.
b. Tahun 1952 : Pengembangan upaya usaha Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
mulai dirintis dengan didirikannya Direktorat KIA di lingkungan Kementrian
Kesehatan
c. Tahun 1956 : Proyek UKS diperkenalkan di wilayah Jakarta.
d. Tahun 1959 : Program pemberantasan penyakit malaria di milai dengan
bantuan WHO.
e. Tahun 1960 : UU Pokok kesehatan dirumuskan.
f. Tahun 1969 : Dengan mulai tersusunnya Repelita, sector kesehatan juga
mulai menata perencanaannya secara nasional.
g. Tahun 1982 : Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mulai diberlakukan.
h. Tahun 1988 : Penggunaan obat generic diperkenalkan.

17. 17
i. Tahun 1991 : Dokter sebagai pegawai tidak tetap (PTT) mulai diberlakukan.
j. Tahun 1992 : UU no. 23 mulai diterapkan untuk sector kesehatan.
k. Tahun 1994 : Keppres 36 tentang strategi penanggulangan AIDS Nasional
dan Daerah.
l. Tahun 1995 : Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dimulai untuk mencapai target
Indonesia bebas polio tahun 2000.
Pembangunan Puskesmas di Indonesia mulai dirintis dengan berbagai
pertimbangan yang bersifat strategis. Untuk jangka panjang pengembangan
pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care/PHC) melalui Puskesmas dinilai
jauh lebih efisien dan efektif hasilnya dibandingkan pengembangan pelayanan RS.
Dari konsep pengembangan PHC lahirlah konsep PKMD (Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa) di Indonesia. PKMD saat ini sudah berkembang
menjadi model peran serta masyarakat di bidang pelayanan kesehatan yang
kemudian diberikan nama sesuai dengan muatan lokalnya seperti muatan
tambahan program gizi dikenal dengan nama UPKG (Upaya Pelayanan Gizi
Keluarga); Proyandu (Program Pelayanan Terpadu) yang diberikan muatan
program KIA, Gizi (Penimbangan Balita, pemberian vitamin A untuk Balita, dan
Sulfas Ferrosus untuk Ibu Hamil), P2M (Imunisasi dan pemberantasan diare,
cacingan), program KB (Konseling); POD (Pos Obat Desa); DUKM (Dana Upaya
Kesehatan Masyarakat) semacam ansuransi kesehatan di desa; Bidan Desa dengan
Polindes (Poliknik Persalinan); pembinaan pengobatan tradisional, dan
sebagainya.
Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia (AFTA 2003 dan APEC 2010-
2020) akan berpengaruh pada kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
di Indonesia. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan sangat
dibutuhkan untuk memasuki persaingan global di bidang kesehatan.
Setelah 25 tahun Indonesia mengembangkan primary health care services,
Indonesia sudah mencatat sukses besar dengan turunnya tingkat kematian bayi
(IMR), tingkat fertilitas (FR), tingkat kematian ibu bersalin (MMR), kematian

18. 18
kasar (CDR), angka kesakitan beberapa penyakit menular terutama yang bisa
dicegah dengan imunisasi dan memperpanjang angka harapan hidup.
Meskipun Indonesia sudah mencatat sukses besar di bidang pembangunan
kesehatan namun globalisasi di bidang jasa pelanyanan kesehatan juga akan
ditandai dengan adanya investasi modal asing di Indonesia untuk membangun
pusat–pusat pelayanan kesehatan seperti RS dan laboratorium, termasuk di
biidang farmasi dengan membangun pabrik obat PMA . Akibatnya, persaingan
tenaga kesehatan juga akan berlangssung semakin ketat.

19. 19
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat
yaitu Penanggung jawab, standar pelayanan, hubungan kerja, dan
pengorganisasian potensi masyarakat.
2. Program-program pelayanan kesehatan masyarakat meliputi Puskesmas,
Keluarga Berencana, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS), Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Laboratorium
sederhana, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), Program
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, Pencegahan dan
pemberantasan penyakit tak menular, Program perbaikan gizi, dan Program
peningkatan kesehatan lingkungan.
3. Bentuk pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Di
tahun sekarang pemerintah menerapkan sistem BPJS yang dapat dinikmati
oleh semua kalangan masyarakat dengan syarat terdaftar menjadi anggota
BPJS. Diharapkan dengan sistem pelayanan kesehatan tersebut tanggung
jawab pemerintah dalam melayani kesehatan semua rakyatnya dapat tercapai
sehingga angka kesehatan masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu
diciptakanlah kebijakan dalam pelayanan kesehatan supaya mempunyai
tujuan bersama yang bersifat jelas karena kebijakan dapat diartikan sebagai
tujuan bersama.
B. Saran
Untuk dapat mencapai visi dan misi dalam pelayanan kesehatan untuk seluruh
masyarakat Indonesia membutuhkan waktu yang panjang, untuk itu diperlukan
kerja samanya kepada semua instansi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan serta mensosialisasikan hal tersebut kepada semua kalangan
masyarakat, sehingga pemenuhan pelayanan kesehatan dapat tercapai dengan
optimal.

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.(2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera
Selatan.Universitas Hasanuddin Makassar:tidak diterbitkan.
Ferdi, Roni.(2008). Kebijakan Pelayanan Kesehatan Sistem
Desentralisasi.STIKES alma’arif Baturaja:tidak diterbitkan.
Fitri, Arini.(2012). Pelayanan Kesehatan Masyarakat.Universitas Hasanuddin
Makasar:tidak diterbitkan
Janis, Novijan.(2014).BPJS Kesehatan, Supply, dan Demand Terhadap Layanan
Kesehatan. Kepala Subbidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan, dan
Sosial:tidak diterbitkan.