Bab III Ketahanan Nasional Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Sri Waluyo

Topik Makalah

Ketahanan Nasional Indonesia

Kelas : 2-EA21
Dateline Makalah : 30 Mei 2012

PERNYATAAN
Dengan ini saya menyaakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan makalah ini saya
buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim atau pihak lain.
Apabila terbukti tidak benar saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100
uuntuk mata kuliah ini.
Penyusun

NPM Nama Lengkap Tanda Tangan

16210388 Sarina Hongland Manaroinsong

Program Sarjana Ekonomi – Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA Page 1
>> Sarina Hongland. M ~ 2EA21 ~ 16210388 <<

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
BAB I .............................................................................................................................................. 3
PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 3
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 3
1.2 Permasalahan .................................................................................................................... 3
1.3 Tujuan............................................................................................................................... 5
BAB II............................................................................................................................................. 7
PEMBAHASAN ............................................................................................................................. 7
2.1 Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia ....................................................................... 7
2.2 Sifat Ketahanan Nasional Indonesia ................................................................................ 8
2.3 Asas – Asas Ketahanan Nasional Indonesia .................................................................... 9
2.4 Pembahasan Umum Ketahanan Nasional Dalam Lingkungan Hidup ........................... 10
2.5 Permasalahan Energi Di Indonesia ................................................................................ 12
2.5.1 Kebutuhan dan penyediaan energi .......................................................................... 12
2.5.2 Tantangan penyediaan sumberenergi ...................................................................... 12
2.5.3 Kebijakan energi ..................................................................................................... 13
2.6 Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara . 14
2.7 Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara .............................................................. 14
BAB III ......................................................................................................................................... 16
KESIMPULAN ............................................................................................................................. 16
REFERENSI……………………………………………………………………………..………17


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut dalam menjaga
eksistensi dan kelangsungan hidup sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan
berdaulat. Apabila dilihat dari geopolitik dan geostrategi yang kemudian dikaitkan dengan
potensi-potensi yang dimilikinya maka bangsa Indonesia berada pada posisi yang rawan
dengan instabilitas nasional yang diakibatkan dari berbagai kepentingan seperti persaingan
dan atau perebutan pengaruh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal itu sudah
dipastikan akan memberikan dampak bagi hidup dan kehidupan bangsa dan negara
Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Indonesia adalah negara yang bersandar pada kekuatan hukum sehingga kekuasaan
dan penyelenggaraan hidup dan kehidupan kenegaraan diatur oleh hukum yang berlaku.
Dengan kata lain, hukum sebagai pranata sosial disusun untuk kepentingan seluruh rakyat
dan bangsa yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Kondisi kehidupan nasional
itu menjadi salah satu kekuatan ketahanan nasional karena adanya jaminan kekuasaan
hukum bagi semua pihak yang ada di Indonesia dan lebih jauh daripada itu adalah menjadi
cermin bagaimana rakyat Indonesia mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu
wilayah yang menempatkan hukum sebagai asas berbangsa dan bernegara dengan
menyandarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat.

1.2 Permasalahan

Masalah kependudukan yang mempengaruhi ketahanan nasional :Jumlah penduduk;
pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi
negati dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas
penduduk sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang
langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional

Komposisi penduduk; yaitu merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan
tertentu, seperti umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dsb.Komposisi penduduk
dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi.Fertilitas berpengaruh besar pada
komposisi penduduk berdasarkan umur.Sebaliknya, pengaruh mortalitas relatif kecil.


Masalah yang dihadapi adalah dengan bertambahnya penduduk golongan muda, tibullah
persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya

Persebaran penduduk; persebaran yang ideal harus memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran yang proporsional.Pada kenyatannya,
manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang aman dan terjamin kehidupan ekonominya.
Karena hal inilah mengapa sampai terjadi daerah tertentu yang terlampau padat, sedangkan
di daerah lainnya jarang penduduknya, bahkan sama sekali tak berpenduduk

Kualitas penduduk; kualitas penduduk dipengaruhi oleh faktor fisik dan
nonfisik.Faktor fisik meliputi kesehatan, gizi, dan kebugaran.Faktor nonfisik meliputi
kualitas mental dan kualitas intelektual.Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah
kependudukan ini antara lain melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, gerakan
keluarga berencana, penyuluhan transmigrasi, peningkatan kualitas, keterampilan,
keceedasan, dan sikap menatl serta peningkatan kondisi sosial.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara
Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang
nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negera.

Sebagai saah satu makhluk Tuhan, manusia di katakan sebagai makhuk yang
sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal dan berbagai keterampilan.
Karena itu, manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan:

dengan Tuhan,disebut Agama
dengan cita-cita, disebut Ideologi,
dengan kekuatan/kekuasaan, disebut Politik,
dengan pemenuhan kebutuhan disebut Ekonomi,
dengan manusia disebut Social,
dengan rasa keindahan disebut Seni/Budaya

Dari uraian tersebut di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa manusia
bermasyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yaitu kesejahteraan, keselamatan
dan keamanan. Ketiga hal itu adalah hakekat dari ketahanan nasional yang mencakup dan
meliputi kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial/kemasyarakatan sebagai
berikut :

Aspek alamiah adalah; posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan
kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.
Aspek sosial/kemasyarakatan adalah; ideologi, politik, sosial, budaya dan
pertahanan dan Keamanan.


Aspek alamiah bersifat statis dan sering disebut dengan istilah Trigatra, sedangkan
aspek sosial/kemasyarakatan bersifat dinamis disebut juga dengan istilah Pancagatra.Kedua
aspek itu biasanya disebut dengan Astagatra.Aspek-aspek di atas mempunyai hubungan
timbal balik antargatra yang sangat erat yang disebut dengan istilah keterhubungan
(korelasi) dan ketergantungan (interdependensi).

1.3 Tujuan

Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran dalam Ketahanan Nasional karena suatu
organisasi,apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal
dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah di tetapkannya.

Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran.Hal ini tampak dari makna falsafah
dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Alinea Pertama menyebutkan: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu hak
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Maknanya kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan
bertentangan dengan hak asasi manusia.
b. Alinea Kedua menyebutkan : “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesian yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.” Maknanya adanya
masa depan yang harus di raih (cita-cita).
c. Alinea Ketiga menyebutkan : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan
yang sebab maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaan.”
Maknanya bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa
dan bernegara harus mendapat ridho Alloh yang merupakan dorongan
spiritual.
d. Alinea Keempat menyebutkan : “Kemerdekaan dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaain abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada:
Ketuhanan Yang Maha Kuasa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alinea ini
mempertegas cita-cita yang harus di capai oleh bangsa Indonesia melalui
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional
melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang,
serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan
UUD 1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional
merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang
mengandung kemampuan mengembangan kekuatan nasional dengan pendekatan
kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan
bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-
besarnya kemakmuran yang adil dam merata, rohaniah, dan jasmaniah.Sedangkan
keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman
dari luar maupun dari dalam.

Pancasila sebagai dasar negara Republlik Indonesia terhadap dalam alinea 4
pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR RI No. 2 XVIII/MPR/1998.Pancasaila sebagai
ideologi nasional terhadap dalam ketetapan MPR RI no.2 XVIII/MPR/1998.Pancasila
sebagai pandangan hidup dan sumber hukum terhadap ketetapan MPR RI no.2
XX/MPRS/1966 yo ketetapan MPR RI No.2 IX/MPR/1978.

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas
ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung
yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan
negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka
karma) adalah sebagai berikut:

Ancaman di dalam negeri; contohnya adalah pemeberontakan dan subversi
yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.
Ancaman dari luar negeri; contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi
dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan
laut oleh musuh dari luar negri.


Ketahanan Nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara
berkembang.Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan
kehidupan.Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari
dalam, baik secara langsung maupun tidak.

Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin
dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi
geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang
meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang
bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan
yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat
disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan
keamanan.Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat
dipisahkan.Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan
sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa
kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung
karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan
nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional
merupakan tolak ukur ketahanan nasional.Peran masing-masing gatra dalam astagrata
seimbang dan saling mengisi.Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling
terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat
dalam kehidupan nasional.

2.2 Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia meliputi :

Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan
kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip
tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan
kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin
kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat
meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan


negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat
dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh
sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa
diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian
kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang
diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan
selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegaraWibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang
bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan
diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu
negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula
kewibawaannya.
Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak
mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan
kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan
kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan
moral dan kepribadian bangsa.

2.3 Asas – Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas Ketahanan Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD
1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari :

a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan kemakmuran dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan
dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial.Dengan
demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem
kehidupan nasional. Tanpa kesejateraaan dan keamanan, sesitem kehidupan
nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan
merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasuional itu
sendiri. Kesejahtrean maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada
kondisi apa pun.

Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional
yang dicapai merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional

b. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu


Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam
bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan
selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek
kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif
intergral).

c. Asas Mawas ke Dalam da Mawas ke Luar

Sistem kehidupan naasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan
bangsa yang saling berinteraksi.Di samping itu, sistem kehidupan nasional
juga berinteraksi dengan linkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi
tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun
negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar.

Mawas ke Dalam, bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi
kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemadirian yang
proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa
yang ulet dan tangguh.
Mawas ke Luar, bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan
serta mengatasi dampak lingkungan stategis luar negeri dan menerima
kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia
internasional.

d. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan,
gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Perbedaan tersebut harus
dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak
berkembangkan menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.

2.4 Pembahasan Umum Ketahanan Nasional Dalam Lingkungan Hidup

Pemanfaatan kekayaan alam harus menggunakan asas maksimal, lestari, dan daya
saing .Asas maksimal dalam arti memberi manfaat yang optimal untuk membangun dan
menjaga ketimpangan antardaerah. Asas lestari dalam arti kebijakan pengelolaan dan
pesatnya pemakaian sumber kekayaan alam harus memperhatikan kepentingan generasi
yang akan datang. Asas berdaya saing dengan maksud agar dapat digunakan sebagai alat


untuk memperkecil ketergantungan pada negara besar.Untuk itu, diperlukan IPTEK,
kesadaran membangun, pembinaan, dan kebijakan yang rasional.

Pemanfaatan kekayaan alam berdasarkan asas maksimal, lesatri, berdaya saing
mewajibkan setiap bangsa untuk bertindak sebagai berikut :

Menyusun kebijakan dan peraturan tentang pengamanan penggunaan
kekayaan alam seefisien mungkin agar memberikan manfaat optimal dan
lestari bagi nusa dan bangsa.
Menyusun pola pengelolaan kekayaan alam dengan pendekatan kesejahteraan
dan keamanan
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Membina kesadaran nasional dalam pemanfaatan kekayaan alam
Mengadakan program pembangunan berkelanjutan
Mengadakan pembentukan modal yang memadai
Menciptakan daya beli dan konsumsi yang cukup, baik dalam negeri maupun
luar negeri
Pengejawantahan kewajiban-kewajiban tersebut akan meningkatkan
kesejahteraan dan keamanan nasional yang berarti juga meningkatkan
ketahanan nasional.

Salah satu pengaruh yang dapat mengancam ketahanan nasional yaitu kekayaan alam
seperti sumber daya energi. Bila kita mencermati kelangkaan energi yang terjadi saat ini
dapat menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Negara kesatuan republik Indonesia di
masa yang akan datang. Dikatakan demikian karena hal tersebut akan dapat mengganggu
jalannya pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan pada akhirnya nanti mengancam
ketahanan nasional.Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar
1945, tujuan pembangunan Nasional adalah: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan.

Keamanan nasional yang mendukung suasana kondusif dalam mewujudkan tujuan
pembangunan nasional sangat diperlukan, dimana sistem keamanan nasional meliputi
keamanan individu,kebebasan,jiwa dan harta individu dan keluarganya; keamanan publik
yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan penyelenggaraan pemerintah
Negara,pelayanan dan pengayoman terhadap rakyat dan masyarakat; keamanan internal
yang menyangkut pemeliharaan keamanan dalam negeri meliputi seluruh perikehidupan
rakyat, masyarakat, bangsa dan Negara; pertahanan nasional yang meliputi pemeliharaan
keamanan kemerdekaan bangsa, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara dan
keamanan vital national interest pada umumnya.


Pada masa akhir pemerintahan presiden Suharto Mei 1998 dimana stabilitas politik
dan ekonomi di dalam negeri yang sempat terganggu yang di akibatkan antara lain karena
kasus kelangkaan BBM (Bahan bakar minyak),mungkin dapat terulang kembali kepada
masa pemerintahan SBY dengan diperlihatkan tanda-tanda berupa kecemasan para pelaku
ekonomi akan prospek perekonomian Indonesia di masa yang akan datang akibat naiknya
harga minyak dunia; kepastian penanganan kasus-kasus hukum; kondisi politik dan
keamanan dalam Negara; sehingga mulai munculnya keraguan sebagian masyarakat
terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintahan atau kemampuan pemerintah SBY
mengantisipasi kondisi yang ada ini.

Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian dalam mewujudkan tujuan
pembangunan Nasional adalah Lingkungan hidup. Dalam era globalisasi dan pengalaman
buruk yang terjadi seperti “efek rumah kaca” akibat pembakaran yang melepaskan karbon
dioksida(CO2) menipisnya lapisan ozon akibat gas CFC (clorofluorocarbon) yang terlepas
ke udara, terlepasnya logam berat pada penambangan emas, dan ion-ion menyebabkan kita
harus lebih sadar akan resiko yang membbahayakan kelangsungan kehidupan di bumi ini.
Lebih-lebih lagi,kecepatan berlangsungnya perubahan dalam penggunaan sumber daya
meninggalkan sedikit waktu untuk mengantisipasi dan mencegah dampak yang tidak
diharapkan.

2.5 Permasalahan Energi Di Indonesia

2.5.1 Kebutuhan dan penyediaan energi

Menurut data yang diberikan pada rapat Panitia Teknis Sumber Daya Energi (PTE)
ke 323, kapasitas sistem penyediaan energi listrik masih selalu lebih rendah dari daya yang
dibutuhkan. Dari Neraca Daya sistem Kelistrikan Indonesia terlihat bahwa beda antara
daya yang dibutuhkan dan kapasitas sistem penyedia daya selalu bertambah besar.Kondisi
ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumber energi yang ada.Neraca Daya Sistem Kelistrikan Indonesia.

2.5.2 Tantangan penyediaan sumberenergi

Upaya untuk memenuhi kebutuhan energi menurut Kuntoro Mangkusubroto
mempunyai sekurang-kurangnya 6 tantangan berat, yaitu:

Memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Pembangunan yang cepat
dan dengan jumlah peduduk yang banyak, membutuhkan dukungan energi
baik untuk kegiatan industri, transportasi, rumah tangga,maupun kegiatan


lainnya. Di lain pihak cadangan sumber daya energi di Indonesia adalah
terbatas.
Masalah kesenjangan pembangunan juga memberikan danpak negative yaitu
masalah kesenjangan khusunya antara kawasan barat dan timur serta antara
desa dan kota yang belum teratasi sampai saat ini.
Meningkatkan efisiensi energi, intensitas pemakaian energi masih relative
tinggi di bandingkan dengan Negara ASEAN, apalagi dengan negara-negara
maju. Intensitas energy yang tinggi ini menunjukan bahwa kita masih
memakai terlalu banyak energi untuk menghasilkan sejumlah tertentu
produksi di banding dengan Negara tetangga kita.
Meningkatkan kualitas SDM.Kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif
masih rendah. Dari segi kemampuan menembus pasar internasional SDM kita
menduduki urutan ke-37, untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
pada urutan ke-45.
Pendanaan. Ketersediaan dana kita, khususnya pemerintah sangat terbatas,
sedangkan kebutuhan dana untuk sarana penyediaan energi meliputi produksi,
pengolahan, penyaluran dan distribusi memerlukan dana besar dan teknologi
yang maju.
Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan
energi yang berwawasan lingkungan memerlukan dukungan teknologi yang
handaal dan memerlukan biaya yang tinggi.

2.5.3 Kebijakan energi

Ada 5 kebijakan utama yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan
energi, sebagai berikut:

Diversifikasi energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi
baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan untuk mencapai optimasi
penyediaan energi nasional dan mengurangi laju pengrusakan sumber daya
hidrokarbon.
Intensifikasi energi. Kegiatan pencarian sumber energi dilaksanakan dengan
berkesinambungan melalui kegiatan survey dan eksplorasi sumber-sumber
energi diutamakan untuk meningkatkan cadangan sumber energi, terutama
minyak bumi, gas bumi dan batubara.
Prinsip konservasi diterapakan pada seluruh tahap pemanfaatan mulai dari
pemanfaatan sumber daya energi samapai pada pemanfaatan akhir.
Harga energi sacara bertahap dan terancam diarahkan untuk makin tertuju
kepada pembetukan harga yang mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan
nilai ekonominya.


Pemanfaatan energi bersih lingkungan di beri prioritas dengan mengutamakan
energi yang memproduksi pencemar paling rendah, namun layak secara
teknis dan ekonomis

2.6 Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara

Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek dinamis, di dalam tata kehidupan nasional
relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan sehingga interaksinya menciptakan
kondisi umum yang sangat konplek dan amat sulit.

Dari pemahaman tentang hubungan tersebut tentang gambaran bahwa Konsepsi
Ketahana Nasional akan menyangkut hubungan antaraspek yang mendudung kepribadian
yaitu :

Aspek yang berkaitan dengan alam besifat stasti, yang meliputi Aspek
Geografi, Aspek Kependudukan, dan aspek Sumber Kekayaan Alam.
Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi Aspek
Ideologi, Aspek Politik, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Pertahanan dan
Keamanan.

2.7 Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara

Ketahanan ini mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar
maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin
kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan obyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai yang secara surat terkandung
dalam ideologi atau paling tidak secara tersirat dalam UUD 1945 serta secara peraturan
perundang-undangan dibawahnya dan nsegala kegiatan penyelenggaraan negara.
Pelaksanaan subyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai tersebut oleh masing-masing individu
dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga
negara.Pancasila mengandung sipat idealistik, realistik dan fleksibel, serhingga terbuka
terhadap perkembangan yang terjadi.

Pancasila sebagai dasar negara Republlik Indonesia terhadap dalam alinea 4
pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR RI No. 2 XVIII/MPR/1998.Pancasaila sebagai


ideologi nasional terhadap dalam ketetapan MPR RI no.2 XVIII/MPR/1998.Pancasila
sebagai pandangan hidup dan sumber hukum terhadap ketetapan MPR RI no.2
XX/MPRS/1966 yo ketetapan MPR RI no.2 IX/MPR/1978.

Langkah-langkah pembinaan untuk mempertahankan Ketahanan Ideologi,
diantaranya :
Peningkatan dan pengembangan pengamalan Pancasila secara objektif dan
subjektif
Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus di relevansikan dan di
aktualisasikan nilai instrumentalnya
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang
bersumber dari Pancasila
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara republik
Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata
Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan
keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spirituil untuk
menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme
Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara
mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di sekolah


BAB III

KESIMPULAN

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup
aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan
nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan idiil Pancasila,
landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional. Utnuk
mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara
Indonesia, yaitu :
1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa
keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan,
tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin
identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan
nasional.
2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik
secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa
Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya
kesadaran bela negara dan cinta tanah air.
Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar
serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta
dapat mengeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan
nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum
dari pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).


REFERENSI

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Pada Universitas Gunadarma, Jakarta 2007
2. Buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa, Benny Kurniawan, Penerbit: Jelajah
Nusa
3. Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka 2008
4. Sumarsono S.dkk.2002. Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama


Bab III Ketahanan Nasional Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bab III Ketahanan Nasional Indonesia

Similar to Bab III Ketahanan Nasional Indonesia (20)

Bab III Ketahanan Nasional Indonesia