KEPALA SEKOLAH

KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN KARYA ILMIAH KAJIAN TEORI SEBAGAI PESERTA DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH TINGKAT SD, SMP, SMA DAN SMK KOTA MATARAM TAHUN 2007/2008 Oleh H. M. SARTONO, S.Pd Pembina IV/a NIP : 19601231 198601 1 055 SMA NEGERI 2 MATARAM 2007 KATA PENGANTAR Fungsi Kepala sekolah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang diberikan tenggung jawab untuk melakukan pengelolaan penuh terhadap pengaturan jalannya roda kependidikan di sekolah. Peran utama Kepala Sekolah adalah sebagai pemimpin yang mengendalikan jala nnya penyelenggaraan pendidikan di mana pendidikan itu sendiri berfungsi pada hakekatnya sebagai sebuah transformasi yang mengubah input menjadi output. Hal ini menentukan suatu proses yang berlangsung secara benar, terjaga sesuai dengan ketentuan dari tujuan kependidikan itu sendiri. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan di sekolah seorang pemimpin sebagai top manajer sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah. Kepala Sekolah tentunya memerlukan manajerial yang baik dalam rangka menjamin kualitas agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Kepala Sekolah sekolah disamping berfungsi sebagai top manager sekolah, juga tak kalah pentingnya berfungsi sebagai pengawas sekolah. Ini dimaksudkan bahwa seorang seorang top menajer adalah faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi atau usaha, dan merupakan kunci pembuka suksesnya organisasi. Seorang manajer yang sukses artinya memilki kemampuan dan mampu mengelola organisasinya, mampu mengantisipasi perubahan tiba-tiba, mengoreksi kelemahan- kelemahan serta sanggup membawa organisasinya kepada sasaran jangka waktu yang ditetapkan. Hal lain adalah Kepala Sekolah sebagai supervisor disekolah. Ini berarti bahwa ia berfungsi sebagai pengawas utama, pengontrol tertinggi yang melakukan supervisi dalam menemukan atau mengidentifikasi kemampuan atau ketidakmampuan personil (guru, pegawai tata usaha, siswa, dan mitra kerja “komite sekolah) dan memberikan pelayanan kepada semua kompinen warga sekolah guna meningkatkan kemampuan keahliannya dan mengelola secara lebih efektif untuk memperbaiki, dan mengelola secara lebih efektif untuk memperbaiki situasi belajar mengajaar agar (siswa) dapat mencapai prestasi hasil belajar yang lebih menungkat. Maka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan , Kepala sekolah yang paling terdepan melaksanakan supervisi melekat di lingkungan sekolahnya. Dalam makalah komprehensif ini dibahas pila tentang kinerja guru pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaram di sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dan signifikan dalam pembentukan kepribadian kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Kepribadian sehat jasmani dan rohani menjadi tolak ukur dan faktor yang paling dominan bagi terselenggaranya pendididkan khususnya di sekolah-sekolah. Seseorang yang memilki kepribadian sehat jasmani dan rohani dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kepribadian sehat jasmani dan rohani secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi prilaku seseorang. Guru yang sehat jasmani dan rohani menjadi persyaratan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan mempengaruhi kinerjanya. Guru dan siswa memiliki kualitas keperibadian sehat jasmani dan rohani mempengaruhi efektifitas upaya peningkatan interaksi belajar mengajar. Di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah-sekolah, peran guru pendidikan jasmani sangat dibutuhkan sebagi ujung tombak untuk memenuhi harapan agar peserta didik memiliki kepribadsian yang andal yang dilandasi oleh kualitas kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan nasional membentuk manisia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Salah satu upaya memenuhi harapan tersebut dipandang perlu penulis menyusun karya Ilmiah dengan judul “ kemampuan manajerial kepala sekolah dalam upaya peningkatan kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan ” untuk dapat dijadikan acuan sebagai bahan bahan secara teoritis dalam penyusunan karya tulis ilmiah pada tahap berikutnya sebagi persyaratan dalam melaksanakan Diklat Calon Kepala Sekolah dan hasilnya dapat bermanfaat bagi kami dan pengembangan sekolah, ilmu pengetahuan serta pengembangan ilmu pendidikan khususnya. Akhirnya semoga upaya ini, meskipun dalam bentuk sederhana mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin PENULIS H. SARTONO Abstract The managerial of headmaster competence is depended upon his attitude and appropriate behavior. Basically, competence is a suffusion ability of adequate skills; and managerial is a system of management handled by headmaster which is probably the most complex problems. One of the main problems facing by headmaster is how to manage, to increase, to control, to coordinate, and evaluate. The teacher workable, especially the teacher of SMAN 2 Mataram in terms of applying his profession at school. This study is trying to identify, to observe, and investigate how far the managerial of headmaster competence and workable of teacher of SMAN 2 Mataram. The fact that almost educational management tasks in school environment has been done by headmaster. The educational management tasks such as planning, organizing, controlling, coordinating and evaluating of all school activities are needed professional competence that must be owned by headmaster. At least the headmaster must have managerial skills, those are: (1) skills concept (2). Skill of humanity (3) skill of organization environment (4). Skill of technique and strategy, necessarily, the headmaster in his /her work environment is influenced by the situation where he/ she is working. Mainly, will be influenced by his/her attitude or behavior then behaviorism of the teacher may consist of: (1) Hindering (2) Limitation (3) Pressure of result (4) intimating, while the headmaster behaviorism namely: (a) distance (b) pressure of result (c) Consideration (d) Support, stated by Halpin, Croft 1962 BAB I Pendahuluan A. Latar belakang. 1. Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU RI no. 2 tahun 1989 yang berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya , yaitu manusia yang berilmu dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan , keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap kemasyarakatan, kebangsaan” 2. Kesejahteraan bangsa bukan lagi bersumber pada sumber daya alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi bersumber pada modal intelektual , modal sosial, dan kredibilitas. Fungsi pendidikan diperluas sebagai hak asasi manusia yang mendasar, modal ekonomi, sosial dan politik, alat pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung, landasan budaya damai dan sebagi jalan utama menuju masyarakat belajar sepanjang hayat. Sesuai dengan paradigma baru pendidikan khususnya pendidikan jasmani yang lebih menekankan pada pengembangan individu secara menyeluruh, dalam arti pengembangan keterampilan intelektual, kterampilan afektif termasuk pembangunan moral spiritual , pengembangan keterampilan fisik dan kesegaran jasmani melalui aktivitas jasmani yang terseleksi, terprogram dan atau terarah. Ungkapan diatas dikutip dari kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran pendidikan jasamani (dalam Depdiknas, Balitbang, Puskur jakarta 2002). 3. Lebih jauh diungkapkan bahwa pengertian dari pendidikan jasmani merupakan bagian integral pendidikan secara keseluruhan yang mampu mengembangkan anak secara utuh dalam arti mencakup aspek-aspek jasmaniah, dan moral spiritual, yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan pola hidup sehat (1-2) 4. Ketika UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 diberlakukan dan disusul dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang sistem manajemen berbasis sekolah dan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) dalam mengelola pendidikan, timbul secercah harapan akan semakin membaiknya pembangunan pendidikan. Model pembangunan pendidikan yang sangat bersifat sentralistik dan monolitik serta menafikan perbedaan, secara drastis mestinya berubah menjadi desentralistik dan pluralistik sehingga kepentingan dan kebutuhan serta potensi dan kemampuan daerah menjadi lebih terperhatikan dan terbangkitkan. 5. Dengan desentralisasi pendidikan yang direpresentasikan melalui model pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, segenap komponen sekolah menjadi semakin berperan. Penyusunan kurikulum nasional yang mengabaikan akar budaya dan kebutuhan masyarakat setempat, dengan pemberian kewenangan besar kepada daerah, mestinya tidak akan terulang kembali. Pemberian kewenangan yang besar kepada para guru melalui manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi pun diasumsikan akan mengembalikan harga diri dan rasa percaya diri pada guru yang di masa lalu sangat terpuruk akibat sistem yang bersifat sangat instruktif. Akan tetapi, melihat kebijakan Depdiknas akhir-akhir ini, harapan yang mulai timbul tampaknya akan layu sebelum berkembang. Salah satu contoh yang paling aktual adalah pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang penuh kontroversial. UAN sebagai alat uji bagi siswa kelas terakhirSMP dan SMA/SMK dalam kenyataannya tidak lain merupakan manifestasi keengganan pusat melepaskan kewenangannya dalam pengelolaan pendidikan. Celakanya, keengganan tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan yang cukup sehingga muncullah kebijakan kontroversial yang sangat membingungkan menyangkut hal-hal seperti soal ujian ulang dan hak siswa tak lulus ujian untuk melanjutkan pendidikan. 6. Banyak kalangan berasumsi dan berpendapat bahwa terjadinya perubahan kurikulum dimana implikasinya menuntut guru agar memiliki kemampuan namun sebaliknya guru hanyalah dikiaskan sebagai kelinci percobaaan sehingga terjadilah kemerosotan pendidikan kita dan sudah terasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994. Kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru. 7. Sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu adalah MANAJEMEN PENINGKATAN MUTUBERBASIS SEKOLAH /MPMBS. Hal ini disebabkan oleh adanya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. 7. Drs. Umaedi, M.Ed (April 1999) menyatakan bahwa : Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada dan lebih jauh ia menyatakan : Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil.( Dalam Pendidikan Network 2003 ) 8. Kemudian ia menegaskan bahwa Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekwensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan. Dan lebih jauh lagi memaparkan tentang “Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah” dengan tujuan adalah ; a) Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat. b) Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya. c) Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan. d) Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing. e) Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. f) Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut. g) Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah. Mempertajam wawasan lagi bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga tercapai misi sekolah kedepan Pendidikan Jasmani Belum Efektif , Jakarta, Kompas - Penyelenggaraan pengajaran pendidikan jasmani di sekolah masih belum efektif. Padahal pendidikan jasmani yang dilaksanakan sebagai bagian dari pedagogis sebagaimana mestinya, akan menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sebab, aktivitas pendidikan jasmani akan melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial. Demikian antara lain isi orasi ilmiah Prof Dr Aip Syarifuddin MPd yang berjudul quot;
Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Jasmaniquot;
ketika dikukuhkan sebagai guru besar Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Jakarta, Rabu (12/6). Selain Aip, sidang terbuka Senat UNJ yang dipimpin Rektor UNJ Prof Dr Sutjipto, juga mengukuhkan Prof Dr Ida Sinambela Tampubolon MEd sebagai guru besar Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. quot;
Cara pendidikan jasmani yang hanya menekankan pada aspek pemberian informasi dan demonstrasi bentuk keterampilan gerak, sistem penilaian yang hanya menagih kemampuan mengingat dan mendemonstrasikan kembali bentuk-bentuk keterampilakan gerakan, tidak relevan dengan tujuan pendidikan yang bersifat komprehensif,quot;
ujarnya. Menurut Aip, pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah umumnya masih dilakukan secara konvensional. Hampir semua kegiatan didominasi guru dengan menggunakan pendekatan secara keolahragaan. Pendekatan semacam ini, sama halnya dengan pembinaan keterampilan gerak yang sudah umum dilakukan dalam pelatihan-pelatihan pada suatu cabang olahraga. Padahal, dalam pendidikan jasmani tidak dipentingkan prestasi siswa dalam cabang olahraga tertentu, tetapi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. quot;
Karena itu, tidak ada pendidikan jasmani yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani. Gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar bagi manusia untuk belajar mengenal dunia dan dirinya sendiri,quot;
katanya. Masalah utama yang dihadapi pendidikan jasmani, menurut Aip, justru terletak pada minimnya kemampuan guru pendidikan jasmani. Tidak heran kalau guru pendidikan jasmani tidak bisa melaksanakan tugas pembelajaran secara efektif, apalagi kreatif.quot;
Padahal, pendidikan jasmani membutuhkan adanya kreativitas guru untuk memodifikasi olahraga sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengajaran pendidikan jasmani,quot;
ujarnya. Aip lahir di Cimahi 15 Maret 1939 dan menyelesaikan Sekolah Guru Pendidikan Jasmani di Bandung tahun 1960. Tahun 1969, ia memperoleh gelar sarjana olahraga dari Sekolah Tehnik Olahraga. Memperoleh Akta Mengajar V dari IKIP Jakarta tahun 1982. Gelar Magister Pendidikan diperoleh dari Pascasarjana IKIP Jakarta jurusan Teknologi Pendidikan tahun 1988. Sepuluh tahun kemudian, ia meraih gelar doktor dari IKIP Jakarta jurusan Pendidikan Olahraga. Lapangan Kerja Dalam orasi ilmiah yang berjudul quot;
Career Planning Development Program dan Prospeknya di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Prof Dr Ida Sinambela Tampubolon mengatakan, sangat sedikit lulusan LPTK yang langsung terjun dan berkarir di kependidikan. Sebagian besar justru harus menunggu waktu yang cukup lama untuk dapat menapaki karir di bidang kependidikan. Apalagi pemerintah telah menerapkan kebijakan zerro growth dalam pengangkatan pegawai negeri sipil. Berangkat dari kenyataan seperti inilah mahasiswa LPTK membutuhkan perencanaan karir. Soalnya selama ini karir dalam bidang kependidikan lebih sering diartikan secara sempit dengan hanya menjadi guru. Padahal, karir dalam bidang kependidikan juga meliputi berbagai jenis pekerjaan, termasuk di bidang nonkependidikan. Ida Sinambela Tampubolon, lahir di Tarutung 8 April 1942. Tamat dari SMA Negeri di Padangsidempuan tahun 1960, ia melanjutkan ke Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sumatera Utara dan memperoleh gelar sarjana muda 1964. Gelar sarjana pendidikan diperoleh dari IKIP Bandung 1973. Tahun 1994, berhasil memperoleh gelar doktor di bidang Teknologi Pendidikan dari UNJ. (MAM) B. Dasar pemikiran 1. Perubahan manajemen pendidikan 1.1) Dengan berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah (otoda), maka terjadi perubahan berbagai kewenangan Pemerintah Pusat (Depdiknas) dalam berbagai hal khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut akan berdampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi upaya otonomi pendidikan akan berpengaruh terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan. Di sisi lain, keragaman potensi sumber daya daerah (termasuk kualitas manajemen kepala sekolah) akan menyebabkan kualitas hasil pendidikan di masing-masing daerah bervariasi. Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan pendekatan baru untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan sekolah yang selama ini dihadapi yang antara lain melalui pemberian kewenangan yang seluas-luasnya bagi daerah dan kepala sekolah untuk mengelola dan mengembangkan berbagai sumber daya sekolah untuk mengembangkan program sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Belajar dari pengalaman terhadap kebijakan sentralistik, disinyalir ada beberapa dampak sistem top-down, yaitu: (a) keterbatasan kewenangan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan sekolah yang dipimpinnya, (b) kemampuan manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan program pendidikan belum optimal, (c) pola anggaran yang kurang memungkinkan memberikan imbalan guru yang profesional memadai, (d) peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah terbatas. Dengan demikian, reformasi pengelolaan pendidikan perlu diarahkan untuk dapat terciptanya kondisi yang desentralistik, baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah. Khusus pada tingkat sekolah, melalui otonomi yang luas, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan program sekolah melalui konsep manajemen berbasis sekolah. Pada dasarnya pendidikan di sekolah memiliki peranan penting, bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi bangsa menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang lebih berkualitas (susanto, 1998 1.2) Agus Darma (dalam arikelnya tertanggal 30 april 2003) mengungkapkan “ sejak bebrapa tahun terakhir ini, manajemen pendidikan mengalami perubahan, kita kenal dengan pendekatan “baru” dalam manajemen sekolah yang diacy sebagai manajemen berbasis sekolah ( school based managent). Gagasan ini muncul karena dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan ada level operasional atas adanya keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa kepala sekolah merasa tidak berdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan, akibatnya peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan di sekolah semakin dikerdilkan dengan rintisan urusan birokrasi yang menimbulkan kreativitas dan inovasi. Agus Darma, lebih jauh mengungkapkan : Gagasan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini muncul sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoprasian sekolah, yang selama ini sekolah hanya kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak banyak memiliki kelonggaran untuk pengoprasian sekolahnya secara mandiri. 1.3). Perubahan Peraturan perundang Undangan dengan adanya pemberlakuan Pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan konsekwensi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya paling lambat pada tahun 2001, yaitu dua tahun setelah ditetapkannya kedua undang-undang tersebut. Waktu selama dua tahun tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyiapkan peraturan-peraturan teknis, sedangkan bagi masyarakat pendidikan waktu tersebut dapat digunakan sebagai wacana pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan harapan-harapan tentang visi, misi, strategi dan kebijakan seharusnya dimiliki oleh pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi pemerintahan dan perimbangan alokasi keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan yang akan desentralisasikan ke daerah Tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten) adalah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA. Mengingat luasnya dampak kebijakan tentang pelayanan pendidikan dasar dan menengah terutama pada golongan masyarakat akar rumput, topik ini perlu dibahas secara khusus sebagai wacana terbuka untuk dicermati oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan yaitu para siswa/mahasiswa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pengusaha, birokrat, mentri hingga Presiden. Sedangkan otonomi untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi selain cakupan layanannya hanya terbatas pada masyarakat menengah ke atas, pelaksanaan otonomi tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 yang memungkinkan perguruan tinggi menjadi suatu badan hukum. 2. Profesionalisme guru memasuki abad 21 2.1. Dra. Ani M. Hasan (13 juli 2003) dalam sebuah artikelnya berjudul “ pengembangan profesionalisme guru di abad pengetahuan “. Ia mengatakan bahwa dalam memasuki abad 21 yang dikenal dengan abad pengetahuan , menjadi landasan utama segala aspek kehidupan yang meupakan suatu era dengan tuntutan lebih rumit dan memnantang, dimana suatu era sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Disatu sisi kemerosotan pendidkan sudah terasakan selama bertahun tahun, dan untuk sekian kalinya kurikulumlah yang dituding sebagi penyebab tibulnya kemerosotan tersebut. Kemerosotan pendidikan bukan hanya dilakuykan kurikulum akan tetapi kurangnya profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagi penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya namun sangat dipengaruhi oleh dua factor besar, yaitu Fakto internal meliputi minat dan bakat, dan factor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana. Prasarana serta berbagai latihan training dan penataran yang dilakukan guu. Profesinalisme guru dan tenaga kependidikan memasuki abad 21 belumlah memadai terutama dalam hal keilmuannya, kendati tenaga pendidik sudah cukup banyak akan tetapi mutu dan profesionalismenya belum sesuai harapan 2.2. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai professional Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Profesionalisme Guru Kondisi pendidikan nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju. Baik institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun masyarakat. 2.3. Dalam pendidikan formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan kehidupan kita umumnya. Guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan hati nuraninya, karena ia paham bagaimana harus menjalankan profesinya namun karena tidak sesuai dengan kehendak pemberi petunjuk atau komando maka cara-cara para guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru selalu diinterpensi. Tidak adanya kemandirian atau otonomi itulah yang mematikan profesi guru dari sebagai pendidik menjadi pemberi instruksi atau penatar. Bahkan sebagai penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali. Selain itu, ruang gerak guru selalu dikontrol melalui keharusan membuat satuan pelajaran (SP). Padahal, seorang guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di atas lima tahun sebetulnya telah menemukan pola belajarnya sendiri. Dengan dituntutnya guru setiap kali mengajar membuat SP maka waktu dan energi guru banyak terbuang. Waktu dan energi yang terbuang ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya 3. Implikasi abad pengetahuan (abad ke 21 ) a Prof.Dr.Azis Wahab,M.A.(Ed) Direktur Program PascasarjanaUniversitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam orasi ilmiahnya (2003), menyampaikan bahwa: (1)“Gejolak perubahan yang penuh dengan ketidakpastian membawa kita semua kepada upaya memilih dan menetapkan alternatif-alternatif yang paling baik bagi setiap orang. Dalam menghadapi perubahan yang cepat tersebut satu-satunya cara untuk tetap dapat berada pada posisi yang baik dalam situasi perubahan yang begitu cepat dan hampir-hampir tak terkendalikan itu adalah “belajar secara cepat” pada semua bidang kehidupan tak terkecuali bidang pendidikan. (2). Kecepatan perubahan yang diistilahkan dengan “accellerated change”, ‘tumultuous change.” “rapid change” dan kita semua yang hidup dalam abad informasi, era globalisasi yang diwarnai oleh revolusi teknologi komunikasi dan informasi mendorong setiap individu, lembaga dan organisisasi serta institusi pendidikan untuk melakukan repositioning agar senantiasa dapat exist dalam era yang penuh dengan “uncertainty”, “continuity” dan “confrontation” yang jika tidak dihadapi dengan penuh kearifan, kesiapan dan “kecerdasan” akan membawa malapetaka yang akan sulit mengatasinya. (3). diperlukan alat yang tepat dan manajemen yang baik agar keberadaan kita dalam situasi itu selain dapat mengikuti juga sekaligus diharapkan dapat mempengaruhi dan mengarahkan perubahan itu. (4). Adanya suatu kemampuan hanya dapat dimiliki dengan memahami sebaik-baiknya perilaku dan sifat teknologi komunikasi dan informasi agar dapat dimaksimalkan pemanfaataannya bagi berbagai kepentingan dan khususnya di bidang pendidikan mungkin, selain dengan memahami perilaku dan sifat teknologi komunikasi dan informasi juga harus dipahami dengan sebaik-baiknya kaitan yang kuat antara teknologi komunikasi informasi dengan pendidikan. .(5) Peranan teknologi informasi dapat dimaksimalkan dengan mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk pendidikan dengan memanfaatkannya secara maksimal. (6). Perannya dalam berbagai segi kehidupan umumnya telah banyak dikenal atau bahkan telah digunakan oleh berbagai kalangan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Itulah sebabnya percepatan dalam perubahan harus diimbangi dengan kecepatan dalam belajar sebab milenium III lebih diwarnai oleh perubahan kecenderungan yang amat kuat dari mengajar kepada belajar sebagaimana telah dikemukakan” b. Rose dan Nicholl (1997) menyatakan bahwa: “manpower” telah digantikan perannya oleh “mindpower/brain power/intellectual power” sebab perubahan-perubahan yang cepat termasuk apa yang disebut revolusi teknologi komunikasi dan informasi ditandai dengan perubahan yang cepat (accellerated change) dan untuk itu perlu diimbangi dengan kecepatan di dalam belajar (accellerated learning). c. Prof.Dr.Azis Wahab,M.A.(Ed)( 2003) lebih jauh mengungkapkan bahwa kecepatan didalam belajar dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 1. Belajar gaimana belajar (learning how to learn); 2. memahami dengan baik teknik belajar sendiri (natural learning style); 3. memiliki kemampuan /keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi; 4. mengkaji informasi dengan cepat, memahaminya dan diingat dengan baik. Mengkaji dan mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas diharapkan dapat membantu percepatan dalam belajar yang juga sekaligus merupakan tuntutan era informasi yang dipacu lebih cepat melalui revolusi teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana telah diutarakan. Karena itu prinsip-prinsip di atas juga sekaligus merupakan langkah-langkah penting, yang perlu dikaji dalam pelaksanaan desentralisasi daerah dan otonomi pendidikan yang didasari oleh pendidikan yang berbasis masyarakat (Community-Based Education – CBE) dan pada akhirnya mengarah pada pengelolaan berbasis sekolah (School-Based Management). d. Prof.Dr.Azis Wahab,M.A.(Ed) juga menyatakan bahwa dalam memanfaatkan berbagai kemudahan dari teknologi komunikasi dan informasi hanya mungkin terjadi jika dikelola dengan baik, dimana telah dipahami: (1). “kepemimpinan adalah inti manajemen, dan oleh sebab itu meningkatkan kemampuan manajemen merupakan sebuah keharusan jika keberhasilan pelaksanaan pendidikan dalam era desentralisasi daerah dan desentralisasi pendidikan diharapkan berhasil. (2). Kemampuan manajemen dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya inovasi dan perubahan-perubahan dengan menggunakan berbagai perangkat teknologi komunikasi dan informasi, dikarenakan sifat yang melekat pada teknologi komunikasi dan informasi, membuka kemungkinan bagi pemanfaatannya secara luas dalam bidang pendidikan baik pada tingkat perencanaan dan pembuatan keputusan (decision support system) tentang suatu kebijakan pendidikan sampai pada implementasinya dalam mendukung proses pendidikan tersebut dan dimungkinkan oleh besarnya peluang untuk mengakses informasi secara cepat dalam waktu singkat dan dari sumber-sumber informasi yang bervariasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. (3). Hal hal yang berkaitan dengan masalah jarak dan jumlah informasi yang diperlukan tidak lagi menjadi persoalan yang justru selama ini menjadi sebab utama terjadinya kesenjangan antara pusat dan daerah sebagai akibat langsung dari sifat pengelolaan pendidikan yang sentralistik dan diperparah oleh peralatan dan sistim informasi manajemen yang amat sederhana, hanya mungkin diatasi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara baik. (4). Revolusi informasi global telah berhasil menyatukan kemampuan komputasi, televisi, radio dan telefoni secara terintegrasi Hal ini juga merupakan hasil dari suatu kombinasi revolusi dibidang komputer personal, transmisi data dan kompresi, lebar pita (bandwidth), teknologi penyimpanan data (data storage) dan penyampai data (access) integrasi multimedia dan jaringan komputer. Konvergensi dari revolusi teknologi tersebut telah menyatukan berbagai media, yaitu suara (voice,audio), video, citra (image) grafik dan teks”. Dengan demikian pendidikan diharapkan akan menjadi “lokomotif” pembangunan daerah. Melihat pada volume informasi yang diperlukan dan dihubungkan dengan keterbatasan teknologi yang dimilki sekolah untuk mengelola informasi menyebabkan sedikit sekali terjadi perubahan di sekolah. Dan Implikasi yang terjadi bahwa keadaan sekarang yang kurang bergantung pada informasi yang dimiliki seseorang di dalam kepalanya menganggap tidak selalu mudah untuk mengaksesnya., karena pada umumnya nampak bahwa kepala sekolah tidak selalu dapat mengawasi dan memanfaatkan dengan baik penyimpanan informasi di sekolah, pada hal untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat diperlukan penanganan informasi yang baik terutama pada berlakunya desentralisasi pendidikan benar-benar telah terjadi . e. Mintzberg lebih jelas mengungkapkan bahwa “The effective handling of information is of central important to the decision-making role of the principal. Unorganized and difficult-to-access information is the great enemy of effective schools decision making.” Pandangan ini menunjukkan peran yang amat penting dalam pengelolaan informasi bagi pengambilan keputusan di sekolah. Dalam perkembangannya memang amat diperlukan informasi yang cepat dan tepat bagi pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini kepala sekolah. Untuk itu kedepan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya Sistem Informasi Manajemen akan diperlukan sebagai Decision Support System, yaitu dengan memilih bentuk pengelolaan pendidikan berbasis sekolah sebagai konsekuansi dari demokratisasi pendidikan dan dengan dukungan masyarakat maka peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah akan semakin penting. f. Azis Wahab,M.A.(Ed) mangungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas “informational role”-nya, kepala sekolah harus dapat menetapkan langkah-langkah kongkrit dalam pengelolaan informasi sebagai hal yang pokok dalam pengelolaan pendidikan berbasis sekolah yaitu : (a). Memanfaatkan system penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu “computer” dalam pengelolaan pendidikan (b). “……………………….it was argued that principals and in-school administrators should use computing systems to enchance communications between all groups involved in the functioning of the school, and to streemline administration and curriculum support.” Jadi dimaksudkan bahwa Kepala sekolah hendaknya selalu menggunakan pengadaan perangkat komputer dan memiliki pengetahuan pengoprasiannya dalam pemanfaatannya sehingga sudah merupakan sesuatu keharusan terutama dalam abad ke 21 ini dan dalam rangka mempersiapkan diri menerima wewenang otonomi pendidikan sebab paling tidak karena beberapa hal sebagaimana Aziz A Wahab memaparkan antara lain : 1. Informasi yang disimpan secara elektronik memiliki fleksibilitas dalam mengkakses dan dalam pemanfaatannya yang sudah tidak mungkin dilakukan melalui sistem penanganan informasi dengan cara lama. Komputer juga menyediakan begitu banyak kemudahan dalam mengelola informasi dalam arti menyimpan, mengambil kembali dan pemutahiran informasi. 2. Komputer juga merupakan alat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu memanfaatkan informasi itu dalam rangka pengambilan keputusan dan pemecahan masalahan secara kreatif. Kemampuan komputer juga untuk memanipulasi dan menyusun kembali informasi untuk kepentingan khusus pemakai menjadikannya menjadi alat yang efektif dalam tugas menganalisis dan menanfsirkan kecenderungan yang terjadi, pengujian hipotesisi dan identifikasi kecenderungan baru program-program sekolah. 3. Dengan menempatkan komputer di bawah kendali langsung kepala sekolah akan menjadi alat yang amat ampuh untuk pengelolaan dan pemrosesan informasi sebuah kemampuan yang mengantarkan langsung informasi secara cepat kehadapan kepala sekolah dan juga kepada pimpinan lainnya. 4. Komputer sebagai alat untuk memproses informasi, dan memiliki tingkat aplikasi dalam setiap langkah proses manjemen – perencanaa, mengkumunikasikan mengorgan isasikan, pengawasan dan memotivasi, memperhatikan berbagai hal berkenaan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan dalam rangka otonomi daerah dan otonomi pendidikan Pemerintah Daerah dengan menempatkan pendidikan sebagai titik sentral pelaksanaan pembangunan daerah melalui kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia berkualitas untuk pembangunan, melibatkan orangtua dan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan akan meningkatkan perhatian dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat umumnya dan pendidikan khususnya. g. Ani H Hasan (2003 ), mengutip penapat Naisbit ( 1995) menyatakan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi dunia pendidikan dalam segala aspek memasuki abad pengetahuan antara lain : (1). Dari Negara berkembang ke jaringan (2). Dari tuntutan eksper ke tuntutan konsumen (3). Dari pengaruh barat ke cara Asia (4). Dari kelompok pemerintah ketuntutan pasar. (5). Dari desa ke metropolitab 6). Dari padat karya ke teknologi canggih (7). Dari dominasi kaum pria ke nunculnya kaum wanita (8). Dari barat hingga ketimur menjamurnya pengetahuan modern melalui teknologi dan informasi. 5. Perkembangan IPTEK dan Informasi a). Banyak kalangan para ahli berpendapat bahwa dampak langsung terhadap dunia pendidikan adalah berkembang pesatnya IPTEK dan Informasi yang terus menerus dalam segala aspek kehidupan manusi , sehingga tidak jarang para ilmuan mengalami kesulitan dalam menghadapinya dan ahkirnya timbul berbagai persepsi dalam hasil karyanya . Adanya IPTEK dan informasi dimaksud, diasumsikan bahwa sejauhmana para individu dapat mengembangkan dirinya dalam menyesuaikan diri terutama para praktisi pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan dalam membantu setiap individu mengembangkan penyesuaian dirinya dalam memperoleh kematangan kematangan berfikir. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Situasi inilah yang membawa kita kepada keadaan yang sejalan dengan kecenderungan global yang ditandai dengan era informasi, era keterbukaan, era demokratisasi, deregulasi dan desentraralisasi. Namun demikian euphoria kebebasan dan perubahan inii jangan sampai membawa kita sebagai bangsa tenggelam di dalam perubahan-perubahan yang amat cepat itu tetapi bagaimana kita sebagai individu dan kelompok baik pada tingkat lokal, nasional maupun global memposisikan diri dalam menghadapi gejolak perubahan tersebut. Itulah sebabnya percepatan dalam perubahan harus diimbangi dengan kecepatan dalam belajar sebab milenium III lebih diwarnai oleh perubahan kecenderungan yang amat kuat dari mengajar kepada belajar sebagaimana telah dikemukakan oleh Rose dan Nicholl (1997) di mana manpower telah digantikan perannya oleh mindpower/brain power/intellectualpower sebab perubahan-perubahan yang cepat termasuk apa yang disebut revolusi teknologi komunikasi dan informasi ditandai dengan perubahan yang cepat (accellerated change) dan untuk itu perlu diimbangi dengan kecepatan di dalam belajar (accellerated learning). b) Azis Wahab,M.A.(Ed) Direktur Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mengungkapkan dalam orasi ilmiahnya ( 2003 ) adalah : beberapa prinsip cara belajar dalam memperoleh Kecepatan didalam belajar dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 1. belajar bagaimana belajar (learning how to learn) 2. memahami dengan baik teknik belajar sendiri (natural learning style) 3. memiliki kemampuan/keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi; 4. mengkaji informasi dengan cepat, memahaminya dan diingat dengan baik. Dilematisnya, berkembang pesatnya IPTEK dan informasi disatu sisi namun disi lain terjadilah kemerosotan pendidikan kita sudah terasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994 hal ini sebagai akibat dari : c) Nasanius (1998) mengungkapkan bahwa kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru. d). Sumargi, 1996) Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam hal bidang keilmuannya. Misalnya guru Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika. Ataupun guru IPS dapat mengajar Bahasa Indonesia. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas (Dahrin, 2000). e). Adisasono, (2000) menyatakan bahwa Teknologi komunikasi dan informasi pada dasarnya adalah : (1) .memungkinkan dan memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah dan terjangkau serta memiliki potensi untuk membangun masyarakat yang demokratis, dan salah satu dampak terbesarnya adalah demokratisasi di bidang pendidikan, ditandai dengan adanya hubungan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, bahkan antara guru dengan guru dan antara guru, siswa, orangtua dan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pendidikan di dalam dan di luar sekolah”. (2) sifat-sifat teknologi komunikasi dan infromasi yang membuka peluang besar bagi pemerintah daerah dan kota untuk dapat menyiapkan diri membangun sebuah sistem informasi yang memungkinkan terjadinya proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi bagi kemajuan pendidikan di daerah dan kota. (3). Kkonsekwensi dari ketersediaan jenis teknologi yang dimaksud dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang berarti bahwa melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut khususnya internet kendala keterjangkauan dan ekspose terhadap informasi antar berbagai wilayah di seluruh Indonesia dapat diatasi dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat tetap terjaga. (4) Keadaan yang dibutuhkan adalah jawab moral setiap penyedia (provider) dan pengguna teknologi komunikasi dan informasi tersebut karena selain diperoleh kemudahan juga akan berjalan seiring dengan dampak negatif yang akan ditimbulkannya seaindainya pemanfaatannya itu tidak didasari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, etika, estetika dan kearifan para pemakainya (5). Mengembangkan nilai-nilai seperti itu dampak negatif dari pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet dapat diminimalkan khususnya bagi generasi muda yang masih dalam pertumbuhan dan pancaroba. (6). Membangun sebuah keterbatasan dalam bersentuhan dengan teknologi komunikasi dan informasi tersebut hampir tidak mungkin karena begitu terbukanya berbagai sumber informasi yang disana sini diwarnai dengan berbagai “trick” yang mengundang keterlibatan semua orang termasuk generasi muda untuk terlibat kedalam sistem teknologi komunikasi dan informasi yang “mereka” bangun. (7). Intervensi, teknologi komunikasi dan informasi dapat membantu mentransformasikan mereka yang selama ini berada pada posisi marjinal di banyak daerah dengan peralatan sebuah komputer multi media dapat berubah dari posisi pengamat menjadi menjadi posisi partisipan aktif, dan disinilah sebenarnya peranan teknologi informasi terhadap dunia pendidikan dalam proses demokratisasi pendidikan menjadi sangat signifikan. Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut batas-batas antar negara menjadi hilang (borderless nations) demikian pula antara bisnis, pendidikan dan bahkan media. f). Berkembangnya IPTEK dan informasi begitu dahsyat sehingga hampir tidak ada aspek kehidupan (pendidikan, perdagangan, semua segi usaha, hiburan, pemerintahan, pola kerja, pola produksi dan bahkan pola hubungan antar manusia) yang terlepas dari pengaruh atau bahkan dampak yang ditimbulkannya yang pada saat sekarang ini menjadi perhatian serius Namun apa yang pada mulanya sulit dicapai oleh daerah khususnya daera-daerah yang terpencil hampir dapat dipastikan tidak ada kendala lagi sepanjang perangkat teknologi yang butuhkan memang tersedia. Pada abad ke-21 ini, hampir semua negara didunia bertanya tentang masa depan dunia yang mengalami perubahan dengan cepat itudalam rangka memahami persoalannya dengan baik”. (Azis Wahab( dalam orasi ilmiah Pendidikan Network 2003) Ia juga menyatakan tentang manfaat mengunakan teknologi komputer dalam mengelola pendidikan adalah, dengan menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilannya dalam belajar. Melalui teknologi informasi yang dimiliki baik oleh daerah maupun oleh individual sekolah, dapat memanfaatkannya diantaranya untuk : (1). penelusuran dan pencarian bahan pustaka; (2). membangun Program Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) untuk memodelkan sebuah rencana pengajaran; (3). memberi kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual clasroom ataupun virual university (4). pemasaran dan promosi hasil karya penelitian; Kegunaan-kegunaan seperti diatas itu dapat diperluas bergantung kepada peralatan komputer yang dimiliki jaringan dan fasilitas telepon yang tersedia dan provider yang bertanggung jawab untuk tetap terpeliharanya penggunaan jaringan komunikasi dan informasi tersebut. (5). Dari waktu kewaktu jika dilihat dari jumlah pemakaian yang makin meningkat secara eksponensial setiap tahunnya memungkinkan fasilitas yang pada mulanya hanya dapat dinikmati segelintir orang, dan sekelompok kecil sekolah terkemuka dengan biaya operasional yang tinggi, kedepan besar kemungkinan biaya yang besar itu akan dapat ditekan sehingga pemanfaatannya benar-benar dapat menjadi penunjang utama bagi pengelolaan pendidikan khususnya bagi pendidikan di daerah. (6). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal maka juga dibutuhkan kemampuan pengelola teknologi komunikasi dan informasi yang baik yang dapat diperoleh melalui pelatihan baik untuk tingkat pembuat kebijakan pendidikan di daerah maupun pada tingkat sekolah (7). Pemahaman dan kemampuan manajerial kepala sekolah berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan infomasi tersebut merupakan salah satu persyaratan pokok dalam pemilihan kepala sekolah. 6. Peratuturan perundang-undangan yang berlaku. (a). Undang- undang no 22 tahun 1999 tetnang otonmi daerah. Implementasinya diberlakukan bahwa otonomi daerah merupakan rentetan dari suatu proses pembaharuan demokratisasi, tata cara dalam kehidupan mermasyarakat berbangsa dan bernegara. Undang undang tersebut secara tersirat mengatur akan perubahan sentralisasi menjadi desentralisasi mencakup dunia pendidikan yang merupakan bagian dari salah satu unsur diotomidaerahkan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun tidak semua orang dapat memahami adanya perubahan tersebut. Disatu sisi mereka berhadapan dengan keadaan yang dialami dan di sisi lain, komponen komponen lembaga pendidikan baik dari tingkat TK dasar dan menengah saja yang diatur dalam undng undang dimaksud dimana semua aspek kegiatannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dilemetisnya, komponen kom[ponen lembag lembaga pendidikan di tingkat tinggi atau propinsi termasuk didalamnya kmpnen komponen lembaga perguruan tinggi secara hirarki masih bernaung pada peratuaran pemerintah pusat. Dan se[erti kita keahui bahwa semua lembaga pendidikan memgang peranan yang sangat strategis sebagi pilar utama mecerdaslkan kehidupan bangsa. Lembaga pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk menggembleng dan meningkatkan kualitas mutu bangsa secara menyeluruh. Kendati demikian, pemberlakuan Undang undang otonomi daerah sangat berdampak nyata pada semua lembaga kependidikan sehingga diharuskan memiliki kemampuan merespon kebutuhan otonomi daerah, kebutuhan regional, nasional dan kebutuhan global. (b). Undang undang sisdiknas yang berlaku dimana disahkan pada tahun 2003 belum semua lembaga kependidikan melaksanakan dan mengetahuinya dan belem mampu mencermati ketentuan ketentuan system pendidikan national yang baru. (c). Undang undang nomor 2 tahun1989 pasal 30 ayat 2 yang mengatur tentangf tenaga kependidikan berhak memperoleh bimbingan karir, kemudian pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan bangsa. (d). Undang undang nomor 2 tahun 2000 yang mengatur tentang program pembangunan nasional secara tersirat menyebutkan salah satu tujuan pembinaan sekolah, mulai dari prasekolah sampai sekolah menengah dalam rangka mensukseskan terselenggaranya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan tujuan bahwa sekolah diberikan otonmi seluas luasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun hal ini sangat bergantung pada sumber daya manusia yanmg dimiliki sekolah dalam mempersiapkan dirinya dengan pemahaman bersamaatas visi misi tujuan, dan sasran yang ingin dicapai oleh sekolahnya. Dan sebagai penggerak utama MPMBS atau MBS adalah kepala seklah, kemudian guru dan komponen warga sekolah lainnya yang menjadi penentu berhasil tidaknya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan undang undang dimaksud. Secar tersirat pula berarti bahwa kepala sekolah sebagai top manajer disekolah diharapkan dapat melaksanakan pembinaan, menumbuhkembangkan komponen warga sekolah termasuk profesionalisme dan kinerja guru di sekolah. (e) Ketetapan Ketetapan MPR : Sebagaimana makna yang tertuang dalam Ketetapan MPR nomor II/MPR/1988, mengatur tentang GBHN, secara tegas menuangkan tentang tujuan pendidikan nasional sebagai berikut : (a). “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, trampil serta shat jasmani dan rohani” (b). Ketetapan dimaksud sejalan dengan tujuan pendidikan, secara tersirat dan tersurat terungkap bahwa pendidikan tidak hanya menyangkut aspek intelektual semata melainkan menyangkut pula seluruh aspek kepribadian manusia yang ingin diproduk sebagaimana telah diatur dalam ketetapan tersebut antara lain : (1) manusia yang beriman (2). Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) berbudi pekerti luhur, (4). Berkepribadian, (5). Berdisiplin, (6). Bekerja keras, (7). Tangguh, (8). Bertanggungjawab (9). Mandiri (10). Cerdas. (11) trampil, serta (12). Sehat jasmani dan rohani. (c). Tujuan pendidikan tersebut diatas, tidak terlepas dari upaya pengembangan aspek aspek SDM, yang terlibat langsung tidak hanya Kepala sekolah akan tetapi juga para guru, karyawan, orang tua siswa , siswa dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian makna sehat jasmani dan rohani dalam ketetapan MPR tersebut secara tersirat mengandung pengertian bahwa para guru khususnya mutlak sebagai persyaratan utama disamping memiliki persyaratan lain berupa kemampuan kognitif, aktuatif/ psikomotorik dan afektif. 7. Hak dan kewajiban penyelenggara sekolah. 1. Tuntutan peranan strategis kepala sekolah adalah kemampuan manejerial, perencanaan, dan kemapuan kepemimpinan, keterampilan, knsep serta teknik dalam menciptak iklim organisasi di sekolah yang kondusif, nyaman damai harmonis sehingga guru[un dapat memilki kinerja yang baik. Untuk merencanakan program pengajran yang baik, melaksanakan tugas belajar mengajar , melaksanakan program evaluasi hasil belajar siswa. Diman aperan guru di sekolah sebagi pembimbing, fasilitator dan juga sebagi supervisor sehingga dituntut pula memilki kemampuan agar dapat melaksanakan tugas serta pekerjannya sesuai dengan pengetahuan ,keterampilan yang dimiliki, memilki semangat etos kerja yang tinggi, mampu mengatasi masalah masalah yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 2. Hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai satu kemampuan yang ditunjukkkan baik oleh kepala sekolah maupun guru melaksanakan tugas pekerjaanya sebagaimana diungkapkan oleh Bernadin dan Russel yaitu kemampuan suatu kinerja merupakan hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang didalamnya terdapat tiga aspek yaitu kemampuan dalam melaksanakan kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, kemampuan akan kejelasana hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi waktu yang dperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agara hasil yang diharapkan dapat terwujud (pendapat tersebut dikutip oleh H, A. Qodri A. Azizi, juli 2003) 3. Problema yang dihadapi kepala sekolah adalah menurunnya mutu pendidikan dewasa ini sebagaimana diungkapkan oleh Eman Suparman ,Widyaiswara PPPG Tertulis Bidang Studi IPS (dalam artikel 2003) memaparkan bahwa: Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memlalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Ia mengungkapkan pula bahwa : berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagaian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun Sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata antara lain : Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan diri. C. TUJUAN PENULISAN Kemampuan manajerial di bidang pendidikan khususnya di sekolah dalam upaya mempertegas pelaksanaan Otonomi Daerah, yang menjadi peranan yang sangat fundamental dalam pengelolaan penyelenggaraan kependidikan di sekolah Hal itu dimaksudkan bahwa kiat melaksanakan manajerial sebagai salah satu upaya pengembangan gagasan guna membangun suatu kesiapan perangkat pendidikan yang ada di daerah pada umumnya dan di sekolah pada khususnya, dalam pelaksanaan pemberlakuan otonomi daerah yang beralngsung sejak tahun 2001. Sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah tentang otonomi daerah, ditegaskan bahwa pelaksanaannya adalah pada Januari 2001, kurang lebih tiga tahun berjalan sampai dengan sekarang bukanlah waktu yang panjang bagi upaya pelaksanaan yang sempurna bagi pelaksanaan sebuah sistem yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan secara keseluruhan. Mengingat begitu pentingnya adanya kemampuan manajerial penyelenggara pendidikan disekolah, maka penulis mencoba mengungkap dan melakukan kajian kajian secara teoritis berdasarkan latarbelakang, dasar dasar pemikiran, kosep manajemen pendidikan kompetensi kepala sekolah dan guru yang diuraikan diatas Adapun tujuan dari kajian pustaka dalam makalah komprehensip ini adalah membahas secara teoritis tentang “Kemampuan manajerial Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Pendidikan jasmani dan Kesehatan”, dibahas pula secara lebih spesifik , terinci akan hal hal sebagai berikut : a. Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolah yang menyangkut tentang : 1. Ketrampilan Konseptual 2. Ketrampilan manusiawi 3. Ketrampilan Organisasi 4. Ketrampilan Teknik BAB II KAJIAN UMUM Konsep Manajemen Kependidikan 1). Abdul Aziz ( juli 2003 ) mengungkapkan bahwa : Manajemen Pendidikana di lingkungan sekolah yang pertama kali dibebankan kepada Kepala Sekolah dalam upaya pemberdayaan SumberDaya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Kependidikan (SDK) di sekolah 2) Ia lebih jauh mengungkapkan bahwa tidak jarang Kepala Sekolah mengalami kesulitan sebagai manajer di sekolah, karena dewasa ini menghadapi begitu kompleksnya terutama sumberdaya kependidikan, diakibatkan oleh hamper semua tugas manajerial dilaksanakan dilaksanakan olehnya di sekolah dalam memberdayakan SDM. Sehingga individu kepala sekolah dituntut agar memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisaikan, memonitor, dan mengevaluasi serta memberikan penilaiansemua aspek kegiatan sekolahsecara internal maupun eksternal, selain dari tuntutan tersebut kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan ketrampilan konsep, ketrampilan manusiawi, termasuk kemampuan mengatur iklim organisasi, serta ketrampilan teknik. Disamping itu, kemampuan manejerial kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh kinerja guru guru sebagai pelaksana utama pembinaan peserta didik yang merupakan kader kader generasi bangsa dan berhasil tidaknya pendidikan , para guru yang bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki berpengaruh pula oleh keadaan iklim dan suasana dimana mereka bekerja . 3). Manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua/masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah sosok penampilan guru yang ditandai dengan keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesionalisme, kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin, wawasan masa depan, kepastian karir, dan kesejahteraan lahir batin. Pendidikan mempunyai peranan yang amat strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai megaskills yang mantap. Untuk itu, lembaga penidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan pencerahan dan pemberdayaan dalam berbagai aspeknya. 4) Menurut Makagiansar (1996) memasuki abad 21 manejemen pendidikan sudah mengalami pergeseran perubahan paradigma yang meliputi pergeseran paradigma: (1) dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat, (2) dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik, (3) dari citra hubungan guru-murid yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan, (4) dari pengajar yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai, (5) dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye melawan buat teknologi, budaya, dan komputer, (6) dari penampilan guru yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja, (7) dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kerja sama. Dengan memperhatikan pendapat ahli tersebut nampak bahwa pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan yang bersifat kompetitif. Gambaran Pembelajaran di Abad Pengetahuan, praktek pembelajaran yang terjadi sekarang masih didominasi oleh pola atau paradigma yang banyak dijumpai di abad industri. Pada abad pengetahuan paradigma yang digunakan jauh berbeda dengan pada abad industri. 5). Galbreath (1999) mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan pada abad pengetahuan adalah pendekatan campuran yaitu perpaduan antara pendekatan belajar dari guru, belajar dari siswa lain, dan belajar pada diri sendiri. 6) Kardinata ( LM Tauhid, 1987 : 7 ) memaparkan bhwa Manajemen peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya dimaksudkan upaya pengembangan kemampuan pengembangan kemampuan kognitif atau kecerdasan, kemampuan psikomotorik atau ketrampilan afektifdilandasi budi pekerti yang tinggi, dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mncapai kualitas IPTEK dan IMTAQ yang handal, ditandai dengan kematangan emosional, intelektual, kematangan social, kematangan moral dan tanggung jawab. Guru merupakan salah satu factor penentu manajemen peningkatan mutu pendidikan. 7). Manajemen pendidikan akan berhasil apabila apabila tercapainya kinerja professional guru dan keberhasilan belajar siswa. Namun demikian sangat bergantung pada individu masing masing . sebagaimana Kost dan Rosener Weight (1981) menjelaskan bahwa setiap guru berada pada tingkat yang berbeda kinerjanya. Tingkat kinerjanya berada dalam suatu komitmen yang terentang dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Para guru yang tingkat kinerja rendah ditunjukkan oleh : (1). Tidak memiliki keampuan merencanakan program pengajaran. (2) tidak memiliki kemampuan tugas mengajarsesuai dengan program yang telah disusunnya (3) tidak memiliki kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. Sedangkan guru yang tingkat kinerjanya tinggi ditunjukkan oleh : (1) adanya kemampuan merencanakan program pengajaran (2) adanya kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disusunnya (3). adanya kemampuan melaksanakan program hasil evaluasi belajar siswa. 8). Agus Dharma ( dalam artikel, 2003 ) menyatakan bahwa MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya 9). A.R Tilaar (1999) dikutip oleh Agus Dharma,(dalam artikel 2003) mengungkapkan tentang paradigma baru sistem pendidikan nasional tersebut di antaranya meliputi; Pertama, pengembangan dan pemantapan sistem pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pemberdayaan lembaga pendidikan melalui pemberian otonomi seluas-luasnya. Kedua, pengembangan sistem pendidikan nasional yang terbuka bagi keragaman budaya dan masyarakat dalam implementasinya. Ketiga, program pendidikan nasional hendaknya dibatasi hanya pada upaya pelestarian integritas bangsa. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa untuk terlaksananya paradigma di atas diperlukan program-program yang mendukung, di antaranya adalah: Pertama, mempersiapkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah yang meliputi SDM, organisasi, fasilitas dan program kerja sama antarlembaga di daerah. Kedua, debirokratisasi (demokratisasi) penyelenggaraan pendidikan dengan restrukturisasi departemen pusat agar lebih efisien dan secara bersangsur-angsur memberikan otonomi dalam penyelenggaran pendidikan pada tingkat sekolah (otonomi lembaga). Ketiga, desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan bertahap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota dengan penyediaan SDM, dana, sarana dan prasarana yang memadai pada daerah disertai dengan adanya panduan, arahan dan monitoring dari pusat. Keempat, penghapusan peraturan perundang-undangan yang menghalangi inovasi dan eksperimen menuju sistem pendidikan yang berdaya saing di masa depan. Kelima, otonomi bagi sekolah untuk mengatur diri sendiri dan peran masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk Dewan Sekolah. Fungsi pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru serta adanya otonomi guru untuk menentukan metode dan sistem evaluasi belajar. 10). Umaedi, (April 1999) mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil : “ Pertama´ strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. “ Kedua”, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 11) Ki Gunawan , Judul Artikelnya “UAN Dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan “ ( 12 Juli 2003) yang memaparkan tentang Sistem Evaluasi yang ditinjau dari UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 diberlakukan dan disusul dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang sistem manajemen berbasis sekolah dan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) dalam mengelola pendidikan, ia menjelaskan bahwa : (a). Timbul secercah harapan akan semakin membaiknya pembangunan pendidikan, model pembangunan pendidikan yang sangat bersifat sentralistik dan monolitik serta menafikan perbedaan, secara drastis mestinya berubah menjadi desentralistik dan pluralistik sehingga kepentingan dan kebutuhan serta potensi dan kemampuan daerah menjadi lebih terperhatikan dan terbangkitkan. (b) Dengan desentralisasi pendidikan yang direpresentasikan melalui model pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, segenap komponen sekolah menjadi semakin berperan. (c). Penyusunan kurikulum nasional yang mengabaikan akar budaya dan kebutuhan masyarakat setempat, dengan pemberian kewenangan besar kepada daerah, mestinya tidak akan terulang kembali. (d) Pemberian kewenangan yang besar kepada para guru melalui manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi pun diasumsikan akan mengembalikan harga diri dan rasa percaya diri pada guru yang di masa lalu sangat terpuruk akibat sistem yang bersifat sangat instruktif. (e) Kebijakan Depdiknas akhir-akhir ini, harapan yang mulai timbul tampaknya akan layu sebelum berkembang. Salah satu contoh yang paling aktual adalah pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang penuh kontroversial. (f) UAN sebagai alat uji bagi siswa kelas terakhir SLTP dan SMU/SMK dalam kenyataannya tidak lain merupakan manifestasi keengganan pusat melepaskan kewenangannya dalam pengelolaan pendidikan. Celakanya, keengganan tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan yang cukup sehingga muncullah kebijakan kontroversial yang sangat membingungkan menyangkut hal-hal seperti soal ujian ulang dan hak siswa tak lulus ujian untuk melanjutkan pendidikan. Berbeda dengan ujian, evaluasi bermakna penilaian secara terus-menerus, komprehensif, dan berkelanjutan terhadap kemampuan siswa selama belajar di sekolah dan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah. (g). Kerangka kurikulum berbasis kompetensi, Depdiknas sendiri menggariskan bahwa penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Penilaian berkelanjutan mengacu kepada penilaian yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri dengan proses penilaian yang dilakukan secara transparan. (h). Penilaian dilakukan secara komprehensif dan mencakup aspek kompetensi akademik dan keterampilan hidup. Proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian dilaksanakan oleh para guru dengan penanggung jawab Kepala Sekolah sehingga kinerja seluruh komponen sekolah benar-benar dinilai dan kemampuan guru merancang, memilih alat evaluasi, menyusun soal, dan memberi penilaian benar-benar diuji. Dari sisi siswa, evaluasi jelas akan merupakan sebuah proses yang 'biasa' yang tidak memerlukan persiapan khusus yang menyita seluruh energinya karena evaluasi tersebut dijalankan oleh sekolahnya, gurunya, dan yang terpenting bahan evaluasi adalah apa yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. (i) UAN yang menempatkan Pusat sebagai otoritas yang berwewenang secara penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjutnya melalui SPO (Standar Prosedur Operasional) yang sangat rinci dan ketat. Dibandingkan dengan EBTANAS yang masih memperhitungkan nilai yang diperoleh siswa pada semester-semester sebelumnya dalam penentuan nilai kelulusan, model UAN sekarang menempatkan nilai UAN murni sebagai satu-satunya nilai penentu kelulusan siswa. (j). Semasa EBTANAS diberlakukan, segenap komponen pendidikan seolah diburu untuk mengejar pencapaian nilai EBTANAS murni yang tinggi sehingga semua daya dan dana benar-benar terkuras. Dapat dibayangkan apa yang terjadi sekarang dengan evaluasi model UAN. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan perihal pemahaman 'lulus' dan 'tamat' yang diberlakukan Depdiknas hanya karena ketidakmampuannya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. (k). Sungguh mengherankan UAN yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan prinsip evaluasi dibebani tujuan dan fungsi yang sangat penting SK 017/U/2003 menyebutkan tujuan UAN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa; mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah; dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, kepada masyarakat. (l). UAN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional; pendorong peningkatan mutu pendidikan; bahan dalam menentukan kelulusan siswa; dan bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan dan fungsi tersebut tidak berbeda jauh dengan fungsi EBTANAS dulu, tujuan dan fungsi yang tampaknya tidak pernah dievaluasi, bahkan beberapa sebetulnya tak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu tujuan dan fungsi UAN yang berhubungan dengan mutu, misalnya. Sejauh ma na hasil UAN (sebelumnya selama bertahun-tahun hasil EBTANAS) digunakan sebagai pendorong peningkatan mutu. Selama ini hasil EBTANAS sampai dengan UAN dari tahun ke tahun tidak pernah meningkat secara signifikan. (m). Kegunaan hasil UAN sebagai pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pun nyatanya tidak pernah terlaksana. Lulusan SLTP tetap harus mengikuti tes masuk SLTA dan lulusan SLTA pun tetap harus mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi. Ditinjau dari pemberdayaan guru dan siswa, UAN sama sekali tidak berguna. Otoritas guru untuk merencanakan, menyusun, dan memberikan penilaian kepada siswa-siswanya sebagai bagian integral dari tugasnya telah direbut. Seperti di masa-masa lalu guru tetap tidak dipercaya mampu melakukan tugasnya dengan baik. UAN lalu menjadi semacam pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Dan, seperti juga EBTANAS di masa lalu, seluruh proses pembelajaran dipusatkan kepada upaya untuk sukses dalam UAN sehingga hakikat proses pembelajaran menjadi terabaikan. Mestinya UAN yang jelas-jelas bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan dan menghabiskan dana yang lumayan besar mulai tahun depan dihapus saja. Biarkan sekolah mengevaluasi sendiri hasil kerjanya. Kalau Pemerintah ingin melakukan kontrol terhadap kualitas pendidikan dapat saja setiap tahun terhadap siswa-siswa setiap kelas di semua jenjang pendidikan diberikan semacam tes standar dengan pemilihan sekolah peserta tes diambil dengan cara random sample di tiap daerah yang dianggap dapat mewakili rata-rata nasional. Tes standar semacam ini selain untuk mengetahui kualitas pendidikan juga dapat dijadikan semacam tes diagnostik untuk ditindaklanjuti. BAB III KAJIAN KHUSUS A. KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 1. Pengertian Kemampuan a. Agus Dharma ( 2003 ) mengungkapkan bahwa Berbicara masalah kemampuan manajerial kepala sekolah tentunya harus mempedomani persyaratan kompetensi dari individu kepala sekolah itu sendiri sebagaimana telah dipersyaratkan kompetensinya yang secara rinci diuraikan dalam bab pendahuluan tentang “Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru” dimana persyaratan dimaksud adalah : Memiliki Landasan dan Wawasan Pendidikan, Memahami Sekolah sebagai Sistem, Memahami Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),Merencanakan Pengembangan Sekolah, Mengelola Kurikulum,Mengelola Tenaga Kependidikan,Mengelola Sarana dan Prasarana, Mengelola Kesiswaan, Mengelola Keuangan, Mengelola Hubungan Sekolah-Masyarakat,Mengelola Kelembagaan, Mengelola Sistem Informasi Sekolah, Memimpin Sekolah, Mengembangkan Budaya Sekolah, Memiliki dan Melaksanakan Kreatifitas, Inovasi dan Jiwa Kewirausahaan, Mengembangkan Diri, Mengelola Waktu, Menyusun dan Melaksanakan Regulasi Sekolah, Memberdayakan Sumberdaya Sekolah, Melakukan Koordinasi/Penyerasian,Mengambil Keputusan secara Terampil, Melakukan Monitoring dan Evaluasi, Melaksanakan Supervisi (Penyeliaan), Menyiapkan, Melaksanakan dan Menindaklanjuti Hasil Akreditasi Membuat Laporan Akuntabilitas Sekolah. Namun kiranya dipandang perulu juga beberapa pengertian dan definisi dari istilah “ Kemampuan, Manajerial dan Kepala Sekolah, dimana para ahli memiliki pandangan yang berbeda beda . Ada yang memiliki pandangan bahwa kemampuan dapat di definisikan dalam artian yang sama dengan kualitas. b. H. Muchlas Samani, Dalam Studi Kasus Pengetahuan dan Ketrampilan ( Model Model Manajemen Pendidikan (2003 ) menyatakan : :Definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan, yaitu: (1). Kualitas adalah konsep yang dinamis dan mempunyai pengertian yang pasti (2). Kualitas mencakup produk, jasa manusia , proses, dam lingkungan (3). Kualitas adalah suatu konsep yang digunakan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia , proses, dan lingkungan yangmemenuhi atau melebihi harapan . ia menambahkan bahwa Kualitas adalah suatu pemikiran, dimana pemunculannya, yang menstandarkan kualitas sebagai pelayanan utamanya pendidikan , munculnya gerakan kualitas kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan (customer) pendidikan 1.1. John Camingham (2002 ) menidefinisikan arti dari kemampuan sebagai berikut “ Competency is the skills, knowledge and attitude that people must demonstrade in their jobs to meet required “ ( Kemampuan adalah ketrampilan, pengetahuan, prilaku yang orang orang harus menunjukkannya dalam pekerjaan pekerjaannya ) 1.2. Robert L Chapman (1992) mendefinisikan kemampuan sebagai berikut “Competency is the sufficient ability, a modest income of having the necessary qualities or skills” ( Kemampuan adalah suatu kecukupan kecakapan, kesederhanaan, pengetahuan yang dimiliki dilandasi atas kualitas ketrampilan 1.3.. Honey (1989 ) mendefinisikan tentang kemampuan adalah merupakan ketrampilan (skills) untuk melakukan tugas tertentu dalam rangka mendapatkan hasil yang berguna Dari pemaparan pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sama sama menekankan arti kemampuan itu adalah ketrampilan yang dimiliki seseorang . Maka dapat dipadukan pengertiannya menjadi : Kemampuan adalah Kecukupan kecakapan kesederhanaan prilaku seseorang yang dilandasi dengan suatu kualitas ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaannya.mendapatkan hasil yang berguna Kaitannya dengan kemampuan kepala sekolah mengandung arti bahwa Kepala Sekolah sebagai individu yang melaksanakan pekerjaannya tentunya memiliki kecukupan kecakapan kesederhanaan prilaku dalam melaksanakan fungsinya yang dilandasi dengan kualitas ketrampilan sebagaimana ketentuan persyaratan kompetensi kepala sekolah yang telah dijelaskan diatas. Kerpala Sekolah sebagai individu merupakan komponen sekolah yang paling utama di sekolah berfungsi menjadi pemimpin (top manager) dalam menentukan sukses dan gagalnya suatu organisasi sekolah. Sebagai seorang pemimpin yang sukses dapat dipastikan memiliki kemampuan mengelola organisasinya dan mampu mengantisipasi perubahan yang secara tiba tiba, juga dapat mengoreksi kelemahan kelemahan, serta sanggup membawa organisasinya kepada sasaran dalam jangka waktu tertentu . 2. Pengertian Kompetensi a. LM. Tauhid (1987 : 7 ) menjelaskan bahwa Kompetensi artinya sangat identik dengan kemampuan dan Kemampuan setiap individu didasari oleh kemampuan kemampuan kognitif/ kecerdasan , kemampuan psikomotorik/ aktuatif dan kemampuan afektif . memaparkan bahwa pengembangan kemampuan kogniti, psikomotor, dan afektif harus dilandasi oleh Budi Pekerti yang tinggi dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga para individu dapat mencapai kualitas IPTEK dan IMTAQ yang handal , ditandai dengan kematangan emosional, intelektual, kematangan social serta kematangan moral dan tanggung jawab. b.Dahler dan Kartini Kartono(1983), menjelaskan tentang seorang individu dalam memperoleh kemampuan atau kompetensi hendaknya memiliki suatu karakteristik sebagai berikut : (1) Kematangan Inetektual yang artinya Kemampuan mengarahkan diri, memperoleh wawasan diri, belajar dari pengalaman dan kenyataan hidup serta kemampuan menyumbangkan inisiatif (2). Kemampuan emsional. Artinya kemampuan unyuk santai, gembira untuk menyatakan perasaan, percaya diri dan bersemangat serta kemampuan kemantapan dalam hidup bersama (3). Kematangan ssial artinya kemampuan berinteraksi, terdorng untukberpartisipasi dalam suasan harminis dan realita social dan kemampuan kepemimpinan. (4). Kematangan moral dan tanggung jawab, artinya kemampuan memilki semangat kerja dan jujur serta sanggup memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, memilki semangat derajat disiplin yang tinggi dan kemampuan mengambil keputusan c. Kepala sekolah dalam melaksanakan manajerial sekolah yang berfungsi sebagai top manajer disekolah harus memiliki dua puluh lima persyaratan kompetensi kepala sekolah sebagaimana dipaparkan dalam ulasan “Network Pendididikan” Balitbang puspendik sebagai berikut : 1. Kompetensi dalam memiliki Landasan dan Wawasan Pendidikan (a) Memahami landasan pendidikan: filosofi, disiplin ilmu (ekonomi, psikologi, sosiologi, budaya, politik), dan ilmiah. (b) Memahami dan menghayati hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat sekolah, hakikat guru, hakikat peserta didik dan hakikat proses belajar mengajar (c) Memahami aliran-aliran pendidikan (d) Menerapkan pendekatan sistem dalam sekolah (e) Memahami, menghayati, dan melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan nasional (f) Memahami kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota (g) Memahami kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan 2. Kompetensi dalam memahami Sekolah sebagai Sistem Menggunakan sistem sebagai pegangan cara berfikir, cara mengelola dan cara menganalisis sekolah (b) Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah (c) Mengembangkan proses sekolah (proses belajar mengajar, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, pemberdayaan, pemotivasian, pemantauan, pensupervisian, pengevaluasian dan pengakreditasian). (d) Meningkatkan output sekolah (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi) (e) Memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM) (f) Melaksanakan SPM secara tepat (g) Memahami lingkungan sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah yang bersifat terbuka Kompetensi dalam memahami Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (a) Memahami dan menghayati hakikat otonomi pendidikan (b) Memahami dan menghayati hakikat pendidikan berbasis masyarakat (community based education). (c) Memahami dan menghayati arti, tujuan dan karakteristik manajemen berbasis sekolah (school based management) (d) Memahami kewenangan sekolah dalam kerangka otonomi pendidikan (e) Memahami, menghayati, dan melaksanakan tahap-tahap implementasi manajemen berbasis sekolah (f) Mengevaluasi tingkat keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Kompetensi dalam merencanakan Pengembangan Sekolah (a) Mengidentifikasi dan menyusun profil sekolah (b) Mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah (c) Mengidentifikasi fungsi-fungsi (komponen-komponen) sekolah yang diperlukan untuk mencapai setiap sasaran sekolah (d) Melakukan analisis SWOT terhadap setiap fungsi dan faktor-faktornya (e) Mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif pemecahan setiap persoalan (f) Menyusun rencana pengembangan sekolah (g) Menyusun program, yaitu mengalokasikan sumberdaya sekolah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah ( h) Menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah (i) Membuat target pencapaian hasil untuk setiap program sesuai dengan waktu yang ditentukan (milestone) 5. Kompetensi dalam mengelola Kurikulum (a) Memfasilitasi sekolah untuk membentuk dan memberdayakan tim pengembang kurikulum (b) Memberdayakan tenaga kependidikan sekolah agar mampu menyediakan dokumen-dokumen kurikulum (c) Memfasilitasi guru untuk mengembangkan standar kompetensi setiap mata pelajaran (d) Memfasilitasi guru untuk menyusun silabus setiap mata pelajaran (e) Memfasilitasi guru untuk memilih buku sumber yang sesuai untuk setiap mata pelajaran (f) Mengarahkan tenaga kependidikan untuk menyusun rencana dan program pelaksanaan kurikulum (g) Membimbing guru dalam mengembangkan dan memperbaiki proses belajar mengajar (h) Mengarahkan tim pengembang kurikulum untuk mengupayakan kesesuaian kurikulum dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan peserta didik (i) Menggali dan memobilisasi sumberdaya pendidikan (j) Mengidentifikasi kebutuhan bagi pengembangan kurikulum lokal (k) Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum 6. Kompetensi dalam mengelola Tenaga Kependidikan (a) Mengidentifikasi karakteristik tenaga kependidikan yang efektif (b) Merencanakan tenaga kependidikan sekolah (permintaan, persediaan, dan kesenjangan) (c) Merekrut, menyeleksi, menempatkan, dan mengorientasikan tenaga kependidikan baru (d) Mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan (e) Memanfaatkan dan memelihara tenaga kependidikan (f) Menilai kinerja tenaga kependidikan (g) Mengembangkan sistem pengupahan, reward, dan punishment yang mampu menjamin kepastian dan keadilan (h) Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembinaan karir (i) Memotivasi tenaga kependidikan (j) Membina hubungan kerja yang harmonis (k) Memelihara dokumentasi personel sekolah atau mengelola administrasi personel sekolah (l) Mengelola konflik (m) Melakukan analisis jabatan dan menyusun uraian jabatan tenaga kependidikan (n) Memiliki apresiasi, empati, dan simpati terhadap tenaga kependidikan 7. Kompetensi dalam mengelola Sarana dan Prasarana Mengupayakan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah (laboratorium, perpustakaan, kelas, peralatan, perlengkapan, dsb.) (b) Mengelola program perawatan preventif, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana (c) Mengidentifikasi spesifikasi sarana dan prasarana sekolah (d) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah (e) Mengelola pembelian/pengadaan sarana dan prasarana serta asuransinya (f) Mengelola administrasi sarana dan prasarana sekolah (g) Memonitor dan mengevaluasi sarana dan prasarana sekolah Kompetensi dalam Mengelola Kesiswaan (a)Mengelola penerimaan siswa baru (b) Mengelola pengembangan bakat, minat, kreativitas dan kemampuan siswa (c) Mengelola sistem bimbingan dan konseling yang sistematis (d) Memelihara disiplin siswa (e) Menyusun tata tertib sekolah (f) Mengupayakan kesiapan belajar siswa (fisik, mental) (g) Mengelola sistem pelaporan perkembangan siswa (h) Memberikan layanan penempatan siswa dan mengkoordinasikan studi lanjut Kompetensi dalam Mengelola Keuangan (a) Menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berorientasi pada program pengembangan sekolah secara transparan (b ) Menggali sumber dana dari pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan sumbangan lain yang tidak mengikat (c) Mengembangkan kegiatan sekolah yang berorientasi pada income generating activities (d) Mengelola akuntansi keuangan sekolah (cash in and cash out) (e) Membuat aplikasi dan proposal untuk mendapatkan dana dari penyandang dana (f) Melaksanakan sistem pelaporan penggunaan keuangan 10. Kompetensi dalam Mengelola Hubungan Sekolah-Masyarakat (a) Memfasilitasi dan memberdayakan Dewan Sekolah/Komite Sekolah sebagai perwujudan pelibatan masyarakat terhadap pengembangan sekolah (b) Mencari dan mengelola dukungan dari masyarakat (dana, pemikiran, moral dan tenaga, dsb) bagi pengembangan sekolah (c) Menyusun rencana dan program pelibatan orangtua siswa dan masyarakat ( d) Mempromosikan sekolah kepada masyarakat (e) Membina kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat (f) Membina hubungan yang harmonis dengan orangtua siswa 11. Kompetensi dalam Mengelola Kelembagaan (a) Menyusun sistem administrasi sekolah (b) Mengembangkan kebijakan operasional sekolah (c) Mengembangkan pengaturan sekolah yang berkaitan dengan kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, pedoman kerja, petunjuk kerja, dsb. (d) Melakukan analisis kelembagaan untuk menghasilkan struktur organisasi yang efisien dan efektif (e) Mengembangkan unit-unit organisasi sekolah atas dasar fungsi 12. Kompetensi dalam Mengelola Sistem Informasi Sekolah Mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan sistem informasi, serta sistem pelaporan (b) Mengembangkan pangkalan data sekolah (data kesiswaan, keuangan, ketenagaan, fasilitas, dsb) (c) Mengelola hasil pangkalan data sekolah untuk merencanakan program pengembangan sekolah (d) Menyiapkan pelaporan secara sistematis, realistis dan logis (e) Mengembangkan SIM berbasis komputer 13. Kompetensi dalam Memimpin Sekolah (a) Memahami teori-teori kepemimpinan (b) Memilih strategi yang tepat untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah (c) Memiliki power dan kesan positif untuk mempengaruhi bawahan dan orang lain (d) Memiliki kemampuan (intelektual dan kalbu) sebagai smart school principal agar mampu memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya (e) Mengambil keputusan secara terampil (cepat, tepat dan cekat) (f) Mendorong perubahan (inovasi) sekolah (g) Berkomunikasi secara lancar (h) Menggalang teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis (h) Mendorong kegiatan yang bersifat kreatif (i) Menciptakan sekolah sebagai organisasi belajar (learning organization) 14. Kompetensi dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan sekolah yang demokratis (b) Membentuk budaya kerjasama (school corporate culture) yang kuat (c) Menumbuhkan budaya profesionalisme warga sekolah (d) Menciptakan iklim skeolah yang kondusif-akademis (e) Menumbuhkembangkan keragaman budaya dalam kehidupan sekolah (f) Mengembangkan budaya kewirausahaan sekolah 15. Kompetensi dalam Memiliki dan Melaksanakan Kreatifitas, Inovasi dan Jiwa Kewirausahaan (a) Memahami dan menghayati arti dan tujuan perubahan (inovasi) sekolah (b) Menggunakan metode, teknik dan proses perubahan sekolah (c) Menumbuhkan iklim yang mendorong kebebasan berfikir untuk menciptakan kreativitas dan inovasi (d) Mendorong warga sekolah untuk melakukan eksperimentasi, prakarsa/keberanian moral untuk melakukan hal-hal baru (e) Menghargai hasil-hasil kreativitas warga sekolah dengan memberikan rewards (f) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga sekolah 16. Kompetensi dalam mengembangkan Diri Mengidentifikasi karakteristik kepala sekolah tangguh (efektif) (b) Mengembangkan kemampuan diri pada dimensi tugasnya (c) Mengembangkan dirinya pada dimensi proses (pengambilan keputusan, pengkoordinasian/ penyerasian, pemberdayaan, pemrograman, pengevaluasian, dsb.) (d) Mengembangkan dirinya pada dimensi lingkungan (waktu, tempat, sumberdaya dan kelompok kepentingan) (e) Mengembangkan keterampilan personal yang meliputi organisasi diri, hubungan antarmanusia, pembawaan diri, pemecahan masalah, gaya bicara dan gaya menulis 17.Kompetensi dalam mengelola Waktu (a). Mengelola waktu belajar (b) Mengelola waktu bimbingan dan konseling (c) Mengelola waktu penilaian (d) Mengelola waktu ekstra kurikuler (e) Mengelola waktu rekreasi (f) Mengelola waktu hari-hari besar/libur 18. Kompetensi dalam menyusun dan Melaksanakan Regulasi Sekolah (a) Merumuskan regulasi sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berl aku (b) Melaksanakan regulasi sekolah secara tepat dan mendorong penegakan hukum (law enforcement) (c) Menjamin adanya kepastian dan keadilan untuk memperoleh layanan pendidikan bagi warga sekolah (d) Menjamin pemerataan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan (equity and equality of educational opportunity) 19. Kompetensi dalam memberdayakan Sumberdaya Sekolah (a) Mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya sekolah yang dapat dikembangkan (b) Memahami tujuan pemberdayaan sumberdaya (c) Mengemukakan karakteristik sekolah berdaya (d) Mengemukakan contoh-contoh yang dapat membuat sekolah berdaya (e) Merencanakan cara-cara memberdayakan sekolah (f) Melaksanakan pemberdayaan sekolah (g) Menilai tingkat keberdayaan sekolah 20. Kompetensi dalam melakukan Koordinasi/Penyerasian (a) Mengkoordinasikan/menyerasikan sumberdaya sekolah dengan tujuan sekolah (b) Menyiapkan input manajemen untuk mengelola sumberdaya (c) Mengintegrasikan permasalahan dan menyinkronkan ketatalaksanaan program (d) Menyusun mekanisme koordinasi antar unit-unit organisasi sekolah 21. Kompetensi dalam mengambil Keputusan secara Terampil (a) Menjaring informasi berkualitas sebagai bahan untuk mengambil keputusan (b) Mengambil keputusan secara terampil (cepat, tepat, cekat) (c) Memperhitungkan akibat pengambilan keputusan dengan penuh perhitungan (least cost and most benefit) (d) Menggunakan sistem informasi sekolah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 22. Kompetensi dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi (a) Memahami dan menghayati arti, tujuan dan teknik monitoring dan evaluasi (b) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi sekolah (c) Mengidentifikasi indikator-indikator sekolah yang efektif dan menyusun instrumen (d) Menggunakan teknik-teknik monitoring dan evaluasi (e) Menyosialisasikan dan mengarahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (f) Menganalisis data monitoring dan evaluasi (g) Memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki kinerja sekolah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 23. Kompetensi dalam melaksanakan Supervisi (Penyeliaan) Memahami dan menghayati arti, tujuan dan teknik supervisi (b) Menyusun program supervisi pendidikan (c) Melaksanakan program supervise (d) Memanfaatkan hasil-hasil supervisi (e) Melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi 24. Kompetensi dalam menyiapkan,Melaksanakan & Menindaklanjuti Hasil Akreditasi (a) Memahami dan mensosialisasikan aspek-aspek yang diakreditasi (b) Melakukan evaluasi diri (c) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi ( d) Menindaklanjuti hasil akreditasi untuk meningkatkan mutu sekolah 25. Kompetensi dalam membuat Laporan Akuntabilitas Sekolah (a) Menyebutkan dan memahami konsep-konsep laporan (b) Membuat laporan akuntabilitas kinerja sekolah (c) Mempertanggungjawabkan hasil kerja sekolah kepada stakeholders (d) Membuat keputusan secara cepat, tepat, dan cekat berdasarkan hasil pertanggungjawaban (e) Memperbaiki perencanaan sekolah untuk jangka pendek, menengah dan panjang 3. Pengertian Kepala Sekolah Kepala Sekolah dapat diartikan sebagai pemimpin/ top manajer di sekolah, maka dipandang perlu mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pemimpin adalah sebagai berikut : 3.1. Kartini Kartono( 1983 ) menjelaskan tentang pengertian pemimpin dalam perspektif baru pada dunia modern dan kehidupan demokrasi ( di negara negara demokratis ), menyatakan bahwa : pengertian dari seorang pemimpin adalah seseorang yang selalu menstimulir setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan berorganisasi dan ikut memikul beban tanggungjawab kemanusiaan dalam memikirkan menerapkan nilai nilai kontribusi sosial masing masing pada kehidupan bersama . Pemimpin melakukan suatu kegiatan melalui proses evaluasi diri yang didukung oleh kesadaran dalam mengembangkan kreativitas kehidupan bersama sebagai aktualisasi segenap bakat dan kemampuan dalam bentuk berbagai macam kegiatan dan hasil karya. 3.2. Abdurrachman (1971) memaparkan tentang tugas pemimpin, terkait dengan tugas dan tanggunggjawab kepemimpinandan mutu organisassi adalah menggerakkan rang lain yang disebabkan oleh tiga factor : (1) adanya dorongan dorongan untuk mengikuti pimpinan sehingga peranan menentang atau perasaan menolak bahkan hasrat melawandari seorang bawahan untuk tidak mengikuti pimpinan dengan mudah diatasi (2) adanya sifat sifat pada diri pimpinan yang mempengaruhi jiwa orang orang menjadi kagumatau tertarik kepada pemimpin (3) adanya kemampuan pada pemimpin menggunakan dan melaksanakan kepemimpinan 3.3. Terry (1954 ) mengungkapkan bahwa Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas / tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, namun berbeda dengan pendapatnya Hoy (1956 ) , menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang orang. Hal ini b

KEPALA SEKOLAH

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (19)

Ähnlich wie KEPALA SEKOLAH

Ähnlich wie KEPALA SEKOLAH (20)

Mehr von sman 2 mataram

Mehr von sman 2 mataram (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

KEPALA SEKOLAH