Dokumen tersebut membahas tentang paradigma baru penyuluhan kehutanan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan kapasitas produktifitas mereka agar mandiri berbasis sumber daya hutan dan lingkungan lestari. Tujuan penyuluhan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan.

1. PARADIGMA Penyuluhan
Kehutanan
Abdul Samad Hiola

2. reorientasi paradigma penyuluhan kehutanan dari
proses alih teknologi dan informasi menjadi
proses pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk
meningkatkan kapasitas dan produktifitas kearah
kemandirian, maka strategi yang digunakan
adalah dengan penguatan kelembagaan
masyarakat melalui pendampingan

4. Visi penyuluhan kehutanan yaitu Masyarakat Mandiri
Berbasis Pembangunan Kehutanan
mengandung arti bahwa masyarakat telah memiliki
kelembagaan yang kuat, kemampuan yang tinggi,
kemandirian secara ekonomi, lingkungan dan sosial
dengan berbasis kepada sumber daya hutan dan lahan
serta lingkungan yang lestari
memahami fungsi dan manfaatnya sebagai penyangga
kehidupan sehingga berpartisipasi aktif dalam
pelestarian sumber daya hutan dan pengelolaan DAS.

5. MISI
Memantapkan dan mengembangkan kelembagaan
penyuluhan kehutanan
Memberdayakan masyarakat berbasis pembangunan
kehutanan
Mengembangkan jaringan kerja dan kemitraan
penyuluhan kehutanan

6. TUJUAN PENYULUHAN
Didalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan, disebutkan bahwa penyuluhan kehutanan
bertujuan untuk meningkatkan pengrtahuan dan ketrampilan
serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau
dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar
iman dan taqwa serta sadar akan pentingnya sumberdaya
hutan bagi kehidupan.
Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah
mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung
terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

7. SASARAN PENYULUHAN
1.Sasaran Institusi
a.Pemerintah, Untuk mencari kesepahaman dan
kesepahaman

Pemerintah Pusat meliputi lembaga terkait kehutanan

Pemerintah daerah Propinsi meliputi dinas yang terkait
dengan pembangunan kehutanan

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi dinas-dinas
yang terkait dengan pembangunan kehutanan

8. SASARAN PENYULUHAN
b.Dunia Usaha
Dalam rangka memotivasi untuk mengembangkan pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutanan; Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) seperti Pemegang HPH/HTI; Koperasi dan Swasta
yang terkait dengan usaha kehutanan
c.Masyarakat
Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan produktifitas, serta
kemandirian masyarakat sehingga terbentuk Kelompok Masyarakat
Produktif Mandiri (KMPM) dan Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat (PKSM)

9. Sasaran Lokasi
Di dalam dan di luar kawasan hutan, yang terkait
dengan pembangunan kehutanan.
Di dalam kawasan hutan mencakup fungsi lindung,
fungsi produksi dan fungsi konservasi.
Di luar kawasan hutan mencakup wilayah-wilayah DAS
yang perlu direhabilitasi dan dikonservasi

10. STRUKTUR PENYULUHAN
Penyuluhan Kehutanan merupakan kebutuhan disetiap wilayah
administrasi yang menyelenggarakan program pembangunan
kehutanan, sehingga kelembagaannya harus terstruktur mulai
ditingkat pusat sampai ke daerah.
Penyuluhan kehutanan dibutuhkan tidak hanya pada wilayah yang
hutannya rusak, lahannya kritis dan terjadi konflik masyarakat
saja. Tetapi dibutuhkan pula pada wilayah yang hutannya masih
utuh dan lahannya masih produktif, sebagai upaya agar
masyrakat mengetahui dan menyadari tentang pentingnya
pelestarian fungsi dan manfaat hutan dan lahan.

11. STRUKTUR PENYULUHAN
Penyuluhan Kehutanan tidak hanya diwilayah pedesaan,
tetapi juga diperkotaan karena terkait dengan program
pembangunan kehutanan antara lain pengembangan
Hutan Kota, penghijauan pemukiman/pabrik, sumur
resapan air, pelestarian flora/fauna langka yang harus
dilindungi