Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK untuk menilai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan opini atas laporan keuangan tersebut berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat.

1. Rusman R. Manik
swamandiri.wordpress.com | 081 668 9361

2. Pemeriksaan Keuangan
Pemerintah Daerah
 Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah
dilakukan oleh BPK.
 Pemeriksaan keuangan oleh BPK = pemeriksaan
pada Laporan Keuangan (LK)
 Hasil pemeriksaan keuangan = pernyataan opini
tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI
yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah.
Penjelasan UU No 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3. Apakah Pemeriksaan menjadi Beban atau
Kebutuhan Nyata SKPD / Pemda?
Pemeriksaan = BEBAN Pemeriksaan = KEBUTUHAN
1. Manajemen belum menyadari 1. Prinsip & nilai good
arti penting good governance, governance telah menjadi
komitmen organisasi,
2. Pemeriksaan dinilai hanya 2. Pemeriksaan telah dilakukan
mencari-cari kesalahan, scr obyektif dan fair (= adil)
3. Tidak ada kepastian hukum 3. Ada kepastian hukum ttg
ttg tindak lanjut hasilnya, tindak lanjut hasilnya,
4. Pemeriksaan tdk memberikan 4. Pemeriksaan memberikan
nilai tambah bagi organisasi. nilai tambah nyata bagi
kinerja organisasi.

4. SKPD KDH MEN NEG PAN
SAKIP
Pengikhtisaran
LKj
LKj LKj LKj
SKPD SKPD SKPD
L. Keu L. Keu
SKPD SKPD
Ket:
SAKIP = Sistem Akuntabilitas
LPj. Pelk APBD Kinerja Instansi Pemerintah
PEMDA LKj = Laporan Kinerja
L. Keu = Laporan Keuangan
LKj PEMDA
L. Keu PEMDA
(Audited)
Raperda Pj.
Pelk APBD
L. Keu & LKj = LPj.
Pelks APBD PEMDA
DPRD

5. Opini Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan
 Opini adalah pernyataan profesional sebagai
KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran
informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.
Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 Opini didasarkan pada kriteria:
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) =
“kejujuran untuk / dalam menjelaskan”,
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
4. efektivitas sistem pengendalian intern.
Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

6. 4 Jenis Opini Pemeriksa
Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
1 (unqualified opinion)
WDP = Wajar Dengan
2 Pengecualian (qualified opinion)
TW = Tidak Wajar (adversed
3 opinion)
TMP = Tidak memberikan Pendapat
4 (Disclaimer of opinion).

7. Perkembangan Opini Audit BPK
atas Laporan Keuangan Pemda
2007 2008 2009
Jenis Opini
Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah
N = 81 N = 469 N = 83 N = 486 N = 79 N = 348
WTP 19,8 0,8 42,2 2,5 56,9 4,0
WDP 38,3 60,04 36,1 67,1 32,9 74,4
TW 1,2 12,6 - 6,4 0 8,6
TMP 40,7 26,2 21,6 24,0 10,1 12,9
Sumber: Diolah dari LHP BPK (2007 – 2009)

8. Apakah arti WAJAR . . . ?
Arti WAJAR, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
 biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun;
 menurut keadaan yg ada; sebagaimana mestinya
SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mensyaratkan
Laporan Keuangan harus WAJAR, yaitu:
 Apa adanya.
 Sesuai kondisi riil.
 Tidak kurang, tidak lebih.

9. Bagaimana agar Opini Pemeriksa atas
LK SKPD / Pemda menjadi bagus ?
1. Susunlah LK SKPD / Pemda sesuai dng Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP),
2. Ungkapkan secara jujur, seluruh informasi keuangan
sesuai syarat kecukupan pengungkapannya, jangan
batasi proses pemeriksaan dan jangan intervensi
3. Ikuti ketentuan peraturan perundang–undangan,
4. Tunjukkan bukti2 tlh berlangsungnya SPIP yg
berhasil di SKPD dan atau lingkungan Pemda.

10. 1 Kesesuaian dengan SAP 1/2
1. Keberadaan dan keterjadian (existence & occurrence)
Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 ada, tidak
fiktif, dan dapat dibuktikan keberadaannya
2. Kelengkapan (completeness)
Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah lengkap &
mencakup seluruh transaksi Pemda selama periode
yg dilaporkan
3. Hak dan kewajiban (right & obligation)
Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 hak dan
kewajiban Pemerintah Daerah

11. 1 Kesesuaian dengan SAP 2/2
4. Penilaian dan alokasi (valuation & allocation)
Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah dinilai
sesuai metode penilaian yg disarankan SAP.
Tidak dinilai dng cara lain yg tidak disarankan
5. Penyajian dan pengungkapan (presentation &
disclosure)
Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah disajikan
dan diklasifikasikan sesuai dng SAP.
Saldo yg tersaji, telah diungkap secara cukup jelas
dan memadai

12. 2 Kecukupan pengungkapan 1/2
KEJUJURAN utk menjelaskan hal2 yg perlu dijelaskan . . .
• Penyajian informasi ttg kebijakan fiskal, ekonomi makro daerah,
pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yg benar2
dihadapi.
• Penyajian informasi ttg dasar penyusunan LK dan kebijakan2 akuntansi yg
dipilih utk diterapkan atas transaksi2 dan kejadian2 penting lainnya
• Penyajian pengungkapan informasi yg diharuskan oleh SAP yg belum
disajikan dlm lembar muka Laporan Keuangan
• Penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
• Dan seterusnya . . .

13. 2 Kecukupan pengungkapan 2/2
Contoh hal penting lain, yg harus diungkap . . .
• Penggantian pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan Pemda
selama tahun pelaporan
• Kesalahan pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan terdahulu yg
telah dikoreksi oleh manajemen baru
• Komitmen atau kontijensi yg tidak dapat disajikan dalam neraca
• Penggabungan atau pemekaran Pemda
• Penggabungan atau pembentukan SKPD
• Kejadian yg mempunyai dampak sosial sehingga mempengaruhi
substansi APBD

14. 3 Kepatuhan pada peraturan
• Pembentukan entitas pemerintah daerah diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.
• Karenanya, ciri akuntansi sektor publik = kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
• Laporan Keuangan Pemerintah daerah HARUS
mengikuti ketentuan peraturan yang terkait
• Penilaian kepatuhan pd peraturan = dasar pemberian
opini / pernyataan profesional pemeriksa keuangan

15. 4 Kualitas Penyelenggaraan SPIP 1/3
• SPIP yg BERHASIL = instrumen utk menjamin pengelolaan
keuangan daerah yg BERHASIL
• Dengan SPIP yg berhasil, maka penyajian informasi
keuangan akan: riil, valid, relevan, andal, jujur serta taat per-
UU-an
• Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) =
UPAYA SISTEMATIS yg BERKELANJUTAN utk
mengendalikan tiap unsur organisasi SKPD / Pemda
agar tujuan SKPD / Pemda berhasil diwujudkan.

16. 4 Kualitas Penyelenggaraan SPIP 2/3
Selenggarakan dng baik, 5 Komponen SPIP ini
1. Terbentuk dan berlangsungnya LINGKUNGAN PENGENDALIAN
2. Adanya PENILAIAN RESIKO dlm tiap tindakan
3. Adanya kegiatan PENGENDALIAN yg berhasil
4. Adanya INFORMASI dan berlangsungnya KOMUNIKASI yg berhasil
5. Adanya PEMANTAUAN kualitas kinerja

17. 4 Kualitas Penyelenggaraan SPIP 3/3
Beberapa bukti SPIP yang Berhasil
1. Adanya pemisahan tugas yg memadai
2. Berlangsungnya review dan otorisasi yg cukup utk tiap transaksi
3. Memadainya berbagai persyaratan utk pengamanan aktiva
4. Tidak terdapat bukti kelalaian yg mengakibatkan kerugian, kerusakan
atau penggelapan aktiva
5. Tidak terdapat bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian
intern oleh orang2 yg berwenang
6. Tidak ada kelemahan yg signifikan dlm pelaksanaan SPIP
7. Tidak ada kegagalan dlm tindak lanjut perbaikan SPIP

18. 1/2 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan
secara wajar dlm semua hal yg material,
 Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Arus Kas, telah sesuai dengan prinsip
akuntansi yg berlaku umum.
 Penjelasan laporan keuangan juga telah
disajikan secara memadai, informatif dan tidak
menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

19. 2/2 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan.
Pemeriksa dpt menerapkan semua prosedur pemeriksaan yg
dipandang perlu utk meyakini kewajaran LK;
Bila pun ada pembatasan, TETAPI tidak material dan dapat
diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
 Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,
 Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi. Bila
pun ada penyimpangan dari standar akuntansi, TETAPI tidak
material.

20. 1/2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
 LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi
ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian itu tdk
mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.
 Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas,
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai
dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk hal-hal
yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 Ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut
pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada
ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

21. 2/2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
 Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan;
sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua
prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk
meyakini kewajaran laporan keuangan; atau
Bila pun ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tetapi
tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur
pemeriksaan alternatif;
 Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,

22. Tidak Wajar = TW
(Adversed Opinion)
 LK tdk menyajikan secara wajar posisi neraca, Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai
dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.
 Memang tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan,
juga tidak ada tekanan pada pemeriksa, tetapi ada
penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang
sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi yg berlaku umum.

23. TMP = Tidak Memberikan
Pendapat
(Disclaimer Opinion)
 Pemeriksa TIDAK DAPAT MEMBERIKAN
PENDAPAT atas LK karena ada pembatasan lingkup
pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa,
sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur
pemeriksaan yang dipandang perlu.
 Prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat
memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.
 Pendapat disclaimer juga bisa diberikan bila sistem
pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa
tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau
apabila pemeriksa ragu thdp entitas.

24. Referensi
Elli Widya, “Meraih Opini Wajar Tanpa
Pengecualian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah” , BPFE, 2011
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara , 2004