1. PENYERAHAN
LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DAN GELAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
JAKARTA, 29 JANUARI 2014

2. Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
Asas - asas umum penyelenggaraan negara :
Kepastian Hukum
Tertib Penyelenggaraan Negara
Proporsionalitas
Profesionalitas
Kepentingan Umum
Akuntabilitas
Keterbukaan

3. MAKNA AZAS AKUNTABILITAS
“Setiap
program dan kegiatan
dari penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya”

4. AZAS AKUNTABILITAS
ORIENTASI
MASUKAN
ORIENTASI
HASIL

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006
“Setiap instansi pemerintah baik di pusat
maupun di daerah wajib menyusun
laporan keuangan yang dilengkapi
laporan kinerja”

6. HASIL EVALUASI AKUNTABILIATS KIENRJA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
2012
0%
18%
0%
2013
1%
23%
58%
Jumlah dievaluasi
% Akuntabel
Nilai Rata-rata
AA
A
B
CC
C
D
0%
0%
1%
12%
33%
54%
2012
435
23.91%
40.54
2013
451
33.92%
43.78
AA
A
B
CC
C
D

8. “One Agency One Innovation”
Setiap K/L/Pemda diminta
menerapkan 1(satu) innovasi
per tahun
“Indonesia Handbook
of Innovation”

9. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Kompetisi
Inovasi
Pelayanan
Publik
Pemenang
kompetisi
United Nation
Public Sector
Award
(UNPSA)

10. Penerbitan Buku
Buku
“Kumpulan Praktik-Praktik Baik
Inovasi Daerah”
2013
2014
JILID I
12 INOVASI
JILID II
13 INOVASI

11. ARAHAN WAKIL PRESIDEN
Setiap 2 atau 3 bulan
Gelar Pelayanan Publik
23 Juni
Hari Pelayanan Publik
September 2014
Pekan Gelar Pelayanan Publik

12. Hal-hal yang harus dilakukan
dalam pelayanan publik
pengelolaan pengaduan masyarakat
survei kepuasan masyarakat
peningkatan kompetensi SDM
monitoring dan evaluasi
peningkatan kualitas pelayanan

14. Segera umumkan kelulusan penerimaan CPNS
2013
Batas BKN Pemberkasan Permintaan NIP Paling
Lama Akhir Februari 2014

15. Untuk Mengurangi
Peserta Seleksi yang Invalid
Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tenaga Honorer
K2 ditunda menjadi
4 atau 5 Februari 2013

16. PRIORITAS PENENTUAN KELULUSAN K2 :
 Tenaga Pendidik
 Tenaga Kesehatan dan Penyuluh
 Tenaga teknis/administrasi
 Lama pengabdian/masa kerja dan usia
 Lokasi tempat bekerja
 Kabupaten kategori perbatasan atau terpencil

17. UU NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Penyelarasan antara
kinerja instansi
pemerintah dengan
kinerja individu

18. • Peningkatan
akuntabilitas kinerja
• Peningkatan pelayanan
publik
• Pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN
• Peningkatan efesiensi
belanja negara
• Berkurangnya
pemborosan biaya
• Peningkatan kinerja
instansi pemerintah

19. hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja
Manajemen Berbasis Kinerja
tata pemerintahan yang baik

20. TERIMA KASIH
SALAM REFORMASI BIROKRASI