1. 1
ULASAN 15 ARTIKEL KLIPPING
MATERI TATAP MUKA KE-6
oleh:
Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)
NPM: 134060018326
D-IV Akuntansi Kelas BPKP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
utsukushihito@gmail.com
Abstrak – Perilaku Korup dari para penyelenggara negara menjadi sorotan utama masyarakat. Media massa
menjadikan berita tentang korupsi sebagai produk yang bernilai jual tinggi untuk para pembacanya yang terdiri
dari berbagai kalangan.
Kejenuhan masyarakat terhadap pemberitaan yang sangat intensif terkait korupsi ini menimbulkan pertanyaan
mendasar apakah penegakan hukum di Indonesia ini sangat buruk? Apakah budaya hukum dan moral bangsa
Indonesia sudah sangat hancur?
Paper ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan besar tersebut.
1. PENDAHULUAN
1) Penegakan Hukum di Indonesia
Paper ini menanggapi 15 artikel klipping ini
terkait unsur-unsur sebagai berikut:
(1) Sudahkah sesuai dengan peraturan yang
berlaku
(2) Adakah peraturan yang kurang
dipahami?
(3) Kurangnya peraturan yang mendukung
proses penegakan hukum?
(4) Aparatur penegak hukum, kuantitas dan
kualitas
2) Kultur Hukum dan Moralitas
Paper ini juga disusun untuk pembahasan
terkait unsu-unsur sebagai berikut:
(1) Norma hukum, norma agama, norma
moral?
(2) Persepsi korupsi musuh bersama?
3) Artikel yang Dikritisi
(1) Klipping TM6 Satu:
a. Integritas Pejabat Merosot
b. Korupsi Hambalang
c. Presiden Frustasi Bangun Sistem
Bersih Korupsi
d. KPK tak perlu ragu tindak
Korporasi
e. KPK janji serius usut anggaran ujian
nasional
f. KPK: Laporan Korupsi
Kemendikbud Valid
g. Zulkarnaen Bantah Intervensi
Kemenag
h. Zulkarnaen Divonis 15 Tahun
(2) Klipping TM6 Dua:
a. Pengadilan Kembali Melunak Pada
Koruptor
b. Masih Ada Tiga Koruptor Yang
Belum Dieksekusi
c. Korupsi dan Pencucian Uang Jerat
Joko
d. Pahit Manis Reformasi Pajak
e. Izin Sadap Lemahkan KPK
f. KPK Bentuk Komite Etik
g. Uang BUMN, Uang Negara?
2. PEMBAHASAN
1) Integritas Pejabat Merosot
Kemerosotan integritas pejabat adalah bentuk
rendahnya responsibilitas mereka atas
amanah yang diemban.
Permasalahan utama adalah rasa PAMRIH
para pemimpin kita. Niat awal yang tertanam
sebelum menjabat bukan untuk pengabdian
melainkan motivasi untuk berkuasa dan motif
ekonomi, sehingga ketika ada masalah timbul
sedangkan biaya politis yang sudah
dikeluarkan belum balik modal, maka pejabat
tersebut akan sangat berat hati untuk
mengundurkan diri. Hal ini disebabkan
moralitas yang bejat dari para pejabat negara
yang sangat pamrih, tidak ikhlas dan tidak
memiliki niat yang tulus dalam menjalankan
pemerintahan.

2. 2
2) Korupsi Hambalang
KPK sebagai sebuah lembaga independen
seharusnya tidak terintervensi oleh pihak
manapun termasuk pemerintah yang
berkuasa. Kinerja KPK yang a lot menangani
suatu kasus bukan berarti tidak
memperhatikan kasus lainnya. Sebaiknya
pemerintah berkuasa memberi dukungan
penuh terhadap KPK dengan cara
memberikan informasi intelijen, dukungan
anggaran, dan melepaskan ego kepartaian.
Saya sangat setuju apabila pada level pejabat
negara seharusnya melepaskan atribut
kepartaiannya selama masih berkuasa, karena
selama masih menjabat sebagai dewan
pengurus, dewan syuro, atau dewan pembina,
maka akan selalu ada konflik kepentingan
yang berakibat intervensi politis pada
supremasi hukum.
3) Presiden Frustasi Bangun Sistem Bersih
Korupsi
Rasa frustasi presiden dalam menerapkan
good governance adalah dampak dari
ketidakkonsistenan pemerintah dalam
memberantas korupsi. Presiden tidak
independen terhadap partai politik.
Skandal korupsi dari eksekutif, legislatif, dan
yudikatif berawal dari biaya politik yang
sangat tinggi.
4) KPK tak perlu ragu tindak Korporasi
Undang-undang Anti Korupsi perlu perbaikan
dan pengembangan yang komprehensif.
Pengertian korupsi sebagai sesuatu yang
melibatkan keuangan negara saja tidak cukup.
Undang-undang juga harus mengatur
mengenai perilaku fraud yang lebih luas
daripada korupsi. Amerika memiliki undang-
undang anti-fraud bukan anti-korupsi. Hal ini
adalah langkah antisipasi menyeluruh atas
segala tindakan yang bisa menimbulkan
kecurangan. Tentunya jenis kecurangan ini
salah satunya adalah korupsi.
5) KPK janji serius usut anggaran ujian
nasional
Pendidikan adalah hak dasar rakyat dalam
sebuah negara. Undang-undang Dasar
mengamanatkan pendidikan sebagai hak
seluruh Warga Negara Indonesia.
Konflik kepentingan politik di tingkat
legislatif pada saat menentukan besaran nilai
anggaran ujian nasional, menyebabkan
terlantarnya proses ujian nasional pada tahun
2013. Legislatif dengan sangat egois
menjadikan ujian nasional sebagai proyek
untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk
bekal pemilu 2014. Perusahaan percetakan
yang tidak bonavide ditunjuk hanya karena
memiliki kedekatan dengan sebuah partai
politik. Hal tersebut merupakan dampak
negatif dari nepotisme dan tidak
dijalankannya Peraturan Presiden No.
54/2010 j.o 70/2012 tentang PBJ.
6) KPK: Laporan Korupsi Kemendikbud
Valid
Seperti diketahui bahwa kemendikbud
memiliki reputasi yang sangat buruk terkait
korupsi.
Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono
Umar yang pernah menjadi Komisioner KPK
dan merupakan PNS dari BPKP menjadi agen
perubahan yang anti mainstream dalam tubuh
Kemendikbud. Hal ini merupakan pekerjaan
berat karena berhadapan dengan raksasa yang
memiliki jatah kue paling besar di negeri ini
dan sangat rentan terhadap tindakan korupsi.
Menteri Pendidikan sering kali memliki latar
belakang politis, bukan akademisi maupun
praktisi. Sehingga menyebabkan
Kemendikbud menjadi kendaraan politik yang
dikendalikan oleh partai-partai berkuasa.
Pejabat kementerian pun selama puluhan
tahun sudah terdoktrin dengan feodalisme
yang korup sehingga perlunya pemangkasan
generasi di kementerian pendidikan.
7) Zulkarnaen Bantah Intervensi Kemenag
Tidak akan pernah ada maling yang mengaku
maling. Itulah sifat yang dimiliki manusia,
dalam hal ini Zulkarnaen.
Proses pengadaan barang dan jasa di negeri
ini merupakan kegiatan yang menggiurkan,
sehingga banyak orang yang berkuasa
berusaha untuk mengintervensi.
8) Zulkarnaen Divonis 15 Tahun
Penegakan hukum untuk Zulkarnaen dapat
dikatakan masih mempertimbangkan sisi
kemanusiaan, tapi belum mempertimbangkan
sisi ketuhanan. Dalam hukum kontinental
dikenal istilah pro justicia dan pro deo, maka
hakim-hakim kita masih cenderung pada level
pro justicia, tapi belum pro deo.

3. 3
Tindakan korupsi yang sangat asusila dan
berkaitan dengan kepentingan agama dan
sosial sudah seharusnya dijatuhi hukuman
mati. Hakim sebagai wakil tuhan di muka
bumi dalam hukum kontinental seharusnya
memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi
untuk menjatuhkan hukuman mati kepada
koruptor.
9) Pengadilan Kembali Melunak Pada
Koruptor
Vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan
jaksa bisa disebabkan banyak faktor, yaitu
pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan
relevansi tuntutan dengan aturan yang
berlaku, atau bisa jadi terjadi skenario
penyuapan kepada para aparat penegak
hukum.
Terkait kasus kredit fiktif, saya pernah
menangani modus korupsi yang sama,
menghitung kerugian keuangan negara atas
kasus kredit fiktif di Bank NTB dan Bank
BRI di daerah Kabupaten Bima. Walaupun
nilai kerugian bank sangat besar, namun ada
kerancuan pada saat proses penuntutan,
karena motivasi bisnis dari Bank yang
dirugikan lebih besar daripada motivasi
pengungkapan kecurangannya.
Pada suatu masa di mana Bank ditarget oleh
pemerintah untuk mengucurkan kredit
sehingga pengukuran likuiditas perbankan
dinilai dari arus kreditnya, maka banyak Bank
yang menggunakan intrik dengan konspirasi
antara pihak luar dan pihak bank sehingga
target penyaluran kredit tercapai. Di lain sisi,
ada oknum yang memiliki kepentingan dan
oknum yang membutuhkan pendanaan
tersebut. Sehingga modus seperti ini berjalan
dengan baik, sampai pada akhirnya kredit itu
menjadi macet dan akhirnya terungkaplah ke
permukaan, dan di blow up sebagai kasus
korupsi.
Ini adalah Fraud, tapi tidak murni korupsi.
Sehingga agak sulit bagi jaksa untuk memberi
tuntutan yang berat. Untuk itu UU Anti
Korupsi harus bertransformasi menjadi
UU Anti Fraud.
10) Masih Ada Tiga Koruptor Yang Belum
Dieksekusi
Fanatisme sempit masyarakat adalah
paradigma feodalisme yang harus
dihilangkan. Pengkultusan terhadap tokoh
masyarakat dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh
yang bermasalah sebagai tameng terhadap
penegakan hukum.
Aparat penegak hukum seringkali kesulitan
untuk melakukan eksekusi karena adanya
resistensi dari masyarakat yang diperalat
tokoh bermasalah tersebut.
11) Korupsi dan Pencucian Uang Jerat Joko
Korupsi dalam jumlah besar membuat para
koruptor kewalahan untuk mengolah hasil
korupsinya. Hal ini menimbulkan modus
kriminal lain yaitu praktik pencucian uang
untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi
yang dilakukan.
Penuntutan dengan pasal berlapis adalah
keputusan yang tepat yang dibuat jaksa
penuntut walaupun dalam proses
pembuktiannya sangat sulit dan melelahkan
bagi para aparat penyidik.
12) Pahit Manis Reformasi Pajak
Pajak merupakan penerimaan negara yang
sangat rentan untuk dikorupsi. Tindakan
kriminal perpajakan berupa negosiasi nominal
pajak yang harus dipungut, penyuapan atas
sengketa pajak, maupun pemalsuan faktur
pajak sering terjadi.
kewenangan fiskus yang sangat besar dan
intensitas komunikasi dengan wajib pajak
yang tinggi menciptakan situasi yang
kondusif untuk mlakukan tindakan fraud.
Reformasi birokrasi di lembaga perpajakan
dengan sistem pengawasan terintegrasi
merupakan hal positif yang harus didukung.
Namun demikian di lain pihak, sistem
pengawasan whistleblowing yang diterapkan
bisa menjadi boomerang yang menciptakan
iklim kerja yang saling curiga dan dapat
memecah belah kekompakan organisasi.
13) Izin Sadap Lemahkan KPK
Proses perizinan sadap yang diatur dalam
RUU KUHAP merupakan kebijakan yang
tidak populer di saat masyarakat memiliki
harapan besar kepada KPK untuk melakukan
pemberantasan korupsi dengan cara yang
kreatif, inovatif, dan tegas.
Posisi UU KPK yang merupaka Lex Specialis
berbenturan dengan RUU KUHAP ini.
Karena RUU KUHAP ini dibentuk untuk
menggantikan KUHAP sebelumnya,
sedangkan UU KPK mengacu pada KUHAP
Lama, sehingga apabila KUHAP Lama tidak
lagi berlaku, maka UU KPK akan menjadi
cacat hukum dan terpaksa harus diganti dan

4. 4
mengikuti KUHAP baru. Selama tidak
diungkapkan tentang kekhususan penyadapan
terkait tindak pidana korupsi dalam KUHAP
baru, maka KPK ke depannya mempunyai
risiko tidak dapat melakukan penyadapan.
14) KPK Bentuk Komite Etik
Setiap profesi memiliki kode etik. Setiap kode
etik harus ditegakkan. Penegakan atas kode
etik ini harus dilakukan oleh bagian yang
independen dalam internal suatu lembaga.
Kebocoran informasi kepada pihak luar yang
tidak berhak namun berkepentingan
(dengan kata lain: memiliki kepentingan lain
atas dokumen yang dibocorkan) memiliki
banyak motif. Si pembocor termotivasi karena
tawaran uang/jabatan yang menggiurkan atau
ada motif pribadi lain seperti sakit hati dan
ketidakpuasan terhadap KPK.
Partai berkuasa yang sedang digoncang
dengan skandal korupsi besar-besaran akan
mencari jalan dengan segala cara agar seluruh
kasus bisa ditutupi dan diselesaikan dengan
cepat dan tidak menghancurkan reputasi
partai. Maka pembocoran informasi dari
dalam KPK adalah salah satu cara untuk
menekan pengungkapan bukti-bukti.
15) Uang BUMN, Uang Negara?
Undang-undang Keuangan Negara yang
berlaku saat ini memang memasukan BUMN
sebagai bagian dari ranah keuangan negara,
dengan alasan BUMN sebagai kekayaan
negara yang dipisahkan.
Namun sebagai kekayaan yang dipisahkan,
BUMN memiliki kewenangan penuh untuk
mengelolanya sehingga menghasilkan profit
bagi negara.
Permasalahan baru akan timbul apabila
BUMN mengalami kerugian, karena kerugian
BUMN tidak menjadi tanggungan negara.
Namun demikian pemerintah memiliki
kewajiban untuk menyelamatkan modal yang
sudah ditanamkan di BUMN tersebut.
Investasi dan ekspansi bisnis BUMN akan
dianggap sebagai prestasi pemerintah,
sedangkan kerugian BUMN tidak ditanggung
oleh pemerintah, bahkan seringkali kerugian
BUMN dikriminalisasi dan dianggap sebagai
sebuah tindakan korupsi. Hal ini jelas tidak
adil bagi BUMN.
Terkait hal ini, para pakar baik yang pro
maupun kontra terhadap makna Uang BUMN
sebagai Uang Pemerintah harus kembali lagi
pada Konstitusi yang berlaku.
Sejarah pembentukan BUMN ini adalah
untuk mempermudah pengelolaan keuangan
atas suatu usaha yang berupa pelayanan
publik, menyangkut hajat hidup orang
banyak, dan dalam rangka stabilisasi
perekonomian. Sehingga perlu dipahami
walaupun BUMN merupakan kekayaan
negara yang dipisahkan dan sebagian orang
menganggap BUMN itu adalah swasta yang
dimodali pemerintah, namun demikian
BUMN adalah kepanjangan tangan
pemerintah dalam rangka pemenuhan
pelayanan kepada rakyat dan perlindungan
atas kekayaan negara yang menyangkut hajat
hidup orang banyak. Dalam hal ini
pemerintah berkepentingan untuk mengatur
stabilisasi dan keberlangsungan BUMN ini.
BUMN tidak hanya sekadar mencari profit,
BUMN dibentuk untuk melayani kebutuhan
rakyat.
3. SIMPULAN
Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan
kesempatan. Moralitas penyelenggara negara yang
bobrok dan tamak menyebabkan tindakan koruptif
semakin merajalela.
Gerakan moral perlu dilakukan mulai dari diri
sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari
sekarang juga.
DAFTAR REFERENSI
[1] Klipping 15 Artikel Media Massa Nasional
[2] Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku
Saku Untuk Memahami Tindak Pidana
Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi.
[3] Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan
Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun
2013. Jakarta: BPKP.