[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan pemerintah. Ia menjelaskan 5 prinsip dasar dalam penerapan SMK3 yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Dokumen ini juga menjelaskan

1. √
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
( SMK3 )

2. √
Penerapan SMK3
Kewajiban dan Kebutuhan Perusahaan

4. 6 Bab 22 Pasal 3 Lampiran
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Sistem Manajemen K3
Bab III - Penilaian SMK3
Bab IV - Pengawasan
Bab V - Ketentuan Peralihan
Bab VI - Ketentuan Penutup
Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran II : Pedoman Penilaian Penerapan SMK3
Lampiran III : Laporan Audit SMK3

5. PENGERTIAN
1.SMK3
Bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara Keseluruhan
dalam Rangka pengendalian resiko
yang berkaitan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja
yg aman, efisien dan produktif

6. 2. K3
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
keselamatan dan kesehatan TK melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan PAK
3. TK
setiap org. Yg. Mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan brg. Dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat
4. Pekerja/ Buruh
setiap org. Yg. Bekerja dgn menerima upah atau
imbalan dlm bentuk lain

7. 5. Perusahaan
- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tdk., milik orang perseorangan, milik persekutuan,
atau milik bdn hukum, baik swasta maupun milik
negara yg mempekerjakan pekerja/buruh dgn.
membayar upah atau imbalan dlm bentuk lain
- Usaha2 sosial dan usaha2 lain yg mempunyai
pengurus dan mempekerjakan org. lain dgn
membayar upah atau imbalan dlm bentuk lain

8. 6. Pengusaha
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yg menjalankan suatu persh. milik sendiri.
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yg scr berdiri sendiri menjalankan persh
bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yg berada di Indonesia mewakili perusahaan
yg berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

9. 7. Audit SMK3
Pemeriksaan scr sistematis dan independen thd
pemenuhan kriteria yg tlh ditetapkan untuk
mengukur suatu hsl. kegiatan yg tlh direncanakan
dan dilaksanakan dlm penerapan SMK3 di persh.
8. Menteri
adalah Menteri Tenaga Kerja yg
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
ketenagakerjaan.

10. TUJUAN PENERAPAN
SMK3
• Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yg
terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi.
• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen,
pekerja/buruh, dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh; serta
• Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman,
dan efisien untuk mendorong produktivitas.

11. DASAR PENERAPAN
SMK3
• Penerapan SMK3 dilakukan
berdasarkan kebijakan nasional
tentang SMK3
• Kebijakan nasional tentang SMK3
tertuang dalam Lampiran I,
Lampiran II, dan Lampiran III
sebagai bagian yg tdk terpisahkan
dari PP N0. 50 Th, 2012

12. KRITERIA PERUSAHAAN
• Perusahaan dengan :
• - mempekerjakan pekerja/buruh paling
sedikit 100 org atau
- mempunyai potensi bahaya tinggi.
Pengusaha dlm menerapkan SMK3 wajib
berpedoman pada PP N0 50 Thn 2012 dan
ketentuan peraturan per undang2 an serta dpt
memperhatikan konvensi atau standar
internasional
Pasal 5 PP No.50 Thn 2012

13. Wajib
dilaksanakan oleh perusahaan disemua
sektor dan terintegrasi dgn sistem
Manajemen Perusahaan
Harus Memenuhi Persyaratan Minimum :
- 5 prinsip dasar
Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubah
atau menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg
ada atas persetujuan Menteri

14. 5 prinsip dasar
dalam penerapan SMK3
Peningkatan
Berkelanjutan
Penetapan
Peninjauan
Peninjauan
Kebijakan
& Ulang & K3
Peningkata
kinerja
Peningkatan
n
SMK3
oleh manajemen
Perencanaan
K3
Pemanta ua
n
dan Evaluasi
kinerja K3 Pelaksanaan
Rencana
K3

15. Penetapan Kebijakan K3
(1) Penetapan Kebijakan K3 dilaksanakan Oleh Pengusaha
(2) Dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha paling sedikit
harus :
a. Melakukan tinjauan awal kondisi meliputi :
1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian
resiko;
2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan
sektor lain yg lebih baik;
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yg membahayakan;
4. Kompensasi dan gangguan serta hsl penilaian
sebelumnya yg berkaitan dgn keselamatan; dan
5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yg
disediakan

16. Lanjutan
b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 scr
terus menerus; dan
c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh
(3) Kebijakan K3 paling sedikit memuat :
a. Visi
b. Tujuan Perusahaan
c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
d. Kerangka dan program kerja yg mencakup kegiatan
perusahaan scr menyeluruh yg bersifat umum dan/atau
operasional
Pengusaha hrs menyebarluaskan kebijakan K3 yg tlh
ditetapkan kpd seluruh pekerja/buruh yg berada di persh,
dan pihak lain yg terkait. ( pasal 8 )

17. PERENCANAAN K3
(1) Untuk menghasilkan rencana K3
(2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh
pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yg
telah ditetapkan
(3) Dalam menyusun K3 pengusaha harus
mempertimbangkan :
 Hasil penelaahan awal
 Identifikasi potensi bahaya, dan pengendalian resiko
 peraturan per undang undangan dan persyaratan
lainnya
 Sumber daya yang dimiliki

18. LANJUTAN
(4) Pengusaha dlm menyusun
rencana K3 hrs. melibatkan :
a. Ahli K3
b. Panitia Pembina K3
c. Wakil pekerja/buruh dan
d. Pihak lain yang terkait di
perusahaan.

19. LANJUTAN
(5) Rencana K3 paling sedikit memuat :
a tujuan dan sasaran,
b skala prioritas,
c upaya pengendalian bahaya,
d penetapan sumber daya,
e jangka waktu pelaksanaan,
f indikator, dan
g sistem pertanggungjawaban.

20. PELAKSANAAN RENCANA K3
(1). Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha
berdasarkan rencana K3
(2). Pengusaha dlm melaksanakan rencana K3 didukung oleh
SDM di bid. K3, prasarana, dan sarana.
(3). SDM hrs memiliki :
a. Kompetensi kerja yg dibuktikan dgn sertifikat; dan
b. Kewenangan di bid K3 yg dibuktikan dgn srt izin
kerja/operasi dan/atau srt penunjukkan dari instansi yg
berwenang
(4). Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :
a. Organisasi/unit yg bertanggungjawab di bid K3
b. Anggaran yg memadai
c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
pendokumentasian; dan
d. Instruksi kerja ( Pasal 10 )

21. PELAKSANAAN RENCANA K3
(1). Pengusaha dlm melaksanakan rencana K3 hrs
melakukan kegiatan dlm pemenuhan persyaratan K3
(2). Kegiatan paling sedikitmeliputi :
a. Tindakan pengendalian
b. Perencanaan (design) dan rekayasa
c. Prosedur dan instruksi kerja
d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa
f. Produk akhir
g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan
bencana industri; dan
h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat
(3). Kegiatan dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya,
penilaian, dan pengendalian resiko. ( Pasal 11)

22. PELAKSANAAN RENCANA K3
(4). Kegiatan dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, dan
analisa kecelakaan. ( Pasal 11)
(5). Pengusaha dlm melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 harus :
a. Menunjuk SDM yg mempunyai kompetensi kerja dan
kewenangan di bidang K3
b. Melibatkan seluruh pekerja/ buruh
c. Membuat petunjuk K3 yg hrs dipatuhi oleh seluruh
pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yg berada
di persh, dan pihak lain yg terkait
d. Membuat prosedur informasi
e. Membuat prosedur laporan
f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
Pelaksanaan kegiatan hrs diintegrasikan dengan kegiatan
manajemen perusahaan ( Pasal
12)

23. PELAKSANAAN RENCANA K3
( Prosedur informasi / pelaporan )
(1). Prosedur informasi sebagaimana dimaksud ( Pasal 12)
ayat 1 huruf d hrs memberikan jaminan bahwa informasi
K3 dikomunikasikan kpd semua pihak dlm persh dan
pihak terkait di luar perusahaan.
(2). Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal
12 ayat 1 huruf e terdiri atas :
a. Terjadinya kecelakaan di tempat krja
b. Ketidaksesuaian thd peraturan per undang2 an dan/atau
standar
c. Kinerja K3
d. Identifikasi sumber bahaya; dan
e. Yg diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan per
undang2 an.
( Pasal 13)

24. PELAKSANAAN RENCANA K3
( Prosedur informasi /
pelaporan/pendokumentasian )
(3). Prosedur pendokumentasian sebagaimana dimaksud
pada pasal 12 ayat 1 huruf f paling sedikit dilakukan thd:
a. Peraturan per undang2 an di bid K3
b. Indikator kinerja K3
c. Izin kerja
d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
e. Kegiatan pelatihan K3
f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
g. Catatan pemantauan data
h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerjadan tindak
lanjut
i. Identifikasi produk termasuk komposisinya
j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dan
k. Audit dan peninjauan ulang SMK3

25. PEMANTAUAN & EVALUASI KINERJA K3
( Psl 14 )
(1) Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja K3
(2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana
dimaksud pd ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian,
pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM
yg kompeten
(3) Dlm hal perush tdk memiliki SDM untk melakukan
pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud pd
ayat (2) dpt menggunakan jasa pihak lain.
(4) Hsl pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud
pd ayat (2) dilaporkan kpd Pengusaha.
(5) Hsl pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud
pd ayat (2) digunakan untk melakukan tindakan
perbaikan
(6) Pelaksanaan pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn
dimaksud pd ayat (2) dilakukan sesuai dgn ketentuan
peraturan per undang2 an dan/atau standar.

26. PENINJAUAN & PENINGKATAN KINERJA SMK3
( Psl 15 )
(1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3,
pengusaha wajib melakukan peninjauan
(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan thd
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
(3) Hsl peninjauan sebagaimana dimaksud pd ayat (2) digunakan untk
melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja
(1) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pd ayat
(3) dpt dilaksanakan dlm hal :
a. Terjadi perubahan peraturan per undang2 an
b. Adanya tuntutan dari pihak yg terkait dan pasar
c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
e. Adanya perkembangan iptek, termasuk epidemiologi
f. Adanya hsl kajian kecelakaan di tempat kerja
g. Adanya pelaporan; dan/atau
h. Adanya masukan dari pekerja/buruh

27. PENILAIAN SMK3 ( Psl 16 )
(1) Penilaian penerapan SMK3, dilakukan oleh lembaga audit independen yg
ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
(2) Untuk perusahaan yg memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan
penilaian penerapan SMK3 sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2 an
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan melalui Audit
SMK3 meliputi :
a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
d. Pengendalian dokumen
e. Pembelian dan pengendalian produk
f. Keamanan bekerja berdasarkan
g. Standar pemantauan
h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
i. Pengelolaan material dan perpindahannya
j. Pengumpulan dan penggunaan data
k. Pemeriksaan K3
l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

28. Lanjutan SMK3 ( Psl 16 )
(4) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tertuang dlm pedoman yg tercantum dlm
lampiran II sebagai bagian yg tdk terpisahkan dari PP N0.
50 Tahun 2012
Pasal 17
(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dlm Psl 16 dilaporkan
kepada Menteri dgn tembusan disampaikan menteri
pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sbg
bahan pertimbangan dlm upaya peningkatan SMK3
(1) Bentuk laporan hsl audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertuang dlm pedoman yg tercantum dlm
lampiran III sebagai bagian yg tdk terpisahkan dari PP
N0. 50 Tahun 2012

29. PENGAWASAN ( Psl 18 )
(1) PENGAWASAN SMK3, dilakukan oleh PENGAWAS
ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan/atau kab/kota sesuai dgn
kewenangannya.
(1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
:
a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
b. Organisasi.
c. SDM
d. Pelaksanaan peraturan per undang2 an bidang K3
e. Keamanan kerja
f. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan
SMK3
g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
i. Tindak lanjut audit.

30. Pasal 19
(1) Instansi pembina sektor usaha dpt melakukan pengawasan SMK3
thd pelaksanaan SMK3 yg dikembangkan sesuai dgn ketentuan
peraturan per undang2 an
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan scr terkoordinasi dgn pengawas KK sesuai dgn ketentuan
peraturan per undang2 an
Pasal 20
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dlm Psl 18 dan Psl 19
digunakan sbg dsr dlm melakukan pembinaan
Pasal 21
Pada saat PP ini mulai berlaku, Perush yg tlh menerapkan SMK3, wajib
menyesuaikan dgn ketentuan PP ini paling lama 1 ( satu ) tahum.

31. KETENTUAN PENUTUP
( Psl 22 )
PP No. 50 Tahun 2012
mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Diundangkan pada tanggal : 12 April 2012

32. PERAN MANAJEMEN
• Komitmen pihak manajemen diawali dengan
ditetapkannya kebijakan K3
• Selanjutmya membentuk P2K3
• Diupayakan untuk membentuk organisasi K3
secara struktural yang bertanggung jawab
mengawasi pelaksanaan K3
• Beberapa kebijakan pihak manajemen
 Penyebarluasan kebijakan K3 untuk dipahami
oleh seluruh karyawan

33. Memberikan wewenang penuh pada organisasi
struktural/devisi K3 untuk mengawasi jalannya program
K3
Menetapkan semua manajer harus melaksanakan
program K3
Pengenalan dan penilaian sumber bahaya
o Penentuan jenis proteksi yang diperlukan berdasarkan risiko
yang diperkirakan dapat diterima
o Melakukan penilaian risiko pada tiap modifikasi atau
penambahan instalasi
o Merencanakan “preventive maintenance”
o Menyiapkan dan menggunakan “Standard Operating
Procedure” yang selamat untuk mengoperasikan mesin-mesin
dan peralatan.

34. Seleksi kesehatan bagi karyawan baru dan “medical
check up” secara rutin bagi seluruh karyawan,
penyediaan poliklinik, tenaga medis dan rumah sakit
rujukan sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2
an dan atau standar.
Pemilihan dan penempatan karyawan
o Penerimaan karyawan dilakukan dengan seleksi yang ketat
sesuai pekerjaan yang akan dilakukan nanti.
o Penempatan karyawan berdasarkan seleksi, wawancara dan
sesuai dengan lingkup pekerjaan suatu jabatan dan uraian
pekerjaan
Pendidikan ketrampilan, kesehatan kerja dan
manajemen
o Memberikan pendidikan dan pelatihan K3
o Pendidikan dan pelatihan K3 termasuk kepada kontraktor
jasa
o Pelatihan P3K bagi karyawan secara berkala

35. Motivasi
o Mengkampanyekan bahwa masalah K3 merupakan tanggung
jawab moral bersama.
o Melakukan pemilihan karyawan teladan bidang K3
o Memberikan insentif ke semua karyawan terhadap
keberhasilan target produksi dan efisiensi
o Memberikan sangsi bagi karyawan yang melanggar
peraturan perusahaan.
Pembelian dan kendali rekayasa
o Pembelian barang dan bahan-bahan kimia harus sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan
Laporan analisa penyelidikan kejadian/kecelakaan
o Mengadakan penelitian atas suatu kecelakaan yang terjadi
atau hampir celaka secara seksama dan memberikan sangsi
apabila diperlukan.
o Melaporkan semua kecelakaan kepada pemerintah
o Membuat statistik kecelakaan dan analisanya

36. Pelaksanaan auditing
o Melakukan pemeriksaan secara rutin dan terprogram
seluruh area pabrik/non pabrik yang mencakup masalah
tindakan dan kondisi tidak aman
o Audit dilakukan selain audit intern juga oleh pihak luar.
Melakukan review atas keberhasilan dan kegagalan
untuk dilakukan perbaikan, peningkatan yang
diperlukan dalam mengembangkan aspek-aspek K3
dalam seluruh kegiatan perusahaan agar mencapai
hasil yang optimal.

37. MANFAAT
Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan
PP No. 50 th. 2012 :
• Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan
perundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan
manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta
kekurangan dari penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya
akan meningkatkan daya saing perusahaan

38. 6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan
tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan
meningkatkan produktivitas perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di
perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan terhadap
risiko yang ada diperusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih besar
kepada perusahaan
10. Pengakuan terhadap kinerja K3
diperusahaan atas pelaksanaan SMK3

39. • Bagi Pemerintah:
1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi
hak tenaga kerja di bidang K3
2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan
image bangsa di forum internasional
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang
sekaligus akan meningkatkan produktivitas
kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap
peraturan perundangan

40. LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III
(Pedoman Penerapan ( Pedoman Penilaian SMK3) ( Laporan Audit )
SMK3)
1. Perusahaan yg
1.Kriteria Audit diaudit
1. Penetapan
Kebijakan K3 2. Lingkup Audit
2. Penetapan Kriteria Audit 3. Pelaksanaan Audit
Tiap Tingkat Pencapaian 4. Tujuan Audit
2. Perencanaan 5. Team Auditor
K3Pelaksanaan
3. Ketentuan Penilaian Hasil 6. Gambaran Umum
Audit Tempat Kerja
3. Rencana K3 7. Jadwal Audit
8. Daftar Kriteria Audit
4. Pemantauan, dan Pemenuhannya
dan Evaluasi 9. Penjelasan Tentang
Kinerja K3 Kriteria Tidak
Berlaku
10. Uraian Temuan
5. Peninjauan dan Ketidaksesuaian
Peningkatan 11. Tindak Lanjut
Kinerja SMK3 12. Hasil Audit
13. Data Pendukung
Laporan Audit

41. Terima kasih
……
atas perhatiannya …….