1. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Ismail Mohamad Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Disampaikan pada Acara Rapat Penyusunan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri TA.2010 Jakarta, 3 Maret 2011
2.
3.
4. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014).Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 3
6. M I S I Reformasi Birokrasi Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 1 Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. 2 Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. 3 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. 4 5
8. Area Perubahan Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya Manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Mind set dan culture Set Aparatur AREA HASIL YANG DIHARAPKAN Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 7
9. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik 8
12. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Wapres Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukkam, Menko Kesra, Menneg PAN-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryaas Rasyid TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Menneg PAN-RB Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab Tim QUALITY ASSURANCE TIM INDEPENDEN Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional TIM Reformasi Birokrasi - PEMDA TIM Reformasi Birokrasi - K/L 11
13. Tugas dan Peran KPRBN Menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan RB TRBN Merumuskan kebijakan dan strategi operasional RB serta memantau dan mengevaluasi UPRBN Membantu TRBN TQA memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi TI melakukan monitoring dan evaluasi 12
15. QUICK WINS Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick wins untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organizationquick wins, regulation quick wins atau human resource quick wins;
16.
17. Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
19.
20.
21. Ringkas. Roadmap harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;.
37. Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.20
38.
39. Prioritas Kedua, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Daerah;
41. KRITERIA PRIORITAS Penetapan prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mempertimbangkan : Kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan Dampak strategis reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 22
42. KRITERIA PRIORITAS Penilaian atas tindak lanjut dari kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan memberi dampak pada pemberian reward and punishment. Penilaian tersebut didasarkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu: dampak strategis reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan kemajuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan 23
