SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
Quo Vadis Gerakan Mahasiswa Indonesia?Refleksi Historis & Rekomendasi Strategis M. Fadjroel Rachman Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia Mantan Koordinator Keluarga Mahasiswa ITB Mantan Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana UI www. PedomanNEWS.com (Rakernas BEM SI di  UPI Bandung 26 Juli 2011)
Why Democracy? People's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary  (Reinhold Niebuhr)
Why Student Movement?  Apabila hatimu tergetar melihat KETIDAKADILAN, maka engkau adalah SAHABATKU (Che Guevara)
What kind of leaders are you? Transactional leaders: Leaders who determine what subordinates need to do to achieve goals/objectives, classify those requirements, and help subordinates become confident they can reach their objectives. Transformational leaders: Leaders, who, through their personal vision and energy, inspire followers and have a major impact on their organizations.
Civil Society Movement: Mahasiswa, LSM, Profesional, PublikdalamPendudukan DPR/MPR 18-21Mei 1998
Orde Baru: Coopted civil society     Status Quo:     1. KNPI, HKTI, HSNI, SPSI, Kadin,      PWI, Dharma Wanita, Menwa Analisa Eksternal 1. Orde Baru Oposisi:  1. Gerakan Mahasiswa, Petisi 50      LSM + Gerakan Sosial Fraksi Modal: UUD 1945 Asli Dwifungsi ABRI Internasional BUMN ABRI Nasional Besar 	- Pribumi  	- Non-Pribumi 5.      UMKM  ABRI, Golkar, PPP, PDI      Soeharto, “Kabinet”, “Birokrasi”
Rezim Fasis-Militeristik (totaliterisme) Orde Baru: Melawan 2 Musuh Demokrasi & 5 Lembaga Pelaksana Utama  Dua Musuh: Kejahatan Korupsi Kejahatan HAM Lima Lembaga Pelaksana Utama: Soeharto ABRI Birokrasi Golkar Konglomerasi
Kejahatan Hukum & HAMMasalah: Soeharto Inc.
Soeharto Inc. ,[object Object]
Sigit Harjo Judanto (44 PT)
Bambang Triatmodjo (60 PT)
Siti Hediati Hariadji (22 PT)
Hutomo Mandala Putra (49 PT)
Siti Hutami Endang Adiningsih (2 PT)
Ari Harjo Wibowo (29 PT)
32 perusahaan di luarnegeri
Total: 312-350 Perseroan Terbatas (PT)(T. Mulya Lubis dkk, Soeharto vs Time: Pencarian dan Penemuan Kebenaran, PBK, 2001)
The Big Ten of Corruptors in the World 2007(Stolen Assets Recovery Initiative, United Nation 2007)  Soeharto (Indonesia, 1967-98) : US$15-35 billion Ferdinand E. Marcos (Filipina,1972-86): US$5-10 billion Mobutu Sese Seko (Kongo,1965-97): US$5 billion  Sani Abacha (Nigeria,1993-98): US$2-5 billion Slobodan Milosevic (Serbia, 1989-2000): US$1 billion Jean-Claude Duvalier (Haiti,1971-86): US$300-800 million Alberto Fujimori (Peru,1990-2000): US$600 million Pavlo Lazarenko (Ukraina, 1996-97): US$114-200 million Arnoldo Aleman (Nikaragua, 1997-2002): US$100 million Josep Estrada (Filipina,1998-2001): US$78-80 million
Orde reformasi: free civil society 38 Partai Nasional 6 Partai Lokal Independen DPRD/DPR/DPD/MPR Analisa Eksternal 1. Orde Reformasi Fraksi Modal Internasional BUMN (privatisasi) TNI/Polri (minimal) Nasional Besar 	- Pribumi  	- NonPri 5.      UMKM 1. UUD 1945 (Amandemen) 2. MK/MA/KY 3. PT/PN/Jaksa/Polisi Semua organisasi bentukan masyarakat  sendiri TANPA campurtangan negara                 Presiden, Kabinet, Birokrasi
Model Tahapan Politik Demokrasi Indonesia Tahap antidemokrasi (totaliterisme Orba) Tahap transisi dan konsolidasi demokrasi Tahap demokrasi Definisi totaliterisme  (Carl Friedrich, Encyclopedia of Social Sciences, Vol.5-6, 1957). 1. Adanya ideologi tunggal/totaliter 2. Partai tunggal penganut ideologi totaliter 3. Teror melalui sistem intelijen militer dan sipil 4. Kontrol semua aktifitas masyarakat sipil 5. Watak teknokratis yang mendepolitisasi massa 6. Korporatif, memecah masyarakat dalam beragam  golongan fungsional menjadi “negara karya”
Tahapan Antidemokrasi Totaliterisme Orde Baru Ideologi tunggal : Demokrasi Pancasila Partai tunggal : Golongan Karya (+ PPP dan PDI) Lembaga Keamanan Ekstra Konstitusional: Kopkamtib/Laksus dan Bakorstanas/da Organisasi Korporatis: Korpri, Dharma Wanita, KNPI, SPSI, PWI, HKTI, HSNI, Kadin. Intelijen: Bakin, BIA, Menwa
TahapanTransisidan Lima Arena KonsolidasiDemokrasi Civil society Political society Economic society State apparatus Rule of law      (Linz, Juan.J., and Alfred Stephan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, John Hopkins University Press, Baltimore & London, 1996)
Agenda UtamadiMasaTransisi Filipina 1. 1986 Constitutional Commission 	2. President  Commission on Good Government (PCGG) 	3. Philipines Human Rights Commissions (PHRC) German 	1. Nuremberg Trial(1946) : 22 Nazi Leaders, 11 Death Penalty 	2. Disband of Nazi Party     3. New Constitution Kamboja 	1. Anti Khmer Rouge Law (July 7,1994). “all assets in the hands of “Democratic Kampuchea…shall be confiscated and become national assets.” Czechoslavia 	1. Czech and Slovak Federal Republic: Screening (“Lustration”) Law (Act No.451/1991, October 4, 1991)
VISI Kemanusiaan Keadilan Kebebasan Kerakyatan Kesejahteraan Kesetaraan  Solidaritas
Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK)  1. Konsep NKK/BKK diperkenalkan Daoed Joesoef pertamakali ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari 1978 sampai 1983 dalam Kabinet Pembangunan III. Untuk membersihkan kampus dari kegiatan politik praktis. 2. Fungsi pokoknya adalah membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Intinya pembungkaman sikap kritis mahasiswa Indonesia terhadap rezim totaliter Soeharto-Orde Baru 2. Secara legal berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 3. Gerakan Mahasiswa pasca 1978 merupakan sasaran utama NKK/BKK 4. Dewan Mahasiswa (Universitas) diganti  Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III.
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Perubahan Pimpinan Nasional dan Perubahan Struktural Perubahan Pimpinan Nasional dan Perubahan Struktural Perubahan Pimpinan Nasional Perubahan Strategi Pembangunan Perubahan impinan Nasional MISI
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Jaringan Organisasi Mahasiswa Formal dan Nonformal Komite Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Dewan Mahasiswa Dewan Mahasiswa Lembaga mahasiswa formal dan ekstra Kepimpinan & Organisasi
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Intelektual, akademisi, politisi oposisi, kaum miskin kota, kelas menengah dan profesional Buruh, tani, intelektual, akademisi,politisi oposisi dan kelas menengah Intelektual, akademisi dan politisi oposisi Intelektual, akademisi dan politisi oposisi Angkatan darat (Soeharto) Aliansi Strategis
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Friksi tajam Soeharto vs 14 menteri, Jenderal Wiranto vs Letjen Prabowo Friksi relatif kecil Friksi relatif kecil Friksi tajam Jenderal Soemitro dan Aspri Soeharto (Ali Moertopo) Friksi tajam Soekarno, AD dan PKI Momentum Politik (Eksekutif, Legislatif dan Militer)
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Pertumbuhan rendah (-) 14%, Inflasi 82,4% Depresiasi 708%  Pertumbuhan tinggi  7-8% Pertumbuhan relatif tinggi 3-5% Pertumbuhan relatif tinggi 3-5% Inflasi 600% Momentum Ekonomi
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Mahasiswa luka-luka & 15-20an meninggal,  1.500an rakyat mati Mahasiswa luka-luka dan pimpinan rakyat ditahan Mahasiswa luka-luka Mahasiswa luka-luka, dan sejumlah rakyat mati Mahasiswa dan pelajar 10-an mati, rakyat sekitar 500 ribu-1 juta (simpatisan Soekarno dan PKI), 7 anggota TNI-AD Korban
2011 1998 1989 1978 1974 1966 Penahanan rata-rata harian dan denda Penahanan rata-rata 3-8 tahun serta pemecatan (ITB) Penahanan rata-rata 1 tahun Penahanan rata-rata 1-2 tahun Tidak ada penahanan dan pemecatan Aktifis dan Pimpinan Mahasiswa

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

7 legalframework muna_basnyat
7 legalframework muna_basnyat7 legalframework muna_basnyat
7 legalframework muna_basnyatMani Thomas
 
Internationals in oslo
Internationals in osloInternationals in oslo
Internationals in oslofanatic4u2
 
introduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatment
introduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatmentintroduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatment
introduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatmentKathiresan Nadar
 

Andere mochten auch (6)

7 legalframework muna_basnyat
7 legalframework muna_basnyat7 legalframework muna_basnyat
7 legalframework muna_basnyat
 
05 fenton
05 fenton05 fenton
05 fenton
 
Barra Trade Corporate - Vendas (21) 3021-0040 - ImobiliariadoRio.com.br
Barra Trade Corporate - Vendas (21) 3021-0040 - ImobiliariadoRio.com.brBarra Trade Corporate - Vendas (21) 3021-0040 - ImobiliariadoRio.com.br
Barra Trade Corporate - Vendas (21) 3021-0040 - ImobiliariadoRio.com.br
 
Internationals in oslo
Internationals in osloInternationals in oslo
Internationals in oslo
 
Connections
ConnectionsConnections
Connections
 
introduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatment
introduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatmentintroduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatment
introduction and advancement Electro fenton processes for waste water treatment
 

Ähnlich wie Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011

Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptxPemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptxgigihpri
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order BaruYABES HULU
 
Urgensi Harmoni.pptx
Urgensi Harmoni.pptxUrgensi Harmoni.pptx
Urgensi Harmoni.pptxKaiUtakata
 
Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial
Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosialPertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial
Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosialUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalisme
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeBagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalisme
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeAndreas Harsono
 
negara sistem pemerintahan (2012)
 negara  sistem pemerintahan (2012) negara  sistem pemerintahan (2012)
negara sistem pemerintahan (2012)suher lambang
 
KOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.ppt
KOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.pptKOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.ppt
KOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.pptTugasPakiyan
 
Paradigma pemberdayaan (2013)
Paradigma pemberdayaan (2013)Paradigma pemberdayaan (2013)
Paradigma pemberdayaan (2013)Rully Indrawan
 
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...Muhammad Sirod
 
PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )
PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )
PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )Pramesti Darojah
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi editsubianti
 
Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014
Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014
Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014musniumar
 
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”Afina Luthfi Azmi
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryonoBayu Rizky Aditya
 
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)Fajar Zain
 
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.ppt
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.pptHMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.ppt
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.pptDiditSuryo1
 
hmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdf
hmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdfhmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdf
hmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdfzuhrifirdausnaperuni
 
54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.ppt54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.pptkejaripidie
 

Ähnlich wie Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011 (20)

Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptxPemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
Pemikiran Ekonomi Politik, Ketdkadilan, Eko.Konstitusi .pptx
 
BAB 3.pptx
BAB 3.pptxBAB 3.pptx
BAB 3.pptx
 
Masa Order Baru
Masa Order BaruMasa Order Baru
Masa Order Baru
 
Urgensi Harmoni.pptx
Urgensi Harmoni.pptxUrgensi Harmoni.pptx
Urgensi Harmoni.pptx
 
Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial
Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosialPertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial
Pertemuan ke 2 - definisi studi dan praktek kebijakan sosial
 
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalisme
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeBagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalisme
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalisme
 
negara sistem pemerintahan (2012)
 negara  sistem pemerintahan (2012) negara  sistem pemerintahan (2012)
negara sistem pemerintahan (2012)
 
KELOMPOK_2.pptx.pptx
KELOMPOK_2.pptx.pptxKELOMPOK_2.pptx.pptx
KELOMPOK_2.pptx.pptx
 
KOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.ppt
KOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.pptKOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.ppt
KOMUNITAS-AGREGAT LANSIA.ppt
 
Paradigma pemberdayaan (2013)
Paradigma pemberdayaan (2013)Paradigma pemberdayaan (2013)
Paradigma pemberdayaan (2013)
 
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...
 
PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )
PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )
PRESENTASI KENAIKAN BBM ( PKN )
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit
 
Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014
Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014
Menggugat ketidakadilan ekonomi bagi kaum pribumi dan harapan tahun 2014
 
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
 
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.ppt
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.pptHMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.ppt
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.ppt
 
hmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdf
hmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdfhmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdf
hmimenghadapiperubahanzamanaripmusthopa-231207070617-c607ccdf.pdf
 
54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.ppt54d33ec92139f.ppt
54d33ec92139f.ppt
 

Mehr von Ramadhani Pratama

Model pengelolaan bantaran sungai perkotaan
Model pengelolaan bantaran sungai perkotaanModel pengelolaan bantaran sungai perkotaan
Model pengelolaan bantaran sungai perkotaanRamadhani Pratama
 
Tata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan
Tata Kelola Bantaran Sungai di PerkotaanTata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan
Tata Kelola Bantaran Sungai di PerkotaanRamadhani Pratama
 
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etika
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etikaMahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etika
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etikaRamadhani Pratama
 
[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...
[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...
[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...Ramadhani Pratama
 
Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...
Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...
Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...Ramadhani Pratama
 
Draft RUU PT 14 Desember 2011
Draft RUU PT 14 Desember 2011 Draft RUU PT 14 Desember 2011
Draft RUU PT 14 Desember 2011 Ramadhani Pratama
 
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)Ramadhani Pratama
 
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungDraft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungRamadhani Pratama
 
20091231 seminar rtrw bandung
20091231 seminar rtrw bandung20091231 seminar rtrw bandung
20091231 seminar rtrw bandungRamadhani Pratama
 
RUU PT 27 September 2011 fix
RUU PT 27 September 2011 fixRUU PT 27 September 2011 fix
RUU PT 27 September 2011 fixRamadhani Pratama
 
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711Ramadhani Pratama
 
Roadmap gerakan politik km itb
Roadmap gerakan politik km itbRoadmap gerakan politik km itb
Roadmap gerakan politik km itbRamadhani Pratama
 

Mehr von Ramadhani Pratama (18)

Model pengelolaan bantaran sungai perkotaan
Model pengelolaan bantaran sungai perkotaanModel pengelolaan bantaran sungai perkotaan
Model pengelolaan bantaran sungai perkotaan
 
Tata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan
Tata Kelola Bantaran Sungai di PerkotaanTata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan
Tata Kelola Bantaran Sungai di Perkotaan
 
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etika
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etikaMahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etika
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etika
 
Iues 2012 essay form
Iues 2012 essay formIues 2012 essay form
Iues 2012 essay form
 
Media media ldk
Media media ldkMedia media ldk
Media media ldk
 
Syiar Media dan Komunitas
Syiar Media dan KomunitasSyiar Media dan Komunitas
Syiar Media dan Komunitas
 
[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...
[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...
[Jurnal] analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja indus...
 
Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...
Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...
Analisis pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap kinerja industri mikro...
 
Draft RUU PT 4 April 2012
Draft RUU PT 4 April 2012Draft RUU PT 4 April 2012
Draft RUU PT 4 April 2012
 
Putusan002 puui2003
Putusan002 puui2003Putusan002 puui2003
Putusan002 puui2003
 
Draft RUU PT 14 Desember 2011
Draft RUU PT 14 Desember 2011 Draft RUU PT 14 Desember 2011
Draft RUU PT 14 Desember 2011
 
Rakornas Solo
Rakornas SoloRakornas Solo
Rakornas Solo
 
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
Lampiran raperda rtrw kota bandung (18.04.11)
 
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungDraft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
 
20091231 seminar rtrw bandung
20091231 seminar rtrw bandung20091231 seminar rtrw bandung
20091231 seminar rtrw bandung
 
RUU PT 27 September 2011 fix
RUU PT 27 September 2011 fixRUU PT 27 September 2011 fix
RUU PT 27 September 2011 fix
 
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
(Upi) ko memberantas korupsi sebagai musuh bersama 250711
 
Roadmap gerakan politik km itb
Roadmap gerakan politik km itbRoadmap gerakan politik km itb
Roadmap gerakan politik km itb
 

Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011

  • 1. Quo Vadis Gerakan Mahasiswa Indonesia?Refleksi Historis & Rekomendasi Strategis M. Fadjroel Rachman Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia Mantan Koordinator Keluarga Mahasiswa ITB Mantan Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana UI www. PedomanNEWS.com (Rakernas BEM SI di UPI Bandung 26 Juli 2011)
  • 2. Why Democracy? People's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary (Reinhold Niebuhr)
  • 3. Why Student Movement? Apabila hatimu tergetar melihat KETIDAKADILAN, maka engkau adalah SAHABATKU (Che Guevara)
  • 4. What kind of leaders are you? Transactional leaders: Leaders who determine what subordinates need to do to achieve goals/objectives, classify those requirements, and help subordinates become confident they can reach their objectives. Transformational leaders: Leaders, who, through their personal vision and energy, inspire followers and have a major impact on their organizations.
  • 5. Civil Society Movement: Mahasiswa, LSM, Profesional, PublikdalamPendudukan DPR/MPR 18-21Mei 1998
  • 6. Orde Baru: Coopted civil society Status Quo: 1. KNPI, HKTI, HSNI, SPSI, Kadin, PWI, Dharma Wanita, Menwa Analisa Eksternal 1. Orde Baru Oposisi: 1. Gerakan Mahasiswa, Petisi 50 LSM + Gerakan Sosial Fraksi Modal: UUD 1945 Asli Dwifungsi ABRI Internasional BUMN ABRI Nasional Besar - Pribumi - Non-Pribumi 5. UMKM ABRI, Golkar, PPP, PDI Soeharto, “Kabinet”, “Birokrasi”
  • 7. Rezim Fasis-Militeristik (totaliterisme) Orde Baru: Melawan 2 Musuh Demokrasi & 5 Lembaga Pelaksana Utama Dua Musuh: Kejahatan Korupsi Kejahatan HAM Lima Lembaga Pelaksana Utama: Soeharto ABRI Birokrasi Golkar Konglomerasi
  • 8. Kejahatan Hukum & HAMMasalah: Soeharto Inc.
  • 9.
  • 14. Siti Hutami Endang Adiningsih (2 PT)
  • 16. 32 perusahaan di luarnegeri
  • 17. Total: 312-350 Perseroan Terbatas (PT)(T. Mulya Lubis dkk, Soeharto vs Time: Pencarian dan Penemuan Kebenaran, PBK, 2001)
  • 18. The Big Ten of Corruptors in the World 2007(Stolen Assets Recovery Initiative, United Nation 2007) Soeharto (Indonesia, 1967-98) : US$15-35 billion Ferdinand E. Marcos (Filipina,1972-86): US$5-10 billion Mobutu Sese Seko (Kongo,1965-97): US$5 billion Sani Abacha (Nigeria,1993-98): US$2-5 billion Slobodan Milosevic (Serbia, 1989-2000): US$1 billion Jean-Claude Duvalier (Haiti,1971-86): US$300-800 million Alberto Fujimori (Peru,1990-2000): US$600 million Pavlo Lazarenko (Ukraina, 1996-97): US$114-200 million Arnoldo Aleman (Nikaragua, 1997-2002): US$100 million Josep Estrada (Filipina,1998-2001): US$78-80 million
  • 19. Orde reformasi: free civil society 38 Partai Nasional 6 Partai Lokal Independen DPRD/DPR/DPD/MPR Analisa Eksternal 1. Orde Reformasi Fraksi Modal Internasional BUMN (privatisasi) TNI/Polri (minimal) Nasional Besar - Pribumi - NonPri 5. UMKM 1. UUD 1945 (Amandemen) 2. MK/MA/KY 3. PT/PN/Jaksa/Polisi Semua organisasi bentukan masyarakat sendiri TANPA campurtangan negara Presiden, Kabinet, Birokrasi
  • 20. Model Tahapan Politik Demokrasi Indonesia Tahap antidemokrasi (totaliterisme Orba) Tahap transisi dan konsolidasi demokrasi Tahap demokrasi Definisi totaliterisme (Carl Friedrich, Encyclopedia of Social Sciences, Vol.5-6, 1957). 1. Adanya ideologi tunggal/totaliter 2. Partai tunggal penganut ideologi totaliter 3. Teror melalui sistem intelijen militer dan sipil 4. Kontrol semua aktifitas masyarakat sipil 5. Watak teknokratis yang mendepolitisasi massa 6. Korporatif, memecah masyarakat dalam beragam golongan fungsional menjadi “negara karya”
  • 21. Tahapan Antidemokrasi Totaliterisme Orde Baru Ideologi tunggal : Demokrasi Pancasila Partai tunggal : Golongan Karya (+ PPP dan PDI) Lembaga Keamanan Ekstra Konstitusional: Kopkamtib/Laksus dan Bakorstanas/da Organisasi Korporatis: Korpri, Dharma Wanita, KNPI, SPSI, PWI, HKTI, HSNI, Kadin. Intelijen: Bakin, BIA, Menwa
  • 22. TahapanTransisidan Lima Arena KonsolidasiDemokrasi Civil society Political society Economic society State apparatus Rule of law (Linz, Juan.J., and Alfred Stephan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, John Hopkins University Press, Baltimore & London, 1996)
  • 23. Agenda UtamadiMasaTransisi Filipina 1. 1986 Constitutional Commission 2. President Commission on Good Government (PCGG) 3. Philipines Human Rights Commissions (PHRC) German 1. Nuremberg Trial(1946) : 22 Nazi Leaders, 11 Death Penalty 2. Disband of Nazi Party 3. New Constitution Kamboja 1. Anti Khmer Rouge Law (July 7,1994). “all assets in the hands of “Democratic Kampuchea…shall be confiscated and become national assets.” Czechoslavia 1. Czech and Slovak Federal Republic: Screening (“Lustration”) Law (Act No.451/1991, October 4, 1991)
  • 24. VISI Kemanusiaan Keadilan Kebebasan Kerakyatan Kesejahteraan Kesetaraan Solidaritas
  • 25. Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) 1. Konsep NKK/BKK diperkenalkan Daoed Joesoef pertamakali ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari 1978 sampai 1983 dalam Kabinet Pembangunan III. Untuk membersihkan kampus dari kegiatan politik praktis. 2. Fungsi pokoknya adalah membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Intinya pembungkaman sikap kritis mahasiswa Indonesia terhadap rezim totaliter Soeharto-Orde Baru 2. Secara legal berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 3. Gerakan Mahasiswa pasca 1978 merupakan sasaran utama NKK/BKK 4. Dewan Mahasiswa (Universitas) diganti Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III.
  • 26. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Perubahan Pimpinan Nasional dan Perubahan Struktural Perubahan Pimpinan Nasional dan Perubahan Struktural Perubahan Pimpinan Nasional Perubahan Strategi Pembangunan Perubahan impinan Nasional MISI
  • 27. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Jaringan Organisasi Mahasiswa Formal dan Nonformal Komite Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Dewan Mahasiswa Dewan Mahasiswa Lembaga mahasiswa formal dan ekstra Kepimpinan & Organisasi
  • 28. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Intelektual, akademisi, politisi oposisi, kaum miskin kota, kelas menengah dan profesional Buruh, tani, intelektual, akademisi,politisi oposisi dan kelas menengah Intelektual, akademisi dan politisi oposisi Intelektual, akademisi dan politisi oposisi Angkatan darat (Soeharto) Aliansi Strategis
  • 29. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Friksi tajam Soeharto vs 14 menteri, Jenderal Wiranto vs Letjen Prabowo Friksi relatif kecil Friksi relatif kecil Friksi tajam Jenderal Soemitro dan Aspri Soeharto (Ali Moertopo) Friksi tajam Soekarno, AD dan PKI Momentum Politik (Eksekutif, Legislatif dan Militer)
  • 30. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Pertumbuhan rendah (-) 14%, Inflasi 82,4% Depresiasi 708% Pertumbuhan tinggi 7-8% Pertumbuhan relatif tinggi 3-5% Pertumbuhan relatif tinggi 3-5% Inflasi 600% Momentum Ekonomi
  • 31. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Mahasiswa luka-luka & 15-20an meninggal, 1.500an rakyat mati Mahasiswa luka-luka dan pimpinan rakyat ditahan Mahasiswa luka-luka Mahasiswa luka-luka, dan sejumlah rakyat mati Mahasiswa dan pelajar 10-an mati, rakyat sekitar 500 ribu-1 juta (simpatisan Soekarno dan PKI), 7 anggota TNI-AD Korban
  • 32. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Penahanan rata-rata harian dan denda Penahanan rata-rata 3-8 tahun serta pemecatan (ITB) Penahanan rata-rata 1 tahun Penahanan rata-rata 1-2 tahun Tidak ada penahanan dan pemecatan Aktifis dan Pimpinan Mahasiswa
  • 33. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Soeharto dan Habibie digulingkan tapi Agenda Reformasi gagal total Soeharto tetap berkuasa, tidak ada perubahan Soeharto tetap berkuasa, tidak ada perubahan Soeharto tetap berkuasa, perubahan kebijakan pembangunan Soekarno terguling, PKI dibubarkan lalu Soeharto dan ABRI berkuasa Hasil
  • 34. Kesimpulan Gerakan Mahasiswa adalah Gerakan Politik Nilai bukan Gerakan Politik Kekuasaan Dua karakter Gerakan Mahasiswa: Korektif dan Konfrontatif. Paduan Momentum Politik dan Ekonomi sangat menentukan keberhasilan Gerakan Mahasiswa (Khususnya 1966 dan 1998) Segitiga aktivitas Gerakan Mahasiswa: Intelektualisme, Komunikasi, Advokasi Visi Gerakan Mahasiswa 2011: Demokratisasi Demokrasi, Penegakan Hak Sipol-Ekosob. Misi Gerakan Mahasiswa 2011: Indonesia Bebas Korupsi dan Indonesia Bebas Pelanggaran/Kejahatan HAM
  • 35. 4 Million Undernourished Children Departement of Health in Kediri Subdistrict reported 45 undernourished children and under five years baby and 2 children died. Ella (7 years old) died on Sunday (September 14, 2008) at 23:30 pm. 954 bad nutrient children in Lebak Subdistrict, Banten Province, and 12.660 undernourished children because of poverty burden. 2007 data said there are 4 million undernourished children juta and 700 thousands bad nutrient children. Nutrition expert from Bogor Institute of Agricultural, Ali Komsan, said “In the next 20 years there are lost generation in Indonesia”
  • 36. Masalah: Kemiskinan dan Pengangguran 2. BURUH: 102,05 juta orang yang bekerja menurut Badan Pusat Statistik per Februari 2008 (Kompas, 21/8 dan 8/9). Hanya 28,52 juta orang yang bekerja di sektor formal, dan sisanya 73,53 juta orang bekerja di sektor informal. 52,1 juta buruh masih menerima upah kurang dari US$2/hari (2008). Upah sekitar Rp.18.500 sehari itu membuat buruh hidup dalam kemiskinan (Laporan Ketenagakerjaan ILO berjudul Tren Ketenagakerjaan dan Sosial Indonesia 2008, diluncurkan Rabu 20/8). 3. NELAYAN 2 juta rumah tangga menggantungkan hidup dari perikanan. Partisipasi sekolah anak nelayan di SLTP 60%, SLTA 30%. (tahun 2002). 4. PENGANGGURAN: Sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran. 5. PERKIRAAN PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN Poor: 33,6 juta penduduk atau 15,2% dari populasi (Poverty line US$1.08/day) Extreme Poor: 114,9 juta penduduk atau 52% dari populasi (Poverty line US$2/day) 114,9 juta orang + 9.427.600 pengangguran
  • 37. Ketimpangan Sosial: Income Distribution by Classification World Bank(BPS, 2002-2006)
  • 38. 13 Konglomerat Indonesia(Forbes 2011) 1.(258) R. Budi Hartono & Michael Hartono, US$5 miliar (rokok, BCA) 2. (304)  Low Tuck Kwong, US$3,6 miliar (batu bara) 3. (420) Martua Sitorus, US $2,7 miliar (kelapa sawit) 4. (488) Peter Sondakh, US$2,4 miliar (investasi) 5. (564) Sri Prakash Lohia, US$2,1 miliar (polyester) 6. (595) Kiki Barki, US$2 miliar (batu bara) 7. (651) Sukanto Tanoto, US$1,9 miliar (beragam) 8. (782) Edwin Soeryadjaya, US$1.6 miliar (batu bara) 9. (833) Garibaldi Thohir, US$1,5 miliar (batu bara) 10. (938) Theodore Rachmat,  US$1,3 miliar (batu bara) 11. (1057) Chairul Tanjung, US$1,1 miliar (beragam) 12. (1057) Murdaya Poo, US$1,1 miliar (beragam) 13. (1140) Benny Subianto, US$1 miliar (batu bara).
  • 39. 10 Propinsi Termiskin Indonesia(BPS 2011) 1. Papua Barat 2. Papua 3. Maluku 4. Sulawesi Barat 5. NTT 6. NTB 7. Aceh 8. Bangka Belitung 9. Gorontalo 10. Sumatera Selatan NB: Angka standar kemiskinan (kota dan desa) Rp 211.000, ada 31,02 juta orang atau 13,33 persen (BPS, Maret 2010). Namun, jika garis kemiskinan dinaikkan menjadi pengeluaran 2 dollar AS per hari (standar Bank Dunia untuk kategori miskin; untuk kategori sangat miskin 1 dollar AS per hari), orang miskin sekitar 52 persen dari 234,2 juta populasi (2010) atau sekitar 121,7 juta orang.
  • 40. Thank You! Sapere Aude! (Dare to think!) Twitter: @FADJROEL mfadjroelrachman@gmail.com